Pemerintah Yang Mengabdi Rakyat

Posted by Admin on Monday, 3 April 1995 | Makalah, Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

PENDAHULUAN

Pemerintah dan perannya dalam masyarakat senantiasa menjadi bahan pembicaraan ramai, tidak hanya di Indonesia saja melainkan juga di banyak negara lain. Juga tidak hanya satu kalangan tertentu dalam masyarakat, seperti kaum terpelajar, yang suka membicarakan peran pemerintah.

Sering kali dikatakan bahwa pemerintah yang baik adalah yang mengabdi kepada rakyat. Sebenarnya pandangan demikian belum terlalu tua, sebab di Eropa Barat pendapat itu baru berlangsung dua abad. Sedangkan di Indonesia validitasnya baru lima puluh tahun. Malahan ada kalangan yang berpendapat bahwa pemerintah itu hanya terpaksa saja diperlukan masyarakat (necessary evil). Dan sebaiknya makin kecil pemerintah itu makin baik buat masyarakat, kata kalangan itu. Berbagai pandangan itu menjadi makin penting untuk diteliti, ketika umat manusia diliputi proses globalisasi.

Makalah ini akan mencoba menelaah perkembangan pemerintah di dunia serta secara khusus di Indonesia. Karena keterbatasan waktu dan tempat, maka uraian ini tidak akan lengkap dan hanya cukup sebagai pemicu pemikiran dan diskusi lebih lanjut.

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMERINTAH DI DUNIA

Hakikatnya satu pemerintah adalah organisasi yang diadakan oleh pihak yang berkuasa dalam masyarakat untuk menjalankan segala kehendaknya. Ketika masyarakat manusia masih sederhana belum diperlukan organisasi tersebut. Pada waktu itu orang yang memegang kekuasaan dapat secara langsung menjalankan kekuasaannya tanpa memerlukan satu badan tertentu. Itu adalah keadaan dalam masyarakat purbakala.

Akan tetapi masyarakat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dalam perkembangan itu mulai terasa bagi yang berkuasa bahwa ia kurang dapat menguasai seluruh keadaan , kalau kekuasaan dipegang sendiri. Mulailah ia mengangkat orang lain untuk membantunya dalam kekuasaan itu. Biasanya yang diangkat menjadi pembantu orang yang berkuasa adalah orang yang sepenuhnya dipercayainya dan tidak akan mengganggu kekuasaan yang dipegangnya. Sebab sejak dulu kala orang yang memegang kekuasaan tidak suka kehilangan kekuasaan itu atau harus membagi wewenangnya dengan orang lain. Seorang yang termasuk keluarga orang yang berkuasa biasanya akan lebih dipercaya ketimbang orang di luar lingkungan keluarganya. Meskipun itu bukan hal yang mutlak, karena ada saja seorang yang termasuk keluarga mempunyai ambisi untuk merebut kekuasaan. Namun jelas sekali bahwa orang yang diangkat sebagai pembantu orang yang berkuasa menjalankan pekerjaannya untuk mengabdi kepada yang berkuasa itu.

Ketika masyarakat makin berkembang maju, maka berbagai fungsi dilakukan oleh dan dalam masyarakat itu. Orang yang berkuasa tidak mungkin lagi menjalankan kekuasaannya secara efektif dengan melakukannya sendiri. Terbentuklah organisasi yang dinamakan pemerintah. Maka pemerintah adalah satu organisasi yang membantu dan mengabdi pihak yang berkuasa. Karena yang berkuasa adalah orang yang telah berhasil merebut kepemimpinan masyarakat, maka pemerintah membantu dan mengabdi kepada pemimpin masyarakat itu. Dalam kondisi itu belum ada pikiran untuk membuat pemerintah mengabdi kepada pihak lain. Ini kita temukan dalam desa-desa pada zaman permulaan kehidupan manusia hingga ke zaman feodal .

Satu ketika masyarakat manusia berkembang dengan timbulnya seorang raja sebagai pemimpin masyarakat. Kepemimpinan atas masyarakat yang direbut pada tahap permulaan dijadikan satu jabatan yang bersifat turun-temurun. Dengan kekuasaan yang dikembangkannya dapat dijamin bahwa yang menggantikan sebagai pemimpin kelak adalah anak pemimpin yang lampau. Terjadilah kerajaan dengan raja sebagai pimpinan masyarakat. Pada waktu itu jelas berlaku kekuasaan mutlak di tangan raja atau monarki absolut. Kalau wilayah kekuasaan kerajaan menjadi makin luas, maka raja tidak lagi mampu untuk menjalankan kekuasaan atas seluruh wilayah itu seorang diri. Ia mengangkat orang-orang yang dipercayainya untuk mengawasi bagian-bagian dari wilayahnya. Akan tetapi ia pastikan bahwa orang-orang yang tinggalnya tidak langsung di kelilingnya itu tidak akan melawan kekuasaannya. Sebaliknya mereka justru selalu setia kepadanya dengan mengerahkan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh raja untuk makin meluaskan kerajaannya. Terbentuklah kerajaan dengan sistem feodal, yaitu raja di pusat sebagai penguasa kerajaan (feudal lord) dan para adipati (vassal) di daerah. Sekarang pemerintah yang membantu dan mengabdi raja terdiri dari pemerintah pusat ditambah pemerintah daerah. Akan tetapi semuanya di bawah kekuasaan absolut raja. Mungkin ada kalanya seorang adipati merasa dirinya kuat dan berambisi membentuk kerajaannya sendiri. Kalau ia memang cukup kuat dapat saja ia menolak dan menahan usaha raja beserta pembantunya yang tentu tidak dapat menyetujui perkembangan demikian. Akan tetapi kalau tidak cukup kuat ia pasti dihancur leburkan oleh kekuasaan raja dan bersama itu juga seluruh keluarganya akan habis. Itu adalah gambaran yang normal dalam kondisi masyarakat feodal. Sebagai contoh yang baik bagaimana penguasa pusat mencegah terjadinya pemberontakan adipati atau penguasa daerah, kita dapat melihat apa yang dilakukan Shogun Tokugawa di Jepang sebelum terjadinya Restorasi Meiji. Para daimyo atau adipati harus tinggal selama 6 bulan di Edo (nama Tokyo di masa lampau) dan kalau kembali ke daerahnya mereka harus meninggalkan isteri dan anak-anaknya di Edo. Perjalanan pulang balik ke daerah setiap 6 bulan sangat menghabiskan keuangan daimyo, dengan begitu mengurangi peluang untuk berontak.Dan keluarga yang ditinggalkan di Edo lebih lagi menjadi jaminan bahwa daimyo itu tidak akan berontak.

