Hubungan Sipil Militer di Indonesia

Posted by Admin on Saturday, 22 May 1999 | Makalah, Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Pandangan Umum

Makalah ini merupakan satu pembahasan atas makalah Prof Suhartono yang berjudul Hubungan Sipil – Militer : Tinjauan Historiografis 1945 – 1998, Pola , Arah dan Perspektif yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional tentang Mencari Format Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Hubungan Sipil-Militer adalah satu perkara yang amat penting bagi satu bangsa karena berpengaruh besar kepada ketahanan nasionalnya. Hal itu juga berlaku bagi bangsa Indonesia. Pengeritian Hubungan Sipil-Militer semula tidak dikenal di Indonesia dan baru dipergunakan setelah pengaruh dunia Barat, khususnya yang berpandangan liberal, makin kuat. Mula-mula itupun terbatas pada kalangan terpelajar yang banyak berhubungan dengan ilmu sosial yang berasal dari dunia barat. Akan tetapi lambat laun pengertian itu menyebar di semua kalangan dan sekarang sudah menjadi pengertian yang diakui dan dipergunakan secara umum di Indonesia. Namun ada satu perbedaan yang menonjol dalam penggunaan pengertian itu antara mereka yang hidup dalam alam sosial barat dengan bangsa Indonesia yang menerima dan menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Di dunia Barat yang berpaham liberal Hubungan Sipil-Militer senantiasa berarti supremasi Sipil atas Militer, sedangkan di Republik Indonesia yang berhaluan Pancasila tidak dengan sendirinya Hubungan Sipil-Militer berarti supremasi sipil atas militer. Bahkan dengan memperhatikan bahwa Panca Sila menekankan faktor kekeluargaan dan kerukunan justru tidak ada supremasi satu golongan masyarakat atas yang lain, melainkan dalam kebersamaan memperjuangkan dan mengusahakan hal yang terbaik bagi bangsa, negara dan masyarakat.

Perlu kita tetapkan lebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan Sipil dan Militer dalam pengertian Hubungan Sipil-Militer. Perkataan Sipil merupakan satu pengertian yang menyangkut kewarganegaraan (Webste’s Ninth New Collegiate Dictionnary : Civil : relating to citizens). Atau dapat dikatakan bahwa Sipil adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan masyarakat, atau warga negara pada umumnya. Sedangkan perkataan Militer merupakan pengertian yang bersangkutan dengan kekuatan bersenjata. Secara kongkrit perkataan Sipil di Indonesia adalah seluruh masyarakat, sedangkan perkataan Militer berarti Tentara Nasional Indonesia, yaitu organisasi yang merupakan kekuatan bersenjata dan yang harus menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Karena Sipil berarti masyarakat, maka sebenarnya Militer pun bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu di Indonesia sebelum terpengaruh oleh pandangan Barat dipahami bahwa TNI adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Bahkan yang menjadi TNI adalah seluruh Rakyat yang sedang bertugas sebagai kekuatan bersenjata untuk membela Negara.

