Sinergi TNI-POLRI Dalam Menghadapi Hankamneg Dan Penegakan Hukum

Posted by Admin on Saturday, 1 April 2000 | Makalah, Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo, Letnan Jenderal TNI (Purn)

Ringkasan

1. Keamanan Nasional adalah satu kondisi yang meliputi seluruh aspek keamanan negara dalam hal mana pertahanan dan keamanan dalam negeri dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Masalah utama yang kita hadapi belum tentu berupa serangan fisik militer yang harus dihadapi oleh TNI sebagai masalah pertahanan. Membatasi peran TNI pada kewajiban menghadapi serangan fisik militer dari luar berakibat kurang memanfaatkan kemampuan TNI untuk menghadapi masalah keamanan nasional lainnya. Boleh saja fungsi pertahanan ditetapkan sebagai fungsi utama TNI, tetapi TNI juga harus sanggup dan mampu memberikan perannya untuk menghadapi masalah keamanan nasional lainnya.

2. Subversi adalah usaha yang paling murah, paling mudah dan paling kurang risikonya untuk menundukkan negara lain. Namun keberhasilannya sangat tergantung pada kondisi masyarakat negara yang diserang. Dapat disamakan dengan dampak kuman terhadap tubuh manusia. Manusia yang kondisi tubuhnya sehat, terkendali dan penuh semangat tidak mudah sakit sekalipun dikelilingi kuman penyakit.

3. Negara yang kokoh, stabil, terkendali segala aspek kehidupannya akan sukar ditundukkan melalui subversi. Sebaliknya negara yang masyarakatnya kacau tidak terkendali dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial atau agama, menjadi sasaran empuk bagi subversi. Dalam kondisi demikian pihak lain dapat membentuk kekuatan dalam masyarakat yang kemudian merebut kekuasaan atau sekurang-kurangnya menciptakan kondisi yang memaksa negara itu mengikuti segala kehendak pihak penyerang.

4. Untuk mencegah kemungkinan subversi harus selalu diusahakan persatuan bangsa untuk tidak dapat diadudomba. Sedangkan persatuan itu sangat dipengaruhi oleh adanya rasa keadilan yang terwujud dengan tegaknya kekuasaan hukum. Satu aspek persatuan bangsa itu adalah sinergi TNI dengan Polri. Meskipun TNI mempunyai fungsi utama pertahanan dan Polri keamanan dalam negeri, harus ada kesadaran pada kedua pihak bahwa sebenarnya tidak ada tembok yang membatasi dua masalah itu. TNI yang kuat dan efektif tidak hanya bermanfaat untuk mencegah dan menolak serangan militer fisik, tetapi juga berguna untuk memelihara keamanan dalam negeri serta menjamin kekuasaan hukum. Sebaliknya Polri yang kuat dan efektif juga sangat bermanfaat untuk secara tidak langsung mencegah dan menolak serangan fisik militer. Maka sinergi yang kuat antara TNI dan Polri akan mencegah dan menolak baik serangan fisik militer maupun terjadinya masalah keamanan dalam negeri serta berlakunya supremasi hukum.

5. Namun harus kita sadari bahwa pihak lain dapat pula melakukan serangan non-fisik yang pencegahan dan penolakannya di luar kemampuan TNI dan Polri. Itu adalah antara lain serangan ekonomi, serangan budaya, usaha mengadu domba umat beragama, serangan terhadap ideologi atau Dasar Negara. Untuk menghadapi serangan demikian harus ditetapkan lembaga yang kemampuan dan kompetensinya memadai, sedangkan TNI dan Polri bersifat pendukung.

6. Sinergi TNI-Polri dipengaruhi oleh :

  1. kekuatan dan efektivitas TNI dan Polri masing-masing
  2. hubungan yang erat dan harmonis antara TNI-Polri, perorangan dan organisasi
  3. sikap Pemerintah dan dunia politik terhadap TNI dan Polri.
  4. Kekuatan dan efektivitas TNI maupun Polri dipengaruhi oleh :
  5. kemampuan untuk merebut dan memelihara kepercayaan masyarakat
  6. perkembangan masing-masing menjadi kekuatan dengan profesionalisme tinggi
  7. bersikap kritis terhadap kekuatan sendiri untuk selalu mampu berkembang.

8. Harus ada usaha kongkrit dari Pemerintah untuk memungkinkan perkembangan TNI dan Polri menjadi kekuatan dan organisasi dengan profesionalisme tinggi. Untuk itu Pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh taraf kehidupan dan kesejahteraan anggota TNI dan Polri sehingga tidak ada alasan untuk melakukan usaha yang tidak semestinya. Pemerintah juga harus menyediakan anggaran yang memadai bagi TNI dan Polri untuk membina organisasi dengan kemampuan profesional yang tidak kalah dari kekuatan militer dan polisi negara tetangga Indonesia.

9. Dunia politik, khususnya partai politik, jangan sampai berusaha memainkan TNI dan Polri untuk kepentingan partai politik, baik sebagai organisasi maupun perorangan anggota TNI dan Polri. Intervensi kekuatan politik dalam TNI dan Polri, baik sebagai penguasa negara maupun sebagai partai politik, sangat merugikan perkembangan TNI dan Polri sebagai kekuatan profesional. Apalagi kalau intervensi berakibat mengadu domba intern TNI dan Polri maupun antara TNI dan Polri.

10. Penugasan TNI dan Polri di luar peran dan fungsi utama tidak dapat terjadi begitu saja. Sebab itu diperlukan perundang-undangan yang jelas dan tegas mengenai hal itu. TNI dan Polri harus menciptakan kemampuan agar dapat dengan lancar dan efektif menjalankan fungsi di luar fungsi utama mereka apabila diperlukan.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post