Sayidiman Suryohadiprojo

• Tweet

• Tweet

Pendidikan yang mencerdaskan bangsa

Pancasila hakekatnya adalah untuk kemaslahatan dan keselamatan Manusia. Menjadikan Pancasila kenyataan harus diartikan menciptakan kehidupan yang sebaik-baiknya bagi Manusia. Salah satu unsur yang penting dalam kesejahteraan Manusia adalah kemampuan dan peluangnya untuk senantiasa mengejar kemajuan. Sebab itu Kecerdasan Manusia harus selalu ditingkatkan untuk memberikannya kemampuan dan peluang itu. Faktor utama untuk mengusahakannya adalah Pendidikan.

Pendidikan adalah usaha atau kegiatan mengalihkan atau mentransfer dari satu pihak kepada pihak lain pengetahuan, kecakapan, kebiasaan dan sistem nilai agar pihak penerima menjadi manusia yang lebih berkemampuan untuk menjalankan kehidupan dalam masyarakat. Sebab itu per definisi pendidikan harus bermutu. Pendidikan yang tidak atau kurang bermutu tidak dapat melakukan transfer atau peralihan kemampuan yang lebih tinggi. Malahan sebaliknya, tidak mustahil pendidikan kurang bermutu menjadikan manusia kurang mampu untuk hidup secara baik dalam masyarakat atau bahkan menjadi orang yang a-sosial. Jelas bukan itu Pancasila ! Apalagi menjadi semakin nyata bahwa kehidupan umat manusia sangat dipengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya bangsa yang warganya cakap menguasai dan memanfaatkan Iptek yang dapat mencapai kesejahteraan tinggi.

Sebab itu kenegarawanan berdasarkan KBK harus mengembangkan kepemimpinan di Pusat dan Daerah yang tinggi komitmennya terhadap pelaksanaan pendidikan. Jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta orang akan menjadi asset atau kekayaan bangsa yang sangat penting kalau manusianya cerdas bermutu, sebaliknya menjadi beban dan bahkan hambatan (liability) kalau bermutu rendah. Sebab itu pendidikan di Indonesia, di samping selalu mengusahakan mutu tertinggi juga harus mengusahakan agar mencapai dan ter jangkau oleh seluruh rakyat yang banyak itu. Pendidikan yang kurang memcapai penduduk, khususnya daerah luar Jawa, menimbulkan ketidakpuasan yang kuat karena rakyat daerah tersebut juga ingin maju dan sejahtera. Selain itu, selama banyak rakyat di daerah kurang dapat memperoleh pendidikan yang baik, berbagai potensi kekayaan alam daerah itu kurang dapat dikembangkan. Atau kalau dikembangkan lebih menguntungkan pihak lain yang datang dari luar daerah dan luar negeri. Ini juga menjadi sumber ketidak puasan yang luas akibatnya.

Kepemimpinan di Pusat dan Daerah harus bersedia mengeluarkan dukungan finansial besar untuk penyelenggaraan pendidikan. Agar menjangkau seluruh penduduk maka harus ada Wajib Belajar yang sepenuhnya dibiayai Negara. Kalau waktu ini baru untuk tingkat SD dan Sekolah Lanjutan Pertama dan masih menuntut berbagai pengeluaran dari para orang tua, hal itu lambat laun harus dapat meningkat ke Sekolah Lanjutan Atas (SMA, SMK). Suatu saat bahkan Pendidikan Tinggi tidak lagi menuntut biaya (seperti sudah terjadi di Jerman, Australia , dll). Ini semua bertujuan agar bangsa makin cerdas dan besar kemampuannya dalam banyak bidang. Untuk itu mau tidak mau diperlukan biaya banyak karena pendidikan bukan barang murah. Sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Belanja Negara harus disediakan untuk pendidikan. Ini memerlukan kepemimpinan dan manajemen nasional dan daerah yang cakap agar ada pemasukan uang pada negara yang besar tanpa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

Di samping perlu diperhatikan bahwa setiap daerah menyelenggarakan pendidikan yangbermutu dan menjangkau seluruh penduduk, juga harus diperhatikan bahwa pendidikan Islam yang terutama dilakukan dalam Madrasah juga mengandung mutu yang tinggi. Hal ini amat besar pengaruhnya terhadap perkembangan umat Islam yang banyak menempuh pendidikan melalui pendidikan Islam. Umat Islam yang tinggi kemampuannya dalam menjalankan kehidupan yang dikuasai Iptek akan tidak mudah dibawa ke radikalisme seperti yang sekarang terjadi.

