KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN UNTUK KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN

Posted by Admin on Saturday, 7 July 2012 | Opini

Sayidiman Suryohadiprojo

 

Tujuan Kemerdekaan

Bangsa Indonesia memperjuangkan dan akan terus mempertahankan kemerdekaannya karena sadar betapa sengsara hidup dalam penjajahan, sengsara jasmani maupun rohani. Sebab itu telah ditegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wujud kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dalam pergaulan umat manusia. Mempertahankan kemerdekaan bangsa berarti mempertahankan NKRI yang wilayahnya meluas dari Sabang di Aceh Utara sampai di Merauke di Papua timur.

Meskipun eksistensi NKRI tidak bisa ditawar-tawar, namun ia hakikatnya baru merupakan jembatan menuju Tujuan Kemerdekaan, yaitu terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Maju, Adil dan Sejahtera berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sekalipun NKRI sudah terwujud dan terus bertahan secara kuat, tetapi tidak disertai Masyarakat yang Maju, Adil dan Sejahtera berdasarkan Pancasila, maka Tujuan Kemerdekaan belum tercapai. Sebab itu NKRI selain menjadi jembatan juga harus menjadi wahana yang tangguh-kuat untuk menciptakan Masyarakat yang Maju, Adil dan Sejahtera berdasarkan Pancasila.

Kenyataan yang kita hadapi adalah, bahwa sekalipun bangsa Indonesia telah merdeka 66 tahun lebih, rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan, ketertinggalan dan ketidakadilan yang amat luas dan Pancasila tidak menjadi dasar kehidupan Negara dan Bangsa. Itu berarti bahwa Tujuan Kemerdekaan masih jauh di awang-awang.

Pada tahun 2012 ini bangsa Indonesia yang jumlah penduduknya 240 juta orang sejumlah 42% atau sekitar 100 juta orang tergolong miskin karena hidup dengan USD 2 per hari atau kurang. Dan dari yang disebut sudah masuk golongan menengah ada 38% atau 90 juta orang yan hidup dengn pengeluaran USD 2 sampai USD 4 per hari. Jadi boleh dianggap “hampir miskin”. Maka kalau pihak pemerintah selalu membanggakan keberhasilan ekonominya sehingga dapat mencapai pertumbuhan lebih dari 6% setahun, dalam kenyataan itu justru mempertajam kesenjangan antara pihak kaya dan miskin. Dan ini dibuktikan oleh faktor GINI yang 0.41, menurun dari 0.38 pada tahun 1909. Itu berarti bahwa Keadilan makin sukar ditemukan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan sebelumnya, kunci utama untuk memperbaiki keadaan ini untuk mencapai Tujuan Kemerdekaan adalah terlaksananya Kepemimpinan dan Manajemen Nasional yang tepat dan efektif.

Kepemimpinan yang tepat dan efektif untuk mengajak, memotivasi dan menggerakkan Manusia Indonesia untuk mau dengan niat dan semangat kuat mewujudkan Tujuan Kemerdekaan dalam persatuan kokoh antara berbagai suku bangsa, etnik dan golongan.

Ini satu hal yang tidak mudah, mengingat kondisi masyarakat sekarang yang penuh dengan orang-orang yang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, orang-orang yang sinikal, orang-orang yang tidak peduli dengan nilai-nilai moralitas yang fundamental. Akan tetapi meskipun sukar, tanpa Kepemimpinan tidak akan mungkin Tujuan Kemerdekaan tercapai.

Kepemimpinan itu juga harus menjalankan Manajemen Nasional yang tepat dan efektif agar seluruh potensi bangsa yang besar nilainya, berupa Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) , menjadi tinggi manfaatnya untuk mencapai Tujuan Kemerdekaan.

 

Kepemimpinan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan.

Kepemimpinan penuh komitmen diperlukan untuk mengubah kehidupan Golongan Miskin yang 100 juta orang dan Hampir Miskin yang 90 juta orang menjadi Golongan yang lebih baik hidupnya. Selain ini menyangkut Kesempatan Kerja yang memungkinkan peningkatan penghasilan, juga soal Pendidikan yang dapat mereka tempuh serta Jaminan Kesehatan yang mereka peroleh. Maka yang perlu diusahakan adalah menjadikan 190 juta orang itu meninggalkan cap Miskin dan Hampir Miskin untuk memperoleh sebutan Golongan Menengah yang Mampu.