Akan tetapi perkembangan masyarakat juga membawa kemajuan pada rakyat biasa. Di Eropa itu terjadi sejak para raja mendukung Gereja Katolik untuk melakukan Perang Salib terhadap kekuasaan raja Islam di Palestina. Untuk membentuk tentara yang cukup besar guna menyerbu ke Palestina para raja itu tidak cukup dengan membawa lingkungan keluarganya saja. Ia harus membawa rakyat yang waktu itu kebanyakan dalam status perbudakan. Akan tetapi rakyat itu tidak mau begitu saja ikut berjalan begitu jauh dan dengan tarohan hidupnya. Mereka dapat memperoleh janji dari rajanya bahwa mereka akan menjadi warga bebas, kalau berhasil selamat kembali dari peperangan. Ternyata cukup banyak yang selamat kembali. Dan raja harus memenuhi janjinya karena para budak itu sudah pandai bertempur berdasarkan pengalaman selama Perang Salib. Warga yang baru merdeka itu kemudian membentuk tempat tinggalnya sendiri, jauh dari benteng istana (castle) tempat tinggal raja. Inilah yang kemudian berkembang menjadi kota-kota di Eropa. Sebelum pergi perang rakyat itu mempunyai kecakapan bercocok tanam dan ada yang kemudian melanjutkan pekerjaan itu, tetapi sekarang sebagai warga merdeka. Akan tetapi ada juga yang dalam perjalanan di Timur Tengah mendapat pengalaman baru yang membuka pikirannya untuk menjalankan pekerjaan baru. Sebab waktu itu peradaban Islam jauh lebih maju ketimbang peradaban Eropa. Timbullah berbagai pekerjaan baru, seperti pande besi (blacksmith), penenun pakaian, pedagang dan lainnya. Maka tempat tinggal rakyat yang baru merdeka itu menjadi ramai dengan berbagai kegiatan baru. Itulah yang menciptakan kota-kota.

Rakyat itu makin lama menjadi makin maju dan kaya. Apalagi setelah terjadinya Reformasi Gereja yang memisahkan kaum Reformis atau Protestan dari Gereja Katolik, maka terjadi satu perkembangan drastis dalam kehidupan masyarakat. Sebab agama Kristen-Protestan itu mendidik orang untuk hidup hemat dan bekerja keras serta rajin belajar. Oleh sebab itu tampak kemajuan yang lebih pesat di bagian Eropa yang didiami kaum Reformis , yaitu Jerman Utara, Belanda, Inggeris, Swiss, Skandinavia, ketimbang di bagian yang rakyatnya masih setia kepada Gereja Katolik. Juga pemberontakan dalam agama itu membawa sikap untuk menjadi lebih merdeka dan tidak bersedia untuk diperintah mengenai kehidupan dalam masyarakat tanpa mereka sendiri dapat mengatur kehidupannya. Inilah permulaan dari gerakan demokrasi yang kemudian meluas ke seluruh Eropa dan dunia. Gerakan itu menyebabkan perubahan yang besar dalam pelaksanaan pemerintah; perubahan itu ada yang terjadi evolusioner tetapi ada pula yang revolusioner.

PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP PEMERINTAH

Sebelum rakyat biasa mengambil sikap terhadap jalannya pemerintah , kaum bangsawan di Inggeris sudah melakukannya. Kaum bangsawan di Inggeris tidak lagi puas dengan hanya menjadi pembantu dan pelaksana pemerintah yang kekuasaannya dipegang oleh raja secara absolut. Mereka juga menghendaki partisipasi dalam pengaturan pemerintah, sekalipun secara terbatas. Mereka dapat memaksa raja untuk membentuk Parlemen , yaitu satu badan di mana anggotanya dapat mengeluarkan pendapat secara bebas (parler dalam bahasa Perancis artinya bicara). Semula anggota Parlemen itu hanya kaum bangsawan karena ketergantungan raja baru pada kaum bangsawan. Ketergantungan itu terutama untuk menjalankan perang terhadap negara lain dan untuk mengurus wilayah negaranya. Kaum bangsawan menggunakan keanggotaannya dalam Parlemen untuk mengajukan berbagai pendapat kepada raja. Buat raja cara demikian masih lebih baik ketimbang terjadi pemberontakan para bangsawan.

Ketika rakyat biasa menjadi makin kaya melalui usaha perdagangan dan produksi barang, maka pemerintah dan raja menjadi makin tergantung pada rakyat. Sebab raja memerlukan uang untuk membentuk dan memelihara tentara. Tanpa uang yang cukup tidak mungkin disusun tentara yang kuat, sebab waktu itu tentara harus disewa. Juga raja memerlukan banyak uang untuk menyusun armada guna melawan kekuasaan negara lain di laut. Sebab negara-negara Eropa berkepentingan untuk berlayar ke Amerika dan Asia guna mendapatkan barang yang diperdagangkan, seperti rempah-rempah dari Indonesia. Perkembangan itu dimanfaatkan oleh rakyat biasa yang melalui pemimpin-pemimpinnya menuntut untuk juga menjadi anggota Parlemen.