Dalam hubungan itu sukar diterima pandangan Prof. Suhartono yang mengatakan Kelompok politik yang dipresentasikan dalam partai politik adalah manifestasi masyarakat sipil (halaman 4, alinea 2). Kalau hanya partai politik yang dianggap manifestasi masyarakat sipil maka amat terbatas masyarakat sipil di Indonesia. Sebab mayoritas warga negara Indonesia hingga kini bukan anggota partai politik, apalagi dalam masa permulaan kemerdekaan yang ditinjau dalam makalah Suhartono. Karena pandangan yang sempit itu, maka Prof Suhartono tiba pada kesimpulan bahwa selama tiga bulan pertama setelah proklamasi hubungan mereka ekual dan harmonis tetapi setelah itu terjadi kompetisi. Kalau sipil hanya diartikan partai politik, pandangan demikian mungkin ada benarnya. Akan tetapi itupun tidak terlalu benar karena dalam kenyataan hubungan yang kurang harmonis hanya terjadi antara TNI dengan beberapa partai politik saja, khususnya Partai Komunis Indonesia. Sedangkan dengan partai politik pada umumnya hubungan TNI cukup harmonis dan dekat. Kalau dikatakan bahwa hubungan TNI dengan Masyarakat kurang harmonis, bagaimana Sdr. Suhartono hendak menjelaskan keberhasilan TNI melakukan perang gerilya melawan Belanda yang berakhir dengan keharusan Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Apakah dikira TNI dapat berperang gerilya secara efektif tanpa ada hubungan yang baik dengan rakyat ? Demikian pula seterusnya TNI bersama rakyat berhasil mengatasi berbagai masalah keamanan dalam negeri, mulai dari pemberontakan PKI Madiun, ke pemberontakan DI/TII yang amat cakap menjalankan gerilya di jawa Barat dan Sulawesi, ke APRA, pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatra dan Sulawesi meliputi daerah yang luas dan akhirnya pemberontakan G30S/PKI. Tidak mungkin TNI yang amat terbatas jumlah peralatan, persenjataan dan personilnya melaksanakan itu semua tanpa ada hubungan yang erat dengan rakyat. Sebagaimana tidak mungkin melakukan perang gerilya tanpa ada hubungan erat dengan rakyat, demikian pula tidak mungkin melakukan anti-gerilya yang efektif tanpa dukunganrakyat sepenuhnya. Dan rakyat hanya mau mendukung kalau ia merasakan dan menyadari bahwa ada manfaat baginya. Tak mungkin rakyat dipaksa dengan senjata untuk berjuang bersama TNI. Kesalahan tu telah diperbuat tentara kolonial Belanda ketika menghadapi gerilya TNI bersama Rakyat. Sebaliknya hanya dengan partisipasi rakyat Jawa Barat TNI berhasil melaksanakan anti-gerilya dan menyelesaikan pemberontakan DI/TII yang amat berat.

Untuk memperoleh hubungan yang harmonis itu tidak mungkin ada supremasi satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan terwujud karena sikap kebersamaan. Masing-masing menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan dalam keterikatan yang saling mendukung dan menunjang.

Ketika kemudian, yaitu khususnya setelah tahun 1970-an, TNI ikut-ikutan mengambil sikap yang mengutamakan kekuasaan dan rakyat makin lama makin merasa bahwa TNI menunjukkan supremasi, maka itulah yang menjadi kemunduran dan bahkan kegagalan TNI untuk menjalankan tugasnya dengan semestinya.