Dengan menyelenggarakan pendidikan yang baik dicapai : Pertama, rakyat yang makin bermutu secara spiritual, emosional, intelektual dan fisikal. Kedua, bangsa makin mampu memproduksi sendiri segala macam keperluannya. Ketiga, makin sejajar posisi dan kondisinya dengan semua bangsa di dunia.

Menjaga Kesehatan Masyarakat

Agar bangsa Indonesia dapat hidup secara normal dan berpikir secara cerdas perlu diperhatikan agar kesehatannya selalu terpelihara dan terjaga. Masih tetap berlaku dalam hidup Manusia semboyan Men Sana In Corpore Sano atau dalam tubuh manusia yang sehat ada pikiran dan perasaan yang sehat pula. Produktivtas bangsa dalam segala aspek kehidupan amat terpengaruh oleh kondisi kesehatannya. Apalagi kalau mengejar prestasi yang menonjol.

Kenegarawan berdasarkan KBK melalui Pemerintah Pusat dan Daerah mengusahakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dengan memberikan bantuan yang banyak kepada orang yang kurang berada. Di samping itu masyarakat diberi informasi dan dianjurkan untuk hidup sehat serta menjaga diri untuk tidak kena penyakit. Rumah Sakit memungkinkan pengobatan dan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyaakat, dan senantiasa berusaha mencapai mutu yang sama atau lebih baik dari rumah sakit bangsa lain. Dengan menyelenggarakan sistem asuransi kesehatan yang meliputi seluruh masyarakat Pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada semuanya untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Tidak hanya orang yang berduit saja yang bisa mendapatkannya. Hal ini penting dilihat dari segi rasa keadilan yang memperkuat persatuan bangsa dan dari segi fisik menjamin bahwa bagian terbesar masyarakat berada dalam kondisi baik untuk berproduksi.

Kondisi jasmani bangsa yang terjaga juga menjadi landasan untuk mengusahakan pelaksanaan olah raga yang menghasilkan prestasi tinggi. Keberhasilan mencapai prestasi tinggi di berbagai cabang olah raga dalam arena internasional penting artinya untuk memupuk kebanggaan nasional

Hubungan Sosial yang Harmonis

Jelas sekali bahwa Pancasila menghendaki hubungan sosial yang harmonis. Sudah dikatakan bahwa Pancasila tidak setuju dengan Individualisme yang mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan umum. Pancasila menghargai kepentingan Individu tetapi juga sama tingginya penghargaan terhadap kepentingan Umum. Sebab itu selalu diusahkan adanya hubungan harmonis antara Individu dan Masyarakat.

Itu harus terwujud dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Sebab itu Kenegarawanan berdasarkan KBK harus dapat menimbulkan kepercayaan yang kuat dari sekuruh bangsa. Hal itu sangat berpengaruh adalah hubungan antara Pusat dan Daerah yang selalu dipelihara dalam kondisi harmonis. Juga akan merangsang makin kuatnya kepercayaan antara rakyat sendiri, mengakhiri kondisi sekarang yang banyak tidak saling percaya. Saling memahami antara etnik dan suku sangat mengurangi kemungkinan konflik yang sekarang terjadi. Saling percaya atau Social Trust itu merupakan pengikat kuat dalam hubungan berbagai unsur masyarakat.

Itu juga amat penting untuk hubungan antara pimpinan dan buruh/karyawan dalam perusahaan. Hal ini sangat berpegaruh terhadap produksi nasional dan perkembangan ekonomi.

Yang amat penting adalah hubungan antara umat agama yang sekarang cenderung penuh persoalan. Sebenarnya per definisi tidak ada agama yang senang konflik, sebaliknya justru mengejar kehidupan damai. Akan tetapi karena umat beragama cenderung menganggap agamanya yang paling benar dan paling utama, apalagi kalau ia didorong oleh anggapan yang salah untuk menarik banyak orang luar masuk dalam agamanya, maka mudah sekali terjadi pertentangan dan konflik antara umat beragama. Pertentangan demikian sangat merugikan perkembangan bangsa.

