MENGHADAPI MASALAH LAUT CHINA SELATAN

Posted by Admin on Saturday, 16 July 2016 | Opini

Sayidiman Suryohadiprojo

Latar Belakang

Dunia dan khususnya Asia Timur sedang menghadapi masalah Laut China Selatan yang pelik dan gawat. Tindakan yang salah akan memicu pertikaian besar yang amat membahayakan perdamaian dunia.

Latar belakang Masalah Laut China Selatan (LCS) yang pertama harus disebut adalah kekayaan yang dikandung lautan itu . Diperkirakan bahwa dasar LCS mengandung kekayaan minyak sebesar 90 billion barrel dan gas alam sebanyak 110 trilyun cubic feet. Di samping itu, LCS mengandung kekayaan ikan yang besar dan karena letak geografisnya yang strategis, LCS setiap tahun dilalui gerak dagang yang dinilai sebesar 5,3 trilyun dollar AS. Memperhatikan potensi LCS yang sekaya itu dengan sendirinya negara-negara yang mempunyai pantai di LCS menjaga agar dapat memperoleh manfaat yang sepadan. Dan negara-negara yang berkepentingan atas perdagangan internasionalnya mengusahakan adanya navigasi bebas di LCS sebagaimana ditentukan dalam UNCLOS ( United Nations Convention on the Law of the Sea). Bahkan AS yang letaknya cukup jauh dari LCS amat berkepentingan adanya navigasi bebas.

Masalah LCS sebetulnya baru timbul setelah Republik Rakyat China (RRC) berkembang sebagai negara yang kuat ekonominya dan dengan itu juga membangun Angkatan Perang yang besar dan kuat, khususnya Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Pada tahun 1947 Republik China yang waktu itu menguasai China, di bawah pimpinan partai Kuo Mintang dan presiden Chiang Kaishek, yang pada tahun 1945 ikut menang Perang Dunia II mulai menunjukkan ambisinya menguasai LCS. Ditetapkan adanya kekuasaan China atas LCS dengan konsep 9 Garis Putus-putus (9GP atau 9 Dash Line, 9DL). 9GP itu merupakan garis putus-putus melingkari wilayah di LCS yang menjuruk jauh ke selatan. Namun karena Republik China waktu itu tidak mempunyai kemampuan yang memadai, konsep 9GP itu tak menjadi kenyataan. Hanya mulai nampak bahwa China mempunyai ambisi untuk menjadikan LCS bagian resmi wilayah nasionalnya.

Baru setelah RRC memegang kekuasaan atas China dan setelah menjadi kekuatan ekonomi kedua di Dunia hasil Reformasi tahun 1979 di bawah pimpinan Deng Xiaoping, RRC mengembangkan dan merealisasikan konsep 9GP. Namun China belum pernah secara tegas-jelas menyatakan apa yang ia maksud dengan 9GP. Kalau yang ia maksudkan bahwa 9GP menunjukkan wilayah kekuasaan China, maka itu jelas melanggar Hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS.

Yang terjadi adalah gerak China untuk menguasai baik Laut China Selatan maupun Laut China Timur. Di Laut China Timur China menyatakan bahwa kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang sebenarnya adalah wilayah China dengan sebutan kepulauan Daiyu. Hingga kini belum ada konklusi atas tuntutan China itu karena ditolak Jepang.

Di LCS China mulai berebut kekuasaan atas kepulauan Paracel dengan Vietnam dan kepulauan Spratley dengan Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunai. Sebetulnya juga dengan Taiwan, tetapi dapat diperkirakan bahwa kepentingan Taiwan adalah kepentingan yang menguntungkan China.

Persoalan menjadi makin tegang ketika China membangun pulau buatan di LCS dan di atasnya menempatkan pangkalan untuk kekuatan laut dan udaranya. Persoalan dengan Filipina membuat negara itu menuntut China di pengadilan internasional Mahkamah Arbitrasi , yaitu PCA atau Permanent Court of Arbritration. Beberapa waktu lalu PCA telah mengeluarkan keputusannya atas tuntutan ini, yaitu menetapkan China melanggar hukum internasional sebagaimana tertera dalam UNCLOS. Akan tetapi China menyatakan bahwa ia tidak tunduk kepada keputusan itu karena ia anggap tidak sah.

Maka jelas sekali bahwa sengketa atas LCS akan makin tegang. Ini menunjukkan kehendak China menjadi kekuatan yang makin penting di dunia. Ditambah lagi karena AS turut campur dengan mengirimkan kapal perang dan pesawat udara untuk berpatroli di daerah sengketa LCS itu. AS juga memperkuat angkatan perang Filipina dan Vietnam dengan mengidzinkan atau minta Jepang menjual atau menghibahkan kapal perang serta persenjataan lain kepada Vietnam.

Indonesia menjadi pemeran sengketa.

