MENJADIKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KENYATAAN

Posted by Admin on Saturday, 17 September 2011 | Opini

Sayidiman Suryohadiprojo

Menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk menghasilkan Kepemimpinan Nasional yang berambisi kuat menjadikan kesejahteraan rakyat kenyataan. Sebab Pancasila yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia menentukan perlunya Keadilan Sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan Keadilan Sosial itu tak mungkin terwujud tanpa ada kesejahteraan rakyat yang membawa kemakmuran dan kemajuan dalam kehidupan bangsa. Namun dalam kenyataan sejak Indonesia Merdeka belum pernah ada Kepemimpinan Nasional yang mewujudkan itu. Bung Karno, Presiden RI yang pertama, sebagai Penggali Pancasila memang brilyan dalam gerak politiknya, tetapi tidak berminat sama sekali untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat kecuali dalam orasinya. Malahan kepemimpinannya berakhir dengan inflasi melebihi 600 persen serta kondisi sandang-pangan rakyat yang sengsara.

Pak Harto, Presiden kedua, bermula dengan baik untuk memperbaiki kehidupan rakyat, tapi kemudian tak dapat mencegah ekonomi Indonesia dikuasai IMF dan pembantu-pembantu ekonominya yang keblinger paham neo-liberalisme. Ekonomi berkembang dengan menciptakan keadaan yang membuat golongan kecil yang kuat dan kaya makin kuat dan kaya sedangkan rakyat banyak tetap hidup miskin. Di zaman Bung Karno semua orang Indonesia miskin, di zaman Pak Harto ada kesenjangan yang terus melebar antara sejumlah kecil orang kaya dengan rakyat banyak yang miskin. Kondisi buruk ini diperparah oleh menguatnya korupsi dan nepotisme yang semuanya tidak memungkinkan rakyat hidup sejahtera. Dalam masa Reformasi banyak sekali wacana tentang kesejahteraan rakyat tetapi itu semua omong-kosong belaka dan kehidupan rakyat malahan lebih mundur dari zaman Pak Harto. Sebab sikap neo-liberalisme makin kuat pada mereka yang memegang pemerintahan.

Sekarang 66 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan tingkat kemiskinan dalam masyarakat masih amat tinggi. Dengan tingkat kemiskinan ukuran internasional, yaitu USD 1,25 per hari, 29,4 % jumlah penduduk hidup di bawah tingkat itu. Kalau dipakai ukuran USD 2 per hari, jumlah itu 50,6%. Kalau dipakai ukuran USD 1 sama dengan Rupiah 8.500, dan jumlah penduduk 235 juta orang, itu berarti sekitar 120 juta orang hidup di bawah Rp 17.000 per hari. Untuk satu keluarga dari 4 orang itu berarti tidak lebih dari Rp 70.000 per hari. Satu tingkat kemiskinan yang parah !

Hal ini menunjukkan bahwa usaha membuat rakyat sejahtera jauh dari memadai. Memang Pemerintah selalu mengatakan bahwa sekarang Indonesia telah mencapai penghasilan per capita di atas USD 3.000, tetapi kalau 50,6% penduduk atau sekitar 120 juta orang hidup di bawah USD 2 atau sekitar Rp 17.000 per hari, maka pertumbuhan ekonomi itu justru membuat kesenjangan makin lebar antara golongan kaya dan miskin.

Berbeda dengan di China.yang mampu mengurangi jumlah kemiskinan secara radikal. Sebelum tahun 1979 lebih dari 60% penduduknya hidup di bawah USD 1.25. Akan tetapi setelah tahun 1979 kemiskinan itu menyusut radikal dan pada tahun 2004 tinggal 16% sebagaimana dilaporkan Bank Dunia. Sekarang menurut penilaian UNDP dan CIA jumlah golongan miskin di China tinggal 2,8%. Satu prestasi yang perlu ditiru oleh para pemimpin Indonesia !

Di Indonesia pun diperlukan kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu merupakan kehendak Pancasila sebagai Dasar Negara RI dan menjadi tujuan perjuangan kemerdekaan. Sejak dahulu kala kita katakan bahwa kemerdekaan bangsa adalah jembatan untuk kedidupan yang lebih maju dan sejahtera bagi bangsa Indonesia.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus diciptakan kondisi bangsa yang memungkinkan banyak rakyat memperoleh penghasilan lebih tinggi. Untuk itu harus diciptakan kesempatan kerja luas di segala bidang kehidupan. Terutama penting untuk meningkatkan pertanian dan perikanan yang merupakan kegiatan utama rakyat banyak. Juga harus dikembangkan jauh lebih luas industri manufaktur, khususnya untuk menciptakan nilai tambah pada berbagai produk yang dihasilkan pertanian, perikanan, pertambangan dan produksi lainnya. Satu saat industri harus memberikan kesempatan kerja yang paling utama bagi rakyat.

Untuk lebih menyerap tenaga kerja rakyat Usaha Kecil Menengah (UKM) terbukti merupakan bentuk usaha paling efektif, baik itu sebagai usaha koperasi maupun swasta. Sebab itu UKM harus benar-benar dikembangkan di samping membangun usaha-usaha besar swasta dan BUMN.

