FUNGSI TERITORIAL TNI PERLU MENDAPAT PERHATIAN LEBIH BESAR

Posted by Admin on Thursday, 15 October 2015 | Makalah

Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn)[1]

FUNGSI TERRITORIAL

Yang dimaksudkan dengan Fungsi Teritorial TNI adalah fungsi TNI untuk memperoleh manfaat maksimal atau memobilisasi potensi dan kekuatan Wilayah guna dihadapkan kepada pihak-pihak yang mengancam atau mengganggu kedaulatan Negara Republik Indonesia dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Di antara berbagai potensi dan kekuatan yang terdapat di Wilayah, faktor Rakyat merupakan yang utama. Bahkan melalui faktor Rakyat dapat dimaksimalkan hasil memperoleh manfaat dari berbagai potensi dan kekuatan Wilayah lainnya.

Oleh sebab itu pelaksanaan Fungsi Teritorial TNI sangat dipengaruhi, bahkan ditentukan, oleh sikap TNI terhadap Rakyat, baik Rakyat yang dihadapi unsur-unsur TNI dalam pelaksanaan tugasnya maupun Rakyat pada umumnya. Dengan Fungsi Teritorial yang dilaksanakan semestinya Rakyat menjadi kekuatan penting untuk menggagalkan semua maksud pihak-pihak yang hendak merugikan dan mengganggu kehidupan Bangsa dan Negara RI.

Pelaksanaan tugas TNI, baik unsur-unsur TNI maupun TNI secara keseluruhan, sangat dipengaruhi hasilnya dari kemampuannya melaksanakan Fungsi Teritorial. Justru ketika Teknologi makin maju dan berkembang dan mampu menyediakan berbagai peralatan dan sistem senjata yang makin canggih dan tinggi daya hancurnya, Fungsi Teritorial mempunyai peran yang makin penting. Terutama kalau TNI harus menghadapi pihak-pihak yang unggul dalam pemilikan sistem senjata dan peralatan. Dengan begitu Fungsi Teritorial merupakan sistem senjata tersendiri dan dapat dinamakan Sistem Senjata Sosial. Dengan begitu dalam pelaksanaan tugas TNI digunakan Sistem Senjata Teknologi (SISTEK) dan Sistem Senjata Sosial (SISSOS).

SEJARAH PERKEMBANGAN FUNGSI TERITORIAL DALAM TNI

Hadirnya Fungsi Ter dalam TNI hampir sama tuanya dengan usia TNI yang lahir pada 5 Oktober 1945. Pada awalnya belum ada pengertian tentang Fungsi Ter dan TNI berkembang tidak beda dengan organisasi militer yang melihat pelaksanaan tugasnya semata-mata dari sudut konvensional.

Ketika menghadapi ancaman dan tindakan kekerasan pihak Belanda yang mau kembali menjajah Indonesia setelah dalam Perang Dunia 2 termasuk pihak yang menang perang, baik Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai embryo TNI maupun TNI kemudian, melakukan perlawanan secara konvensional saja, yaitu melakukan pertempuran terbuka secara linier. Memang dalam perlawanan itu banyak terjadi peristiwa yang heroik, seperti Pertempuran Surabaya yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Akan tetapi karena pihak Belanda mempunyai keunggulan peralatan dan senjata, antara lain karena bantuan pihak Inggeris dan Amerika Serikat sebagai sekutunya dalam Perang Dunia 2, perlawanan konvensional yang dilakukan TNI menimbulkan hasil pertempuran yang merugikan kepentingan perjuangan nasional membela kemerdekaan. Perlawanan konvensional menimbulkan korban manusia yang besar sebagai akibat keunggulan Sistek Belanda.

Kemudian di Markas Besar Tentara (MBT) disadari bahwa harus diadakan perubahan dalam cara perlawanan. Dipelajari pengalaman bangsa-bangsa yang harus menghadapi agressi lawan dengan keunggulan Sistek, terutama dalam Perang Dunia 2. Diperoleh kesimpulan bahwa perlawanan terhadap agressor dengan keunggulan Sistek harus dilakukan dengan kombinasi cara konvensional dan non-konvensional atau bahkan sepenuhnya non-konvensional pada awalnya dan diakhiri dengan cara konvensional.