Prof. Suhartono mengatakan bahwa historiografi yang dihasilkan para pakar akan cenderung pada obyektifitas. Akan tetapi apakah obyektif kalau ia menulis bahwa ada rekrutmen BKR (halaman 3 bawah). Kalau kita mengatakan bahwa ada recrutmen, maka itu berarti ada usaha Pemerintah untuk menarik orang masuk BKR. Padahal bukan begitu jalannya sejarah, oleh karena mula-mula Pemerintah RI tidak antusias membentuk satu kekuatan bersenjata resmi karena tidak mau mengambil resiko dianggap pihak sekutu sebagai satu pemerintahan bikinan Jepang. Akan tetapi karena rakyat merasakan bahaya ketika pasukan NICA datang bersama pasukan Inggris, maka rakyat bangkit untuk membentuk barisan keamanan. Sebagian membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebagian lain membentuk laskar. Yang membentuk BKR umumnya adalah bekas Tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang telah dibubarkan Jepang setelah ia menyerah kepada Sekutu. Juga banyak pemuda pelajar dan mahasiswa bergabung dengan BKR. Sama sekali tidak ada kegiatan atau usaha rekrutmen, karena semua bergabung secara sukarela. Karena faktor sukarela itu ada pula bekas PETA yang tidak masuk BKR atau laskar. Baru pada 5 Oktober 1945 Pemerintah menetapkan BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan tentara resmi. Cara menjadinya TNI itulah yang mempengaruhi sikap dan jiwa TNI. Ia merasakan dirinya tidak hanya sebagai tentara yang bergulat dengan fisik dan senjata semata-mata, melainkan ia melihat dirinya lebih-lebih sebagai pihak yang turut bertanggungjawab atas kelangsungan hidup Republik Indonesia yang merdeka serta pencapaian segala tuuannya. Itu sebabnya TNI selalu mempunyai pendiriannya atas perkembangan negara dan bangsa. Dan ia tidak ragu-ragu untuk menyampaikan pendirian itu kepada pemerintah, juga kalau pendirian itu berbeda dari pendirian Pemerintah. Dengan menyampaikan pendiriannya itu TNI hendak mengingatkan Pemerintah bahwa ada jalan yang lebih baik dalam mencapai tujuan. Akan tetapi kalau Pemerintah memutuskan bahwa yang dipakai adalah pendirian pemerintah, maka TNI patuh dan taat kepada keputusan itu dan siap untuk melaksanakan dengan tulus dan sebaik mungkin. Sebab kalau TNI tidak sanggup menjalankan disiplin, maka ia tidak berhak dinamakan Tentara dan tidak lain hanya merupakan gerombolan bersenjata belaka. Sikap demikian berkali-kali ditunjukkan oleh Panglima Besar Sudirman ketika memimpin TNI, demikian pula oleh jendral A.H Nasution dan Achmad Yani. Selama TNI menunjukkan sikap demikian, maka ia mendapat kepercayaan rakyat banyak. Sebab umumnya pendirian TNI itu juga mewakili aspirasi rakyat banyak. Akan tetapi ketika TNI setelah tahun 1980-an tidak lagi sanggup bersikap demikian, yaitu tidak sanggup mengembangkan pendirian yang juga mewakili aspirasi rakyat banyak, maka di situlah TNI yang waktu itu dinamakan ABRI telah kehilangan jati dirinya. Dan sejak itulah ABRI dijauhi rakyat banyak. Sekarang dengan mengambil kembali nama TNI semoga langkah demi langkah jati diri itu dapat tumbuh kembali. Melihat hal ini adalah amat penting untuk mengetahui dan memahami cara berdirinya TNI pada tahun 1945. Tanpa pemahaman itu tidak akan memahami jati diri atau sikap serta perjuangan TNI. Dan karena itu juga akan sukar membentuk Hubungan Sipil-Militer yang kokoh kuat demi ketahanan negara dan bangsa.

Keberhasilan dan kegagalan

Aneh sekali bahwa Prof.Suhartono menulis dalam Periode Aksi , 1945-1949, bahwa Hubungan Sipil-Militer makin renggang sebab militer menuju jati dirinya sendiri dan sipil mulai diitnggalkan dan bahkan tidak dipercaya(halaman 7 alinea 1). Padahal justru dalam periode 1945-1949 hubungan TNI dan masyarakat paling baik. Tanpa hubungan baik itu tidak mungkin ada perang gerilya melawan Belanda yang memaksa Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia dan tidak mungkin ada penyelesaian pemberontakan PKI Madiun begitu cepat (2 bulan). Ini sangat mungkin disebabkan oleh pandangan prof. Suhartono bahwa sipil adalah partai politik. Akan tetapi kalaupun pandangan itu yang digunakan, itupun tidak benar. Sebab TNI dalam periode itu cukup dekat dengan partai politik, kecuali dengan PKI. Contohnya adalah bahwa Panglima Besar Sudirman cukup dekat dengan para pemimpin Persatuan Perjuangan, yaitu kumpulan beberapa partai politik, termasuk Partai nasional Indonesia (PNI) yang kurang setuju dengan sikap Pemerintah yang dipimpin Sutan Syahrir dan kemudian Amir Syarifuddin karena dianggap terlalu lunak di dalam diplomasi terhadap Belanda. Dalam perang gerilya partai politik memang tidak nampak dan yang bergerak secara spontan dan antusias adalah rakyat daerah pedesaan. Dilihat secara obyektif justru periode 1945-1949 merupakan satu keberhasilan dalam Hubungan Sipil-Militer atau Hubungan TNI dan Masyarakat. Tidak benar bahwa TNI merasa memenagkan revolusi seperti yang ditulis Prof. Suhartono (halaman 7 alinea 2). Sebab yang memenangkan perjuangan dengan Belanda adalah seluruh rakyat dengan TNI di dalamnya. Akan tetapi memang TNI merasa sebagai pemegang saham revolusi bersama-sama kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya. Ini tidak perlu menjadi benih awal saling ketidakpercayaan antara elit sipil dan militer (halaman 7). Dan memang tidak ada perasaan demikian waktu itu, kecuali elit sipil yang ada dalam lingkungan PKI.