Semula Indonesia tidak termasuk dalam sengketa dan bersikap sebagai non-claimant state. Akan tetapi sejak tahun 2010 Indonesia pun terseret dalam sengketa dengan China. Awalnya tidak ada persoalan dengan Indonesia karena China menyatakan bahwa kepulauan Natuna adalah wilayah Indonesia. Ketika itu Indonesia kurang peduli dan kurang serieus dalam mengurus Zone Ekonomi Eksklusif yang terbentang 200 mil laut dari Natuna. Khususnya pemerintah Indonesia kurang menghiraukan bahwa kapal-kapal nelayan asing, termasuk China, menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia dan tidak hanya ZEE di Natuna melainkan di seluruh perbatasan RI yang luas. Padahal segala hak atas ZEE untuk perikanan dan urusan ekonomi lain sesuai UNCLOS adalah sepenuhnya hak Indonesia.

Pemerintah Presiden Joko Widodo dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbeda sikap dari pendahulunya karena menyadari kekayaan laut yang ada di wilayah RI. Maka Indonesia bertindak tegas terhadap semua penangkapan ikan oleh kapal asing di wilayah perairan RI, karena dianggap sebagai pencurian ikan atau perbuatan melanggar hokum ( illegal fishing ). Demikian pula terhadap kapal China yang menangkap ikan di perairan Natuna.

Sejak awal tahun 2016 insiden kapal nelayan China yang beroperasi menangkap ikan di perairan Natuna dan dipergoki oleh kapal AL Indonesia meningkat. Kapal China yang dilindungi oleh kapal Penjaga Pantai China berusaha untuk lolos dari penangkapan kapal AL tetapi ada yang gagal . Kapal Penjaga Pantai China minta agar kapal nelayannya dibebaskan tapi ditolak oleh pihak Indonesia. Protest pemerintah China yang disampaikan dengan alasan bahwa kapal nelayannya tidak melanggar karena beroperasi di daerah yang mereka sebut “traditional fishing grounds” atau daerah penangkapan ikan tradisional, menunjukkan bahwa China merasa berhak penuh. Memang di kapal China yang ditangkap ditemukan peta yang menggambarkan LCS sebagai wilayah China. Maka mungkin China mengakui pulau daratan Natuna sebagai wilayah Indonesia, tetapi tidak demikian dengan perairan Natuna. Sejak itu Masalah Laut China Selatan juga secara langsung menyangkut Indonesia.

Menghadapi Masalah Laut China Selatan

Dengan kenyataan ini Indonesia mulai sekarang harus lebih serieus dan waspada menghadapi Masalah LCS. Meninggalkan sikap negara non-claimant yang netral dan semata-mata bertindak sebagai juru menengah.

Yang pertama, karena kita mengutamakan hubungan dan penyelesaian damai, maka kita wajib mempergiat usaha diplomasi. Dalam hal ini kita mengajak semua pihak yang bersangkutan dengan LCS melaksanakan Code of Conduct yang telah ditetapkan. Kita tidak hendak mempertajam pertentangan antara China dan negara-negara ASEAN , karena tidak ada yang beruntung kalau terjadi sengketa perang terbuka di Asia Tenggara. Akan tetapi di pihak lain China harus disadarkan bahwa ia tidak akan beruntung kalau menggunakan kekuatan militernya untuk memaksakan kehendaknya . Ia harus kita sadarkan untuk melaksanakan tata cara bertindak yang telah dimufakati dan ditetapkan.

Akan tetapi diplomasi hanya ada harapan berhasil kalau ASEAN bersatu kompak menyatakan sikapnya. Hal ini sekarang masih menghadapi kelemahan karena Kambodia dan Laos tidak bersedia bersatu dalam ASEAN menunjukkan satu sikap terhadap China. Rupanya China berhasil merebut dukungan dua negara itu dengan memberikan dukungan ekonomi untuk pembangunan negara mereka. Selain itu China selalu berkehendak untuk menghadapi negara ASEAN secara bilateral dan tidak bersedia menghadapi ASEAN sebagai gabungan negara Asia Tenggara. Selama China merasa kuat ia akan tetap bersikap demikian. Dengan begitu diplomasi menghadapi cukup banyak hambatan.

Sebab itu diplomasi harus didukung oleh kekuatan fisik yang nyata. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN harus mengembangkan kekuatan militernya sesuai dengan status itu. Harus diwujudkan satu TNI yang merupakan kekuatan harmonis di darat-laut-udara pada tingkat kekuatan yang makin tinggi. Harmoni itu perlu disempurnakan dengan mempertinggi kekuatan AL dan AU serta dibangunnya Pengawal Pantai (Coast Guard) yang tinggi kemampuannya. Di Natuna perlu dibangun pangkalan AL dan AU yang makin tinggi kemampuannya sehingga lebih mampu menjamin kedaulatan RI.