Yang dimaksud dengan perlawanan non-konvensional adalah perlawanan berdasarkan wilayah dengan mengutamakan Taktik Gerilya. Perlawanan non-konvensional pada dasarnya tidak melakukan pertempuran terbuka linier, karena hal demikian akan menguntungkan pihak agressor yang unggul dalam Sistek. Melainkan perlawanan dilakukan untuk menimbulkan perubahan dalam perbandingan kekuatan Sistek sehingga pihak agressor kehilangan keunggulan atau sekurangnya tercapai keseimbangan kekuatan Sistek, agar kita sebagai pihak yang diserang dapat melakukan pertempuran menentukan (decisive battle) untuk menghancurkan kekuatan agressor. Usaha menimbulkan perubahan perbandingan kekuatan Sistek itu tak dapat dilakukan dengan melakukan pertempuran terbuka ketika agressor masih unggul dalam kekuatan Sistek. Dalam kondisi demikian pertempuran terbuka justru menguntungkan agressor. Karena itu usaha tersebut terutama dilakukan dengan Taktik Gerilya, yaitu melakukan pertempuran atas pilihan dan kehendak pihak bertahan, dan menghindari pertempuran yang direncanakan agressor. Pertempuran dilakukan pihak gerilya kalau jelas dapat memukul agressor dan makin mengurangi keunggulannya. Seperti pencegatan terhadap konvoi dan gerakan lawan yang dilakukan dalam medan yang menguntungkan pihak gerilya, serangan malam ke pos atau kedudukan agressor diakhiri dengan mundur untuk tidak memberikan lawan kesempatan melakukan serangan balas. Taktik Gerilya bersifat PUKUL DAN MENGHILANG (HIT & RUN TACTICS).

Dalam perlawanan non-konvensional tidak diadakan pertahanan untuk menguasai titik atau kedudukan atau garis, jadi tidak mustahil agressor merebut dan menduduki pos-pos atau kedudukan tertentu. Akan tetapi perlawanan non-konvensional mengusahakan agar wilayah di sekitar kedudukan tetap dikuasai , dengan pengetahuan bahwa lawan tidak akan mungkin menguasai seluruh wilayah karena keterbatasan kekuatan personil. Dengan begitu pos-pos yang diduduki lawan dikelilingi wilayah di mana gerilya leluasa bergerak. Garis perhubungan antara pos-pos lawan merupakan sasaran gerilya untuk membuat pos-pos agressor terpencil dan dapat dihancurkan gerilya dengan keunggulan kekuatan.

Kunci keberhasilan gerilya adalah adanya pasukan pertahanan yang mampu bergerak lincah didukung kerjasama Rakyat yang tinggal di wilayah tersebut. Sebab kerjasama dengan Rakyat memberikan banyak dukungan untuk gerilya, seperti memungkinkan pasukan gerilya menghilang kalau dikejar lawan, jaminan penyediaan makan bagi pasukan gerilya, dan lainnya. Pendeknya hubungan pasukan gerilya dengan Rakyat adalah bagaikan Ikan yang bergerak dalam Air. Ikan tak dapat hidup tanpa Air, tetapi Ikan juga menjaga agar Air selalu sesuai dengan keperluan hidupnya.