Ini semua harus diusahakan Kepemimpinan Nasional dengan serieus. Namun itu hanya akan memberikan manfaat kalau Pemerintah giat membangun infrastruktur, baik berupa jalan darat, hubungan kereta api, pelabuhan laut dan udara maupun dalam telekomunikasi.

Pembangunan infrastruktur secara luas amat penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi rakyat umumnya. Pembangunan bertbagai aspek infrastruktur, khususnya jalan darat, jalan kereta api (KA) dan pelabuhan, memberikan pekerjaan banyak pada rakyat. Selain itu makin banyaknya infrastruktur baru memberikan kesempatan kerja banyak untuk mengoperasikannya.

Agar semua kegiatan itu memberikan hasil baik, maka kualitas dan kemampuan rakyat harus disiapkan. Semua pekerjaan itu memerlukan kecakapan (skill) yang memadai untuk berhasil baik. Sebab itu diperlukan luasnya usaha Pendidikan untuk menumbuhkan berbagai kecakapan itu, termasuk terbentuknya kondisi mental bangsa yang cocok yang juga ditumbuhkan melalui Pendidikan. Maka Pendidikan merupakan salah satu usaha utama dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Demikian pula diperlukan kondisi Kesehatan Rakyat yang memadai untuk menjalankan berbagai pekerjaan. Untuk itu dipelihara kondisi kesehatan bangsa yang sebaik-baiknya.

Ini semua memerlukan dana yang tidak sedikit. Sebab itu korupsi yang luas dan mengambil banyak uang Pemerintah harus diberantas dengan keras. Dana Pemerintah harus benar-benar brmanfaat bagi rakyat banyak. Untuk itu kekuasaan h\Hukum harus terwujud secara efektif dan nyata.

Kepemimpinan Nasional harus berambisi kuat melakukan segala kuat melakukan hal-hal ini dan berusaha kuat pula untuk sukses dala usahanya. Hal itu tidak mungkin terwujud dengan Birokrasi yang sekarang ada pada Pemerintah. Harus dilakukan usaha untuk meningkatkan mutu pekerjaannya sehingga Pemerintah efektif dan se-efisien mungkin menjalankan semua pekerjaannya

Kepemimpinan Nasional harus dapat membawa Kepemimpinan Daerah untuk melakukan hal yang sama dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Di semua fungsi pemerintahan yang menurut ketentuan Otonomi Daerah menjadi wewenang Pemerintah Daerah harus terwujud semangat dan usaha kuat untuk menciptakan Kesejahteraan Rakyat.

Kalau itu terjadi, pertumbuhan ekonomi benar-benar memberi manfaat kepada rakyat banyak. Sebab makin banyak rakyat tersentuh oleh usaha menimbulkan pertumbuhan itu. Makin banyak rakyat mempunyai pekerjaan yang memberikan penghasilan. Rakyat akan memperoleh penghasilan lebih banyak dan lebih tinggi dari sebelumnya Dengan begitu dapat diharapkan bahwa Kemiskinan akan menurun, bahkan mudah-mudahan secara drastis sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin makin berkurang.

Semoga Indonesia cepat menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah yang berambsisi kuat mewujudkan itu serta secara nyata melaksanakannya . Dengan begitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila mulai terwujud dan terus disempurnakan.

Jakarta , 17 September 2011

RSS feed | Trackback URI

1 Comment »

Comment by Jungto Sinaga
2011-09-22 13:09:26


Yth, Bp Sayidiman S,
Untuk mengatasi persoalan Bangsa ini banyak berbagai macam pendapat yang bermunculan antara lain, Kembali ke UUD 1945, Mengamandemen UUD 1945, membuat hukuman mati buat koruptor dan ada lagi dengan sesegera mungkin mengganti pemimpin Nasional saat ini dan masih banyak lagi lainnya.
Saya yakin bukan disini penyebabnya. Cobalah kita merenung sejenak sepertinya bukan hanya Indonesia saja yang saat ini hampir seluruh dunia mengalami kegalauan.
Ada pengetahuan saya yang mungkin sulit diterima akal/logika manusia, dan kalau saya mengatakan bahwa kegalauan manusia ini disebabkan bahwa HUKUM sudah darurat di muka Bumi ini. Hukum inilah dahulu yang diturunkan Allah mengatasi masalah manusia dimuka bumi ini. Ternyata HUKUM dengan aturan sangat berbeda. KUHP, UUD, UUD Dll adalah aturan sedangkan Hukum adalah yang melaksanakan atau yang menindak yang melaksanakan aturan tersebut. Hukum ini sudah ditarik dari muka bumi ini. Dengan demikian manusia yang ada dimuka bumi saat ini kehilangan pegangan.
Saya pernah mengatakan kepada Bp bahwa saat ini yang perlu dilakukan untuk Indonesia adalah membuat KONSEP NASIONAL YANG BARU untuk Indonesia, dan saya katakan bahwa saya punya Konsepnya. Konsep ini adalah pengganti dari HUKUM yang sudah darurat tersebut.
Saya udah coba buat surat kepada Bp. Presiden yang bunyinya agar segera dibuat Konsep Nasional yang baru untuk Indonesia agar tau kemana tujuan Negara dan Bangsa ini, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Mungkin saja dianggap angin lalu.
Mungkin Bapak dapat memberikan jalan kemana kira kira hal seperti ini dapat di bicarakan. Terima kasih.
Wassalam,
Jungto Sinaga

 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post