Mudah-mudahan perkembangan itu akan membangun kembali sifat gotong royong dalam masyarakat Indonesia, satu sifat bangsa yang amat luhur tetapi dalam benturan dengan Barat sangat terpukul oleh meluasnya individualisme dan liberalisme.

Kekuatan Fisik yang efektif

Kehidupan umat manusia dewasa ini masih tetap tidak bebas dari orang-orang yang tidak puas dengan pencapaian kehendak melalui cara damai dan bersahabat. Mereka bersedia untuk mengorbankan kehidupan damai dan menggunakan kekerasan dan pemaksaan untuk mencapai tujuannya.

Adalah kenyataan bahwa terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila yang membawa kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat tidak cukup untuk meniadakan dan mencegah perbuatan kejahatan. Meskipun mungkin jumlahnya sedikit, tetapi orang yang berniat dan berbuat jahat itu hanya dapat dicegah dan ditindak dengan kekuatan fisik yang efektif.

Kenegarawanan berdasarkan KBK harus menciptakan aparat keamanan nasional yang dapat diandalkan yang terutama adalah Kepolisian RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) disertai Badan Intelijen Nasional (BIN) yang semuanya dapat berfungsi efektif. Diperlukan pula lembaga lain untuk menghadapi berbagai ancaman, seperti narkoba, pemalsuan uang dan perdagangan manusia. Akan tetapi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan keamanan nasional adalah Polri, TNI dan BIN.

Pelaksanaan fungsi intelijen nasional sangat penting bagi Pemerintah dan DPR dalam penentuan kebijaksanaan, baik untuk aspek kesejahteraan maupun keamanan. Terutama untuk menghadapi masalah separatisme, terorisme dan ancaman ideologi lain peran intelijen sangat besar. Sebab itu BIN harus dipimpin dengan baik oleh orang yang pakar atau paham intelijen, diisi dengan personil bermutu dalam fisik, mental dan intelektual yang dapat dikembangkan menjadi ahli dalam pekerjaannya, serta sejauh mungkin dilengkapi dengan berbagai peralatan sesuai perkembangan teknologi yang diperlukan pekerjaan intel masa kini . Tak dapat diabaikan adanya cukup dana untuk menjadikan lembaga itu berfungsi efektif. Perlu kita sadari bahwa di masa damai pergulatan antar bangsa adalah pergulatan intelijen.

Karena perkembangan umat manusia sejak abad ke 20, khususnya dalam cara berpikir dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengertian keamanan nasional menjadi amat luas. Akibatnya adalah bahwa tidak ada garis batas atau pemisah yang tegas antara masalah keamanan dalam negeri yang timbul dari dalam dan masalah keamanan yang terjadi sebagai akibat agressi dari luar. Perlu ada fleksibilitas dalam penggunaan aparat keamanan nasional untuk memperoleh hasil terbaik dalam menghadapi berbagai masalah keamanan. Merupakan sikap yang tidak bijaksana kalau ditetapkan bahwa menghadapi masalah keamanan dalam negeri merupakan fungsi Polri saja, sedangkan TNI hanya menjalankan fungsi pertahanan negara terhadap serangan dari luar. Sikap yang tidak fleksibel itu mengikat dan menghambat kita sendiri dalam penindakan apabila diperlukan dan tidak dapat memanfaatkan secara maksimal kemampuan yang dimiliki. Terutama dalam grey area seperti pemberontakan dalam negeri Pemerintah harus memutuskan bagaimana mengatasinya dengan paling efektif, yaitu apakah Polri sendiri yang bertanggungjawab atas penyelesaiannya atau TNI diikutsertakan. Oleh karena itu Dewan Keamanan Nasional (DKN) harus berfungsi efektif operasional sebagai semacam super general staff yang membantu Presiden RI dalam pengambilan semua keputusan yang bersangkutan dengan keamanam nasional. Fungsi DKN yang efektif memungkinkan penindakan yang paling tepat terhadap setiap masalah keamanan nasional dengan penggunaan aparat Negara secara fleksibel dan tepat.