Dengan pengetahuan itu MBT mulai menyusun Strategi Perlawanan terhadap Belanda. Diadakan penyusunan baru terhadap TNI dengan membentuk unsur Kekuatan Pasukan Mobil dan Organisasi Teritorial. Ditetapkan Daerah-Daerah Perlawanan atau Wehrkreis untuk Jawa dan Sumatera. Akan tetapi sebelum penyusunan organisasi baru selesai dan diberikan instruksi tentang cara perlawanan baru, Belanda melakukan Agressi ke I atau yang kita sebut Perang Kemerdekaan Pertama pada 21 Juli 1947. Sebab itu agressi Belanda itu di kebanyakan tempat masih dihadapi dengan cara lama, yaitu konvensional. Maka agressi Belanda dapat berjalan cepat dan merebut kota-kota dan kedudukan dalam wilayah RI. Hanya berhenti ketika ada intervensi Dewan Keamanan PBB yang tidak setuju dengan usaha Belanda menggunakan kekerasan. Hal ini memberikan kesempatan bagi MBT untuk menyelesaikan perubahan dalam cara perlawanan. Sebab semua yakin bahwa Belanda akan melanjutkan agressinya untuk meruntuhkan Negara Republik Indonesia.

Dalam persiapan menghadapi kelanjutan agressi Belanda pemerintah RI membuat satu kesalahan strategis yang amat menguntungkan Belanda. Dalam Persetujuan Renville pemerintah RI setuju untuk menarik semua kekuatan bersenjata RI yang berada di “belakang garis demarkasi”. Rupanya orang-orang yang duduk dalam pemerintahan tidak memahami cara perlawanan yang telah berkembang dan tidak melulu konvensional. Tidak disadari bahwa kemajuan agressi Belanda hanya menduduki tempat-tempat atau posisi belaka, bukan pnguasaan wilayah RI. Wilayah di keliling kota dan kedudukan yang diduduki Belanda masih dikuasai pasukan TNI. Dengan cara berpikir yang tidak sesuai lagi pemerintah RI mengira ada garis demarkasi yang membatasi wilayah yang dikuasai Belanda dan wilayah RI. Kemudian disetujui kehendak Belanda agar kekuatan bersenjata RI yang berada di wilayah yang mengelilingi posisi-posisi Belanda ditarik dan ditempatkan ke wilayah yag sepenuhnya di kuasai RI. Tidak disadari bahwa dengan begitu RI mreteli kekuatannya sendiri yang dapat melakukan gerilya dan merugikan Belanda.

Karena kesalahan itu pasukan Siliwangi yang masih hampir lengkap di wilayah Jawa Barat di hijrahkan ke Jawa Tengah. Memberikan peluang bagi Belanda untuk mengkonsolidasi wilayah Jawa Barat untuk kepentingan politik dan ekonominya dengan membentuk negara boneka Pasundan dan menghidupkan kembali banyak perkebunan yang hasilnya amat mendukung ekonomi Belanda. Padahal sebetulnya jenderal mayor (sebutan waktu Itu) A.H. Nasution sebagai panglima Siliwangi sudah tahu tentang rencana perlawanan baru dan siap untuk melakukan perlawanan gerilya.

Dalam kondisi penghentian tembak menembak TNI mematangkan perlawanan baru. Dan ketika Belanda melancarkan agressinya lagi pada 19 Desember 1948 ia menghadapi TNI yang siap melakukan perlawanan non-konvensional dengan taktik gerilya. Sebelum serangan Belanda sudah ada perintah dari pimpinan TNI bahwa semua pasukan mobil dan organisasi teritorial menuju ke Wehrkreis masing-masing yang telah ditetapkan seketika serangan Belanda dimulai. Maka pasukan Siliwangi melakukan long march kembali ke Jawa Barat. Di mana-mana Belanda menghadapi perlawanan TNI dengan dukungan Rakyat yang sudah tak mau dijajah lagi. Perkiraan Belanda bahwa dengan direbutnya Ibu Kota Revolusi Yogyakarta dan ditawannya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohamad Hatta serta seluruh kabinet , Republik Indonesia telah berakhir, menghadapi kenyataan yang beda sekali. Inilah permulaan dari berakhirnya usaha Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Pada 27 Desember 1949 Belanda harus mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia dan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang pada 17 Agustus 1950 beralih kepada Republik Indonesia.