Maka dalam Parlemen terbentuk Majelis Tinggi (House of Lords) yang anggotanya adalah kaum bangsawan, dan Majelis Rendah (House of Commons) yang anggotanya rakyat biasa. Pada waktu permulaan hingga akhir abad ke 19 masih Majelis Tinggi yang lebih besar kekuasaannya , tetapi sejak abad ke 20 berpindahlah kekuasaan ke tangan Majelis Rendah.

Langkah demi langkah Parlemen membatasi kekuasaan raja. Tingkat permulaan adalah memaksa raja untuk tunduk kepada Konstitusi atau Undang-undang Dasar. Dengan begitu raja kehilangan kekuasaan absolutnya dan menjadi monarki konstitusional . Sebenarnya Inggeris tidak pernah mempunyai konstitusi tertulis. Namun konstitusi yang tidak tertulis cukup kuat karena orang Inggeris kuat memegang tradisi. Dalam bentuk monarki konstitusional sebenarnya kekuasaan raja masih besar karena hanya harus tunduk kepada konstitusi. Jadi pemerintah masih tetap mengabdi raja. Dan Parlemen bersifat pemberi nasehat dan pendapat.

Akan tetapi kekuasaan rakyat makin kuat, apalagi setelah terjadinya Revolusi Perancis pada tahun 1789. Maka raja dipaksa untuk tunduk kepada kehendak Parlemen dan tidak lagi bebas untuk menganggap pendapat Parlemen hanya sebagai nasehat yang dapat diabaikan. Terjadilah perkembangan ke monarki parlementer , yaitu bahwa yang berkuasa sekarang adalah rakyat melalui Parlemen. Sedangkan raja tinggal merupakan simbol negara. Itulah keadaan pemerintah Inggeris dewasa ini , juga kerajaan lain yang masih ada di Eropa Barat serta di Jepang. Dalam keadaan demikian jelas sekali bahwa yang memegang kekuasaan adalah rakyat, dan bukan lagi raja atau kaum bangsawan atau kalangan feodal. Dengan sendirinya pemerintah menjadi pengabdi rakyat dan tidak lagi mengabdi raja. Semua undang-undang dan peraturan negara dibuat oleh Parlemen di mana Majelis Rendah lebih berkuasa ketimbang Majelis Tinggi. Undang-undang dan peraturan itu tentu sesuai dengan kepentingan rakyat, karena dibuat oleh para wakil rakyat yang duduk dalam Parlemen. Kalau wakil rakyat kurang menunjukkan sikap dan pendapat yang sesuai dengan kehendak rakyat, maka wakil itu tidak akan dipilih lagi dalam Pemilihan Umum yang berikut. Kalau ada pemerintah yang tidak mengabdi kepentingan rakyat, maka orang yang menjalankan pemerintah itu dapat diturunkan atau dipecat melalui kehendak Parlemen.

Perkembangan lebih lanjut terjadi ketika rakyat malahan tidak mau lagi ada raja, sekalipun hanya sebagai simbol. Ketika Amerika Serikat merebut kemerdekaannya dari Inggeris, maka rakyatnya menghendaki negara dengan sistem Republik . Dalam Republik yang menjadi Kepala Negara adalah seorang rakyat yang dipilih dan bukan raja atau turunan raja. Kepala Negara Republik dinamakan Presiden. Kemudian Perancis melakukan hal serupa setelah menjalankan Revolusi Perancis . Maka kerajaan Perancis yang tadinya benar-benar absolut kekuasaannya sekali gus berubah menjadi Republik. Demikian pula dilakukan oleh banyak negara lain yang kemudian terbentuk atau melakukan perubahan pemerintahan, termasuk bangsa Indonesia ketika pada tahun 1945 memproklamasikan kemerdekaannya. Di dalam Republik lebih tegas lagi bahwa yang berkuasa adalah rakyat. Karena itulah pemerintah mengabdi kepada rakyat dan dipaksa bersikap demikian oleh rakyat melalui lembaga perwakilannya. Rakyat menggunakan pemerintah untuk memperbaiki kehidupannya, meningkatkan kesejahteraannya lahir dan batin serta menjamin keamanannya dari bahaya dan ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri.

Oleh karena itu rakyat berkepentingan untuk mempunyai pemerintah yang berfungsi dengan baik. Sebab pemerintah yang berfungsi baik akan menjamin segala kepentingan rakyat. Dan rakyat akan bertindak terhadap pemerintah yang tidak mengabdi kepentingannya, sebagaimana dulu raja bertindak kepada pemerintah yang tidak mengabdi kepada kepentingan raja. Rakyat menjalankan itu melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam Parlemen.

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PENGARUHNYA KEPADA PEMERINTAH

Umat manusia makin berkembang maju , khususnya di masyarakat yang anggotanya makin kaya seperti di Eropa Barat sejak abad ke 18. Perkembangan itu membawa kemajuan besar kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan karena itu juga kepada ekonomi.

Mula-mula ekonomi dilihat oleh raja yang berkuasa secara absolut sebagai cara untuk memperkuat pemerintahnya. Dengan ekonomi yang kuat raja dapat membangun angkatan perang yang besar dan kuat pula. Itu akan mendukung politik luar negeri yang waktu itu diarahkan kepada perluasan wilayah negara atau sekurang-kurangnya perluasan pengaruh. Sebab itu pemerintah memegang kendali ekonomi agar terjadi penerimaan uang yang banyak. Perdagangan dilakukan untuk menambah kas negara yang waktu itu diukur dengan jumlah mata uang emas. Sistem ekonomi yang berjalan adalah merkantilisme (merchant = pedagang).

