Antara Hak Asasi dan Netralitas Prajurit

Posted by Admin on Wednesday, 27 September 2006 | Artikel

Koran Tempo, 27 September 2006

Prajurit TNI dilarang mengkampanyekan partai tertentu agar menjadi pemenang pemilu

Sudah hampir satu jam Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto terduduk takzim. Di antara para seniornya yang duduk satu meja, seperti Try Sutrisno, Edi Sudrajat, dan Wiranto, ia tampak khusyuk menyimak pidato Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sayidiman Suryohadiprojo. Sesekali kepalanya manggut-manggut tanda setuju atas paparan mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional itu di Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Kamis pekan lalu.

Sayidiman secara normatif mengurai kembali soal pentingnya profesionalisme dan soliditas TNI. "TNI harus lebih dekat dengan rakyat tanpa harus berpolitik," katanya.

Ia sama sekali tak secara eksplisit membicarakan soal hak pilih TNI, isu paling hangat di lingkungan keluarga besar TNI. Isu tersebut sehari sebelumnya dibahas intens dalam rapat pimpinan TNI yang dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Boleh jadi Sayidiman tak mau terlibat dalam kontroversi wacana tersebut. Sebab, dari hasil diskusi dan jajak pendapat, di lingkungan internal TNI sendiri belum satu suara.

"Hasilnya masih dirumuskan. Memang ada yang setuju (prajurit TNI diberikan hak pilih) dan ada yang tidak setuju. Tapi saya belum tahu persentasenya," kata Djoko.

Jajak pendapat dilakukan sebagai tindakan kontingensi atau antisipasi jika akhirnya prajurit TNI diberikan hak pilihnya pada 2009. Hasil jajak pendapat ini nantinya akan digunakan sebagai masukan untuk membuat aturan internal yang akan menjamin netralitas TNI.

Proyek yang dipimpin Asisten Teritorial Kepala Staf Umum TNI Mayor Jenderal Syamsul Ma’arif ini dilakukan selama enam bulan, sejak Maret hingga Agustus lalu. Sebanyak 2.400 orang dari 12 komando daerah militer (kodam) di seluruh Indonesia menjadi respondennya. Masing-masing kodam dipilih 200 tentara (dari perwira, bintara, sampai tamtama) serta warga sipil (tokoh masyarakat, mahasiswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat) dengan perbandingan yang sama.

"Untuk TNI, ada wawancara indepth (mendalam)," kata Muhammad Asfar, Direktur Eksekutif Pusat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, yang menjadi pelaksana jajak pendapat. Dengan dalih jajak pendapat itu milik Mabes TNI, ia menolak membeberkan hasil kajiannya.

Namun, dari arus utama yang berkembang selama ini, keberatan atas penggunaan hak pilih anggota TNI antara lain menyangkut soal kedewasaan anggota TNI sendiri dalam demokrasi. Juga soal trauma masa lalu dan kekhawatiran TNI tidak lagi netral, sehingga pemberian hak pilih akan mempengaruhi soliditas TNI.

Bila berkaca pada pelaksanaan pemilihan langsung presiden, wakil presiden, dan kepala daerah yang berjalan mulus, tentu kecemasan itu tak lagi beralasan. Sebab, mereka yang menolak pemilihan langsung ketika itu berdalih masyarakat belum siap dan belum dewasa untuk melakukannya.

Sebaliknya, yang setuju beralasan, anggota TNI tidak sepatunya diberi keistimewaan dengan cara mengecualikan dalam kehidupan politik. Anggota TNI yang ingin menggunakan hak pilihnya bisa ikut membaur dengan tempat-tempat pemungutan suara pemilih sipil lainnya. Bukan di asrama atau barak-barak militer.

Bila ternyata anggota TNI tak bisa menggunakan haknya dengan baik, misalnya seorang prajurit mengkampanyekan partai tertentu agar partai itu menjadi partai pemenang pemilu, sanksi bisa dikenakan. Sebab, seperti pernah ditegaskan mantan Panglima TNI Jenderal, Endriartono Sutarto, TNI sebagai milik bangsa tidak boleh partisan. Untuk menjaga hal itu, tentu elite sipil jangan justru menarik-narik mereka untuk kepentingan politiknya. DIMAS ADITYO | Rieka Rahadiana

Source :
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2006/09/27/Nasional/krn.20060927.83265.id.html

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post