Mengatasi berbagai masalah ketertiban masyarakat dan keamanan dalam negeri memerlukan Polri yang efektif. Mulai dari masalah ketertiban lalu lintas ke masalah kriminal yang paling sederhana hingga terorisme, narkoba dan kriminalitas berorganisasi (organized crime) harus dapat ditangani Polri. Selain itu juga masalah pemberontakan sejauh mungkin dihadapi dan diatasi Polri. Baru kalau masalah menjadi terlalu besar, seperti adanya pemberontakan yang luas, harus ada peran TNI di samping Polri.

TNI yang efektif diperlukan, terutama untuk menghadapi agressi dari luar. Hal ini mula-mula dilakukan dengan operasi konvensional., dan sedapat mungkin aggressor ditahan di luar wilayah nasional Indonesia. Oleh sebab itu TNI harus merupakan kesatuan harmonis antara Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Kemampuan menahan aggressor di luar wilayah nasional akan membebaskan bumi Indonesia dari kerusakan dan kehancuran yang ditimbulkan perang yang di masa kini sangat dahsyat. Akan tetapi tidak mustahil bahwa kekuatan aggressor begitu besar sehingga perlawanan konvensional saja tidak mungkin dapat mengatasinya, baik di luar maupun di dalam wilayah nasional. Adalah pendapat dan sikap yang salah bahwa keunggulan pihak aggressor dalam memenangkan perlawanan konvensional berarti kita sudah kalah perang. Yang menentukan kalah-menang adalah kuat tidaknya kehendak bangsa Indonesia melakukan perlawanan (the will to resist) Kalah dalam perlawanan konvensional belum berarti kalah perang. Oleh sebab itu kenegarawanan berdasarkan KBK juga harus menyiapkan TNI dan rakyat untuk melakukan perlawanan non-konvensional, termasuk perlawanan kewilayahan dengan taktik gerilya. Kemampuan perlawanan non-konvensional ini sekali gus menghasilkan kemampuan operasi anti-gerilya untuk menghadapi pemberontakan dalam negeri serta separatisme yang melakukan perlawanan gerilya. Dalam semua hal TNI harus menunjukkan kemampuan menghasilkan Daya Pukul yang kuat agar Daya Tangkal dapat berfungsi secara efektif..

Pelaksanaan fungsi Polri dan TNI yang efektif sangat dipengaruhi berbagai faktor. Yang sangat menentukan adalah faktor kepemimpinan, personil yang bermutu untuk menjalankan berbagai macam pekerjaan, peralatan dan senjata yang jumlah dan mutunya memadai sesuai pula dengan perkembangan teknologi, pelaksanaan pendidikan dan latihan untuk memperoleh dan memelihara mutu, penyediaan kesejahteraan bagi anggota dan pemeliharaan moralitas. Polri dan TNI harus dapat menjalankan fungsi intelijen untuk mendukung intelijen nasional yang dikoordinasikan BIN maupun untuk kepentingan Polri dan TNI sendiri. Yang paling utama adalah bahwa Polri dan TNI harus selalu dekat dengan rakyat agar memperoleh dukungan kekuatan yang amat diperlukan. Sebab itu, khususnya bagi TNI, fungsi territorial harus dikembangkan dan selalu dipelihara mutunya agar tercapai hubungan yang paling baik dengan rakyat. Hal itu dapat diperkuat kalau diadakan sistem wajib militer yang menjadikan rakyat sipil bagian dalam TNI sehingga TNI terdiri atas militer professional dan sekali gus tidak pernah lepas dari pikiran dan perasaan masyarakat.

Kenegarawanan berdasarkan KBK harus menyediakan segala keperluan agar itu semua dapat dilaksanakan, baik untuk menyediakan senjata dan peralatan yang tidak tertinggal teknologinya, jumlah dan mutu personil yang diperlukan, berbagai macam pendidikan dan latihan yang harus diselenggarakan agar kemampuan efektif terwujud serta menjamin kesejahteraan hidup yang layak bagi segenap personil. Itu semua memerlukan biaya dan kekuatan keuangan yang tidak sedikit.

Terwujudnya aparat keamanan yang efektif sangat penting untuk terbangunnya Daya Tangkal Bangsa yang dapat mencegah terjadinya berbagai ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Dengan begitu bangsa Indonesia dapat membangun kesejahteraannya dengan aman dan berlanjut.