Ada pihak-pihak yang mau meniadakan peran utama perjuangan TNI bersama Rakyat dengan mengatakan bahwa berakhirnya usaha Belanda untuk menjajah kembali Indonesia adalah satu kemenangan diplomasi, bukan kemenangan militer, karena tercipta sebagai hasil diplomasi di PBB dan di Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Namun orang-orang itu tidak dapat menolak bahwa perjuangan TNI bersama Rakyat yang makin memojokkan Belanda, merupakan sebab utama mengapa PBB dan khususnya AS melihat bahwa tak mungkin Belanda dapat mengatasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan jalan kekerasan. Usaha jenderal Simon Spoor sebagai panglima tentara Belanda di Indonesia untuk meyakinkan semua pihak, khususnya PBB dan AS-Inggeris, bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada dan yang ada hanya kekacauan yang dilakukan gerombolan-gerombolan bersenjata, gagal total. Maka ketika Belanda pada bulan Juni 1949 harus mengosongkan Yogyakarta untuk kembali menjadi kedudukan pemerintah RI , Spoor terpukul sekali dan menjadi sebab kematiannya pada 25 Mei 1949, masih sebelum Yogya dikuasai RI kembali.

Dalam perlawanan non-konvensional itu peran Fungsi Teritorial amat menentukan. Tanpa ada kerjasama erat antara TNI dan Rakyat tak akan mungkin hasil gemilang itu tercapai. Sejak itu Fungsi Teritorial menjadi fungsi TNI yang pokok, sama dengan Fungsi-Fungsi Intelijen, Operasi, Pembinaan Personil dan Logistik. TNI yakin bahwa perlawanan terhadap musuh yang menyerang RI harus bersifat kombinasi antara perlawanan konvensional dan non-konvensional.

Adalah juga peran Fungsi Teritorial, ketika TNI setelah 1950 dapat mengatasi secara efektif semua masalah keamanan dalam negeri, mulai dengan masalah DI/TII ke PRRI/Permesta hingga G30S/PKI. Terutama masalah DI/TII di Jawa Barat benar-benar terselesaikan karena peran Fungsi Teritorial, tepatnya karena kombinasi harmonis antara Intelijen-Operasi-Teritorial. Maka terbukti bahwa juga dalam menghadapi masalah keamanan dalam negeri (KAMDAGRI) Fungsi Teritorial punya peran penting.

SIKAP TERITORIAL

Sikap Ter merupakan unsur penting, bahkan unsur utama, dalam pelaksanaan Fungsi Ter. Yang dimaksud dengan Sikap Ter adalah sikap dan pendekatan TNI dan unsur-unsurnya terhadap Rakyat pada umumnya dan khususnya Rakyat yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya.

Pertama adalah sikap setiap anggota TNI untuk berusaha agar Rakyat berada di pihaknya dan tidak mendukung pihak yang mengganggu kepentingan RI. Untuk itu pendekatan yang ditunjukkan anggota TNI dan satuannya selalu dekat dengan Rakyat dan dirasakan Rakyat seperti itu. Tindakan nyata sebagai bukti kedekatan dengan Rakyat perlu selalu diusahakan, dan tidak dalam omongan saja. Sebagai contoh usaha dan keberhasilan anggota pasukan TNI yang ditugaskan dalam missi prdamaian di Kongo untuk berbicara dengan rakyat Kongo dalam bahasa Kongo, sehingga menjadikannya lebih dekat dengan rakyat dan merupakan dukungan penting untuk pelaksanaan tugas pasukannya. Hal ini telah membuat Panglima Pasukan Perdamaian PBB di Kongo, seorang Swedia waktu itu, terheran-heran dan lebih menghargai pasukan TNI.

