Koran Tempo, 19 Juli 2004 Direktur Eksekutif Propatria (untuk tanah air) T Hari Prihatono meminta pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) TNI sebaiknya diserahkan kepada DPR baru, periode 2004-2009 JAKARTA – Direktur Eksekutif Propatria (untuk tanah air) T Hari Prihatono meminta pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) TNI sebaiknya diserahkan kepada DPR baru, periode 2004-2009. Sebab jika dibahas pada masa reses hingga masa kerja DPR berakhir September mendatang dikhawatirkan pembahasan akan berlangsung tidak cermat. "Semua pihak saat ini fokus pada pemilihan presiden putaran ke dua, jadi sebaiknya anggota DPR periode 2004-2009 saja yang membahasnya," kata Hari melalui telepon tadi, malam. Sisa waktu yang tinggal satu setengah bulan, lanjutnya, sebaiknya digunakan DPR untuk menyusun laporan tentang berapa Undang Undang yang telah dikerjakan, dibandingkan dengan jumlah UU yang seharusnya. Lantas dibuat catatan kenapa DPR periode sekarang ini tak bisa bekerja optimal. Hari khawatir ada deal-deal tertentu dibalik read more .....