Kohesi Nasional Dan Kendalanya

Posted by Admin on Wednesday, 24 May 1995 | Opini

Sayidiman Suryohadiprojo, Let.Jen.TNI (Purn)

Pendahuluan

Kohesi nasional adalah satu hal yang amat penting bagi perkembangan satu negara. Apalagi kalau negara itu masih belum selesai prosesnya untuk menjadi negara kebangsaan atau nation state yang mantap. Indonesia termasuk golongan negara yang demikian dan karena itu kohesi nasional bagi Indonesia amat penting.

Yang dimaksudkan dengan kohesi nasional adalah kondisi satu bangsa yang bagian-bagiannya mempunyai daya saling tarik menarik sehingga menghasilkan persatuan yang kuat. Persatuan itu penting sekali untuk mencapai kondisi negara kebangsaan yang mantap. Ada orang-orang yang menganggap bahwa negara kebangsaan sekarang sudah menjadi satu konsep yang ketinggalan zaman, ketika umat manusia diliputi kondisi globalisasi. Akan tetapi itu bukan pendapat yang realistis. Mungkin bagi negara yang sudah mantap kondisinya karena eksistensinya sudah lama sekali, seperti negara-negara di dunia Barat, pendapat itu benar. Akan tetapi bagi bangsa-bangsa yang baru mencapai kemerdekaan perwujudan negara kebangsaan adalah satu keharusan, apabila kemerdekaan itu tidak hanya berupa kebebasan dari penjajahan bangsa lain, tetapi juga mendatangkan kehidupan yang lebih baik, maju dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Jelas sekali bahwa keadaan yang masih belum memuaskan di banyak negara-negara yang baru merdeka, yang umumnya terletak di Asia dan Afrika, terutama disebabkan karena negara itu belum dapat menciptakan kemantapan satu negara kebangsaan. Oleh sebab itu terjadi banyak sekali persoalan yang menjadi rintangan bagi realisasi kehidupan yaang lebih baik ketimbang di masa bangsa itu dijajah bangsa lain. Cukup sering kita mendengar ucapan rakyat di negara yang tergolong baru merdeka yang membandingkan keadaan dalam kemerdekaan dengan keadaan masa penjajahan. Dan tidak jarang ada yang menilai kehidupan di masa penjajahan lebih baik bagi mereka, khususnya rakyat kecil.

Itu disebabkan karena kondisi di masa penjajahan adalah mantap, sekalipun mantap dalam kekuasaan penjajah dan bangsa itu sendiri tidak mempunyai wewenang sama sekali untuk mengatur kehidupannya sendiri. Kehidupan sehari-hari bagi rakyat kecil mungkin teratur dan buat mereka ada pegangan. Sedangkan dalam kemerdekaan keadaannya tidak atau belum mantap, karena bangsa yang baru merdeka itu belum berhasil menciptakan negara kebangsaan yang mantap. Memang kalau keadaan itu berlanjut untuk jangka lama, rakyat kecillah yang paling menderita. Oleh sebab itu pembentukan negara kebangsaan masih merupakan satu kebutuhan yang amat nyata dan penting bagi jutaan rakyat di dunia. Dalam hubungan itu faktor kohesi nasional amat perlu diperhatikan.

Tulisan ini berusaha untuk melihat kendala-kendala apa yang dihadapi satu bangsa untuk mewujudkan kohesi nasional itu.

 

Faktor Etnik

Dalam tiap-tiap bangsa hampir selalu ada kumpulan orang yang merupakan kesatuan kultural tertentu yang berbeda dari kesatuan kultural lainnya. Perbedaan itu dapat bersifat besar seperti adanya perbedaan bahasa. Tetapi mungkin juga amat kecil dan bersifat perbedaan nuansa saja, namun tetap membentuk kumpulan yang berlainan. Kumpulan orang dengan kesatuan kultural tertentu itu yang dinamakan kesatuan etnik.

Jarang sekali satu bangsa hanya terdiri dari satu kesatuan etnik saja. Bangsa Jepang yang dikatakan sebagai bangsa yang homogen dalam kenyataan ada kesatuan etnik yang lain dari kesatuan etnik yang merupakan mayoritas bangsa Jepang, yaitu etnik Ainu dan sejumlah orang Korea yang dibawa sebagai pekerja ke Jepang, dan setelah itu secara turun-temurun tinggal di negara itu. Sukar ditemukan bangsa lain yang homogen seperti bangsa Jepang . Karena itu dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada bangsa yang tidak ada kesatuan etniknya yang berbeda-beda di dalamnya. Indonesia adalah satu bangsa yang amat banyak jumlah kesatuan etniknya.

Sudah barang tentu faktor tarik-menarik dalam satu kesatuan etnik adalah kuat, karena para anggotanya diikat oleh kebudayaan atau kultur yang sama. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tarik-menarik dan persatuan dalam satu kesatuan etnik adalah lebih kuat ketimbang persatuan antar-etnik.

