PENETAPAN PANGLIMA TNI YANG KURANG ARIF

Posted by Admin on Wednesday, 10 June 2015 | Opini

Sayidiman Suryohadiprojo

Penetapan Panglima TNI tahun ini membuat saya terkejut karena merupakan tanda kurang perhatian terhadap tradisi yang sudah dibangun dengan tidak mudah di masa lampau. Dengan begitu wewenang berupa hak prerogatif telah digunakan kurang arif.

Pada tahun 1970 Presiden Soeharto yang merangkap Menteri Perrtahanan-Keamanan (Menhankam) memutuskan perlunya kebijaksanaan untuk mengakhiri kurangnya harmoni di antara TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan Kepolisian yang sejak tahun 1964 secara keseluruhan diberi sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Meskipun disatukan dalam sebutan ABRI, Presiden Soekarno menetapkan empat angkatan itu dikelola oleh kementerian sendiri-sendiri yang Menterinya merangkap sebagai Panglima Angkatan. Jadi ada Kementerian TNI-AD yang dipimpin seorang Menteri Panglima TNI-AD, demikian pula Menteri Panglima TNI-AL, Menteri Panglima TNI-AU dan Menteri Panglima AK. Karena masing-masing bersifat kementerian, maka tiap Angkatan dapat menyusun organisasinya secara independen. Kementerian Pertahanan hanya diberikan wewenang koordinasi terbatas karena masing-masing Menteri Angkatan berada langsung di bawah Presiden Sukarno. Wewenang koordinasi terbatas itu diberi sebutan Menteri Koordinator Staf Angkatan Bersenjata atau Menko Hankam Kasab.

Penyusunan demikian menimbulkan dampak politik yang kurang menguntungkan karena nyatanya digunakan untuk mengadudomba Angkatan satu dengan yang lain, yang rupanya secara sadar atau tidak juga persiapan bagi terjadinya G30S/PKI pada 30 September 1965. Dilihat dari sudut manajemen pun organisasi sangat kurang tepat karena mengakibatkan banyak duplikasi yang amat mahal dan tidak perlu. Seperti usaha di tiap Angkatan menyusun kemampuan yang tak perlu, karena sebenarnya dapat disediakan oleh Angkatan lain. Maka ABRI menjadi bentuk mis-management yang membebani Negara.

Oleh sebab itu masuk akal sekali bahwa pada tahun 1970 diadakan perubahan yang menuju kepada Integrasi ABRI. Presiden memutuskan bahwa untuk mencapai Integrasi itu setiap Angkatan berhenti sebagai Kementerian dan hanya ada satu Kementerian, yaitu Kementerian Pertahanan, yang waktu itu bernama Kementerian Pertahanan-Keamanan. Juga pimpinan Angkatan tidak lagi disebut Panglima melainkan Kepala Staf, sedang yang Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata atau Pangab. Maka ada KSAD, KSAL, KSAU yang berfungsi Staf dan tidak mempunyai wewenang komando. Kecuali Kepolisian yang tidak lagi disebut Angkatan Kepolisian dan kepalanya disebut Kepala Kepolisian. Pejabat itu mempuyai wewenang komando atas seluruh fungsi kepolisian, tetapi masih di bawah Menhankam.

Unsur operasi ABRI dibagi dalam fungsi territorial atau kewilayahan dan fungsi operasi mobil. Fungsi territorial dilakukan sebagai integrasi tiga Angkatan dalam bentuk Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan), dengan dibentuk Kowilhan I Sumatra, Kowilhan II Jawa, Kowilhan III Bali dan Nusa Tenggara, Kowilhan IV Kalimantan, Kowilhan V Sulawesi, Kowilhan VI Maluku dan Irian. Semua komando territorial yang sebelumnya dibentuk dan di bawah masing-masing pimpinan Angkatan, yaitu Kodam AD, Kodaeral AL dan Kodau AU diintegrasikan dalam Kowilhan yang meliputi daerah itu, dengan tetap menjalankan fungsi sebelumnya. Sedangkan fungsi operasi mobil dilaksanakan oleh Kostrad AD, Kopassus AD, Armada AL dan semua pasukan khusus AL, Komando Pertahanan Udara AU dan Pasukan Khas AU, plus Kostranas di tingkat Hankam, yang semua dikendalikan secara terpusat oleh Menhankam Pangab.

Fungsi Angkatan beralih menjadi fungsi penyusunan, pendidikan, pembinaan dan pengurusan. Jadi Kasad, Kasal dan Kasau tak punya wewenang komando, melainkan merupakan Kepala Staf untuk Pangab ABRI untuk angkatan masing-masing.

Pada tingkat Pusat mula-mula ada Menhankam-Pangab, tapi sejak tahun 1982 dipisah menjadi Menhankam dan Pangab. Menhankam-Pangab dibantu oleh Wakil Pangab (Wapangab) dan Staf Departemen dan Staf Umum. Dengan susunan ini diusahakan agar TNI-ABRI mengatasi perpecahan yang amat merugikan Negara baik politik maupun ekonomi dan sosial.