Merebut kepercayaan Rakyat untuk memperoleh dukungannya harus dilandasi sikap Negara dan Pemerintah bahwa Negara selalu mengusahakan yang terbaik bagi Rakyat. Sebab Rakyat sangat dipengaruhi sikapnya oleh kehidupan yang dialami. Apabila ia merasakan bahwa Pemerintah mengusahakan yang terbaik bagi kehidupannya, ia akan bereaksi positif terhadap semua usaha untuk mengajaknya membela Negara. Sebaliknya, kalau Pemerintah dirasakan tidak mmperhatikan kehidupan Rakyat, ia pun akan acuh terhadap berbagai ajakan. Perlu Ideologi yang menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan Negara dan Pemerintah yang secara tegas dan jelas berpihak kepada Rakyat dan karena itu selalu diusahakan yang terbaik bagi Rakyat. Untuk Indonesia hal itu adalah Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara RI yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebab itu pelaksanaan kebijakan Pemerintah berdasar Pancasila amat penting. Dan menjadi unsur utama dalam Sapta Marga yang menjadi pedoman perilaku TNI. Dengan begitu Sikap Ter adalah sikap yang perlu dikembangkan seluruh TNI, bukan TNI-AD saja. Dalam pelaksanaan tugasnya juga TNI-AL dan TNI-AU memerlukan dukungan Rakyat untuk dapat berhasil maksimal.

Dalam melaksanakan tugasnya TNI membentuk Organisasi Teritorial yang mempunyai tugas untuk secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sikap Ter yang dikembangkan Org Ter serta setiap bagiannya sangat besar perannya dalam pelaksanaan Fungsi Ter TNI. Akan tetapi unsur-unsur TNI yang tidak termasuk Org Ter, seperti pasukan-pasukan yang terutama menjalankan tugas tempur, intelijen dan logistik , juga harus mengembangkan Sikap Ter yang benar. Bahkan boleh dikatakan, bahwa seorang penerbang pemburu tempur TNI-AU yang tugasnya nampak tanpa hubungan dengan Rakyat perlu punya Sikap Ter yang jelas karena juga bagi dia Sapta Marga merupakan pedoman.

Sikap Ter yang tegas dan jelas, dilandasi penyelenggaraan Negara RI yang mewujudkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bangsa dan menjadi bukti nyata dari perilaku TNI beserta seluruh unsur dan anggotanya, menjamin keberhasilan Fungsi Ter TNI. Artinya secara kongkrit bahwa dengan Sikap Ter yang sungguh-sungguh dapat dicapai dukungan dan kerjasama Rakyat Indonesia dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan Negara RI, kelangsungan kemerdekaan bangsa Indonesia serta tercapainya Tujuan Nasional berupa Masyarakat Adil Makmur dan Maju berdasarkan Pancasila.

Dengan begitu berbagai usaha pihak-pihak untuk merugikan bangsa Indonesia yang umumnya memerlukan dukungan Rakyat Indonesia, akan selalu kandas. Kalau pun pihak pengganggu berpikir menggunakan kekerasan untuk mencapai maksudnya, maka ia akan mengalami perlawanan TNI bersama Rakyat yang menjadi usahanya justru merugikan kepentingannya. Dengan begitu Fungsi Ter TNI dapat menimbulkan persepsi pada semua pihak bahwa mengganggu atau menyerang RI dan bangsa Indonesia akan menimbulkan kerugian bagi yang mengganggu. Fungsi Ter merupakan Daya Tangkal (deterrence) yang efektif. Kalau pihak pengganggu tetap menyerang dengan kekerasan maka ia akan mendapat perlawanan nyata yang menjadikan pihaknya amat terpukul dan dirugikan.

Ada sementara orang, termasuk beberapa Perwira TNI, yang tidak setuju dengan Fungsi dan Org Ter. Mereka berpendapat bahwa kegiatan itu melanggengkan peran TNI sebagai kekuatan Sosial Politik dan bertentangan dengan usaha bangsa untuk mengembangkan Demokrasi di Indonesia. Sebab itu mereka selalu berusaha untuk menghapuskan Fungsi dan Org Ter sebagai bagian dari Reformasi TNI. Pendapat itu salah karena Fungsi dan Org Ter telah ada dan berjalan jauh sebelum ada Dwi Fungsi TNI, yaitu TNI sebagai kekuatan Militer dan kekuatan Sospol. Ketika itu tidak pernah ada keluhan dari pihak mana pun, termasuk para pemangku pemerintah sipil, bahwa TNI menguasai pemerintahan. Melainkan membantu apabila diminta atau diperlukan. Maka Fungsi dan Org Ter berjalan dengan baik, seperti ketika mengakhiri pemberontakan DI/TII , tanpa mengganggu jalannya Demokrasi. Baru setelah Presiden Soekarno menetapkan peran TNI untuk mendukung politiknya dan ditetapkan adanya Dwi Fungsi ABRI , maka sikap TNI berubah termasuk pelaksanaan Fungsi dan Org Ter.