Kalau satu bangsa mengalami perkembangan yang membawanya kepada satu perjuangan nasional, persatuan etnik dapat dikalahkan oleh persatuan antar-etnik untuk membentuk satu gerakan nasional. Hal itu kita alami di Indonesia pada tahun 1928 ketika para pemuda Indonesia yang mulai memperjuangkan kemerdekaan Satu Bangsa di dalam Satu Tanah Air yang memiliki Satu Bahasa mengucapkan Sumpah Pemuda yang amat penting bagi terwujudnya Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1945. Juga di bangsa lain yang mengembangkan perjuangan kemerdekaan yang kuat terwujud gerakan nasional yang dilandasi semangat nasionalisme yang kuat. Itu terutama terjadi di bangsa-bangsa yang terjajah yang mengambil bentuk nasionalisme berdasarkan kesatuan daerah penjajahan. Seperti nasionalisme Indonesia adalah gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa yang tinggal di wilayah Hindia Belanda yang dijajah Belanda. Pada waktu itu rasa kebersamaan nasib antara rakyat yang dijajah satu bangsa penjajah amat kuat, dan karena itu mereka amat berkepentingan untuk berjuang bersama merebut kemerdekaan dari penjajah. Demikianlah terbentuk satu nasion atau bangsa di kebanyakan daerah jajahan. Jadi yang menjadi satu bangsa adalah semua orang yang tinggal di wilayah daerah penjajahan tertentu, tidak peduli ia berasal dari etnik mana, kecuali mereka yang tidak bersedia menjadi warga bangsa itu.

Sebetulnya nasionalisme telah tumbuh lebih dulu di Eropa. Akan tetapi pertumbuhannya di sana agak berbeda. Di sana adalah kesatuan etnik besar, seperti orang Perancis, orang Jerman, yang melepaskan diri dari kekuasaan Imperium Romawi dan kemudian juga dari Imperium Roma Suci atau the Holy Roman Empire. Kesatuan etnik besar itu yang membentuk bangsa. Kemudian dari sana timbulnya nasionalisme, yaitu kehendak untuk menjadikan bangsanya paling utama di dunia atau di lingkungannya. Sebab itu di Eropa pengertian etnik dan nasionalitas atau nationality tidak banyak berbeda. Meskipun kemudian di dalam kesatuan etnik besar itu timbul perasaan etnik dalam lingkungan kecil. Seperti di lingkungan bangsa Belanda ada perasaan orang dari daerah Friesland bahwa ia berbeda dari orang dari daerah Holland atau provinsi lain. Juga di Jerman orang dari Bayern merasa diri berbeda dari orang daerah Preussen atau Sachsen.

Sebagai akibat dari pendidikan umum yang makin meluas di mana-mana, baik secara formal melalui sekolah maupun yang tidak formal melalui berbagai media informasi, maka umat manusia makin banyak pengetahuannya. Kesadarannya juga makin berkembang sebagai hasil dari perkembangan kemampuannya berpikir. Di pihak lain sumber kemajuan sejak abad ke 19 adalah dunia Barat, khususnya setelah terjadi Revolusi Industri. Sedangkan di Barat sejak terjadinya Rasionalisme telah tumbuh pandangan hidup bahwa individu merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan atau yang dinamakan individualisme . Individualisme itu dengan sendirinya turut menyebar di seluruh umat manusia bersamaan dengan menyebarnya peradaban Barat. Karena peradaban Barat itulah yang dominan di dunia sejak abad ke 19, maka pendidikan umum yang tersebar di dunia juga kuat sekali didominasi oleh peradaban Barat. Karena itu juga individualisme turut masuk secara kuat dalam pendidikan umum itu. Hanya masyarakat yang mempunyai pandangan hidup sendiri yang kuat dan teguh yang mampu bertahan untuk tidak terbawa dalam pandangan hidup Barat itu. Dengan sendirinya itu juga meliputi bekas daerah jajahan negara Barat.

Individualisme yang menyebar itu lambat laun mempengaruhi sikap etnik. Etnik yang berada dalam lingkungan bangsa yang besar dan tidak menjadi etnik utama dalam bangsa itu menghendaki wewenang lebih banyak untuk mengatur diri sendiri, apalagi kalau etnik utama yang mendominasi bangsa kurang memperhatikan etnik-etnik lainnya. Bahkan kemudian timbul kehendak untuk memisahkan diri dari bangsanya untuk membentuk bangsa sendiri yang merdeka. Perkembangan ini sudah tampak setelah Perang Dunia I pada bangsa-bangsa Barat yang sudah tua. Itu diperkuat oleh ketentuan yang mulai dianut oleh masyarakat internasional dan didukung dengan kuat oleh Presiden AS waktu itu, yaitu Wilson. Ketentuan itu adalah hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bagian umat manusia. Maka di Eropa kita melihat bahwa di Belgia selalu ada pertentangan antara etnik Walloon dengan etnik Vlaam. Di Spanyol etnik Basque hendak berdiri sendiri. Di Britania etnik Irlandia berhasil membentuk negara sendiri lepas dari Britania, yaitu mengambil bagian selatan pulau Irlandia di mana penduduknya dominan beragama Katolik. Dan di negara Eropa lainnya pun terjadi gejala yang sama.