Akan tetapi kemudian ekonomi makin berkembang karena penemuan teknologi. Di Inggeris orang menemukan mesin uap yang kemudian dapat dipakai untuk menggerakkan mesin tenun. Terjadilah Revolusi Industri pada tahun 1760, yaitu berkembangnya produksi dari produksi di rumah ke produksi di pabrik. Ini menimbulkan kemampuan produksi yang jauh lebih besar ketimbang sebelumnya. Berkembanglah kapitalisme, karena faktor modal menjadi makin penting dalam perluasan produksi. Dan karena hasil produksi perlu dipasarkan serta diperlukan bahan mentah untuk diolah dalam pabrik, berkembang pula imperialisme , yaitu perluasan wilayah negara ke seluruh dunia. Kita tidak heran bahwa Inggerislah yang menjadi imperialis terbesar. Kemudian diikuti oleh negara Eropa lainnya setelah Revolusi Industri juga terjadi di negara lain.

Namun perkembangan ekonomi yang pesat dan drastis itu membawa juga sikap baru. Adalah Adam Smith (1723-1790) , seorang pakar filsafah dan ekonomi Inggeris (berasal dari Skotlandia) yang terangsang oleh Revolusi Industri menulis bukunya yang kemudian tersohor dengan judul Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . Buku yang diselesaikan penulisannya pada tahun 1776 sebagai hasil studi selama 10 tahun hingga masa kini masih tetap besar pengaruhnya pada dunia dan pemikiran ekonomi. Pokok pikiran yang dikemukakan adalah bahwa umat manusia akan memperoleh kesejahteraan apabila jalannya ekonomi tidak ada yang mempengaruhi dan semata-mata diatur oleh kekuatan pasar. Itu berarti bahwa harus ada persaingan bebas dan karena itu tidak boleh ada intervensi pemerintah. Pikiran ini yang makin menggairahkan tumbuhnya liberalisme (laissez faire laissez passer) dan kapitalisme. Dan karena itu juga menyuburkan imperialisme.

Ada orang yang mengatakan bahwa bukan maksud Adam Smith untuk mengobarkan imperialisme dan kolonialisme, demikian pula terjadinya perbedaan mencolok antara kaya dan miskin. Sebab yang ia kehendaki adalah persaingan murni tanpa intervensi, baik dari pemerintah maupun kekuatan lain, dan semua ditentukan oleh kehendak pasar. Namun dalam kehidupan yang nyata tidak ada kondisi seperti itu. Dunia dan kehidupan tidak dimulai dengan semua pihak berada pada posisi yang sama, melainkan sudah ada yang dalam posisi lebih baik ketimbang yang lain. Dalam persaingan bebas tentu pihak yang bermula dalam posisi lebih baik akan lebih mungkin memenangkan persaingan.

Pendapat Adam Smith berbeda dan bertolak belakang dari sistem ekonomi yang sedang berlaku waktu itu, yaitu merkantilisme. Sebab dalam merkantilisme semua diatur oleh pemerintah , karena pemerintah berkepentingan memperoleh dana banyak untuk memperkuat negara menghadapi negara lain.

Jelas sekali bahwa pikiran Adam Smith digunakan oleh kaum modal untuk mengecilkan atau amat membatasi peran pemerintah dalam ekonomi. Pengaruh itu hingga kini masih kuat sekali di Inggeris dan Amerika Serikat. Di Inggeris Partai Konservatif, terutama ketika dipimpin Margaret Thatcher , dan di AS adalah Partai Republik yang senantiasa mengumandangkan pendapatnya bahwa pemerintah yang besar kekuasaannya adalah sumber ketidakberesan masyarakat. Pendapat itu ditentang oleh pendapat lain bahwa pemerintah diperlukan untuk menengahi persaingan yang tidak murni dan tidak setingkat, juga untuk membantu kaum yang masih lemah agar tidak menjadi korban yang sudah kuat. Sikap ini di AS biasanya dibawa oleh Partai Demokrat , terutama kaum liberal dalam partai itu. Di situ kita melihat bahwa pengertian liberal yang sekarang digunakan di dunia Barat berbeda sekali dengan yang lazim diartikan di Indonesia. Di sana liberal berarti peran pemerintah yang luas untuk menjamin kaum lemah, bertentangan dengan sikap konservatif yang di dunia Barat diartikan sikap yang menghendaki pemerintah terbatas. Berbeda pula dengan liberalisme yang justru sama dengan sikap konservatif yang dibela kaum kapitalis dan modal besar.

Namun pertentangan liberal-konservatif dalam peran pemerintah itu tidak atau kurang terdapat di Jerman dan Jepang. Sekalipun dua negara itu juga menganut pendapat pentingnya peran pasar, namun mereka tidak melawan peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Akan tetapi campur tangan atau regulasi yang dilakukan pemerintah harus menguntungkan perkembangan ekonomi, bukannya regulasi yang menimbulkan stagnasi ekonomi atau secara ekstrim membuat hukum ekonomi sama sekali tidak berjalan.