Maka kalau sekarang dihapuskan Fungsi dan Org Ter, pasti TNI dan juga NKRI akan kehilangan satu kemampuan penting untuk mewujudkan Ketahanan Nasional.

KONDISI YANG SEKARANG DIHADAPI

Perkembangan IPTEK yang dahsyat mau tidak mau juga berpengaruh kepada dunia pertahanan. Dampaknya aneka ragam dan malahan mempengaruhi perkembangan Perang Dingin yang waktu itu sedang terjadi antara blok Barat dan blok Komunis. Peningkatan daya hancur yang ditimbulkan oleh senjata dan alat yang makin berkembang dilakukan oleh kedua pihak. Hal ini berakibat bahwa masing-masing pihak sadar akan terjadi kehancuran semuanya kalau ada yang mulai menggunakan senjata dahsyat itu (mutual assured destruction, MAD). Karena politik mendorong untuk tetap mengusahakan tercapainya tujuan, maka dicari jalan-jalan lain sebagai pengganti Sistek yang hebat tapi kurang efektif sebagai sarana offensif. Mulailah berkembang penggunaan cara-cara non-kekerasan untuk dapat mencapai tujuan politik, sedangkan Sistek yang hebat hanya berfungsi sebagai Daya Tangkal untuk mencegah pihak lawan mengoperasikan Sisteknya. Sejarah menunjukkan bahwa kemudian Perang Dingin berakhir dengan kemenangan pihak Barat tanpa terjadi penggunaan kekerasan dengan kekuatan militer. Perkembangan ini merupakan akhir dari dalil Von Clausewitz : Perang adalah Tindakan Kekerasan untuk memaksa musuh tunduk pada kehendak kita.[2] Mulai saat sekarang pihak lawan dapat ditundukkan kehendaknya tanpa kekerasan, melainkan dengan cara non-kekerasan. Ini berarti bahwa pengertian perang sudah jauh berubah, bahwa kondisi yang dulu disebut kondisi damai hakekatnya tidak ada lagi ketika ada pertentangan politik keras antara dua atau lebih negara. Kehidupan umat manusia sekarang adalah perang bukan damai pun bukan, sebab berbagai usaha non-kekerasan untuk merugikan pesaing dapat menimbulkan akibat yang tidak kalah parah dari keadaan perang.[3]

Dalam kondisi dunia demikian peran Rakyat untuk kelangsungan hidup Negara makin penting. Hal itu terbukti ketika AS yang dalam Perang Dingin mencapai kemenangan dengan cara non-kekerasan, masih menyerang Irak pada tahun 2003 dengan kekerasan. Hal ini antara lain disebabkan oleh arrogansi atau kesombongan Menhan AS, Donald Rumsfeld, yang amat yakin bahwa keunggulan tentara AS dengan Sisteknya akan mengakhiri perlawanan Irak dengan cepat, paling lambat dalam 2 minggu. Akan tetapi kenyataan membuktikan lain. Memang tentara AS dapat mengalahkan tentara Irak dalam operasi konvensional yang cepat. Akan tetapi kemudian ternyata tentara Irak dengan bantuan rakyatnya masih dapat melakukan perlawanan yang cukup efektif sehingga AS tidak dapat mencapai tujuan politiknya. Perlawanan itu baru berakhir pada tahun 2011, itupun tanpa Irak tunduk sepenuhnya kepada kehendak AS. Dan itu semua terjadi tanpa Irak mempunyai organisasi teritorial yang sudah disiapkan sebelumnya. Masih jauh di bawah ketajaman perlawanan non-konvensional Vietnam pada tahun 1970-an. Meskipun begitu AS dengan tentara yang unggul sekali Sisteknya tetapi tanpa fungsi teritorial, tidak berhasil mencapai tujuan politiknya dalam waktu yang diperkirakan sebelumnya.

