Moralitas Tidak Cukup Diomongkan

Posted by Admin on Saturday, 22 July 2000 | Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Sejak permulaan Reformasi orang suka sekali menggunakan kata Moral dan Moralitas dalam pembicaraannya dan geraknya. Ketika DPR mengadakan tes untuk calon Hakim Agung pun hal itu kita lihat. Anggota DPR yang menguji suka bertanya tentang Moral , demikian pula calon Hakim Agung suka menjelaskan betapa pentingnya Moralitas untuk memperbaiki Mahkamah Agung. Juga kita temukan banyak organisasi yang menamakan diri Gerakan Moral atau secara keren Moral Force.

Nampaknya masyarakat Indonesia, terutama yang tergolong terpelajar, lagi senang dengan dua istilah itu. Sebetulnya fenomena demikian adalah hal yang baik. Sebab itu berarti bahwa masyarakat Indonesia menyadari bahwa satu kelemahan utama yang ada pada bangsa Indonesia sejak zaman Orde Lama adalah kondisi moralitasnya. Jadi kesadaran untuk perbaikan moralitas adalah sangat terpuji. Namun apa memang dalam kenyataan begitu ?.

Kalau kita memperhatikan berbagai organisasi yang menamakan diri Gerakan Moral tidak jarang kita mengalami kesulitan menemukan Moralitas dalam gerakan itu sehingga dapat menjadi tauladan bagi pihak lain. Sebab kalau orang yang dalam organisasi tersebut menamakan diri Gerakan Moral, itu berarti bahwa mereka mengajak seluruh bangsa untuk mengembangkan kehidupan bermoral yang tinggi. Untuk dapat mengajak orang lain mengambil sikap demikian maka orang-orang itu harus dapat menjadi tauladan dalam kehidupan bermoral. Sekurang-kurangnya mereka menunjukkan usaha yang kuat untuk hidup bermoral yang tinggi.

Akan tetapi dalam banyak hal organisasi yang menamakan diri Gerakan Moral lebih suka bergerak serta bicara tentang politik praktis ketimbang melakukan usaha meningkatkan moralitas kehidupannya. Dengan bersikap demikian organisasi itu justru menunjukkan dua sifat yang parah. Yang pertama adalah sifat munafik karena bicara tentang dirinya sebagai Gerakan Moral, tetapi dalam kenyataan sama sekali tidak bergerak atau berusaha untuk meningkatkan moral bangsa. Yang kedua adalah sifat pengecut, karena turut meramaikan masyarakat dengan berbagai perilaku dan pernyataan politik tetapi tidak berani membuat dirinya satu organisasi atau partai politik yang resmi. Dengan begitu orang-orang itu tidak pernah kena kritik tentang kegiatan politiknya karena memang bukan partai politik. Sedang di pihak lain mereka dapat seenak saja mengeluarkan pernyataan politik dan membuat kritik tentang sikap dan kegiatan partai politik dan pemerintah yang menjalankan politik.

Dengan perkataan lain Gerakan Moral tersebut tidak hanya lemah moralitasnya, tetapi malahan merusak pengertian Moral dan Moralitas. Dan dengan begitu jusru makin memperpanjang penyakit bangsa yang rendah moralitasnya. Lebih baik kalau Gerakan Moral itu secara jujur menjadikan diri satu organisasi politik yang resmi kalau toh memang tidak mampu dan tidak sanggup hidup bermoral tinggi untuk menjadi tauladan bagi masyarakat.

Kalau kemudian kita alihkan pandangan kepada perorangan yang suka bicara tentang Moral dan Moralitas, maka tidak jarang yang kita temukan adalah orang-orang yang suka menasehati atau “memberikan dakwah” kepada orang lain tentang Moral. Bicaranya bukan main hebat dan muluknya. Akan tetapi kalau kita teliti kehidupan pribadinya ternyata berbeda sekali dari hal-hal yang dinasehatkan kepada orang lain. Dengan perkataan lain orang itu bersikap : Perhatikan omongan saya tetapi jangan lihat perbuatan saya ! Dengan perbuatan demikian orang itu lebih merusak lagi kondisi moralitas bangsa. Sebab ia memberikan tauladan kepada orang lain bahwa omongan dan perbuatan tidak perlu sama dan bahkan boleh berbeda secara diametral.

Dalam keadaan bangsa seperti itu kita tidak perlu heran bahwa sekarang terjadi begitu banyak peristiwa perusakan dan kekerasan. Mulai masalah Aceh yang sumbernya sudah ada sejak Bung Karno berkuasa, masalah Maluku yang disulut oleh orang-orang dari semua pihak yang hanya mengejar kepuasannya sendiri, sampai ke berbagai perkelahian seperti yang dilakukan orang Matraman dan daerah lain. Belum lagi meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam jumlah tetapi juga dalam jenis keparahannya. Juga kacaunya lalu lintas di jalan di mana pengemudi bis seakan-akan tidak peduli keselamatan orang lain merupakan indikasi rendahnya moral masyarakat kita. Kita tidak perlu heran kalau kondisi bangsa seperti itu dimanfaatkan oleh pihak luar yang mau mengambil keuntungan atau hendak makin memojokkan bangsa Indonesia.

Ironinya adalah bahwa sepuluh tahun terakhir atau bahkan lebih dalam masyarakat tampak kegiatan yang jauh lebih banyak dalam berbagai ritual keagamaan. Hal itu cenderung memberikan indikasi bahwa rakyat Indonesia makin memperhatikan kehidupan beragama. Akan tetapi mungkin sekali yang diperhatikan dari agama hanya kulitnya atau ritualnya belaka, sedangkan jiwanya yang justru menghasilkan moralitas kurang disentuh. Dengan begitu nampaknya kita menjadi masyarakat yang munafik, seakan-akan taat beragama tetapi dalam kenyataan mengabaikan inti ajarannya.

