LSM Minta RUU TNI Dibahas DPR Periode Baru

Posted by Admin on Monday, 19 July 2004 | Artikel

Koran Tempo, 19 Juli 2004

Direktur Eksekutif Propatria (untuk tanah air) T Hari Prihatono meminta pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) TNI sebaiknya diserahkan kepada DPR baru, periode 2004-2009

JAKARTA – Direktur Eksekutif Propatria (untuk tanah air) T Hari Prihatono meminta pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) TNI sebaiknya diserahkan kepada DPR baru, periode 2004-2009. Sebab jika dibahas pada masa reses hingga masa kerja DPR berakhir September mendatang dikhawatirkan pembahasan akan berlangsung tidak cermat.

"Semua pihak saat ini fokus pada pemilihan presiden putaran ke dua, jadi sebaiknya anggota DPR periode 2004-2009 saja yang membahasnya," kata Hari melalui telepon tadi, malam.

Sisa waktu yang tinggal satu setengah bulan, lanjutnya, sebaiknya digunakan DPR untuk menyusun laporan tentang berapa Undang Undang yang telah dikerjakan, dibandingkan dengan jumlah UU yang seharusnya. Lantas dibuat catatan kenapa DPR periode sekarang ini tak bisa bekerja optimal.

Hari khawatir ada deal-deal tertentu dibalik rencana pembahasan RUU di saat tenggang waktu yang sempit. Padahal penyusunan draf telah lama dibahas, bahkan draf RUU itu sudah dikirim ke Sekretarat Negara pada awal Oktober 2003. "Kok baru sekarang dibahas, apa tidak untuk mem-faith accompli pemerintahan baru kelak?" kata Hari.

Saat menutup masa sidang DPR, Jumat (17/7) lalu, Ketua DPR Akbar Tandjung menyatakan sudah menerima Amanat Presiden tentang RUU itu untuk segera dibahas. Anggota Komisi Pertahanan DPR Djoko Susilo mengungkapkan, agenda pembahasan telah disusun komisinya pada Kamis pekan lalu. Dalam jadwal itu RUU TNI akan diawali dengan rapat dengar pendapat umum pada tanggal 2-4 Agustus.

Mereka yang akan diundang untuk bertukar pikiran antara lain pengamat militer Salim Said, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, J Kristiadi, Yahya Muhaimin, dan MT Arifin. Juga ada mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen Agus Widjojo, KSAU Marsekal Rilo Pambudi, Gubernur Lemhanas Letjen Sayidiman Suryohadiprojo, dan mantan Kapolri Jenderal Awaluddin Djamin.

Ketua Komisi I yang membidangi masalah pertahanan Ibrahim Ambong menepis kekhawatiran dan kecurigaan Hari. Menurutnya, pembahasan suatu RUU di masa reses telah berkali-kali dilakukan DPR. Hal itu justru menunjukkan komitmen para anggota Dewan yang akan segera mengakhiri masa baktinya.

Ia juga menepis anggapan belum ada sosialisasi yang cukup kepada publik tentang RUU tersebut. Sebab draf RUU itu sebelumnya sempat menjadi bahan pembicaraan umum yang hangat. Lagi pula, pihaknya telah menjadwalkan sejumlah pengamat dan mantan petinggi militer yang punya kompetensi tentang substansi RUU untuk ikut memberi masukan.

"Dibahas sekarang diprotes, kalau kita diam saja juga dimarahi. Materi RUU ini sudah lama ada lo," kata Ambong. Ada keuntungan lain jika materi RUU ini dibahas sekarang, sebab anggota Fraksi TNI/Polri masih bisa ikut bertanggungjawab.

Tapi Hari justru menilai alasan terakhir itu terlalu dicari-cari, rancu dan ambigu. Sebab sebelumnya MPR telah membuat keputusan politik menghapus peran TNI/Polri di parlemen. Sehingga jika mereka tak terlibat dalam pembahasan RUU itu, sesungguhnya tak jadi soal.

Pada bagian lain Hari mengaku bersama Munir dan Kusnanto Anggoro masing-masing dari Imparsial dan CSIS, pernah diajak membahas materi draf RUU itu. Tetapi sejak pertemuan bersama tim dari Departemen Pertahanan dan Mabes TNI, Februari 2003 lalu di kawasan Puncak, Jawa Barat dia tak pernah lagi diundang untuk ikut membahasnya.

Bunyi pasal 19 yang sempat memicu kontoversi karena dianggap memberi peluang kepada TNI untuk melakukan kudeta, memang telah dihapus. Tapi bunyi pasal yang baru, katanya, bukan tanpa masalah. Sebab meski telah dipecah menjadi tiga ayat, tapi di akhir kalimat selalu disertai anak kalimat, "sesuai dengan peraturan perundang-undangan" atau "sesuai dengan ketentuan hukum nasional".

"Kenapa sih tidak langsung dibuat jelas saja. Selama ini banyak Undang Undang yang disertai anak kalimat seperti itu, tapi ketika hendak diterapkan bingung karena perundangan yang hendak dirujuk belum ada," kata Hari.

Dalam draft yang terdiri IX bab dan 67 pasal hasil pembahasan di kantor Menko Polkam, 10 Juni 2004 itu, Pasal 19 yang sebelumnya dikenal sebagai "pasal kudeta" karena memberi wewenang Panglima TNI untuk mengerahkan pasukan tak ada lagi. Sebagai gantinya muncul Pasal 18. Isinya, kewenangan dan tanggungjawab pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI berada pada presiden.

Sementara Pasal 19 dirinci menjadi, ayat (1) "Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan: a. untuk kepentingan pertahanan negara dalam kerangka kepentingan nasional; Ayat (2) "Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan: untuk kepentingan pertahanan negara dan atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional; Ayat (3), "Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka operasi militer selain perang untuk tugas perdamaian dunia dilakukan: a. sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia; sudrajat

Fungsi Teritorial Versi RUU TNI

Partai-partai, termasuk dari Partai Demokrat yang mengusung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono, boleh saja menyusun platform untuk menghapus fungsi teritorial TNI. Mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen Agus Widjojo pun sejak 2001 pernah mengakui fungsi teritorial sebenarnya merupakan fungsi pemerintahan sipil di daerah. TNI pun, katanya, ingin mengembalikan fungsi pembinaan teritorial kepada pemilik fungsi yang sebenarnya, yaitu pemerintahan.

Tetapi, dalam draf Rancangan Undang-Undang TNI yang akan mulai dibahas bulan depan, fungsi itu masih tercantum. Selain melaksanakan operasi militer untuk perang dan selain perang, Pasal 8 ayat 2 draf RUU itu menyebutkan, tugas pokok TNI dalam bidang teritorial:

  • membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan potensi pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara;
  • membantu pemerintah menyelenggarakan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara;
  • mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Source :
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2004/07/19/Nasional/krn.20040719.18208.id.html

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post