Setelah Perang Dunia II terjadi perkembangan nasionalisme karena gerakan kemerdekaan rakyat yang terjajah. Pada waktu itu di bangsa-bangsa yang baru merdeka faktor etnik kalah kuat oleh faktor kebangsaan. Di lingkungan bangsa Barat pun perjuangan etnik tidak terlalu berpengaruh terhadap keadaan umum, oleh sebab Barat sedang menghadapi konfrontasi dengan blok komunis. Sedangkan di lingkungan negara komunis Uni Soviet menggunakan kekuatan militer untuk meredam setiap usaha pemisahan, karena menjaga keutuhan blok komunis. Jangankan perasaan dan kesadaran etnik, nasionalisme pun dikutuk oleh penguasa komunis, karena harus menjaga solidaritas komunis internasional. Yang hakikatnya tidak lain adalah supremasi kekuasaan Uni Soviet atas blok komunis. Hanya Yugoslavia di bawah pimpinan Tito dan RRC di bawah pimpinan Mao Zedong yang tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Moskow.

Akan tetapi setelah Perang Dingin selesai timbul perubahan besar dalam perjuangan etnik. Karena tidak lagi memusatkan diri kepada konfrontasi Barat-Komunis, maka sekarang mulai berkembang kembali gerakan separatisme atau pemisahan diri. Tidak hanya di dunia Barat terjadi hal itu, malahan di bekas blok komunis gerakan itu jauh lebih kuat. Yugoslavia yang bekas negara komunis tetapi tidak masuk blok Moskow, pecah menjadi sekian banyak kesatuan baru, yaitu Slovenia, Kroatia, Serbia , Macedonia, Montenegro dan Bosnia-Herzegovina. Sampai sekarang proses pemisahan ini belum rampung dan disertai konflik bersenjata yang kejam. Uni Soviet sendiri pecah menjadi 11 negara merdeka, sedangkan di Russia sebagai salah satu di antara negara itu, terjadi gerakan pemisahan dari beberapa etnik yang ada di negara itu. Hal serupa terjadi di Georgia, juga negara baru bekas Uni Soviet, sedangkan antara Armenia dan Azerbaijan sebagai negara baru terjadi konflik bersenjata yang keras.

Dalam pada itu proses individualisasi mulai terjadi di kalangan etnik yang ada di negara-negara baru bekas daerah jajahan. Hampir tidak ada negara baru yang bebas dari ancaman terjadinya separatisme. Juga di Indonesia hal itu terjadi, malahan di masa Perang Dingin masih berlangsung. Sebab waktu itu kedua kekuatan yang memimpin blok dalam Perang Dingin hendak membawa seluruh atau sebagian besar dari Indonesia sebagai sekutunya. Selain itu faktor agama pun berperan dan bekas penjajah masih terus berusaha mempengaruhi keadaan Indonesia. Maka kita alami pemberontakan Republik Maluku Selatan, Darul Islam/Negara Islam Indonesia, PRRI/Permesta dan Gestapu/PKI. Namun bangsa Indonesia beruntung bahwa faktor kebangsaan masih lebih kuat ketimbang faktor etnik. Itu disebabkan karena proses pembentukan negara kebangsaan berlangsung cukup kuat dan mantap.

Akan tetapi setelah Perang Dingin selesai, gerakan pemisahan memperoleh dorongan lebih kuat. Dan banyak negara baru, khususnya di Afrika, nampak berat sekali menghadapi gerakan itu. Itu disebabkan karena proses pembentukan negara kebangsaan di sana umumnya kurang dapat berlangsung dengan mantap. Juga di Indonesia yang selama lebih dari 40 tahun berhasil mengatasi setiap gerakan separatisme, sekarang menghadapi berbagai tantangan baru dalam rangka separatisme itu. Sebab perkembangan politik internasional dalam mana negara-negara tertentu di dunia ingin merealisasikan konsep politiknya, melihat Indonesia dengan sistem politik Pancasila sebagai hal yang tidak dapat diterima. Untuk mengubah kekuasaan di Indonesia gerakan separatisme yang merongrong kekuatan dan kewibawaan Republik Indonesia sangat bermanfaat. Di pihak lain harus diakui, bahwa belum ada perkembangan yang merata di antara sekian banyak etnik di Indonesia, sehingga mudah saja timbul ketidakpuasan pada etnik yang berada di luar pulau Jawa atas kondisinya yang jauh berbeda dari kondisi etnik di Jawa.

