Peningkatan Kemampuan Teknologi Dan Industri Pertahanan

Posted by Admin on Saturday, 9 December 2000 | Makalah, Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo, Let.Jen. TNI (Purn)

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan seminar tentang Pemberdayaan Teknologi dan Industri dalam rangka kemandirian Pertahanan Nasional yang diadakan hari ini sebenarnya sudah harus dilakukan jauh sebelumnya. Kita mengucap syukur bahwa akhirnya pimpinan Departemen Pertahanan menyadari pentingnya teknologi dalam pertahanan negara. Ketika menanggapi RUU tentang Pertahanan Nasional dalam pertemuan yang diadakan Departemen Pertahanan sudah saya kemukakan bahwa harus ada peran teknologi yang lebih signifikan dalam penyusunan Pertahanan Nasional dibandingkan masa lalu. Dan itu harus jelas dalam UU Pertahanan Nasional yang akan datang.

Perkembangan umat manusia menunjukkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin luas dan mendalam di setiap aspek kehidupan. Hal itu disebabkan karena manusia makin mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga dalam bidang militer hal itu terjadi. Sebagaimana dikemukakan Andrew Krepinevich telah terjadi 10 perubahan besar dalam dunia militer selama 700 tahun yang lalu. Ia menyebut perubahan itu Revolution of Military Affairs (RMA). Di antaranya 5 perubahan besar terjadi dalam 150 tahun terakhir, yaitu standardisasi dan produksi massal senjata sejak zaman Napoleon yang memungkinkan pembentukan kekuatan militer besar dengan melakukan wajib militer, diikuti oleh perubahan karena adanya kereta api, penemuan tilgraf, senapan dan meriam yang beralur (rifled), dan senapan mesin atau mitralyur. Kemudian datang perubahan pada kekuatan di laut ketika kapal kayu diganti kapal baja dan penggunaan mesin turbin serta meriam jarak jauh. Datang kemudian terbentuknya kekuatan di udara, mekanisasi kekuatan darat dan peningkatan komunikasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi mesin (internal combustion engine), pesawat terbang, radio dan radar. Berkembanglah blitzkrieg di darat, perang laut yang didominasi kapal induk serta adanya serbuan amfibi besar-besaran. Dan yang ke 10 adalah perubahan besar karena dibuatnya senjata nuklir. Namun kehidupan manusia berjalan terus dan sekarang diperkirakan adanya perubahan besar berikut yang ditimbulkan oleh teknologi informasi, penginderaan (sensor), pengendalian senjata atau precision guided munition (PGM) dan peroketan.

Penyusunan pertahanan Indonesia tidak dapat mengabaikan segala perubahan itu apabila hendak berfungsi secara efektif. Oleh sebab itu sudah jauh waktunya untuk memberikan perhatian lebih besar kepada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyusunan pertahanan. Itu tidak berarti bahwa faktor manusia dikebelakangkan oleh sebab tetaplah manusia yang menjadi pelaku utama dan faktor penentu keberhasilan pertahanan. Namun kalau sebelum ini kita di Indonesia cenderung menjadikan teknologi faktor pinggiran, mulai sekarang harus ada keseimbangan dalam mengembangkan kemampuan manusia dan teknologi. Karena kita ingin sejauh mungkin mandiri maka diperlukan industri yang mampu menghasilkan sistem senjata sesuai dengan teknologi yang ditetapkan. Keseluruhan ini perlu kita bicarakan dalam seminar ini untuk tiba pada kesimpulan hal apa yang harus dilakukan di masa depan.

MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI PERTAHANAN

Untuk mengembangkan teknologi pertahanan beberapa hal perlu diadakan. Perlu kita sadari bahwa hal itu harus merupakan kegiatan bersama antara para pakar teknologi, pakar militer dan pakar industri pertahanan. Sebab itu perlu dibentuk satu forum yang memungkinkan bertemunya tiga unsur itu untuk secara teratur membicarakan berbagai hal yang menyangkut teknologi pada umumnya dan teknologi pertahanan khususnya serta industri yang memproduksinya.