Hal ini hendaknya menjadi pelajaran bagi Indonesia dan TNI. Di satu pihak memang pemerintah RI harus membangun kekuatan TNI sebagai kekuatan pertahanan yang harmonis di darat, laut dan udara dengan kekuatan Sistek yang unggul dan up to date dalam kualitas dan kuantitas. Menjadikan TNI kekuatan pertahanan yang utama di Asia Tenggara seperti pada tahun 1960-an. Akan tetapi tidak boleh diabaikan untuk juga membangun Fungsi Teritorial yang efektif untuk menjamin persatuan TNI dengan Rakyat. Pemerintah tidak hanya membangun TNI sebagai kekuatan pertahanan yang unggul, tetapi juga membangun bangsa dan negara RI yang maju, adil dan sejahtera sebagai wahana utama untuk membangun kekuatan Rakyat. Kondisi demikian tidak saja menjadi Daya Tangkal terhadap mereka yang bermaksud menyerang Indonesia dengan cara kekerasan, tetapi juga Daya Tangkal terhadap berbagai kemunginan serangan non-kekerasan.

Hal-hal yang dikemukakan ini tidak hanya penting untuk dipahami oleh para pemimpin dalam TNI, tetapi juga perlu dipahami para pemimpin pemerintahan, baik di Pusat maupun Daerah. Bahkan perlu juga dipahami kaum ekonom yang mengendalikan ekonomi nasional dan kaum pelaku bisnis.

Khusus buat TNI diperlukan kemampuan untuk melaksanakan Fungsi dan Sikap Ter oleh semua unsurnya dan dibentuknya Organisasi Teritorial yang efektif.

KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan umat manusia dan dunia dengan kemajuannya yang hebat dan berlanjut dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu diwaspadai agar tidak menjadi sumber bagi berbagai usaha kekerasan dan non-kekerasan untuk dominasi dari satu bangsa atas bangsa lain. Penjagaan itu perlu diwujudkan dengan membangun Ketahanan Nasional untuk tiap-tiap bangsa, khususnya bangsa-bangsa yang belum berkembang dan bangsa kecil.

Bagi Indonesia Ketahanan Nasional itu akan terwujud kalau Pancasila Dasar Negara dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, dan terbentuk kondisi bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, adil dan sejahtera yang menjadikan Rakyat satu kekuatan yang mampu bertahan terhadap setiap usaha kekuatan lawan untuk menundukkannya.

Ketahanan Nasional itu juga menghadirkan kekuatan pertahanan yang harmonis di darat, laut dan udara dengan Sistem Senjata Teknologi (Sistek) yang unggul serta mampu membangun Sistem Senjata Sosial (Sissos) dengan menjaga kedekatannya dengan Rakyat melalui pelaksanaan Fungsi Teritorial yang efektif dengan didukung Sikap Teritorial yang tepat dari seluruh unsur TNI.

Hal ini yang menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencapaian tujuan-tujuan nasional Bangsa.

Jakarta, 5 Oktober 2015


[1] Dipresentasikan di Seminar Teritorial yang diselenggarakan Pusat Teritorial TNI-AD pada tanggal 15 Oktober 2015

[2] Clausewitz dalam bukunya Vom Kriege : Der Krieg ist ein Akt der Gewalt um den Gegner zur Erfuellung unseres Willens zu zwingen

[3] Serangan atau gangguan non-kekerasan aneka ragam macamnya dan merupakan kegiatan yang dilakukan Intelijen, seperti cara perang neo-cortex yang tertuju kepada pada para pengambil keputusan, perang persepsi untuk mengubah persepsi masyarakat, serangan ekonomi, perang cyber.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post