Regulasi yang merugikan terjadi di lingkungan negara sosialis yang menerapkan peran pemerintah dalam segenap aspek kehidupan secara total, termasuk dalam ekonomi. Maka yang dilakukan adalah satu ekonomi berencana (planned economy) yang tidak memberikan tempat kepada peran pasar. Bahkan lebih jauh lagi diterapkan ekonomi komando (command economy) yang segalanya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sejarah telah membuktikan bahwa pendekatan seperti itu telah melumpuhkan ekonomi bekas Uni Soviet dan negara sosialis lainnya sehingga akhirnya berakibat kekalahan mereka dalam Perang Dingin. Negara Adikuasa Uni Soviet hancur lebur tanpa perang. Bukti sejarah itu memberikan indikasi bahwa peran pemerintah yang berlebihan dalam ekonomi juga merugikan negara dan kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi juga kita melihat betapa sukar dan beratnya AS sekarang bersaing dengan Jepang dan Jerman , karena pendapat AS yang kurang bersedia memberikan peran kepada pemerintah dalam pengaturan ekonomi. Buat orang Amerika pengertian Japan Incorporated , yaitu konsep persatuan antara pemerintah dengan dunia pengusaha swasta, merupakan satu dosa besar. Buat orang AS sikap yang tepat bagi pengusaha swasta adalah kalau ia bersikap berlawanan dengan pemerintah. Sebagaimana juga sikap yang tepat bagi cendekiawan AS adalah untuk selalu berlawanan dan mengkritik setiap sikap pemerintah. Buat mereka sikap demikianlah yang sesuai dengan demokrasi (mereka). Akan tetapi sikap demikian sebenarnya aneh sekali, karena pemerintah dalam sistem demokrasi justru harus menjadi pengabdi kepentingan rakyat dan bukan musuh rakyat. Kalau pemerintahnya belum berfungsi sesuai dengan kepentingan rakyat, maka rakyatlah melalui berbagai jalan dan wewenang memperbaiki pemerintah itu sehingga benar-benar mengabdi rakyat. Karena rakyat menginginkan kesejahteraan, maka dengan sendirinya pemerintah harus menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan, berarti turut mengatur ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat. Masuk akal mengapa masyarakat AS kurang mampu bersaing dalam ekonomi menghadapi Jepang dan Jerman, sekalipun AS adalah kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan GDP melebihi 6 trilyun dollar. Apalagi Inggeris yang sudah lama kehilangan kekuatannya sejak Imperium Inggeris musnah dalam Perang Dunia Kedua.

BAGAIMANA PEMERINTAH DI INDONESIA

Tata cara pemerintahan di Indonesia ditentukan oleh Undang-undang Dasar 1945. Itu berarti bahwa yang berlaku adalah kedaulatan di tangan rakyat atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Itu juga berarti bahwa Republik Indonesia menganut ketatanegaraan modern, bukan feodal.

Karena yang berkuasa di Indonesia adalah rakyat, maka secara konsekuen pemerintah harus mengabdi kepada kepentingan rakyat. Ada orang mengatakan bahwa UUD 1945 memberikan tempat yang terlalu kuat kepada eksekutif atau pemerintah dan kurang kepada lembaga perwakilan rakyat yang harus membawa kepentingan rakyat. Orang itu mengatakan bahwa dengan begitu yang tercipta adalah hubungan feodal, karena yang berkuasa adalah yang memegang pemerintah dan bukan rakyat melalui perwakilannya. Itu pendapat yang kurang benar.

Adalah tidak benar bahwa pemerintah lebih berkuasa ketimbang rakyat, karena Presiden ada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan MPR yang berhak memilih Presiden serta menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara yang harus dijalankan oleh Presiden dan seluruh aparat pemerintah. Jelas sekali bahwa MPR yang membawa kepentingan rakyat dan itulah yang harus dituangkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan untuk dilaksanakan pemerintah. Bahwa sekarang nampaknya tidak demikian adalah masalah pengaturan belaka. Antara lain, MPR terlalu jarang bersidang sehingga kurang terasa kekuasaannya atas pemerintah. Dan DPR sebagai bagian MPR masih kurang menggunakan wewenang yang ada padanya untuk memajukan kepentingan rakyat.

Itu semua tidak lepas dari pengaruh sejarah bangsa Indonesia. Penjajahan selama sekian ratus tahun telah memberikan contoh yang salah tentang pemerintahan, karena pemerintah penjajahan dengan sendirinya tidak mengabdi rakyat melainkan mengabdi kepentingan penjajah. Sebelum penjajah berkuasa bangsa Indonesia berada dalam kondisi feodalisme di mana yang berkuasa adalah raja. Jadi rakyat Indonesia masih harus membiasakan diri menjadi bangsa yang merdeka dengan kekuasaan atau kedaulatan pada rakyat, bukan pada bangsa lain atau pada kaum feodal atau bangsawan.

Namun di pihak lain ketentuan dalam UUD 1945 bahwa posisi Presiden kuat karena tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dan hanya oleh MPR , penting sekali bagi Indonesia. Sebab tanpa pemerintah yang kuat sukar ada pelaksanaan segala undang-undang dan peraturan yang harus menjamin kepentingan rakyat. Jadi yang harus dilakukan bukannya mengurangi kekuatan posisi pemerintah, melainkan memperkuat posisi DPR. Itu dapat tercapai apabila orang-orang yang mewakili rakyat cukup bermutu secara intelektual dan mental serta benar-benar dipilih oleh rakyat. Bukan diangkat oleh pemerintah atau oleh satu organisasi politik, meskipun organisasi politik itu memperoleh dukungan rakyat. Selain itu kekuatan DPR juga amat dipengaruhi oleh penguasaan informasi yang tidak boleh kalah dari penguasaan informasi pihak pemerintah. Dalam masa sekarang yang sering dinamakan Era Informasi , efektivitas setiap pekerjaan amat dipengaruhi oleh penguasaan informasi . Oleh sebab itu DPR harus mempunyai lembaga yang secara terus-menerus membantu anggota DPR dengan segala macam informasi yang diperlukan.