Kemudian perlu ada usaha yang selalu mengikuti perkembangan teknologi pertahanan di seluruh dunia. Demikian pula dipelajari berbagai operasi militer yang terjadi, khususnya selama kwartal terakhir abad ke 20, dan peran teknologi di dalamnya. Selain itu diusahakan untuk menjajagi berbagai pikiran, pandangan dan rencana yang ada di negara-negara lain tentang perkembangan militer. Baik hal itu menyangkut doktrin tempur yang mereka kembangkan maupun organisasi dan peran sistem senjata yang mereka terapkan. Hal ini perlu diketahui oleh baik pakar militer maupun pakar teknologi dan industri yang sipil. Pengetahuan ini diperlukan untuk dapat mendiskusikan secara produktif hal apa yang perlu kita kembangkan.

Juga perlu ada usaha untuk menambah pengetahuan para pakar militer tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya, termasuk aspek produksi yang menghasilkan teknologi secara efisien. Dalam hal ini juga perlu dikembangkan pengetahuan yang bersangkutan dengan teknologi nuklir, senjata biologi dan kimia.

Usaha pengembangan teknologi harus dilandasi prinsip bahwa kita tidak menyiapkan diri untuk menyusun pertahanan yang menghadapi perang atau agressi masa lalu. Melainkan yang hendak dilakukan adalah penyusunan pertahanan menghadapi kemungkinan masa depan serta fungsi keamanan yang menjadi kewajiban TNI. Hal ini sangat penting untuk selalu diingatkan oleh karena umumnya ada kecenderungan untuk menggunakan masa lalu sebagai acuan utama. Perancis pada tahun 1940 gagal fatal karena sikap demikian.

Juga perlu disadari bahwa terjadinya penggunaan kekerasan serta agressi militer bukan satu kemustahilan. Sekarang ada sementara cendekiawan mengatakan bahwa perang dan agressi itu tidak akan terjadi lagi karena manusia makin sadar akan akibat dari penggunaan kekerasan yang mungkin amat negatif bagi dirinya, sekalipun ia pihak yang menyerang. Pandangan demikian ada benarnya, tetapi tidak seluruhnya benar. Tidak mustahil dorongan politik dan hal lain menciptakan kondisi emosional yang demikian kuat sehingga mengebelakangkan pertimbangan rasional. Apalagi kalau hal itu ditambah dengan penilaian bahwa kekuatan yang dimiliki jauh melampaui kekuatan pihak yang hendak diserang, sehingga timbul pandangan bahwa gerakan cepat akan menyelesaikan persoalan dengan tuntas. Ini antara lain yang dapat kita lihat dalam Perang Teluk, baik ketika Irak menyerang Kuwait maupun ketika AS dan sekutunya menyerang Irak. Bahkan itu terjadi dengan kita sendiri ketika melakukan gerakan merebut Timor Timur pada tahun 1975.

Memang satu offensif militer dengan pola yang dilakukan Jepang terhadap Asia Tenggara pada tahun 1941/1942 sangat kecil kemungkinannya. Akan tetapi offensif dengan sasaran terbatas (limited objective) masih sangat mungkin. Katakanlah perebutan kepulauan Natuna, kepulauan Maluku atau bagian tertentu Irian Jaya. Dan itu akan disertai kampanye psikologis untuk membawa opini dunia melihat Indonesia sebagai sumber kebiadaban sehingga patut diserang dengan cara kekerasan, sebagaimana telah dilakukan AS sebagai persiapan menyerang Irak dalam Perang Teluk.

Dalam mempersiapkan diri bagi masa depan yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan menghadapi pola operasi model baru yang didasarkan tembakan jarak jauh (deep thrust stand off attack), bahkan mungkin menggunakan senjata destruksi massal, yaitu nuklir, biologi dan kimia. Serangan demikian bertujuan untuk memaksa pemerintah Indonesia tunduk kepada penyerang tanpa penyerang perlu melakukan manuver darat, laut dan udara untuk masuk wilayah Indonesia. Serangan tembakan jarak jauh dimungkinkan penginderaan dengan satelit, sistem pengendalian yang tepat dan sistem pengantar (delivery system) yang mampu mencapai jarak jauh. Bahkan tanpa melakukan satu serangan tembakan secara nyata atau penuh, Indonesia dapat diintimidasi untuk menyerah karena tidak mau tertimpa kehancuran yang besar (nuclear blackmail). Seperti AS membuat Jepang menyerah dalam PD II dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki saja, tetapi dengan ancaman melakukan serangan serupa terhadap Tokyo dan Kyoto (ibukota baru dan lama).