TNI memasuki tahun 1950 atau tahun pertama setelah kedaulatan ada pada bangsa Indonesia dengan mencapai satu keberhasilan yang menonjol. Itu adalah peristiwa atau proses ketika pasukan-pasukan TNI menyebar memasuki negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat di luar Jawa. Sikap dan jati diri TNI (bukan jati diri yang disimpulkan oleh Prof Suhartono dihalaman 7) memungkinkannya untuk berhubungan secara harmonis dengan rakyat di negara-negara bagian itu. TNI berhasil meyakinkan rakyat itu untuk menyatakan negara bagiannya bergabung dengan Republik Indonesia yang juga merupakan negara bagian RIS. Oleh karena kehendak rakyat itu disuarakan melalui Parlemen setiap negara bagian, maka pihak Belanda tidak dapat menolak kehendak demokratis itu. Akibatnya adalah bahwa dalam tempo sekitar 6 bulan Republik Indonesia Serikat telah tiada dan seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat menjadi wilayah Republik Indonesia. Itu semua terjadi tanpa penggunaan kekerasan dan semata-mata merupakan hasil hubungan yang baik antara TNI dengan rakyat di semua negara bagian. Menjadi pertanyaan mengapa peristiwa demikian tidak masuk penulisan seorang pakar historiografi yang obyektif. Malahan sebaliknya dikatakan bahwa hubungan sipil-militer makin renggang dan tidak stabil (halaman 8 alinea 1). Ini nampaknya karena yang dilihat hanya hubungan antara TNI dengan parpol, yaitu terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952. Akan tetapi itu hanya menyangkut beberapa anggota satu parpol (PNI) yang duduk dalam Parlemen. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan parpol lainnya atau bahkan PNI tidak secara keseluruhan menjadi jauh dari TNI. Kemudian terjadi pemberontakan Permesta yang dipelopori oleh beberapa daerah luar Jawa, khususnya Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Sulawesi Utara. Pemberontakan itu tidak lepas dari pengaruh kekuatan luar (baca Subversion as Foreign Policy, Audey and George Mc T.Kahin, New York, The New Press, 1955). Daerah tidak puas dengan pembagian keuangan dan menuduh Pusat menguras kekayaan alam Daerah untuk kepentingan Pusat sendiri. Di samping itu Daerah kena dipengaruhi pikiran bahwa Pemerintah Pusat, termasuk Presiden Sukarno, sudah dikuasai PKI. Bahkan mula-mula pemerintah AS turut menuduh bahwa TNI-AD telah dikuasai oleh PKI. Pemberontakan ini menjadi satu beban berat sekali bagi Republik Indonesia karena terancam integritasnya. Merupakan keberhasilan TNI untuk menyelesaikan pemebrontakan itu dengan relatif cepat. Itupun karena TNI berhasil meyakinkan rakyat daerah bahwa tidak benar TNI sudah dikuasai PKI. Akibatnya adalah bahwa TNI mendapat kerjasama yang baik dari rakyat daerah yang kemudian dapat mendesak para pemimpinnya yang memberontak untuk Kembali kepada Ibu Pertiwi. Tanpa hubungan baik antara TNI dengan rakyat tidak mungkin pembrontakan yang meliputi daerah begitu luas, penuh dengan potensi alam untuk kesejahteraan maupun perlawanan bersenjata, dan didukung oleh kombinasi kekuatan AS dan Inggris serta kekuatan di Asia yang berpihak sekutu Barat itu, dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Karena sikap TNI yang jelas bukan dikuasai PKI maka akhirnya juga AS-Inggris dan sekutunya di Asia sadar bahwa TNI tidak dikuasai PKI. Mereka menghentikan dukungan kepada pemberontak dan turut mendorong para pemimpin pemberontakan untuk mengakhiri perlawanannya. Satu-satunya kekuatan yang mengecam TNI adalah PKI dan kawan-kawannya. Mereka menuduh TNI telah bersekongkol dengan para pemberontak untuk menguasai Republik Indonesia.