Khususnya karena bangsa Indonesia dalam kondisi yang dinamakan globalisasi harus sanggup bekerja sama dan bersaing secara efektif dengan bangsa lain; peran pemerintah yang tepat amat diperlukan. Indonesia sudah setuju untuk melaksanakan hubungan internasional sebagaimana ditentukan oleh GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang berarti adanya liberalisasi perdagangan dan investasi sampai tingkat tertentu. Selain itu Indonesia sebagai anggota ASEAN sudah mupakat pula untuk mewujudkan AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada tahun 2003. Malahan Indonesia yang mengambil prakarsa agar APEC menjalankan liberalisasi perdagangan dan investasi selambat-lambatnya pada tahun 2020. Jadi Indonesia harus siap menghadapi keadaan itu agar rakyat Indonesia jangan justru menjadi korban globalisasi. Rakyat Indonesia menjadi korban kalau bangsa Indonesia kurang sanggup dan kurang mampu melakukan kerjasama dan persaingan dengan bangsa lain. Itu sebabnya diperlukan pemerintah yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tepat.

Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa pemerintah sekarang harus melakukan deregulasi , itu tidak boleh diartikan bahwa pemerintah harus sepenuhnya lepas tangan. Melainkan harus diartikan bahwa pemerintah harus dapat melakukan pengaturan yang tepat untuk menjamin kemampuan seluruh bangsa menjalankan partisipasi dalam kerjasama dan persaingan internasional. Memang kita sering kali dipengaruhi oleh orang-orang yang terlalu banyak melihat ke dunia Barat, khususnya AS, dan menirukan segalanya yang ada di sana. Kalau yang ditirukan hal yang tepat dan baik sesuai dengan kepentingan rakyat, tidak menjadi persoalan. Akan tetapi kalau yang ditirukan hal-hal yang sudah terbukti menimbulkan kelemahan daya saing internasional, maka itu menjerumuskan diri sendiri.

Hal-hal apa yang harus diperhatikan pemerintah agar rakyat mencapai kesejahteraan yang didambakan dalam era globalisasi ini ?

Terlebih dahulu perlu dikatakan bahwa pemerintah yang mengabdi rakyat tidak berarti pemerintah mengabdi kepada semua orang dalam masyarakat, karena dalam masyarakat ada orang baik dan orang jahat. Yang dimaksudkan dengan kepentingan rakyat adalah kepentingan orang-orang baik dalam masyarakat. Jadi pemerintah mengabdi kepada orang-orang yang baik, sebaliknya mengusahakan agar orang-orang jahat berubah menjadi orang baik.

Pertama yang perlu diusahakan adalah terwujud dan terbinanya stabilitas masyarakat, baik stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Khususnya stabilitas ekonomi yang meliputi antara lain stabilitas moneter, stabilitas harga dalam negeri dan stabilitas supply harus diperhatikan. Pendapat sementara orang bahwa stabilitas terlalu dipentingkan, merupakan pandangan yang salah. Sebab tanpa stabilitas tidak mungkin satu masyarakat membangun sesuatu yang bernilai. Tentu stabilitas yang dikejar itu bukan stabilitas yang menimbulkan kemandekan dan stagnasi; jadi yang diusahakan adalah stabilitas yang dinamis dan yang menggairahkan.

Pencapaian kesejahteraan yang mempunyai kemampuan kerjasama dan daya saing internasional terutama memerlukan berbagai usaha di bidang ekonomi. Masyarakat perlu mempunyai produktivitas tinggi. Untuk itu pemerintah perlu mengusahakan suasana yang kondusif dan yang merangsang orang untuk giat bekerja ke arah yang tepat. Kalau pemerintah terlalu sering mengubah peraturan maka yang timbul bukan kondisi yang kondusif, karena orang mudah menjadi bingung. Kalau aparat dan birokrasi pemerintah lambat bekerjanya , apalagi kalau disertai permintaan uang jasa yang tidak ditetapkan dalam peraturan, maka itu mengakibatkan seluruh kegiatan ekonomi nasional menjadi amat lamban dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang sukar bersaing secara internasional. Kalau pemerintah mengambil sikap memusuhi atau terlalu cepat tidak percaya kepada dunia usaha swasta, maka itu merupakan sisa-sisa feodalisme dan tidak pada tempatnya lagi dalam era globalisasi yang menghendaki justru persatuan atau synergi dari seluruh kekuatan dan kemampuan masyarakat. Ini perlu ditegaskan karena di Indonesia hal-hal yang disebutkan masih terlampau sering ditemukan dalam praktek pemerintah.

Kekuatan daya saing internasional satu bangsa tidak hanya ditentukan oleh satu golongan atau lapisan kecil masyarakat, melainkan memerlukan keterpaduan seluruh kekuatan nasional. Itu sebabnya faham demokrasi amat penting, baik demokrasi politik yang memungkinkan partisipasi seluruh masyarakat maupun demokrasi ekonomi yang menjamin tidak adanya kesenjangan lebar antara golongan kaya yang sedikit jumlahnya dengan mayoritas rakyat yang miskin. Untuk itu perlu dikembangkan pelaksanaan demokrasi Pancasila yang membuat kehidupan politik lebih sesuai dengan keperluan perjuangan internasional. Selain itu harus dikembangkan usaha kecil dan menengah dengan penuh kekuatan agar dihilangkan perbedaan yang terlampau mencolok antara segolongan orang yang kaya sekali dengan mayoritas rakyat yang masih miskin. Sebab itu jelas sekali bahwa deregulasi tidak boleh berarti bahwa pemerintah di Indonesia sama sekali tidak turut campur dalam urusan ekonomi. Kalau tidak turut campur sama sekali, maka yang kaya makin kaya dan makin menekan kepada mayoritas yang miskin dan bertambah miskin pula. Kondisi seperti itu membuat Indonesia amat rawan dalam persaingan internasional. Deregulasi harus diartikan bahwa pemerintah memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada dunia usaha untuk mengembangkan prakarsa dalam melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah untuk menjamin kepentingan rakyat. Deregulasi berarti bahwa tidak boleh ada ekonomi komando seperti yang dulu terjadi selama pemerintahan orde lama yang meniru sistem ekonomi negara sosialis, melainkan harus ada ekonomi yang berorientasi pasar.