Untuk mencegah tindakan demikian Indonesia harus menunjukkan bahwa ada kemampuan menggagalkan serangan demikian. Untuk menyiapkan kemampuan itu perlu ada pengetahuan teknologi tentang tiga hal pokok. Pertama adalah tentang penginderaan, komputer dan komunikasi. Kedua adalah tentang alat angkut, baik kendaraan darat, kapal laut, pesawat terbang dan roket. Ketiga adalah tentang senjata, dimulai dengan senjata konvensional yang sudah banyak dikenal, mesiu dan bahan peledak (munition and submunition), senjata energi kinetika, senjata tidak mematikan (non-lethal weapons), senjata destruksi massal, berbagai macam missil ballistik dan jelajah serta pertahanan terhadapnya.

Namun perlu dipertimbangkan pula bahwa mungkin terjadi serangan masuk wilayah Indonesia tanpa serangan tembakan jauh. Serangan demikian lebih bersifat konvensional meskipun dengan menggunakan teknologi mutahir dalam sistem senjata dan C4ISR (command, control, communications, computer, intelligence, surveillance, reconnaissance) . Perlu dipelajari teknologi apa yang mungkin digunakan untuk serangan demikian dan teknologi mana yang tepat untuk pertahanan menghadapinya, baik untuk kekuatan darat, laut maupun udara.

Selain menghadapi serangan konvensional dengan pertahanan konvensional, juga sangat efektif untuk dibarengi dengan pertahanan wilayah dengan unsur gerilya. Juga untuk hal demikian perlu ada pendalaman teknologinya. Pengalaman Vietnam terhadap AS maupun Afghanistan terhadap bekas Uni Soviet, menunjukkan bahwa teknologi amat mendukung efektivitas gerilya Vietnam dan Afghanistan.

Tidak boleh diabaikan bahwa TNI harus dapat memberikan bantuan kepada Polri dalam mengatasi masalah keamanan, apabila diperlukan, khususnya menghadapi subversi dan terrorisme. Dan TNI-AL mempunyai kewajiban menjaga keamanan di laut. Fungsi keamanan ini juga memerlukan teknologi yang sesuai, sebagaimana terbukti sekarang.

Di dalam mengaplikasikan berbagai teknologi itu dengan sendirinya harus ada prioritas. Sebab semua itu memerlukan pembiayaan yang tinggi. Lagi pula pengadaan teknologi yang tidak langsung diperlukan dapat berarti pemborosan besar. Sebab teknologi berkembang cepat dan kalau sekarang diadakan padahal tidak diperlukan, mungkin sekali sudah usang ketika benar-benar diperlukan. Itulah pengalaman pahit Iran yang dalam zaman pemerintahan Syah membeli banyak dan aneka ragam sistem senjata darat, laut dan udara dari AS dengan alasan mumpung ada uang dari keuntungan penjualan minyak. Karena waktu itu tidak diperlukan maka begitu banyak sistem senjata disimpan. Akan tetapi ketika Iran memerlukan senjata banyak waktu perang dengan Irak, sistem senjata yang disimpan itu sudah kurang bermanfaat karena usang atau tidak ada lagi suku cadangnya.

Sebab itu perlu ada penentuan prioritas teknologi mana yang segera diperlukan dan mana yang terus menjadi bahan studi dan perencanaan. Kita perlu meniru India yang sejak tahun 1980-an sudah mampu untuk memproduksi semua sistem senjata yang diperlukan angkatan perangnya, termasuk tank, artilleri, pesawat tempur serta kapal jelajah. Akan tetapi yang diproduksi hanya yang diperlukan dan secara ekonomis lebih baik dibuat sendiri, sedangkan yang diperlukan lainnya tetapi kurang ekonomis dibuat sendiri, diimpor.

Itu berarti bahwa sekalipun tidak diproduksi harus terus menerus ada studi pendalaman tentang semua jenis teknologi pertahanan yang telah dikemukakan. Dan memikirkan pengembangan teknologi baru serta terus mempelajari bagaimana mengadakan produksi yang paling efisien.

INDUSTRI PERTAHANAN

Indonesia memerlukan industri pertahanan dengan kemampuan luas untuk memproduksi berbagai sistem senjata yang diperlukan TNI di darat, laut dan udara. Namun harus selalu kita sadari bahwa membangun industri yang efektif dan tahan lama memerlukan pertimbangan ekonomis yang cukup saksama.