Sebagai perbandingan, pada tahun 1982 lebih dari 90% penduduk Jepang adalah Golongan Menengah. Hal itu membuat Jepang yang notabene pihak kalah dalam Perang Dunia 2 justru lebih sejahtera dari banyak negara Barat dan hanya di belakang AS sebagai negara terkaya di dunia.

Untuk itu perlu digerakkan Industrialisasi yang jauh lebih luas dari yang sekarang dilakukan. Melalui banyak industri akan tersedia lapangan kerja banyak dan memberikan penghasilan kepada jutaan rakyat. Hingga kini Indonesia banyak mengekspor bahan mentah dan komoditi yang memang mendatangkan valuta asing banyak. Tetapi dengan memberikan nilai tambah kepada produk tambang serta pertanian melalui produksi industri malahan dapat diperoleh valuta asing yang jauh lebih besar. Dengan digarap dan dibeli oleh industri Indonesia sendiri, produksi pertanian, tambang dan komoditi lain akan berkembang jauh lebih luas. Selain itu dampaknya pada bidang jasa akan juga luas sekali. Ini semua merupakan kesemtapan kerja yang amat luas bagi jutaan rakyat.

Dampak industrialisasi menjadi lebih kuat kalau produknya banyak dibeli di dalam negeri sehingga pasar dalam negeri dikuasai produk Indonesia dan sukar menjadi sasaran pihak asing. Hal seperti ini yang membuat Jepang pada tahun 1950-an berkembang dari negara kalah perang menjadi negara industri kuat. Di sini peran Kepemimpinan amat perlu, yaitu untuk mengubah sifat orang Indonesia yang import minded menjadi suka pada hasil produksi bangsanya sendiri.

Selain Industrialisasi yang luas juga sektor Pertanian dan Kelautan perlu digiatkan. Satu kenyataan yang dihadapi umat manusia dewasa ini bahwa terjadi Masalah Makanan yang makin meluas. Hal itu pun dihadapi Indonesia sekalipun pada dasarnya masih merupakan negara pertanian dan mempunyai wilayah cukup luas dan relatif subur untuk menghasilkan makanan dalam jumlah dan kualitas memadai. Demikian pula wilayah perairan yang lebih luas lagi dan merupakan potensi penting bagi kesejahteraan bila digarap semestinya.

Kenyataannya Indonesia menjadi negara pengimpor beras yang besar, juga pengimpor bahan makanan lain seperti kedelai dan jagung. Belakangan ini dihadapi masalah gawat ketika impor kedelai mengalami kesulitan karena negara pengekspor kedelai seperti AS produksinya berkurang akibat cuaca panas yang meningkat. Ini semua menunjukkan betapa Indonesia tidak mempunyai Ketahanan Pangan memadai. Sebab itu Pertanian perlu diperluas agar makin dapat mencapai Swasembada Pangan dan amat minim impor berbagai bahan makan dan pertanian.

Kelautan juga masih menunjukkan kurangnya penggarapan yang semestinya, malahan tidak sedikit hasil laut diambil atau dicuri bangsa lain. Padahal hasil laut itu juga amat penting untuk penyediaan makanan untuk mencapai kesejahteraan. Bangsa-bangsa yang cakap memanfaatkan sumber kelautan, seperti Jepang, dapat mencapai kesejahteraan yang tinggi.

Peningkatan Pertanian dan Kelautan juga akan memberikan kesempatan kerja yang luas dan penghasilan jauh lebih baik bagi para Petani dan Nelayan kalau dilakukan dalam organisasi dan manajemen yang tepat. Dengan begitu Petani dan Nelayan yang sekarang termasuk golongan masyarakat yang miskin akan dapat meningkat kesejahteraannya.

Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM), baik yang berbentuk koperasi maupun swasta, perlu didukung agar berkembang terus dengan luas. Adalah kenyataan di negara-negara lain bahwa UKM dapat menyerap tenaga kerja paling banyak. Di Jepang lebih dari 90% tenaga kerja ada di lingkungan UKM. Dengan UKM yang kuat peran Usaha Besar juga dapat berkembang dengan baik. Seringkali Usaha Besar dikaitkan dengan kaum pemodal besar. Kalau dalam satu negara Usaha Besarnya yang dominan maka yang menarik untung terbesar dari usaha adalah kaum pemodal besar, sedangkan rakyat lainnya hanya menjadi kaum buruhnya. Akan tetapi kalau UKM berkembang baik dan menyerap tenaga kerja terbanyak, peran Usaha Besar tidak merugikan rakyat banyak. Malahan kalau Usaha Besar mempunyai hubungan fungsional dengan UKM, seperti menjadikan mereka sub-kontraktor, maka ada hubungan harmonis antara Usaha Besar dengan UKM.