Maka kita melihat bahwa faktor etnik dapat menjadi kendala besar bagi kohesi nasional, kalau kurang ditangani secara arif bijaksana. Sudah terbukti bahwa pertentangan etnik tidak hanya terbatas pada perdebatan di parlemen belaka, melainkan dapat menjadi konflik bersenjata yang amat parah dan menimbulkan penderitaan besar pada jutaan rakyat. Kita melihat sekarang betapa besar penderitaan rakyat di banyak bagian Afrika dan belum ada kejelasan kapan akan berhenti. Oleh sebab itu setiap pihak yang memegang pemerintahan harus amat peka terhadap faktor etnik dan mengambil sikap yang arif bijaksana serta menjalankan politik yang mencegah faktor etnik menjadi masalah bangsa.

Ketika Republik Indonesia hendak berdiri, para Pendiri Bangsa sudah menyatakan bahwa dalam negara kesatuan Republik Indonesia harus ada pemberian otonomi luas kepada setiap daerah yang umumnya merupakan tempat tinggal etnik tertentu. Mereka sepenuhnya sadar betapa banyak orang, terutama di luar Indonesia tetapi juga sementara cendekiawan Indonesia sendiri, menyangsikan kemampuan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Orang-orang itu mengatakan bahwa Indonesia hanya dapat bersatu karena dan ketika dijajah Belanda . Begitu Belanda tidak ada, kata orang itu, Indonesia akan pecah menjadi sekian bagian karena banyaknya etnik yang semua merupakan kesatuan kultural sendiri. Para Sesepuh Republik menyadari sepenuhnya bahwa pernyataan orang-orang yang tidak senang Indonesia menjadi bangsa merdeka dapat menjadi kenyataan, kalau kepemimpinan di Indonesia kurang peka terhadap faktor etnik itu. Oleh sebab itu mereka sejak semula menyatakan perlunya otonomi luas bagi daerah dalam Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan.

Akan tetapi baru belakangan saja pimpinan nasional kita hendak mulai merealisasikan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu kepada Daerah Tingkat Dua. Mudah-mudahan kebijaksanaan itu dilakukan dengan cukup lancar dan cepat agar dapat memberikan rasa kebersamaan yang kuat pada setiap etnik di Indonesia. Memang kita harus memberikan kesempatan kepada setiap etnik dan bahkan setiap golongan yang ada di Indonesia untuk dapat mengembangkan diri secara baik. Harus ditiadakan kemungkinan timbulnya perasaan dan persepsi bahwa Indonesia dikuasai oleh orang Jawa yang merupakan etnik terbesar. Perlu ada wewenang pada daerah untuk mengatur diri sendiri secara luas. Akan tetapi di pihak lain perlu juga kita tanamkan kesadaran pada setiap daerah, bahwa untuk kepentingan mereka sendiri adalah lebih baik untuk hidup bersama dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia ketimbang memisahkan diri menjadi satu negara kecil yang kurang berbobot. Kalau itu dapat kita lakukan dengan baik, maka faktor etnik tidak menjadi kendala bagi kohesi bangsa Indonesia. Sebaliknya malahan justru Bhinneka Tunggal Eka atau kemajemukan etnik dalam satu bangsa menimbulkan keindahan hidup, kekuatan dan kesejahteraan bersama yang lebih sempurna.

Persoalan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lancar adalah keterbatasan dalam sumberdaya manusia yang cukup bermutu di daerah. Kalau sumberdaya manusia yang bermutu kurang dapat dipenuhi, maka sukar sekali bagi daerah untuk dapat menjalankan wewenangnya dengan memberikan hasil memuaskan kepada penduduknya. Kalau itu terjadi, maka perlu diwaspadai timbulnya frustrasi pada rakyat daerah yang dapat mengambil aneka ragam bentuk. Persoalan lain yang juga penting adalah pembagian keuangan antara pusat dan daerah yang oleh daerah dianggap cukup adil. Hal ini terutama menyangkut sikap dan kebijaksanaan yang diambil Pemerintah Pusat. Namun Pemerintah Pusat dalam kenyataan adalah orang-orang yang duduk di dalamnya. Sebab itu diperlukan kepemimpinan yang arif bijaksana dari orang-orang yang menduduki Pemerintah Pusat. Juga DPR harus membantu dengan melakukan koreksi apabila Pemerintah Pusat kurang arif bijaksana dalam pembagian keuangan itu. Inilah yang menentukan keberhasilan otonomi daerah dan keberhasilan pula untuk menjadikan faktor etnik hal yang positif bagi masa depan Indonesia dan bukan kendala terhadap kohesi nasionalnya.

Faktor Agama

Faktor lain yang dapat menjadi kendali bagi kohesi nasional adalah faktor agama. Telah terbukti dalam sejarah umat manusia betapa mudah terjadi pertentangan tajam dalam tubuh satu bangsa karena perbedaan agama. Kita teringat terjadinya Perang 30 Tahun di Eropa Barat dari tahun 1618 hingga 1648 karena pertentangan antara para pengikut agama Katolik dan agama Protestan, sekalipun mereka sama-sama berpusat pada agama Kristen. Lebih parah lagi adalah Perang Salib yang dilakukan oleh para pengikut agama Kristen yang ada di Eropa terhadap bangsa-bangsa beragama Islam di Timur Tengah yang berlangsung sepanjang abad ke 12 dan ke13.