Kita ketahui bahwa kelangsungan hidup satu industri sangat tergantung pada pemasaran hasil produksinya. Hasil pemasaran itu mendatangkan modal untuk melakukan produksi lanjutan dan yang tidak kalah pentingnya adalah terwujudnya kemampuan untuk melakukan riset bagi kelanjutan dan perkembangan industri itu. Industri yang tidak dapat mengadakan riset akan terjebak dalam pembuatan barang yang terus sama dan dengan metode produksi yang sama pula. Kalau saingannya mampu mengadakan riset sehingga dapat membuat produk yang lebih maju serta menerapkan metode produksi yang lebih efisen, maka pasti yang tidak ada riset akan kalah bersaing dan terancam tutup.

Dilemma industri pertahanan adalah bahwa untuk kepentingan sekuriti hasil produksinya sebaiknya tidak dijual kepada pihak lain. Akan tetapi kalau membatasi pasar hanya di dalam negeri, maka industri pertahanan itu sukar sekali mencapai skala produksi yang cukup besar untuk bersifat ekonomis. Bahkan tanpa pembatasan yang bersifat sekuriti pun industri pertahanan sudah menghadapi pembatasan pasar karena besarnya persaingan antara industri pertahanan berbagai negara. Karena persaingan itu industri pertahanan Belgia tersohor bernama FN dan industri pertahanan Jerman Haeckel & Koch terpaksa dijual kepada pihak lain, demikian pula industri pesawat terbang AS McDonnel Douglas yang begitu terkenal produknya.

Oleh sebab itu kita harus amat cerdas dan bijaksana dalam membina industri pertahanan. Belakangan ini sering terdengar suara untuk menempatkan industri pertahanan ke dalam struktur Departemen Pertahanan dan bahkan ke Angkatan. Tindakan demikian adalah sangat tidak bijaksana dilihat dari sudut manajemen dan karena itu juga mengancam kelangsungan hidup industri pertahanan yang dinamis dan efektif. Bahwa diperlukan kerjasama antara Departemen Pertahanan dan industri pertahanan adalah jelas sekali. Sebab Departemen Pertahanan adalah pasar pertama bagi industri pertahanan. Bahkan pemberian pedoman dan bantuan oleh Departemen Pertahanan dan Angkatan akan sangat diperlukan industri pertahanan agar produknya sesuai dengan kehendak TNI. Akan tetapi hal demikian tidak sama dengan keharusan Departemen Pertahanan memiliki industri pertahanan.

Mengingat persaingan yang dihadapi industri pertahanan serta kombinasi antara produksi barang militer dan non-militer maka diperlukan manajemen perusahaan yang benar-benar efektif dan se-efisien mungkin. Kebanyakan industri pertahanan di mana saja di dunia, terutama di Jepang yang dilarang mengekspor sistem senjata setelah kalah perang dengan AS, mengadakan kombinasi produksi barang militer dan non-militer. Hasil pemasaran produk non-militer dipakai untuk kompensasi produk militer yang sukar pemasarannya. Kalau ditempatkan dalam struktur Departemen, apalagi dalam Angkatan, maka ada kecenderungan terjadinya manajemen birokratik seperti dialami PINDAD ketika masih menjadi bagian TNI-AD. Dan akan sukar mengembangkan produksi non-militer yang amat diperlukan. Karena manajemen kurang efektif dan efisien, maka terjadi pembebanan suimberdaya yang berlebihan. Akibatnya adalah merugikan semua pihak. Sebab itu industri pertahanan harus tumbuh dan berkembang seperti perusahaan swasta yang mengejar profit. Dan karena itu melakukan manajemen perusahaan yang tidak kalah dengan perusahaan swasta yang paling baik. Penentuan pimpinan, baik dewan komisaris dan terutama dewan direksi harus dilakukan atas dasar penilaian manajemen itu.

Namun sebaliknya Departemen Pertahanan juga tidak boleh meninggalkan industri pertahanan hanya karena bukan miliknya. Tindakan yang pernah terjadi untuk membeli sistem senjata tertentu di luar negeri, padahal industri pertahanan sendiri dapat membuatnya dengan mutu tidak kalah (hal mana terbukti dalam percobaan nyata) serta dengan harga sama, adalah sikap dan keputusan yang patut dicela. Sikap demikian kurang patriotik dan meninggalkan kepentingan bangsa sendiri. Mudah-mudahan sikap demikian tidak akan terulang lagi di masa depan karena amat memalukan TNI dan Indonesia..