Penulis yang ditetapkan sebagai Ketua Gabungan Personil Staf Umum dan fungsinya mengelola seluruh personil ABRI (termasuk Kepolisian), menyadari segera bahwa untuk mencapai Integrasi yang efektif harus diciptakan Harmoni antara segenap personil ABRI. Karena masa itu emosi dalam masyarakat dan dalam ABRI sangat meluap, maka untuk mencapai Harmoni itu faktor perasaan harus sangat diperhatikan. Di ABRI itu berarti kebanggaan corps (esprit de corps) dan tradisi kesatuan. Hal itu harus dimulai dengan pengangkatan pejabat dengan menghargai setiap Angkatan. Di Hankam Presiden Soeharto menjadi Menhankam-Pangab, Jenderal Panggabean Wapangab. Karena dua-duanya Perwira Tinggi AD, maka Kepala Staf Departemen (Kasdep) dan Kepala Staf Umum (Kasum) harus dari AL dan AU, yaitu Marskal Madya Saleh Basarah sebagai Kasdep dan Laksamana Madya Subono sebagai Kasum. Untuk jabatan Pang Kowilhan juga dipilih dari semua Angkatan, Pang Kowilhan I Letjen A. Tahir dari AD, Pangkowilhan II Letjen Surono dari AD, Pangkowilhan III Laksamana Madya B.Syaaf dari AL, Pangkowlhan IV Marskal Madya Bimo Ariotdjo dari AU, Pangkowilhan V Letjen Kemal Idris dari AD dan Pangkowilhan VI Laksamana Madya Susatyo Mardi dari AL. DI Staf Umum Hankam dan Staf Dep Hankam para Assisten dan Ketua Gabungan juga bercampur dari semua Angkatan, demikian pula di Staf Kowilhan. Maka pimpinan ABRI merupakan organisasi gabungan (joint organization) untuk mewujudkan dan menjamin integrasi ABRI.

Yang penting kemudian adalah integrasi dari Manajemen Kendali Personil yang sebelumya cukup beda antara Angkatan. Untuk itu sebagai Ketua G3 saya setiap minggu kumpul dengan Ass Pers AD Mayjen Mardanus, Ass Pers AL Laksamana Muda Eddy Suprapto, Ass Pers AU Marskal Muda Suryono dan Ass Pers Polri Mayjen Pol Tjuk Suyono. Mula-mula untuk saling mengenal dengan baik agar mencegah salah paham yang berkembang menjadi hubungan kawan yang dekat, kemudian setelah faktor emosi dapat diredam berusaha menjadikan organisasi lebih tunggal. Untuk itu saya pun harus rajin menghadap Kasad (Pak Umar Wirahadikusuma), Kasal (Pak Sudomo), Kasau (Pak Suwoto Sukendar) dan Kapolri (Pak Hugeng). Untung bahwa saya sudah kenal dekat dengan mereka sehingga mereka percaya bahwa usaha untuk Integrasi tidak akan mengesampingkan atau merugikan organisasi mereka. Dengan begitu dapat kita susun Peraturan Personil ABRI, Peraturan Sebutan dan Tanda Kepangkatan yang semua pada tahun 1971 disahkan oleh seluruh pimpinan ABRI, baik di tingkat Hankam maupun Angkatan dan Polri.

Maka lambat laun perpecahan dan egoisme Angkatan berubah menjadi persatuan, saling percaya dan solidaritas. Maka ketika setelah Reformasi ABRI berubah menjadi TNI dan Polri, dan jabatan Pangab berubah menjadi Panglima TNI , saya sebagai purnawirawan TNI menyampaikan kepada Presiden Habibie agar Harmoni TNI tetap dipelihara. Karena organisasi Kowilhan sudah dihapus zaman Jenderal LB Moerdani, maka saya usulkan agar jabatan Panglima TNI sebaiknya dilakukan bergilir antara AD, AL dan AU. Tindakan ini penting untuk memelihara Harmoni, faktor yang begitu menonjol sebagai nilai Pancasila Dasar Negara RI. Dan di Indonesia Harmoni tidak kalah penting dari Efisiensi. Sebab itu kebijaksanaan Integrasi yang dimulai tahun 1970 juga amat penting bagi TNI dan bagi masyarakat Indonesia. Hal itu menjadikan saya amat menyesal atas keputusan penetapan Panglima TNI tahun ini. Tidak ada persoalan dengan Jenderal Gatot Nurmantio yang pasti dapat menjalankan fungsi Panglima TNI dengan baik. Akan tetapi mengapa harus mengorbankan Harmoni dalam TNI ketika AU memahami bahwa secara bergiliran sekarang giliran AU ? Memang pejabat-pejabat tinggi mengatakan tak ada undang-undang bahwa harus cara giliran. Akan tetapi dalam kehidupan tidak semua yang baik dan perlu diperhatikan masuk undang-undang. Seperti di Inggeris yang menganggap common law tidak kalah penting dari undang-undang tertulis, dan common law adalah kebiasaan, tradisi. Dan bagi seorang pejabat tinggi Negara KEARIFAN adalah hal amat penting , apalagi bagi Indonesia yang di dalam tubuhnya begitu banyak Perbedaan. Tanpa Kearifan akan sukar sekali mewujudkan prinsip Perbedaan dalam Kesatuan/Kebersamaan, Kesatuan/Kebersamaan dalam Perbedaan yang di Indonesia sangat penting mengingat sifat masyarakat yang Bhinneka dan karena itu harus dipegang teguh dalam melaksanakan Pancasila Dasar Negara.

Karena nasi sudah menjadi bubur, sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Purnawirawan TNI saya doakan semoga Jenderal Gatot Nurmantio seorang yang CAKAP tapi juga ARIF sehingga dapat mencegah dan mengatasi tumbuhnya masalah Disharmoni, sebaliknya TNI selalu tetap Kokoh-Tunggal sebagai Pengabdi Negara serta Pembela Pancasila.

Jakarta, 10 Juni 2015

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post