Mengapa Reformasi Hadapi Stagnasi

Posted by Admin on Sunday, 24 December 2000 | Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Banyak orang mengeluh bahwa Reformasi sedang mengalami stagnasi. Pada pandangan pertama hal itu disebabkan oleh pimpinan Negara yang kurang dapat menjalankan kepemimpinan dan manajemen nasional secara efektif. Pandangan demikian mempunyai kebenaran karena dalam kenyataan kondisi negara makin semrawut. Karena belum dapat ditegakkan kekuasaan hukum dan Polisi yang diserahi menjaga keamanan dan ketertiban kurang berfungsi baik, maka banyak pihak main hakim sendiri. Juga belum terlihat bahaya disintegrasi bangsa dapat dipatahkan secara memuaskan. Bukannya KKN diakhiri malahan penguasa baru sudah terjun sendiri dalam KKN. Meskipun Kepala Negara dan pejabat ekonomi mengatakan bahwa sudah terjadi perbaikan ekonomi yang dibuktikan dengan peningkatan ekspor, namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari bagi rakyat umumnya tetap berat dan makin memusingkan.

Akan tetapi kalau kita berpikir lebih dalam akan kita temukan masalah yang lebih mendasar dari pada itu. Sejak dimulainya Reformasi titik berat diletakkan pada proses demokratisasi. Dalam hal ini ada kecenderungan kuat untuk menggunakan pandangan Barat untuk mengukur ada tidaknya demokrasi. Hal demikian masuk akal karena kebanyakan demokrasi yang berhasil ada di negara Barat dan negara yang menggunakan pandangan Barat. Selain itu kegagalan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin dan Soeharto dengan Demokrasi Pancasila memperkuat sikap itu. Oarng berpendapat bahwa demokrasi merupakan pandangan universal dan karena itu diterima bahwa harus digunakan pandangan Barat, yaitu demokrasi atas dasar liberalisme / individualisme.

Namun dengan demikian hakikatnya faktor budaya disingkirkan dari proses demokratisasi. Padahal proses demokratisasi sendiri adalah bagian dari perkembangan budaya bangsa Indonesia. Atau dapat pula dikatakan bahwa dimasukkan budaya Barat dalam bentuk liberalisme / individualisme dalam kebudayaan Indonesia. Inilah yang menimbulkan persoalan mendasar.

Sebab lebih dari 85% penduduk Indonesia beragama Islam dan sesuai dengan ajarannya mengutamakan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat, sekalipun menghargai tempat individu. Diluar itu terdapat mereka yang setia kepada Panca Sila, baik beragama Islam, Kristen atau agama lainnya. Sesuai dengan nilai-nilai Panca Sila juga kebersamaan diutamakan di atas individu, meskipun menghargai individu. Maka boleh dikatakan bahwa mayoritas besar rakyat Indonesia berpandangan bahwa kebersamaan lebih utama dari pada kepentingan individu. Hal ini berbeda diametral dari pandangan Barat yang mengutamakan individu.

Maka timbul pertanyaan apakah proses demokratisasi yang dasarnya liberalisme / individualisme itu dapat memperoleh dukungan mayoritas rakyat kita yang mengutamakan kebersamaan. Kalau hal ini disangsikan, maka proses demokratisasi ini hanya didukung oleh mereka yang benar-benar berpandangan dan berpikiran Barat. Mereka adalah kaum marxis dan kaum materialis lainnya, kaum sekuler dan penganut agama Kristen yang meninggalkan budaya asli Indonesia. Penganut Kristen yang berpegangan pada budaya asli Indonesia lebih dekat kepada pandangan Panca Sila dari pada kepada liberalisme/individualisme. Jumlah mereka semua tidak mungkin banyak, sekalipun mereka aktivis militant atau pemikir brilyan. Tanpa dukungan masyarakat yang cukup besar proses demokratisasi demikian satu saat akan stagnan.

Memang pada permulaan Reformasi masalah ini tidak tampak. Waktu itu semuanya mau cepat meninggalkan kondisi yang telah diciptakan rezim Orde Baru. Sebab itu dapat dimengerti bahwa waktu itu semua seia sekata untuk melakukan demokratisasi yang lain dari yang diadakan di masa Orde Lama maupun Orde Baru. Yang segera tersedia adalah tentu konsep Barat, apalagi hal itu mendapat dukungan dan bahkan dorongan Amerika Serikat yang politik luar negerinya bertujuan membuat seluruh umat manusia menganut demokrasi Barat. Sekarang pun stagnasi Reformasi mereka anggap sebagai penyakit kanak-kanak dari proses demokratisasi. Mereka yakin bahwa nanti akan beres sendiri.

Samuel P. Huntington dalam bukunya The Third Wave, democratization in the late twentieth century, mengakui bahwa faktor budaya tidak dapat diabaikan dalam demokratisasi. Ia melihat tantangan dari budaya Confucianisme dan Islam terhadap demokrasi yang dilandasi pandangan Barat. Baik Islam maupun Cunfucianisme mengutamakan kebersamaan meskipun menghargai individu. Akan tetapi tidak dapat menerima tempat dominan dari individu. Maka berkembanglah demokrasi di Jepang dan Singapore yang wajah luarnya tidak beda dari demokrasi di Inggeris, tetapi intinya lain. Dan karena itu oleh kebanyakan pihak Barat tidak diakui sebagai demokrasi, malahan sistem Singapore dinamakan authoritarian. Namun anehnya , mayoritas rakyat Jepang dan Singapore merasa senang dengan sistem demokrasinya. Kalau di Jepang ada kritik terhadap kehidupan politik, hal itu tertuju kepada orang yang menjalankan politik dan bukan terhadap sistemnya.

Tentu orang Barat dan yang berpandangan Barat beranggapan bahwa satu saat budaya Barat akan berlaku di seluruh dunia, termasuk di lingkungan Islam, Confucianisme dan Asia Timur lainnya. Tetapi apakah anggapan demikian benar akan terjadi atau sebaliknya makin banyak orang menganut Islam dan budayanya. Juga timbul keyakinan kembali kepada Panca Sila dan Confucianisme serta budaya Timur lainnya. Mungkin akan lebih tepat bagi kita untuk melakukan seperti Jepang : mengembangkan demokrasi yang wajah dan perilakunya tidak beda dari Barat tetapi intinya adalah Timur atau kebersamaan.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post