Hasil produksi memperoleh nilai yang paling baik kalau didukung Logistik yang efektif. Untuk itu diperlukan berbagai prasarana seperti transportasi darat-laut-udara yang teratur, jaringan jalan darat dan kereta api yang luas, pelabuhan dan bandar udara, penyediaan tenaga listrik memadai dan lainnya. Kondisi prasarana di Indonesia sekarang masih jauh tertinggal dari negara tetangga dan perlu dikembangkan dalam waktu relatif singkat.

Kepemimpinan perlu memberikan perhatian besar kepada Pendidikan yang di samping bermutu juga dapat ditempuh oleh seluruh rakyat kita. Diadakan Wajib Belajar dari mulai Taman Kanak-Kanak (anak berumur 4 tahun) sampai lulus Pendidikan Menengah Atas (SMA dan SMK). Wajib Belajar berarti bahwa Negara membiayai seluruh pendidikan Wajib Belajar itu. Kalau Malaysia pada tahun 1997 sudah sanggup melakukan itu, malahan dengan tambahan “biaya makan siang” bagi anak kurang mampu, kenyataannya Indonesia pada tahun 2012 belum sanggup melakukan itu. Malahan kalau Negara makin mampu keuangannya, pendidikan tanpa biaya diperluas sampai Pendidikan Tinggi. Satu hal yang telah lama dilakukan Jerman dan Australia.

Pendidikan ini harus membuat Manusia Indonesia mampu bekerja dengan efektif di berbagai bidang. Dengan dilandasi pendidikan Karakter yang kuat dan pembentukan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi mutunya akan terwujud Sumber Daya Manusia yang amat berharga. Pendidikan Karakter yang mantap sebaiknya dimulai melalui Pendidikan Keluarga dan diperkuat kemudian dalam Pendidikan Sekolah.

Dengan peningkatan jumlah rakyat yang bekerja di lingkungan Pemerintah dan Usaha Swasta dapat dibangun Sistem Jaminan Sosial yang mendukung kehidupan bangsa dalam memelihara kesehatannya sehingga selalu sehat walafiat lahir batin.

Kepemimpinan Nasional harus sanggup dan berani melakukan ini semua dan memotivasi seluruh bangsa untuk bergerak bersama mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan. Juga harus mengajak Kepemimpinan Daerah untuk mengusahakan hasil terbaik di daerah masing-masing. Rakyat di semua Daerah harus merasa ikutserta dalam pembangunan dan akan menikmati hasilnya dalam kehidupan yang lebih maju dan sejahtera. Rakyat diliputi semangat perjuangan penuh elan dan harapan kepada masa depan yang cerah.

Kepemimpinan harus mengajak bagian masyarakat yang relatif sejahtera sebanyak sekitar 50 juta orang dan bekerja di Pemerintah dan Bisnis Swasta untuk berbuat yang terbaik bagi Bangsa dan Negara. Nilai-nilai Pancasila makin dikembangkan dalam golongan ini dan melalui mereka ke seluruh bangsa. Ini sekali gus menjadi penolak berbagai gangguan dari luar seperti kalangan Islam Radikal, liberalisme dan individualisme Barat, sisa-sisa Komunis, golongan separatis dan narkoba internasional yang hendak memanfaatkan kerawanan masyarakat Indonesia untuk kepentingannya.

Kepemimpinan menimbulkan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat dalam kehidupan bangsa. Diperhatikan kepentingan semua golongan dan tidak hanya yang merupakan golongan mayoritas. Prinsip Pancasila tentang Pluralitas berupa Perbedaan dalam Kesatuan dan Kesatuan dalam Perbedaan harus diimplementasikan dengan tegas tapi arif bijaksana. Dengan begitu lambat laun sifat Gotong Royong pasti akan tumbuh kembali di Indonesia.

Sudah jelas bahwa diperlukan investasi besar untuk merealisasikan berbagai sasaran yang telah disebutkan. Tidak mustahil bahwa pada mulanya memerlukan modal asing di samping modal nasional. Kepemimpinan harus berani mengundang investor asing dan mengatur perannya tanpa merugikan bangsa sendiri. Dapat dicontoh bagaimana kepemimpinan di China setelah 1979 melakukan ini yang tidak merugikan China, malahan sering justru amat menguntungkannnya.