Sebaliknya malahan perlu diikuti contoh dari Perancis. Kementerian Pertahanan Perancis amat aktif dalam mempromosi hasil produksi industri pertahanannya di luar negeri. Pemerintah Perancis amat menyadari bahwa ekspor produk industri pertahanan sangat besar dampaknya terhadap perkembangan industri itu. Dan dengan begitu juga terhadap perkembangan sistem senjata yang diperoleh melalui riset yang diadakannya. Di pihak lain negara yang ingin dijadikan pembeli pasti akan bertanya dan melihat apakah produk itu sudah dipakai oleh angkatan perang negara pembuat produk itu. Kalau angkatan perangnya sendiri tidak mau menggunakan, mana mau negara lain membelinya. Jadi kalau kita juga ingin menjamin kelangsungan industri pertahanan kita dengan mempromosi ekspor produknya, maka TNI harus lebih dulu menunjukkan penggunaan produk itu.

Ketika negara lain di Asia sudah dapat membuat berbagai sistem senjata, terasa sekali ketinggalan kita dalam industri pertahanan. Korea Utara saja yang tergolong negara kurang berkembang dan bahkan miskin, sanggup membuat IRBM dan sebentar lagi juga ICBM. Dan sudah berhasil mengekspor IRBM-nya. Apalagi RRC dan India yang sudah pada tingkat produksi senjata nuklir serta sistem pengantarnya dan pengendaliannya. Sedangkan kita membuat roket yang paling sederhana seperti roket antitank setingkat bazooka saja belum mampu. Thailand sudah mampu mengirim satelit buatannya sendiri ke orbit, sedangkan kita hanya mengorbitkan satelit yang kita beli dari negara lain. Tidak usah sejauh itu, bahkan senjata konvensional seperti meriam atau howitzer kita belum pernah membuat.

Mengingat itu semua maka sudah sangat perlu kita memberikan perhatian kepada teknologi pertahanan. Dan kita perlu mengajak para pakar ilmu pengetahuan dan teknologi untuk turut memberikan minatnya dan turut bergulat menciptakan sesuatu dalam bidang masing-masing yang mendukung berkembangnya teknologi pertahanan kita

Akan tetapi yang sangat menentukan adalah tindakan kongkrit untuk memproduksi. Kalau pakar Indonesia belum ada yang mempunyai kecakapan dalam produksi barang tertentu, maka kita dapat menyewa pakar asing. Sekarang pakar Russia banyak disewa oleh negara Asia yang membangun industri pertahanan. Bekas Uni Soviet mungkin tertinggal dari dunia Barat dalam teknologi informasi, tetapi dalam teknologi pertahanan bekas Uni Soviet setingkat AS kalau tidak lebih maju. Maka pakar Russia yang sekarang kurang pekerjaan di negaranya sendiri membuka peluang untuk disewa dengan harga yang relatif rendah dibandingkan pakar Barat. Maka untuk perluasan produksi ini diperlukan sumberdana , baik untuk pembuatan tempat produksi baru maupun untuk menyewa pakar. Ini merupakan handicap bagi kita yang sedang terpuruk ekonominya. Oleh karena itu prioritas dalam pengadaan teknologi baru harus dilakukan dengan cermat. Selain itu investasi yang dilakukan dalam PINDAD, PAL dan IPTN sejak tahun 1984 yang juga meliputi mesin CNC harus sejauh mungkin dimanfaatkan untuk berbagai keperluan baru. Selain itu semua industri pertahanan didorong untuk membuat barang non-militer yang dapat dipasarkan secara luas guna menambah sumberdana. Sebab itu mungkin pada tahap sekarang percentage untuk produksi non-militer lebih besar, katakan 70 prosen dan hanya 30 prosen untuk barang militer. Akan tetapi yang 30 prosen itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan teknologi pertahanan. Dengan begitu diusahakan agar tetap ada perkembangan sekalipun dalam kesukaran. Ini semua memerlukan manajemen yang baik di semua industri pertahanan. Itu sebabnya adalah tidak bijaksana untuk memasukkan industri pertahanan dalam struktur Departemen Pertahanan, apalagi Angkatan. Akan tetapi BPIS atau PT Prakarya Industri harus dapat berfungsi baik sebagai perusahaan holding. Dan tidak sebaliknya malahan menghambat perkembangan perusahaan yang dikelola. Jadi BPIS juga harus menjadi organisasi yang berfungsi sebagai organisasi swasta dengan landasan manajemen perusahaan yang mengejar efektivitas dan efisiensi, dan tidak malahan menjadi manajemen birokratik.

