Tidak Ada Gunanya Berkecil Hati

Posted by Admin on Thursday, 25 July 2002 | Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Bangsa Indonesia sedang dalam keadaan yang serba tak keruan. Orang mengatakan bahwa bangsa kita sedang menghadapi aneka macam krisis, mulai krisis ekonomi sampai krisis moral dan krisis kepemimpinan. Namun demikian, seharusnya kita tidak hanya bicara saja tentang krisis dan macam-macam ketidakberesan. Keadaan tidak akan berubah hanya dengan membicarakannya. Yang lebih penting adalah berbuat untuk mengatasi berbagai krisis itu. Untuk itu ada baiknya kita tidak hanya melihat masa lampau kita sendiri, melainkan juga belajar dari keberhasilan bangsa lain. Terutama bangsa yang telah mengalami keadaan yang serupa dengan kita, seperti China.

China mengalami keadaan yang kalut sekali ketika terjadi Revolusi Kebudayaan pada tahun 1965-1976. Kondisi kalut itu baru berakhir setelah Mao Zedong wafat pada tahun 1976 dan tampilnya Deng Xiaoping sebagai pemimpin China yang baru. Kepemimpinan Deng-lah yang kemudian mengangkat China dari kekalutan untuk menjadi negara yang normal dan mencapai keberhasilan ekonomi seperti yang sekarang kita lihat.

Segala kekacauan dan ketidakberesan yang sekarang kita alami di Indonesia masih jauh di bawah kekalutan yang dialami China dari tahun 1965 hingga 1979. Sebab itu kita tidak perlu kecil hati bahwa Indonesia tidak akan mungkin mencapai kemajuan di masa depan. Untuk itu ada manfaatnya kita melihat apa yang terjadi di China setelah 1979. Deng Xiaoping dan tokoh partai yang sepikiran dengan dia mulai mengadakan reformasi. Cara pandang para reformis China adalah untuk membuat negaranya kuat dengan meninggalkan sikap dogmatis dalam ideologi. Para reformis secara pragmatis tidak menutup mata terhadap kelemahan sistem sosialis. Mereka melihat kelemahan Uni Soviet terutama dalam ekonomi dan teknologi. Kenyataan membuat Deng dan kawan-kawan mengakui manfaat pasar untuk kemajuan ekonomi. Mereka kemudian melahirkan konsep baru, yaitu ekonomi sosialis berorientasi pasar (socialist market economy) dan sosialisme dengan sifat China (socialism with Chinese characteristics). Tentu hal ini merupakan perubahan yang radikal bagi China

Perhatian utama dari reformasi adalah ekonomi, bukan politik seperti di Indonesia. Memang di China juga terjadi kebebasan lebih banyak dalam politik. Akan tetapi Deng tidak mengidzinkan reformasi politik menimbulkan ketidakpastian tinggi. Lagi pula Deng harus menjaga bahwa tidak ada peluang bagi saingan politiknya dalam Partai Komunis China (PKC) untuk menuduhnya sebagai orang yang meninggalkan pikiran Mao Zedong dan telah berubah ideologinya dengan meninggalkan sosialisme. Popularitas Mao masih kuat sehingga legitimasi Deng sebagai pemimpin China akan hilang apabila rakyat menganggap ia meninggalkan garis Mao. Sebab itu gerakan yang menghendaki liberalisasi politik lebih luas menghadapi tindakan keras dari Deng Xiaoping dan pemerintah dalam Peristiwa Tienanmen 3 Juni 1989. Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) tidak segan-segan menggunakan kekerasan senjata untuk meruntuhkan dan mengakhiri gerakan liberalisasi itu..

Seperti di Indonesia, pada permulaan reformasi pimpinan China melakukan desentralisasi yang memberikan wewenang besar kepada provinsi dan daerah yang lebih kecil. Dengan demikian daerah di seluruh China mempunyai kebebasan lebih banyak untuk memperbaiki ekonominya. Di samping itu rakyat di kecamatan dan desa juga memanfaatkan reformasi untuk mengembangkan ekonominya. Commune dari zaman Mao diubah fungsi dan bentuknya menjadi perusahaan, yaitu township and village enterprise (TVE) Selain itu China membangun Special Economic Zones (SEZ) yang menarik investasi asing karena memperoleh berbagai kemudahan. Pemerintah juga mulai mengidzinkan perusahaan swasta di samping BUMN dan TVE. Ini semua menimbulkan perkembangan ekonomi dengan pertumbuhan tidak kurang dari 12 % setahun, sekarang sekitar 7 atau 8 % setahun.