Untuk memperoleh kemampuan bertindak yang efektif dalam bidang ekonomi, masyarakat Indonesia masih diliputi berbagai kelemahan dan kerawanan yang bersifat non-ekonomi. Masyarakat Indonesia pada dasarnya mempunyai kekuatannya, seperti besarnya toleransi satu sama lain sehingga ada kerukunan antar-agama yang kurang ada pada bangsa-bangsa lain. Kekuatan lain adalah fleksibilitas atau kelenturan yang ada dalam sikap masyarakat, sehingga mampu bertahan terhadap penjajahan yang berabad-abad lamanya. Sifat mudah mempelajari sesuatu (dalam bahasa Jawa : gatekan ) dan kecerdasan juga merupakan salah satu kekuatan manusia Indonesia pada umumnya. Akan tetapi juga ada kelemahan dan kerawanan yang dapat merugikan perkembangan bangsa di masa depan. Sebab itu pemerintah harus pula mengambil tindakan untuk mengatasi kerawanan dan kelemahan itu dan mengembangkan kekuatan yang dimiliki masyarakat.

Yang utama adalah lemahnya disiplin di segala lapisan, termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Tidak mungkin pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien tanpa disiplin. Sebab untuk menjadi efektif dan efisien setiap unsur dalam pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Selain itu perlu ada kendali diri dalam setiap kegiatan agar tidak memboroskan waktu dan sumberdaya. Ini semua memerlukan disiplin. Tanpa disiplin juga tidak mungkin orang berpikir tajam dan berpenglihatan ke depan. Kita lihat saja dalam lalu lintas di Jakarta dan kota besar lainnya yang serba kurang disiplin; berapa banyak waktu, sumberdaya dan bahkan nyawa orang menjadi korban karenanya. Oleh sebab itu pemerintah harus dapat memperbaiki disiplin nasional. Cara terbaik adalah dengan memberikan tauladan, yaitu pemerintah dan segala aparatnya menjadi organisasi yang tinggi disiplinnya.

Yang juga merupakan kelemahan adalah kurang ada kesediaan dan kemampuan pada rata-rata orang di Indonesia untuk mengeluarkan energi sesuai dengan hal-hal yang harus dikerjakannya dan bahkan dianggapnya terbaik baginya. Akibatnya adalah terjadinya kerawanan dalam masyarakat bahwa banyak hal yang diperbuat jauh berbeda dengan yang dikatakan atau menjadi teori dan konsepnya. Penataran P4 dilakukan secara meluas, tetapi kehidupan sehari-hari masih jauh dari apa yang dibicarakan dalam Penataran itu. Orang yang rajin dan taat menjalankan ibadah agama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari berbuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan lainnya. Bukan orang tidak tahu mana yang baik dan mana yang salah; tetapi orang tidak bersedia mengeluarkan energi guna dicurahkan dalam perbuatan yang menghasilkan kebaikan. Akibatnya luas sekali, seperti kurang tingginya etos kerja, kurang berminat mengejar mutu dan semua asal jadi saja, kurang saksama dalam melakukan pekerjaan , malas menjalankan ketentuan yang ada, dan sebagainya. Sekarang nampaknya manusia Indonesia baru menunjukkan kualitasnya yang baik kalau merasa dirinya terpojok. Selama belum merasa terpojok sikapnya se-enaknya saja dan tidak mau mengejar mutu kehidupan. Kalau sikap masyarakat seperti itu tidak dapat diperbaiki, maka bangsa Indonesia menghadapi ancaman berat di masa depan. Sebab seperti sudah dinyatakan Presiden Soeharto, mau atau tidak bangsa kita harus menghadapi kondisi umat manusia yang tidak memungkinkan satu bangsa mengisolasi diri. Kalau toh berbuat begitu, maka harus membayar penalti yang mahal.

Kelemahan berikut adalah bahwa manusia Indonesia umumnya mudah terpengaruh oleh segala sesuatu yang datang dari luar. Khususnya itu berlaku untuk pengaruh yang datang dari dunia Barat, terutama Amerika Serikat. Hal ini tidak merupakan kekurangan andai kata ada cukup kemampuan untuk bersikap kritis dan dapat memilah-milah mana yang bermanfaat buat Indonesia dan mana yang tidak. Salah satu pengaruh yang merugikan adalah menguatnya sikap individualisme, khususnya di kota-kota, sehingga mendesak sikap kebersamaan dan gotong royong yang pada dasarnya ada dalam masyarakat Indonesia. Padahal sikap kebersamaan itu penting sekali bagi kekuatan nasional dan daya saing ekonomi dalam masa globalisasi ini.

Kita melihat bahwa sumberdaya manusia Indonesia masih memerlukan peningkatan mutu dalam berbagai aspek, baik secara intelektual dan kecakapan maupun secara mental dan ahlak. Oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikan dua langkah yang amat menentukan masa depan bangsa. Untuk jangka panjang adalah melalui pendidikan, sedangkan untuk jangka pendek adalah kepemimpinan. Pemerintah harus bersedia untuk mengeluarkan dana yang cukup untuk pendidikan nasional, khususnya pendidikan di sekolah. Sekarang hal itu masih jauh dari memadai apabila dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara tetangga kita. Dalam APBN tahun 1995/1996 anggaran sektor pendidikan (meliputi juga kebudayaan, pemuda, dll) secara keseluruhan (rutin dan pembangunan) berjumlah 7,9 persen APBN, satu angka yang tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Itu adalah sekitar 2 persen GDP Indonesia. Sedangkan negara ASEAN lainnya rata-rata mengeluarkan 19 sampai 20 persen dari APBN mereka untuk pendidikan atau sekitar 5 persen GDP mereka, Malaysia malahan 6 persen. Itu berarti bahwa tetangga kita secara relatif mengeluarkan lebih dua kali lipat dibandingkan kita. Dalam kondisi demikian apakah dapat diharapkan rakyat Indonesia di masa depan dapat bersaing dengan memadai terhadap bangsa tetangga, mengingat peran yang makin penting dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dalam kehidupan umat manusia ?