ORGANISASI YANG SESUAI

Dalam Departemen Pertahanan dan TNI perlu diadakan pengorganisasian yang sesuai dengan keperluan peningkatan teknologi. Selain itu, sekalipun Dephan dan TNI tidak memiliki industri pertahanan sendiri, perlu ada badan staf yang menjadi penghubung antara Dephan dan TNI di satu pihak dan industri di pihak lain.

Adanya Badan Pengkajian dan Pengembangan Industri dan Teknologi (BPPIT) dalam organisasi Dephan adalah permulaan yang baik. Kemudian badan ini harus difungsikan dengan tepat pula. Untuk itu BPPIT harus disusun secara tepat, termasuk menyangkut pengisian personilnya. Hendaknya personil yang dijadikan pimpinan dan anggota BPPIT orang-orang yang pakar dalam masalah teknologi dan industri, militer atau sipil. Sebab itu tidak boleh ada pendapat bahwa hanya perwira TNI yang dapat menjadi pimpinan dan anggota BPPIT.

BPPIT sebaiknya digunakan untuk membentuk forum pakar militer-teknologi-industri yang sudah dikemukakan sebelumnya. Agar supaya para pakar sipil mempunyai penilaian yang benar tentang bobotnya forum itu, maka orang yang menjadi pimpinan BPPIT sebaiknya seorang yang cukup diakui dalam dunia akademis dan ilmu pengetahuan atau industri.

Di lingkungan TNI ada Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) yang mempunyai tugas sesuai dengan namanya. Juga pengisian Puslitbang dengan pakar tentang teknologi adalah penting. Namun karena ada perbedaan fungsi antara BPPIT dan Puslitbang maka di Puslitbang TNI juga perlu ada pakar ilmu militer dan operasi militer. Sebab BPPIT sebaiknya menitikberatkan perhatiannya kepada teknologi pada umumnya serta teknologi militer khususnya yang dihubungkan pada tugas pertahanan jangka panjang dan jangka menengah. Sedangkan Puslitbang TNI lebih berfokus kepada teknologi militer yang bersangkutan dengan keperluan TNI pada jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dengan mengutamakan jangka menengah dan jangka pendek.

Baik dalam Dephan maupun Staf Umum TNI harus ada direktorat dan badan staf yang mengurus masalah teknologi dan industri. Artinya memikirkan, merencanakan, memprogramkan dan menganggarkan keperluan teknologi bagi pertahanan dan TNI. Di lingkungan Dephan peran pakar sipil harus diberikan tempat yang penting dan merupakan bagian dari birokrasi sipil dalam Dephan (bukan pejabat politik). Tidak berarti bahwa tidak boleh ada perwira TNI duduk dalam badan Dephan tersebut. Namun kalau ada maka perwira tersebut harus mempunyai kepakaran yang relevan dengan fungsi direktorat tersebut. Sedangkan badan staf TNI yang mengurus teknologi dipimpin perwira TNI dengan predikat staf umum (lulusan SESKO TNI). Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada pakar sipil dalam teknologi yang duduk didalam badan staf itu.

Harus ada hubungan yang erat dan harmonis antara keempat badan yang mengurus teknologi dan industri tersebut. Demikian pula harus selalu dijaga hubungan dekat dengan BPIS dan semua industri pertahanan serta dunia industri nasional pada umumnya. Demikian pula dengan BPPT dan LIPI serta semua lembaga penelitian dan pengembangan, termasuk dari dunia perguruan tinggi. Departemen Pertahanan dan TNI harus merangsang dunia akademis Indonesia untuk memberikan perhatian kepada masalah pertahanan dan segala aspek di dalamnya, baik itu menyangkut teknologi maupun sumberdaya manusia. Pengertian sistem senjata teknologi dan sistem senjata sosial dalam fungsi pertahanan harus dipahami oleh semua pihak dan kemudian dapat dikembangkan.

Dalam TNI sendiri perlu ada kesadaran bahwa pembentukan Perwira karier (yang dibedakan dari Perwira Dinas Pendek) sebaiknya dilandasi pendidikan Universitas TNI sebagai dasar pembentukan ilmiah. Baru setelah menyelesaikan pendidikan ini yang berlangsung selama 4 tahun para Taruna ditetapkan menjadi Letnan Dua dan dibagi dalam TNI-AD. TNI-AL dan TNI-AU serta menjalankan pendidikan profesional angkatan.