Di samping kekuatan militer harus pula dibangun kekuatan ekonomi dengan memperbesar armada nelayan, khususnya yang beroperasi dari kepulauan Natuna. Agar usaha perikanan makin memberikan manfaat bagi ketahanan nasional, perluasan penangkapan ikan harus disertai pembangunan industri kelautan dan perikanan yang membuat Indonesia negara pengekspor hasil kelautan dan bukan seperti sekarang masih mengimpor ikan.

Prinsip cabotage harus makin dijadikan kenyataan dengan meningkatkan produksi pembuatan kapal dan pendidikan SDM untuk kelautan dan khususnya perikanan. Bersama peningkatan usaha pertanian, usaha kelautan harus menjadikan Indonesia kekuatan agraris yang modern, kuat dan sumber penting bagi kesejahteraan rakyat. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan usaha kelautan dan perikanan tentu saja tidak terbatas pada Natuna melainkan meliputi seluruh Nusantara yang membuat konsep Wawasan Nusantara yang sudah ada resmi sejak tahun 1975 dan konsep Tol Maritim Jokowi makin menjadi kenyataan.

Pembangunan di luar Kelautan juga harus dilakukan dengan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat pada umumnya dan mewujudkan kekuatan ekonomi nasional yang tangguh. Dalam membangun kekuatan ekonomi itu mungkin sekali ada pinjaman uang dari China, seperti untuk membangun infrastruktur banyak dan aneka ragam. Harus dijaga agar semua ketentuan tentang pelunasan utang luar negeri, khususnya dari China, terlaksana sebagaimana mestinya. Harus dicegah ada kesempatan China untuk menguasai bank-bank atau perusahaan BUMN atau swasta karena kegagalan pelunasan utang. Harus pula dijaga agar investasi China di Indonesia membawa buruh China dalam jumlah besar yang merugikan penyediaan kesempatan kerja bagi buruh kita sendiri. Kekuatan ekonomi nasional tangguh menjadi peluang untuk makin memperkuat aparatur negara, khususnya TNI dan Polri.

Seluruh usaha ini harus didukung oleh kegiatan aparat Intelijen, khususnya BIN, secara efektif. Terutama bidang Keamanan Personil harus memperoleh perhatian dan mempunyai kemampuan untuk mendeteksi berbagai usaha asing membuat pangkalan kegiatannya di Indonesia dengan memanfaatkan warga negara Indonesia, khususnya yang menjadi pejabat Pemerintah. Harus dicegah sejauh mungkin adanya kelemahan di tubuh bangsa kita karena warga negara kita mau dimanfaatkan oleh operasi pihak asing , khususnya China.

Pada umumnya China dapat melakukan kegiatan dengan memanfaatkan keuangannya dan / atau meng”appeal” pada aspek keturunan China. Akan tetapi harus dicegah terjadnya sikap anti-China dalam masyarakat terhadap warga keturunan yang akan sangat merugikan kita, Sebab itu justru memberikan peluang besar kepada China untuk memanfaatkan warga keturunan. Dalam kenyataan cukup banyak warga keturunan China sudah menjadi nasionalis Indonesia sejati, bahkan lebih nasionalis dari pada sementara warga pribumi yang hanya memperhatikan kepentingan sendiri atau berpihak kepada kepentingan asing lain, seperti AS atau Islam radikal dari Timur Tengah. Warga seperti itu pun merupakan kelemahan yang harus diatasi.

Sebab itu kegiatan Keamanan Personil harus dilakukan dengan saksama, diskret, dan tidak terasa. Dilakukan terhadap semua warga negara baik yang bekerja untuk negara, termasuk dan terutama pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, maupun swasta termasuk anggota Parpol dan Ormas. Kalau terdeteksi adanya keberhasilan asing maka penyelesaian oleh pihak intelijen dilakukan tanpa banyak suara dan tidak menyebabkan kegaduhan umum. Berbeda dari penyelesaian Korupsi atau Narkoba yang memang berusaha menimbulkan kondisi jera pada mereka yang ada niat korupsi dan tersandung narkoba.

Sebagaimana juga terhadap semua usaha asing yang hendak melemahkan atau menguasai Indonesia, menghadapi Masalah LCS harus dilakukan dengan membangun Ketahanan Nasional yang efektif. Harus terbangun kekuatan nasional yang ulet dan tangguh yang mampu menghadapi dan mengatasi semua usaha yang mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia serta perjuangannya mewujudkan Tujuan Nasional, yaitu berkembangnya Masyarakat yang Maju, Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila serta memberikan sumbangan berharga untuk terwujudnya Perdamaian dan Kesejahteraan Umat Manusia.

Ketahanan Nasional itu harus dapat menimbulkan dampak penangkalan (deterrent effect) terhadap semua pihak, termasuk China, untuk mengganggu dan merugikan kepentingan nasional NKRI.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post