Adalah amat dubious anggapan bahwa usul TNI kepada Presiden Sukarno untuk kembali ke UUD 45 adalah karena reposisi militer dalam menangkap masa depan (halaman 8 bawah) yang oleh Prof. Suhartono dikutip dari buku Daniel Lev. Nampaknya Prof. Suhartono lebih percaya kepada pendapat (lebih bersifat spekulasi) seorang cendikiawan asing ketimbang memperhatikan keadaan TNI dan masyarakat Indonesia waktu itu (sekitar tahun 1955-1959).

Masyarakat waktu itu sudah muak dengan sistem politik yang berlaku karena kabinet pemerintah tak pernah berdiri cukup lama untuk dapat menghasilkan sesuatu yang relatif kongkrit. Padahal pada tahun 1950 kita semua bertekad untuk melakukan pengisian kemerdekaan setelah kemerdekaan itu ditegakkan dan diakui oleh seluruh dunia. Jadi yang diharapkan mayoritas rakyat adalah terlaksananya pembangunan nasional yang membawa kemajuan dan kesejahteraan yang lebih besar.Itu tidak mungkin tercapai ketika kabinet pemerintah jatuh bangun setiap tahun, bahkan pernah hanya dalam 3 bulan. Jadi TNI menyuarakan pendapat banyak rakyat ketika mengusulkan agar kembali ke UUD 1945. Sebab diharapkan agar dengan UUD 1945 yang menggunakan sistem presidensial dapat terwujud pemerintahan yang relatif stabil. Tak ada yang menyangka, termasuk TNI, bahwa Presiden Sukarno akan menerapkan Demokrasi Terpimpin yang merupakan satu kekuasaan otoriter. TNI bahkan gusar dengan perkembangan itu ketika makin jelas bahwa pengaruh PKI yang berhasil membuat comeback pada permulan tahun 1950-an, sekalipun sudah memberontak pada tahun 1948, justru menjadi makin kuat. Sebenarnya yang merasa senang dengan sistem demokrasi liberal antara tahun 1950 hingga tahun 1959 hanya partai politik dan bukan mayoritas rakyat. Sedangkan yang senang dengan sistem Demokrasi Terpimpin adalah Bung karno, PKI dan partai-partai politik yang sudah berhasil diinfiltrasi oleh PKI.

Satu keberhasilan yang tidak boleh diabaikan adalah pengembalian Irian Jaya ke dalam wilayah republik Indonesia. Tanpa ada persatuan yang erat antara TNI dan masyarakat mustahil AS mendesak Belanda untuk menyerahkan Irian Jaya kepada Indonesia. Dengan begitu dihindarkan peperangan antara republik Indonesia dan Belanda yang dapat menimbulkan masalah berat bagi AS. Sebab TNI menggunakan banyak peralatan dan senjata yang berasal dari Uni Soviet. Itu terjadi karena AS tidak mau menjual peralatan militer dan senjata kepada Indonesia, sehingga Pemerintah RI membelinya dari Uni Soviet. Kalau sampai terjadi perang antara Indonesia dan Belanda yang merupakan sekutu AS, dan Indonesia dapat mencapai kemenangan dengan menggunakan alat dan senjata Uni Soviet, maka hal itu akan sangat merugikan AS yang sedang berkonfrontasi dengan Uni Soviet secara hebat. Dan AS melihat bahwa rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya usaha pengembalian Irian jaya kepada RI. Rakyat Indonesia menaruh kepercayaan besar kepada Tni bahwa penggunaan kekerasan terhadap Belanda yang tidak bersedia mengakhiri persoalan secara damai, tidak akan merugikan bangsa dan masyarakat Indonesia. Karena gambaran itulah AS terpaksa mendesak sekutunya, yaitu Belanda untuk mengakhiri persoalan dan menyerahkan Irian Jaya kepada Republik Indonesia.