Agama mengandung aspek emosional yang amat kuat. Kalau kepercayaan seorang pengikut satu agama sampai tersinggung oleh ucapan dan perbuatan orang yang lain agamanya, maka mudah sekali emosinya terbakar dan ia berbuat sesuatu tanpa kendali diri. Bahwa faktor agama sangat besar pengaruhnya dapat dilihat betapa bangsa Barat yang sudah begitu maju dalam ilmu pengetahuan, toh senantiasa menjaga agar kehidupan mereka tidak dipengaruhi agama. Itu menandakan mereka tidak yakin bahwa kekuatan rasio mereka dapat mengatasi dan menetralisasi emosi yang dapat ditimbulkan oleh agama. Konsep negara sekuler, yaitu bahwa dalam segala urusan yang bersangkutan dengan negara tidak boleh dibawa faktor agama, merupakan hasil dari sikap itu. Kebijaksanaan setiap pemerintah Jerman sejak Otto Von Bismarck menjadi perdana menteri hingga sekarang yang menyangkut pendidikan, yaitu bahwa seluruh pendidikan umum dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus dan hanya boleh diselenggarakan oleh pemerintah, bersumber pada kekhawatiran bahwa pendidikan umum yang dilakukan oleh tiap-tiap agama mengandung benih perpecahan bangsa. Di situ nampak sekali bahwa agama dapat merupakan kendala bagi kohesi nasional satu bangsa yang sudah amat maju.

Indonesia adalah satu bangsa yang di dalamnya ada pengikut dari semua agama resmi yang ada di dunia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dengan mayoritas sebanyak lebih dari 80 persen penganut agama Islam. Adalah satu kenyataan bahwa dibandingkan dengan banyak bangsa lain, Indonesia menunjukkan kehidupan agama yang cukup toleran hingga masa kini. Hal itu dapat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, karena itu merupakan indikasi adanya kendali diri dan tepo seliro atau tenggang rasa yang cukup tinggi mutunya antara para pemeluk agama.

Namun harus pula kita sadari, bahwa keadaan ini dapat berubah kalau kita tidak waspada. Justru dengan kemajuan yang makin pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi timbul kerawanan yang besar terhadap toleransi antara umat beragama. Sebab kemajuan itu tidak jarang menimbulkan kehendak untuk menguasai dan berkuasa lebih besar lagi. Apalagi kalau ada pemimpin agama yang mengajarkan kepada pengikutnya, bahwa agama mereka mengharuskan untuk menyebarkan kepercayaannya kepada sebanyak mungkin orang yang berbeda kepercayaan. Kalau kemudian terjadi usaha untuk mempengaruhi pengikut agama lain agar pindah agama, maka akan timbul bahaya pertentangan agama yang gawat.

Oleh sebab itu kita melihat di Indonesia bahwa malahan dalam masa Orde Baru, ketika rakyat makin berkembang pendidikannya dan kehidupan ekonominya, terjadi sengketa antar-agama lebih banyak ketimbang sebelumnya. Seharusnya orang yang lebih banyak mengalami pendidikan juga lebih dapat menggunakan pikiran dan perasaannya secara terkendali dan ada tenggang rasa yang lebih baik. Akan tetapi yang justru sering terjadi adalah bahwa bertambahnya pengetahuan menimbulkan meningkatnya ambisi untuk berkuasa. Itu juga di kalangan agama yang hendak melihat agamanya makin banyak menguasai jumlah penduduk. Gejala itu juga jelas sekali di dunia Barat.

Yang harus pula diwaspadai adalah bahwa tidak mustahil ada pihak luar Indonesia berusaha menimbulkan kericuhan antar-agama di negara kita, baik karena mempunyai rencana meluaskan kepercayaannya di Indonesia yang demikian besar penduduknya maupun untuk maksud politik negara tertentu.

Adalah sangat bijaksana dan tepat bahwa Pancasila mengandung nilai Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahkan sebagai nilai pertama. Itu menunjukkan bahwa Republik Indonesia bukan negara sekuler. Dengan begitu kita tidak bermain politik burung onta, seakan-akan agama tidak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dan karena itu agama selalu menjadi perhatian negara untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi juga menunjukkan bahwa Republik Indonesia bukan negara agama atau negara yang dikuasai oleh satu agama tertentu, meskipun lebih dari 80 persen rakyatnya pemeluk agama Islam. Ini penting sekali untuk membina persatuan seluruh bangsa, karena kepercayaan dari seluruh rakyat dihargai dan diperhatikan.