Namun bukannya perkembangan ekonomi China tanpa persoalan. Masalah perbankan dan BUMN yang kita hadapi di Indonesia juga menjadi kendala berat bagi China, bahkan dalam ukuran yang jauh lebih besar. Otonomi provinsi dan kabupaten lebih lagi memperparah persoalan itu.. Sebab daerah otonom mengembangkan BUMN yang ada di daerahnya dengan dana yang diambil dari bank di daerah itu, sehingga amat memperbanyak suplai uang. Apalagi daerah sukar dikontrol dalam melakukan impor barang mewah yang sangat diinginkan oleh rakyat. Juga TVE dan usaha swasta memerlukan dana dari bank daerah dan akibatnya memperberat ketidakseimbangan fiskal. Pada tahun 1985 tampak sekali bahwa ekonomi China mengalami overheating. Suplai uang meningkat dengan 40 % pada kuartal akhir 1984, sedangkan cadangan valuta asing menurun drastis akibat impor yang deras. Inflasi meningkat sampai di atas 10 % di kota-kota, bahkan pernah sampai 21%.

Tidak beda dengan Indonesia, korupsi merajalela di semua daerah dan semua tingkatan, termasuk yang dilakukan oleh anak para pemimpin pemerintah dan partai. Meskipun hal ini dikenakan proses pengadilan, cukup banyak yang tidak kena sanksi hukum. Namun Deng dan kemudian Zhu Rongji bersikap keras terhadap segala ketidakberesan itu, sekalipun mengalami tantangan dari pejabat dalam partainya sendiri. Kelemahan dan kegawatan ekonomi China baru dapat dikendalikan setelah Deng mengangkat Zhu Rongji, walikota Shanghai, sebagai wakil perdana menteri dan kemudian sebagai perdana menteri. Zhu mulai dengan perbaikan perbankan. Ia menyadari bahwa tanpa perbaikan perbankan tidak mungkin ekonomi dapat berjalan normal. Ia secara tegas mengendalikan suplai uang dan menindak bank-bank, termasuk di daerah, yang tidak mau berjalan sesuai kehendaknya. Selain perbankan yang menjadi masalah bagi China adalah BUMN yang besar jumlahnya dan kurang produktif. Dalam pandangan Deng Xiaoping dan Zhu Rongji BUMN masih mempunyai peran penting dalam sistem sosialisme pasar. Akan tetapi peran itu harus dilakukan dengan memperhatikan syarat kualitas. Di masa lampau kualitas sama sekali tidak menjadi ukuran dan BUMN semata-mata mengusahakan produksi dalam jumlah besar. Zhu Rongji memecahkan masalah itu dengan tegas dan menggunakan faktor kualitas sebagai pedoman Zhu melakukan rasionalisasi terhadap BUMN dan mengurangi jumlahnya yang besar. Ia menegaskan bahwa BUMN harus mencapai standard internasional dan menggunakan sistem manajemen perusahaan yang berlaku di dunia bisnis. Yang terlalu parah kerugiannya ditutup, sedangkan BUMN yang kecil dijual kepada masyarakat. Selain itu diadakan penggabungan beberapa BUMN sejenis untuk memperoleh struktur produksi yang lebih menjamin kualitas. Sikap Zhu Rongji ini mengakibatkan perubahan radikal dalam budaya bisnis China dan berpengaruh pula kepada budaya politiknya.

Dampak rasionalisasi adalah meningkatnya jumlah penggangguran. Untuk mengatasi masalah itu dibentuk sistem sekuriti sosial yang meniru sistem serupa di dunia Barat. Pemerintah juga membentuk dana untuk mendukung buruh yang dilepas membangun usahanya sendiri. China mulai mengambil sikap seperti di Jepang dan Taiwan bahwa kekuatan ekonomi terletak pada usaha kecil dan menengah (UKM). Pada tahun 1997 ada sekitar 3,85 juta perusahaan di China yang bagian terbesar adalah UKM. Hasil mereka adalah sekitar 60 % seluruh produksi nasional.

Namun demikian, buat China dengan penduduk 1.300 juta orang tidak mungkin sekali gus mencapai perbaikan total.. Meskipun begitu usaha yang dirintis Deng Xiaoping dan dikonsolidasi Zhu Rongji menguatkan kepercayaan pada mayoritas rakyat dan telah membuat China satu negara yang sangat diperhitungkan dalam bidang ekonomi dan politik. Hal itu mau tidak mau berpengaruh positif pada posisi politik dan militernya dalam dunia internasional.

Apa yang dilakukan di China sebetulnya juga harus dapat dikerjakan bangsa Indonesia. Apalagi masalah yang kita hadapi lebih kecil skalanya. Sebaliknya kita mempunyai sumberdaya yang tidak sedikit untuk mendukung usaha kita. Masalahnya adalah kepemimpinan yang mampu mengembangkan wawasan yang tepat serta cukup kuat karakternya untuk melaksanakannya dengan penuh tekad dan konsekuen. Melihat kondisi Indonesia dewasa ini serta perilaku para elit dan partai politik, maka kuncinya ada pada faktor itu. Harus tumbuh kristalisasi dalam dinamika politik dan demokrasi yang kebablasan harus dapat dikembalikan menjadi proporsional sehingga terwujud kehidupan politik yang produktif Dalam proses itu akan berkembang kepemimpinan yang dapat diandalkan serta memperoleh cukup dukungan rakyat. Tentu perjuangan itu tidak akan luput dari aneka ragam tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun itulah yang akan menjadi ukuran keberhasilan kepemimpinan serta keunggulan bangsa.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post