Akan tetapi keberhasilan itu membawa konsekuensi meningkatnya pengaruh pihak komunis dan itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh PKI untuk memperkuat posisinya. Kegiatannya menjadi semakin luas dan usahanya untuk mempengaruhi Presiden Sukarno makin kuat. Makin banyak unsur masyarakat terkena infiltrasi PKI. Sebaliknya makin kuat pula usaha PKI untuk menekan dan memojokkan TNI karena PKI sadar bahwa rintangan utama baginya adalah TNI, sebagaimana juga terjadi dalam pemberontakan Madiun 1948.

Namun demikian hubungan TNI dengan bagian masyarakat yang tidak berpihak kepada PKI, termasuk partai politik, tetap baik dan bahkan makin dekat. PKI dan kawan-kawannya makin main terror yang meluas dari bidang politik ke ekonomi dan budaya, antara lain yang dilakukan LEKRA. Masyarakat yang menjadi sasaran PKI dan kawan-kawanya mencari perlindungan kepada TNI. Kemudian TNI bersama seluruh masyarakat yang setia kepada Pancasila dan tidak menghendaki PKI berkuasa, berusaha agar dapat menyelamatkan bangsa. Hal itu tidak mudah oleh karena Presiden Sukarno menuduh TNI bersikap komunisto- fobi. Jenderal A.Yani sebagai panglima TNI AD berusaha meyakinkan Bung Karno bahwa TNI tetap setia kepada beliau dan sama sekali tidak ada macam-macam usaha melawan beliau. Akan tetapi Bung karno lebih suka mendengarkan bisikan PKI dan Badan Pusat Intelijen (BPI) yang dipimpin Subandrio dari pada kepada Jendral Yani. Hal ini amat mempersulit posisi TNI AD , ditambah lagi adanya usaha PKI bersama kawan-kawannya untuk melakukan divide et impera terhadap kekuatan bersenjata.
Ketika kemudian terjadi kup G30S/PKI pada 30 September 1965 terbukti bahwa hubungan TNI-AD dengan masyarakat yang setia kepada Panca Sila cukup kokoh dan harmonis. Indonesia menjadi salah satu negara yang langka di dunia karena berhasil mengatasi satu pemberontakan komunis tanpa bantuan dunia barat. Sangat sedikit negara seperti itu atau mungkin malahan tidak ada, kecuali Indonesia. dan itu hanya dapat terwujud karena ada hubungan Sipil-Militer yang baik sekali, yaitu hubungan TNI-AD dengan masyarakat yang setia kepada Panca Sila. Tak mungkin itu tercapai oleh TNI-AD sendiri. PKI telah berhasil menginfiltrasi banyak sekali lembaga masyarakat, termasuk Departemen Hankam dan bahkan TNI-AD sendiri terinfiltrasi. Hanya kekuatan bersama antara TNI dengan rakyat yang dapat menghalau usaha PKI yang sudah demikian maju . Kita jangan lupa bahwa PKI waktu itu adalah partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan RRC. Disamping itu PKI menerima segala macam bantuan dari blok komunis di dunia, khususnya dari Uni Soviet dan Republik rakyat Cina.
Akan tetapi disamping berbagai keberhasilan itu juga terjadi kegagalan. Yang pertama adalah Peristiwa 17 Oktober 1952. Meskipun tidak merupakan konflik antara TNI dengan masyarakat, melainkan antara pimpinan TNI-AD dengan Partai Nasional Indonesia yang duduk dalam parlemen, tetapi karena kemudian mengakibatkan perpecahan gawat dalam tubuh TNI sendiri maka Peristiwa 17 Oktober 1952 sangat mengganggu hubungan TNI dengan masyarakat. Karena terjadi perpecahan itu timbul kesangsian masyarakat terhadap maksud baik pimpinan TNI-AD.