Orang tidak dapat menolak kenyataan bahwa meluasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia menimbulkan rasa kehampaan spiritual. Apabila itu dibiarkan begitu saja, maka yang terjadi adalah seperti yang dialami oleh bangsa AS berupa peristiwa David Koresh di Waco, Texas dan oleh bangsa Jepang berupa Aum Shinri Kyo, yaitu tumbuhnya sekte-sekte yang memanipulasi kehampaan spiritual manusia dengan segala akibatnya yang amat negatif. Oleh sebab itu peran agama justru menjadi makin penting dengan makin meluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun peran agama itu harus benar dan tepat arahnya untuk dapat memberikan pengaruh yang diperlukan umat manusia. Agama harus dapat menghasilkan mendalamnya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bukan hanya sekedar menjalankan sekian banyak ritual dan upacara belaka. Kalau itu dapat tercapai, maka agama dapat memberikan jawaban tepat kepada pengaruh yang makin luas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekali gus akan tercipta toleransi antar-agama. Sebab orang yang sungguh-sungguh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak akan mengadakan pertentangan dengan orang yang lain kepercayaannya. Sebab ia sadar bahwa kepercayaan yang berbeda tetap menuju ke arah yang sama, yaitu tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Justru orang yang melakukan pertentangan antar-agama menunjukkan betapa dangkal iman dan takwanya.

Ini merupakan masalah yang harus dihadapi secara serieus oleh semua pemimpin bangsa, tinggi atau rendah, besar atau kecil, dan terutama para pemimpin agama. Banyak sekali pengaruh dari para pemimpin itu terhadap pelaksanaan kehidupan beragama di Indonesia, agar menghasilkan iman dan takwa yang mendalam. Sebaliknya dapat menimbulkan hal yang amat merugikan perkembangan bangsa kalau agama dihadapi kurang tepat. Kalau peran agama di Indonesia berjalan benar, maka dampaknya akan besar sekali kepada pertumbuhan bangsa . Dan tidak menjadi kendala bagi kohesi nasional kita.

Politik pemerintah harus mencegah timbulnya sikap ekstrim di kalangan agama dengan memberikan kemungkinan bagi kaum moderat untuk lebih menonjol. Pada permulaan Orde Baru ada kecenderungan pemerintah untuk menekan agama, khususnya Islam, berhubung dengan jalannya politik praktis. Akibatnya adalah terbuka kesempatan kepada pihak ekstrim di kalangan Islam untuk menonjol dan menarik pengikut. Setelah pemerintah dapat meyakinkan semua golongan politik untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, termasuk organisasi politik dan kemasyarakatan Islam, maka langkah demi langkah pemerintah dapat bersikap lebih lunak terhadap golongan Islam. Sejak tahun 1990 pemerintah mengakomodasi Islam dengan lebih nyata lagi. Itu semua mengakibatkan bahwa kaum moderat Islam memperoleh tempat yang lebih utama untuk menonjol. Dan kalau masih ada yang bersikap ekstrim, maka orang itu sudah sukar untuk berkembang dan menarik pengikut orang banyak. Dengan berkurangnya pengaruh kaum ekstrim maka juga ada toleransi antar-agama yang lebih baik. Dan memang sejak perkembangan Orde Baru makin banyak tumbuh kalangan terpelajar di lingkungan Islam, sehingga itu juga memberikan kontribusi untuk membuat golongan Islam lebih moderat. Itu juga memperkuat hubungan yang baik antara pemerintah dengan umat Islam.

Tentu pemerintah juga harus memelihara hubungan yang baik dengan semua agama lainnya. Harus dicegah adanya persepsi atau perasaan bahwa pemerintah mementingkan satu atau beberapa agama di atas lainnya. Republik Indonesia tidak boleh mengulangi politik dan perbuatan pemerintah kolonial Belanda yang di masa penjajahan membeda-bedakan agama dan pemeluk agama. Waktu itu agama yang tidak dianut oleh penjajah mendapat tekanan dan pengikutnya didiskriminasi dalam banyak perkara, termasuk dalam memperoleh pekerjaan yang baik. Praktek demikian juga masih berjalan di beberapa negara di dunia, termasuk yang paling maju. Ini tidak boleh terjadi di Indonesia yang berpedoman kepada ideologi Pancasila. Dan praktek begitu juga sangat merintangi timbulnya kohesi nasional yang kuat.

Perkembangan Islam di Indonesia yang menonjolkan kaum moderat adalah sangat menguntungkan, terutama karena di dunia internasional makin sering dikumandangkan tentang bahaya yang timbul dari apa yang mereka namakan Islam fundamentalis. Pengertian yang lebih tepat adalah ekstremis Islam, sebab seorang fundamentalis pada dasarnya bukan orang yang membahayakan. Ia hanya seorang yang ingin menjalankan agamanya secara mendasar. Yang membahayakan adalah ekstremis, karena orang demikian dapat bertindak dengan kekerasan terhadap segala hal yang tidak ia sukai. Berkembangnya Islam yang moderat di Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia pasti memberikan dampak internasional yang baik bagi Indonesia. Hal itu juga baik bagi perkembangan Islam dan umat Islam pada umumnya. Dan dengan begitu juga kehidupan beragama di Indonesia akan lebih tenteram dan tenang sesuai dengan peran agama yang tepat. Kemajuan umat Islam di Indonesia sebagai agama yang dianut lebih dari 80 persen penduduknya, akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan bangsa Indonesia dan juga lebih memperkuat toleransi antar-agama di tubuh bangsa kita.