Mengenai kepemimpinan dan manajemen kita juga masih perlu banyak sekali melakukan perbaikan. Itu kita lihat dari kurang sesuainya perbuatan orang-orang yang sudah menjalankan Penataran P4 dengan hal-hal yang mereka diskusikan dalam Penataran itu. Pada umumnya orang yang menduduki posisi pimpinan kurang menghiraukan bahwa mereka harus menjadi role model bagi orang yang dipimpinnya dan karena itu sanggup memberikan tauladan. Malahan tidak jarang ada sikap bahwa peraturan berlaku bagi orang lain, tetapi tidak bagi dirinya. Di samping itu kurang ada kemampuan untuk menegor orang yang dipimpinnya, apabila mereka berbuat salah. Mungkin sekali itu disebabkan karena tidak mempunyai kekuatan moral atau memang tidak peduli. Dalam manajemen nampak sekali sikap yang tidak peduli terjadinya pemborosan, baik dalam hal waktu maupun sumberdaya. Kemampuan menumbuhkan solidaritas menjadi lemah.

Akan tetapi di samping hal-hal yang bersifat makro itu, pemerintah dan orang-orang yang duduk di dalamnya perlu pula mawas diri dalam sikapnya terhadap rakyat orang per orang. Masih amat sering kita memperoleh berita tentang sikap yang sombong dan angkuh dari orang pemerintah terhadap rakyat. Tidak ada kesediaan atau minat dari orang-orang yang duduk dalam pemerintah untuk melayani masyarakat. Sebaliknya malahan minta dilayani dan dihormati. Apabila merasa bahwa rakyat kurang menghormatinya, maka orang pemerintah itu tidak segan-segan mengambil tindakan menghukum. Sikap demikian lebih menguat kalau orang pemerintah itu melihat bahwa yang dihadapi adalah rakyat yang lemah posisinya. Makin lemah posisi orang yang dihadapi, makin angkuh dan tidak ada kesediaan melayani dari pihak pemerintah. Itu paling jelas terlihat dalam sikap pemerintah terhadap warga non-pribumi yang bahkan dapat dijadikan sapi perahan oleh orang pemerintah yang bersifat brutal, karena yakin bahwa warga non-pribumi itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Sikap demikian sebenarnya aneh sekali bagi seorang manusia Indonesia yang sejak dahulu kala tersohor sebagai manusia yang ramah tamah. Nampaknya sifat ramah tamah itu hilang ketika manusia itu mendapat kekuasaan. Kalau bersikap demikian terhadap orang jahat masih dapat diterima, tetapi sikap itu juga dirasakan oleh anggota masyarakat yang justru patuh dan disiplin. Sebaliknya kalau berhadapan dengan pihak yang dianggap mempunyai kekuasaan (power), baik kekuasaan politik atau keuangan, maka sikap orang pemerintah yang angkuh itu berbalik seratus delapan puluh derajat.

Nampaknya kondisi kolonial dan feodal masih tetap belum saja mau hilang, meskipun orang pemerintah sekarang bukan berasal dari kalangan bangsawan. Itulah yang dinamakan neo-feodalisme. Perlu dibandingkan dengan sikap seorang yang sungguh-sungguh bangsawan seperti kaisar Jepang Akihito yang begitu andap asor terhadap siapa saja. Akibatnya adalah bahwa di seluruh lingkungan pemerintah di Jepang ada sikap andap asor dan sikap angkuh yang sedikit saja langsung mendapat sorotan dan kritik masyarakat yang tajam.

Padahal pengertian sopan santun dan andap asor merupakan unsur asli dari kebudayaan Indonesia dan harus tetap menjadi unsur dari kebudayaan Pancasila yang ingin kita tegakkan. Justru orang yang sopan santun dan andap asor menunjukkan tidak saja sikap budaya tinggi, tetapi juga merupakan indikasi kuatnya kendali diri dan disiplin pribadi. Sopan santun dan andap asor tidak sama dengan lemah atau kurang tegas. Orang yang andap asor bisa saja tegas-lugas, sebaliknya orang angkuh dan sombong bersifat ragu-ragu dan tidak tegas. Hal ini seakan-akan tidak ada relevansinya dengan pemupukan daya saing internasional. Akan tetapi dalam kenyataan justru besar pengaruhnya, karena bangsa yang memegang teguh sikap sopan santun dan andap asor adalah bangsa yangkuat kendali dirinya. Dan karena itu tidak mudah dikalahkan oleh bangsa lain. Sikap yang baik dan memberikan tauladan dari pemerintah dan orang-orangnya amat penting untuk menghasilkan daya saing internasional.

PENUTUP

Demikianlah beberapa pikiran tentang Pemerintah yang Mengabdi Rakyat. Satu hal yang tidak saja penting dilihat dari sudut perkembangan masyarakat di mana kedaulatan ada pada Rakyat, melainkan juga amat penting untuk mewujudkan kemampuan hidup yang tepat bagi satu bangsa dalam Era Globalisasi, yaitu kemampuan bekerja sama dan bersaing secara internasional. Itulah tantangan dan tuntutan yang harus dapat kita atasi dalam waktu sesingkat-singkatnya demi kelangsungan hidup bangsa dan negara dan tercapainya tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post