Kemudian terjadi formalisasi jati diri TNI dalam konsep Dwi fungsi. hal ini merupakan prakarsa jendral A.H Nasution yang baru diangkat kembali sebagai pimpinan TNI-AD, meskipun sebelumnya sempat diberhentikan karena Peristiwa 17 Oktober . Melihat perkembangan masyarakat Indonesia tahun 1950-an yang amat tidak stabil akibat penggunaan sistem politik demokrasi liberal, maka Pak Nas mengajukan satu konsep yang dilandasi jati diri TNI. Seperti telah diuraikan, cara terbentuknya TNI sebagai kebangkitan rakyat (levee en masse)menimbulkan pada TNI sikap bahwa ia tidak saja merupakan kekuatan pertahanan tetapi juha mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan nasional bersama kekuatan bangsa lainnya. Maka seperti telah diuraikan, ini menimbulkan sikap mandiri pada TNI untuk selalu mempunyai pendiriannya sendiri tetapi di pihak lain selalu taat kepada keputusan pemerintah Republik Indonesia. Atas dasar itu Jendral Nasution mengemukakan bahwa TNI bukan seperti tentara di dunia barat yang melulu merupakan alat pemerintah, tetapi juga tidak seperti tentara di negara Amerika Latin yang cenderung menguasai pemerintahan negaranya dengan diktatur militer. TNI adalah Jalan tengah (Middle way), yaitu ia kekuatan pertahanan yang alat Pemerintah dan juga kekuatan sosial yang mempunyai pendirian seperti kekuatan sosial lainnya. Maka Pak Nas mengatakan bahwa TNI menjalan Dwi Fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan fungsi sebagai kekuatan sosial.

Perkembangan ini dimanfaatkan Presiden Sukarno untuk mengimbangi makin kuatnya PKI. Maka fungsi sebagai kekuatan sosial beliau ejawantahkan dengan menetapkan bahwa TNI mempunyai wakil-wakilnya di DPR dalam sistem politik beliau yang dinamakan demokrasi Terpimpin. Beliau sendiri yang mengangkat mereka dan juga pengangkatan perwira TNI sebagai mentri dalam kabinet pemerintahan, dilanjutkan dengan pengangkatan gubenur dipimpinan Provinsi. bahkan pimpinan MPR(S) dijabat oleh seorang perwira TNI atas pengangkatan Presiden Sukarno. Ketika Pemerintah RI mengambil alih perusahaan Belanda dalam rangka perjuangan Irian Barat, maka Bung karno menghendaki agar yang memimpin perusahaan-perusahaan itu perwira-perwira TNI. Maka fungsi sebagai kekuatan sosial diejawantahkan dalam bentuk pengkaryaan TNI , yaitu penugasan anggota TNI dalam organisasi non-militer.