 

Faktor Kesenjangan Dalam Ekonomi

Kesenjangan yang lebar dalam kehidupan ekonomi juga merupakan kendala bagi kohesi nasional. Adanya sekelompok kecil orang yang amat kaya, sedangkan mayoritas rakyat masih hidup dalam kesukaran yang amat besar, tentu menimbulkan perasaan yang tidak menguntungkan. Perasaan itu dapat menyulut berbagai masalah sosial dan keamanan apabila sudah amat kurang terkendali.

Meskipun Indonesia termasuk salah satu negara yang diakui keberhasilannya dalam pengurangan jumlah penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan, namun tidak dapat diungkiri bahwa masih sekitar 27 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Ini merupakan satu jumlah yang melebihi seluruh penduduk Malaysia. Selain itu, tentu penduduk yang sudah keluar dari kategori itu tetapi masih berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan masih besar jumlahnya. Itu sebabnya dapat dikatakan bahwa masih banyak orang yang miskin, meskipun sudah di atas garis kemiskinan. Andai kata semua orang Indonesia miskin, seperti yang kita alami pada periode tahun 1945 hingga 1950, tidak ada kesenjangan. Dan karena itu juga tidak ada berbagai perasaan yang negatif dalam masyarakat. Meskipun ada kelemahan bangsa dalam bidang ekonomi.

Akan tetapi sekarang ada sekelompok kecil yang menguasai bagian terbesar penghasilan nasional. Jadi antara orang yang termasuk kelompok kecil itu dan mayoritas penduduk Indonesia terjadi satu kesenjangan ekonomi yang bukan main lebarnya. Kalau sekarang dikatakan bahwa penghasilan rata-rata penduduk Indonesia adalah sekitar $ 730, maka itu sama sekali tidak memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan sebenarnya. Sebab orang yang termasuk kelompok kecil yang kaya itu mempunyai kehidupan, jadi juga penghasilan, yang paling rendah sama dengan penghasilan rata-rata penduduk Singapore sekitar $ 18.000. Maka dapat dihitung betapa rendahnya penghasilan rata-rata penduduk yang tidak termasuk golongan kecil itu, kalau penghasilan rata-rata keseluruhan penduduk Indonesia hanya $ 730, yaitu jelas jauh di bawah $ 700. Keadaan ini terang sekali merupakan kendala bagi kohesi nasional.

Masalah ini merembet ke faktor etnik atau malahan ras, karena kebanyakan yang termasuk golongan kecil yang kaya adalah dari etnik Cina. Sebab itu perasaan anti-Cina yang sering kali dikhawatirkan sebagai sumber berbagai kericuhan, pada dasarnya tidak semata-mata karena faktor etnik atau ras, melainkan karena faktor kesenjangan ekonomi. Jadi kalau kita ingin menghilangkan perasaan anti-Cina dengan segala kemungkinan negatifnya untuk Indonesia, maka yang pertama-tama harus kita lakukan adalah makin menghilangkan kesenjangan ekonomi yang lebar.

Yang perlu diusahakan adalah makin bertambah banyaknya penduduk yang termasuk golongan menengah, baik itu golongan menengah bawah, menengah tengah maupun menengah atas. Sebaliknya harus diusahakan agar jumlah penduduk yang termasuk golongan bawah makin sedikit. Jalan utama yang harus ditempuh adalah makin meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah, sehingga makin banyak pengusaha kecil dan menengah yang semua termasuk golongan menengah, yaitu golongan menengah bawah dan menengah tengah. Karena perusahaan kecil dan menengah mempunyai kemampuan terbaik untuk menyediakan kesempatan kerja, maka makin banyak terdapat perusahaan kecil dan menengah, makin banyak pula tersedia pekerjaan bagi penduduk. Itu berarti bahwa pengangguran makin hilang dan makin banyak rakyat mempunyai penghasilan. Kalau perusahaan kecil dan menengah makin maju, maka penghasilan pekerjanya juga meningkat. Dengan begitu makin bertambah lagi jumlah golongan menengah bawah dan meningkatnya orang dari golongan menengah bawah ke menengah tengah. Proses inilah yang perlu kita lakukan dan kembangkan terus untuk dapat menghilangkan kesenjangan ekonomi yang begitu lebar.