Dalam Universitas TNI diadakan studi mengenai ilmu pengetahuan yang bersangkutan langsung atau tidak langsung dengan fungsi pertahanan dan pembentukan TNI. Karena itu ada jurusan ilmu militer, ilmu kelautan, ilmu kedirgantaraan, ilmu teknik dengan program studi teknik sipil, listrik, mesin, kimia, ilmu sosial, sosiologi, hukum, dan manajemen . Yang memilih studi di luar Ilmu Militer mengambil kuliah Pengantar Ilmu Militer. Dalam hubungan itu perlu terlebih dahulu diusahakan agar ilmu militer diakui oleh dunia akademis sebagai disiplin ilmu.

Selama 4 tahun itu Taruna belum dibagi dalam angkatan, tetapi setiap Taruna mempelajari satu disiplin ilmu untuk memperoleh tingkat Strata 1 dalam ilmu tersebut. Meskipun titik berat adalah studi ilmiah namun kehidupan Taruna sudah sejak permulaan adalah kehidupan militer. Diadakan latihan dasar kemiliteran pada tahun pertama selama 3 bulan di samping studi ilmiah. Pada tahun 2, 3 dan 4 diadakan latihan lanjutan kemiliteran yang disesuaikan waktunya dengan adanya kuliah. Akan tetapi kecakapan profesional militer baru diperoleh setelah nanti dibagi dalam Angkatan masing-masing.

Pendidikan ilmiah bagi Perwira karier TNI ini dapat disempurnakan ketika belajar di Sesko Angkatan dan Sesko TNI. Pada tingkat itu mereka yang S 1 dalam ilmu militer dimungkinkan mengambil S2 (di Sesko Angkatan) dan S3 ( di Sesko TNI). Sedangkan mereka yang S1 dalam ilmu lainnya dapat melanjutkan studinya di perguruan tinggi luar TNI. Untuk menjadikan ilmu militer satu disiplin ilmu yang mantap menjadi kewajiban dari Universitas TNI, Sesko Angkatan dan Sesko TNI untuk membina bersama.

Karena tidak semua orang berminat menjadi perwira TNI seumur hidup, maka dibuka kemungkinan menjadi Perwira Dinas Pendek. Ini antara lain lebih menarik bagi mereka yang ingin menjadi penerbang atau ahli teknik tertentu, tetapi kemudian kembali dalam kehidupan sipil. Mereka tidak perlu masuk Universitas TNI dan langsung mengalami pendidikan di Angkatan sesuai dengan keahlian yang dikehendaki. Akan tetapi pada dasarnya mereka tidak menempuh karier dalam TNI melebihi 10 tahun.

Dengan penyusunan yang sesuai dalam TNI serta pendidikan Perwira yang mempunyai dasar ilmiah dapat diharapkan bahwa fungsi pertahanan dapat diselenggarakan secara baik oleh TNI dan terwujud kombinasi yang harmonis antara manusia dan teknologi.

PENUTUP

Demikianlah satu uraian singkat tentang perkembangan teknologi dan industri pertahanan yang kita perlukan. Apabila usaha ini kita lakukan dengan serieus Indonesia akan mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Namun di pihak lain kita juga harus siap bahwa negara lain yang disaingi industri pertahanannya akan kurang senang kepada kita. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada yang menggolongkan Indonesia sebagai rogue nation, kalau perkembangan industri pertahanan kita cukup besar dan negara lain merasa dirugikan. Seperti sikap AS dalam memandang dan memperlakukan Korea Utara, Iran, Irak dan Libya serta mencurigai India, Pakistan dan RRC.

Hal demikian mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Untuk mencegah timbulnya persepsi yang salah, maka diperlukan diplomasi yang cerdik dan pandai serta penyebaran informasi yang luas bahwa Indonesia bukan membentuk kemampuan yang bermaksud menyerang. Melainkan semata-mata untuk dapat menyelenggarakan pertahanan negaranya secara mandiri dan efektif. Indonesia sebagai bangsa yang berpedoman kepada Panca Sila sebagai dasar negara tetap bertujuan memelihara perdamaian dunia dan kesejahteraan internasional serta memberikan sumbangan bagi perwujudannya .

Bacaan : Technological Change and the Future of Warfare, Michael O’Hanlon, The Brookings Institution, Washington DC, 2000

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post