Pengkaryaan TNI yang dimulai pemerintahan Presiden Sukarno menjadi sangat luas setelah berakhirnya pemberontakan G30S/PKI. Untuk mencegah terjadi vakum kepemimpinan ketika banyak orang dicopot sebagai pimpinan aneka ragam lembaga karena dituduh sebagai infiltran PKI, maka diangkat perwira TNI sebagai penggantinya. Mula-mula tindakan demikian mendapat dukungan masyarakat yang khawatir terhadap kelanjutan pengaruh PKI. Akan tetapi ketika masyarakat Indonesia menjadi normal kembali, maka timbul rasa tidak enak pada masyarakat bahwa posisi ABRI (perubahan sebutan TNI karena juga meliputi POLRI) dalam masyarakat menjadi terlalu dominan. dan posisi dominan itu membawa perubahan dalam hubungan TNI dengan masyarakat. Oleh sebab itu saya berpendapat bahwa formalisasi jati diri TNI dengan sebutan Dwi fungsi telah mengakibatkan satu kelemahan dan kerawanan. Sedangkan pengejawantahan fungsi sosial dalam bentuk pengkaryaan adalah sumber kegagalan besar dalam hubungan TNI-Masyarakat. Juga perubahan dari pengertian fungsi sosial menjadi fungsi sosial politik merupakan kerawanan yang berat. itu kemudian berakibat luas sekali sehingga pada tahun 1998 mengakibatkan runtuhnya citra dan kewibawaan TNI dalam masyarakat.

Di Indonesia tidak perlu dibicarakan adanya civilian supremacy yang dianut dunia Barat, karena adanya supremasi satu golongan terhadap golongan lain tidak sesuai dengan pandangan Panca Sila dan dapat menjadi benih konflik. Namun secara organisatoris dengan sendirinya setiap unsur negara harus menjalankan keputusan dan perintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. Maka tanpa ada ketentuan supremasi sipil dengan sendirinya TNI harus tunduk kepada segala kepatuhan dan perintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah, siapapun yang duduk dalam pemerintah itu. Sebaliknya, sesuai dengan jati dirinya TNI wajib dan berhak menyampaikan pendiriannya kepada Pemerintah sekalipun mungkin pendirian itu berbeda dari pandangan Pemerintah Dalam mengembangkan pendirian itu TNI harus selalu berpedoman pada Panca Sila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit yang secara hakiki berarti bahwa TNI harus selalu memperhatikan berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Pendidikan Nasional harus memungkinkan terwujudnya pikiran dan perasaan atau sikap mental warga negara yang menghasilkan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam panca Sila, yaitu ber-Tuhan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan beradab, ber-Persatuan Nasional, berkerakyatan atau demokratis dan ber-keadilan sosial. Dengan begitu baik warga negara yang menjadi TNI, anggota sukarela maupun wajib, atau yang ada dalam masyarakat mempunyai landasan acuan yang sama. Dalam pendidikan yang dilakukan di dalam TNI perlu diperkuat lagi pendidikan kewarganegaraan ini untuk mencegah masih terwujudnya a militaristic mind. TNI harus merupakan organisasi militer yang harus cakap mengelola penggunaan kekerasan, tetapi selalu berjiwa sipil dan masyarakat yang berarti beradab. Dengan begitu TNI turut menjadi Pengawal Panca Sila, termasuk pengawal demokrasi di Indonesia.

Yang sekarang diperlukan adalah tekad untuk melaksanakan proses ini secara konsisten dan sabar serta memelihara hasilnya secara terus menerus. Hubungan Sipil-militer yang dihasilkan kemudian akan merupakan faktor positif dalam perwujudan Ketahanan nasional Indonesia, termasuk pembinaan daya saing nasional bangsa kita.

Source : http://www.detik.com/berita/199905/sayidiman.html

RSS feed | Trackback URI

5 Comments »

Comment by Satria
2013-03-30 07:46:36


Sejauh mana hubungan,dan partisipasi sipil dan militer terhadap politik saat ini

 
Comment by ajie
2010-04-28 23:36:33


bagaiman hubungan sipil-militer pada massa sekarang dilihat dari pola kehidupan pemerintahan saat ini?

 
Comment by wiinda
2009-02-04 13:15:31


aqq mauu ngerjaiin tugaazz
kuugg gaaa Lengkp cheee??? ngabiz”
in duit guuee ajjjaaahhh……
corii kaLau kurng sopaann

 
Comment by wiinda
2009-02-04 13:14:08


ADD gaa yg Lebh lengkp aggiiieee??

Comment by sayidiman suryohadiprojo
2009-02-05 12:12:24


Maaf, saya tidak mengerti yang Anda tulis.

 
 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post