Sebaliknya terhadap orang-orang yang kaya harus diadakan penarikan pajak yang progressif, sehingga kekayaan mereka sekurang-kurangnya masih mempunyai dampak sosial. Kita dan Pancasila tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi kekayaan orang harus pula memberikan dampak positif kepada masyarakat, selain kepada orangnya sendiri. Menjalankan politik perpajakan yang tepat adalah usaha untuk memasyarakatkan kekayaan perorangan. Sebab dengan pajak yang makin meningkat penerimaan Negara juga meningkat. Dan itu amat diperlukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sekolah-sekolah yang harus diadakan untuk menjadikan makin banyak rakyat mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebab dengan adanya kesenjangan ekonomi juga timbul kesenjangan dalam kemampuan, sedangkan itu disebabkan oleh kesenjangan dalam pendidikan. Dalam keadaan sekarang hanya anak orang kaya yang memperoleh pendidikan bermutu yang dapat menumbuhkan kemampuan tinggi. Yang dinamakan sekolah unggul sangat terbatas jumlahnya dan tidak dapat memberikan kesempatan yang luas kepada anak Indonesia yang makin besar jumlahnya dan tersebar di wilayah yang luas.

Hanya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah dapat dilakukan secara luas dan mencapai setiap anak Indonesia. Akan tetapi kalau pemerintah kurang dananya, tidak mungkin dapat diselenggarakan pendidikan yang bermutu. Sebab tidak akan mungkin mempunyai guru yang bermutu dan memadai jumlahnya untuk sekian ratus ribu sekolah dasar dan sekolah menengah. Tidak mungkin memberikan penghasilan dan kehidupan yang memadai bagi guru, sehingga profesi guru kurang menarik bagi pemuda yang cakap. Dan pekerjaan guru menjadi kurang bermutu. Juga pemerintah yang kurang dana tidak mungkin meningkatkan kondisi sekian banyak sekolah dasar dan menengah, seperti pengadaan perpustakaan di tiap-tiap sekolah untuk merangsang kegemaran membaca atau pengadaan lapang olah raga yang memadai bagi setiap sekolah. Sebab mayoritas anak Indonesia masih miskin dan tidak mampu masuk sekolah swasta yang unggul dan bermutu, maka pemerintahlah yang harus menyelenggarakan sekolah yang bermutu dalam jumlah yang memadai bagi seluruh bangsa. Itu juga konsekuensi dari wajib belajar 9 tahun dan itu memang amat penting bagi kohesi nasional. Pelaksanaan pendidikan umum yang lebih bermutu dan mencapai mayoritas anak Indonesia juga sangat penting untuk perkembangan agama dan etnik.

Dengan pendidikan yang lebih bermutu rakyat akan mempunyai kecakapan dan kemampuan yang lebih tinggi. Dengan kecakapan dan kemampuan itu dapat diperoleh tingkat penghasilan dan kehidupan yang lebih baik. Pasti itu juga berpengaruh terhadap kemampuan berusaha rakyat pada umumnya. Lambat laun perbedaan tingkat kehidupan mayoritas rakyat dengan sekelompok kecil penduduk, khususnya yang keturunan Cina, akan amat berkurang.

Kalau penghasilan rakyat makin baik, maka pasti perasaan anti-Cina akan makin hilang. Itu sudah dapat dilihat dalam pengalaman Malaysia. Karena itu WNI keturunan akan menjadi warga negara yang lebih baik pula, karena tidak lagi merasa dibedakan dan dikucilkan dalam masyarakat, dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Republik Indonesia. Inilah yang perlu kita usahakan, sebab kalau tidak demikian tidak mustahil bahwa justru mereka akan lebih bermanfaat bagi pihak lain atau dimanfaatkan pihak lain.

Penutup

Telah dicoba untuk menganalisa kendala-kendala apa yang dapat dihadapi usaha bangsa Indonesia untuk memperkokoh kohesi nasional. Dalam uraian ini hanya tiga faktor yang dikemukakan sebagai kemungkinan kendala terhadap kohesi nasional. Tidak mustahil bahwa ada lebih banyak lagi, tetapi tiga faktor ini merupakan yang terutama membahayakan kohesi nasional. Dan karena itu memerlukan pendekatan yang paling bijaksana.

Harus selalu kita sadari bahwa kohesi atau persatuan nasional merupakan hal yang amat penting bagi negara dan bangsa Indonesia. Meskipun kita tidak pernah setuju dengan pernyataan orang sebelum Indonesia merdeka, bahwa tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka yang bersatu karena banyaknya perbedaan yang ada di dalamnya, namun kita harus selalu waspada jangan sampai pernyataan itu menjadi kenyataan. Apalagi pasti pihak-pihak yang tidak setuju dengan kemajuan bangsa Indonesia akan menggunakan faktor perbedaan itu untuk melemahkan kekuatan bangsa kita dan bahkan tidak mustahil memecah negara kita menjadi berkeping-keping. Bhawa usaha politik demikian bukan karangan belaka dibuktikan oleh adanya istilah politik balkanisasi, yaitu usaha politik untuk memecah-mecah bangsa lain seperti yang terjadi di wilayah Balkan.

Sebab itu dalam segala keadaan kita harus senantiasa menempatkan persatuan bangsa sebagai prioritas utama yang tidak dapat ditinggalkan.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post