 

Manajemen Nasional yang amankan Sumber Daya.

Manajemen amat erat hubungannya dengan Kepemimpinan dan mendukungnya dengan penyediaan Sumber Daya yang diperlukan.Sebab itu Kepemimpinan harus menjamin bahwa dapat dilaksanakan Manajemen Nasional yang efektif dan efisien.

Pertama yang amat penting adalah memberantas Korupsi yang sedang merajalela dan menghabiskan banyak modal Indonesia untuk kepentingan perorangan. Korupsi harus hilang dari kehidupan Indonesia, karena selain mengambil uang Rakyat juga menjadi virus penyakit yang amat berbahaya. Pemerintah tidak boleh maju mundur dan berani bertindak tanpa ragu-ragu terhadap siapa saja yang berbuat korupsi. Dan menarik semua dana yang telah di-korup untuk menambah kemampuan pembiayaan negara.

Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) penyediaan tenaga kerja untuk semua kegiatan Pemerintah dan Swasta harus mengutamakan mutu. Pada setiap penerimaan tenaga kerja baru diadakan seleksi yang cermat tentang karakter dan tingkat intelektual serta teknik para pelamar kerja. Diusahakan agar personil yng diterima berkarakter nasionalis Pancasila dan dapat dikembangkan kemampuan tekniknya. Semua tenaga kerja diberikan Pendidikan Persiapan Kerja setelah melalui seleksi yang juga mengandung latihan militer pendek untuk penguatan disiplin, kerjasama dan kesetiaan.

Dalam Manajemen Personil digunakan pola fast track di samping pola normal untuk memperoleh manfaat maksimal dari personil yang tinggi mutunya. Dengan jalan itu dibentuk kader pimpinan yang menjamin bahwa organisasi dan perusahaan terus berkembang maju. Penghasilan diberikan secara tepat untuk merangsang peningkatan semangat dan mengurangi daya tarik hal-hal negatif.

Manajemen Sumber Daya Alam (SDA) amat penting karena menjadi sumber kemampuan keuangan negara yang penting. Banyak investor (asing) tertarik untuk bergerak dalam SDA yang tinggi nilainya di negeri kita. Di masa lalu hingga kini telah dibuat kesalahan ketika terlalu banyak memberikan wewenang kepada investor dan kurang memberikan manfaat bagi Negara dan Daerah. Contoh paling jelas adalah Freeport di Papua. Sebab itu harus ada keberanian untuk melakukan negosiasi ulang untuk perbaikan kontrak kerja.

Yang cukup sulit adalah Manajemen Tanah yang sekarang seringkali menjadi sumber konflik antara penduduk dengan perusahaan dan dengan Pemerintah. Memang Rakyat secara tradisional mempunyai hak atas tanah (hak ulayat). Namun Pemerintah perlu membeikan kesadaran kepada Rakyat bahwa hak itu akan lebih bermanfaat bagi Rakyat kalau diikutsertakan dalam menciptakan kemajuan. Kepemimpinan Daerah perlu menyadarkan rakyat yang tidak rela memberikan hak atas tanah yang perlu digunakan untuk membawa kemajuan. Namun harus selalu dijamin bahwa rakyat yang mempunyai hak atas tanah itu mendapat penggantian yang sepadan, berupa uang atau saham perusahaan, agar tidak terganggu rasa keadilan.

 

Penutup

Dengan Kepemimpinan dan Manajemen Nasional yang kuat, penuh komitmen dan bersemangat tinggi itu akan dapat diajak, dimotivasi dan digerakkan Rakyat Indonesia yang 240 juta banyaknya serta segala unur kepemimpinan yang ada di aneka ragam organisasi. Insya Allah dengan demikian akan makin jelas dan terasa langkah dan derap menuju realisasi Masyarakat Maju, Adil dan Sejahtera berdasarkan Pancasila dalam tubuh NKRI.

Sekali gus dibangun Daya Tangkal yang efektif terhadap berbagai usaha negatif untuk merongrong NKRI dan Pancasila, seperti yang dilakukan kalangan Islam Radikal, kaum liberalisme-individualisme Barat, kaum separatis, kebangkitan kembali komunisme, narkoba internasional dan gerakan lain yang bersifat destruktif.

Dengan Rakyat yang Sejahtera, Negara akan Kuat.

 

Jakarta, 7 Juli 2012

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post