Hubungan Internasional

Hubungan Internasional dilakukan berdasarkan kewajiban bangsa Indonesia untuk turut membangun Dunia Baru sesuai dengan Pancasila. Di samping itu Hubungan Internasional dilakukan untuk menjamin dan memajukan kepentingan nasional Indonesia, termasuk untuk memperkuat Daya Tangkal Bangsa yang telah diuraikan sebelumnya. Kondisi internasional yang paling sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia adalah yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, yaitu keadaan dunia yang sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dengan diliputi ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah kondisi internasional yang ingin diwujudkan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Untuk mewujudkan itu bukan hal mudah karena berhadapan dengan mereka yang mempunyai kepentingan yang sangat berbeda, khususnya menjalankan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme serta menegakkan hegemoni atas umat manusia.

Pertama, kenegarawanan berdasarkan KBK berkepentingan untuk mengadakan pembaruan dalam susunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang masih terus saja menjadi alat bagi bangsa-bangsa yang menang Perang Dunia 2 dan mengabaikan perubahan besar yang terjadi atas dunia setelah berakhirnya penjajahan bagi banyak bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Sekalipun pembaruan PBB penuh rintangan, namun harus terus kita usahakan.

Selain itu harus dipelihara hubungan internasional dengan tetangga kita yang bergabung dalam ASEAN. Kondisi ASEAN yang baik akan mendukung usaha kita membangun Pancasila sebagai kenyataan di Indonesia dan mencegah terjadinya berbagai ancaman .

Juga perlu memelihara hubungan yang baik dengan semua negara yang sedang berkembang untuk bersama-sama mengusahakan perbaikan hidup dan mengatasi segala pertentangan dengan negara-negara maju dan kaya.

Indonesia perlu memelihara hubungan yang erat dengan bangsa-bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam organisasi OKI. Di samping memajukan umat Islam pada umumnya juga diusahakan agar radikalisme di lingkungan Islam yang hakikatnya merugikan umat Islam, dapat ditiadakan.

Kita turut serta dalam usaha mengembangkan persatuan bangsa-bangsa di Asia Timur karena selain penting bagi perdamaian dunia juga bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya dengan China, Jepang dan Korea.

Hubungan yang paling penting dan paling sukar bagi Indonesia adalah dengan Amerika Serikat. Sebab banyak hal dari AS tidak sesuai dengan pokok-pokok Keindonesiaan, seperti individualisme dan liberalisme. Selain itu pelaksanaan politik luar negeri AS yang agressif di Irak dan Afghanistan kita tolak. Meskipun begitu Indonesia tidak dapat meremehkan apalagi menolak hubungan dengan satu-satunya adikuasa. Juga sebagai kekuatan ekonomi dan teknolog utama di dunia AS harus senantiasa kita dekati dengan arif bijaksana. Sebab itu merupakan hubungan luar negeri kita yang paling sukar.

Semua usaha Hubungan Internasional dan kerjasama dengan bangsa lain sangat dipengaruhi kekuatan dan kewibawaan yang dapat dipancarkan Indonesia, baik dalam aspek kesejahteraan maupun aspek keamanan. Indonesia yang kurang kuat dan kurang berwibawa sebaliknya akan menjadi mangsa dari bangsa lain yang masih terus mengejar kepentingannya sendiri. Sebab dalam kenyataan Globalisasi masih sangat dikuasai hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dialah yang hidup (the survival of the fittest0).

Pesoalan Pokok

Sudah diuraikan secara singkat berbagai aspek yang bersangkutan dengan Kepemimpinan Berwawasan Kebangsaan. Yang menjadi Persoalan Pokok dalam mewujudkan itu adalah menemukan atau timbulnya orang atau orang-orang yang tepat dan sanggup serta mampu melakukannya. Ini satu usaha yang tidak mudah. Memang selalu ada orang yang rumangsa bisa , tapi dalam kenyataan jauh dari bisa. Sedangkan orang yang sebetulnya mampu tidak dapat timbul karena berbagai hal.

Namun demikian rasanya dinamika Alam di Indonesia sejak akhir abad ke 20, dengan segala penderitaan, kehancuran dan kematian yang tidak sedikit, cenderung mengarah ke perubahan besar di Bumi Indonesia . Dalam hal itu bangsa Indonesia tidak lepas dari kemurahan Tuhan Yang Maha Esa yang semoga memberikan ridhoNya agar segala yang kita perjuangkan menjadi kenyataan.

Kembali Ke Bagian 1 : http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1247