Memang kita memerlukan usaha peningkatan moral bangsa. Selama itu belum terwujud segala usaha memberantas KKN merupakan satu illusi belaka. Itu sudah kita lihat dewasa ini. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI yang untuk pertama kali dipilih secara legitimate, dalam waktu kurang dari setahun telah menunjukkan praktek korupsi dengan ukuran cukup besar. Perbedaannya dengan pemerintah Orde Baru yang tidak legitimate adalah bahwa jauh lebih cepat mulai dengan KKN.

Ketika belum lama berselang Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu Prof.DR.Syafii Marif, memberikan pidato pembukaannya sebagai pimpinan baru, ia katakan bahwa Muhammadiyah bukan partai politik tetapi gerakan moral. Kita berharap agar ucapan itu menjadi kenyataan karena kita masih percaya bahwa Muhammadiyah memegang teguh pendiriannya untuk selalu menjunjung tinggi Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kepercayaan kita benar dan Muhammadiyah tidak hanya bicara saja tentang Moral dan Moralitas tetapi yang lebih penting adalah hidup, berbuat dan berperilaku yang selalu dilandasi Moralitas.

Kita harapkan bahwa tidak hanya Muhammadiyah yang sanggup berbuat demikian. Meskipun bukan organisasi dengan dasar keagamaan bisa saja organisasi itu menunjukkan Moralitas tinggi. Antara lain yang mempunyai modal penting untuk itu adalah Gerakan Pramuka yang sejak masih berupa organisasi kepanduan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Moralitas. Kita juga sering mendengar adanya organisasi mahasiswa menyatakan tekadnya menjadi Gerakan Moral. Dengan asumsi bahwa mahasiswa masih murni pikiran dan perasaannya, maka kita masih berharap hal itu dapat menjadi kenyataan.

Namun harus kita sadari bahwa organisasi yang berpolitik sukar menunjukkan Moralitas tinggi. Politik di mana saja di dunia cenderung penuh dengan intrik dan kepalsuan. Mungkin ada orang politik yang ingin memelihara kebersihan batin, tetapi pada umumnya itu satu minoritas. Itu tidak mengherankan karena dasar orang berpolitik adalah kepentingan. Apakah itu kepentingan pribadi, kepentingan golongan, partai atau bangsa. Dalam politik berlaku sikap bahwa tidak ada teman yang tetap dan hanya kepentingan yang tetap. Memang kemudian pemimpin bangsa, seperti almarhum Presiden Edward Kennedy, mengatakan bahwa kesetiaannya kepada partainya berakhir ketika harus menunjukkan kesetiaan kepada bangsa. Namun dalam banyak hal para pemimpin politik yang menjadi negarawan dalam sistem demokrasi tidak dapat meninggalkan kepentingan partai, sekalipun terus memperjuangkan kepentingan bangsa. Sebab kalau mengabaikan kepentingan partainya, ia tidak akan terpilih kembali dalam Pemilu yang akan datang. Dan untuk seorang politikus kemenangan dalam Pemilu sangat besar artinya. Juga money politics bukan monopoli Indonesia. Di Jepang yang masyarakatnya relatif jujur karena merupakan masyarakat malu (shame society), tetap tidak mungkin seorang terpilih menjadi anggota DPR kalau tidak bermodal cukup. Pada tahun 1980 kebutuhan modal itu tidak kurang dari Yen 2 juta. Oleh sebab itu seorang pemimpin politik di Jepang harus cukup kaya untuk dapat membantu anggota partainya agar terpilih dalam Pemilu. Si pemimpin berkepentingan bahwa sebanyak mungkin pengikutnya duduk dalam DPR untuk memungkinkan pemimpin itu menjadi pimpinan Negara. Dan itu tidak hanya di Jepang, tetapi di semua negara dengan sistem demokrasi termasuk AS dan Inggeris.

Oleh sebab itu peningkatan Moralitas bangsa tidak dapat kita harapkan dari pemimpin politik. Kalau pemimpin politik bicara tentang Moralitas, maka sekurang-kurangnya 90 persen mengandung standard ganda. Yang kita harapkan adalah para pemimpin sosial, budaya, dan agama yang tidak terjun dalam politik. Sebab untuk perbaikan moralitas bangsa harus ada persesuaian antara Perbuatan dan Pernyataan.

Sebenarnya yang kita juga harapkan adalah para penegak hukum, yaitu mereka yang dalam organisasi kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara. Akan tetapi secara realistis sukar harapan ini terwujud dalam waktu dekat, mungkin baru dapat tercipta setelah satu generasi lagi. Itupun dengan syarat bahwa Polri dan lainnya sungguh-sungguh dengan pembenahannya dan tidak hanya omong saja seperti yang sudah lalu..

Selama Moralitas bangsa belum memadai, maka Indonesia tidak mempunyai cukup Modal Sosial (social capital). Padahal Modal Manusia (Human Capital ) kita rendah melihat kondisi pendidikan kita. Dan Modal Fisik (Physical Capital) memang masih harus kita bangun dalam proses dari negara sedang berkembang menjadi negara industri . Karena Modal Sosial tidak memerlukan banyak keperluan dana dan benda untuk dikembangkan, maka sebenarnya harus mendapat perhatian kita secukupnya. Modal Ssoial terutama berlandasan saling percaya karena masing-masing dapat diandalkan sebagai manusia yang jujur, sungguh-sungguh dan setia. Kita lihat di sini bahwa intinya adalah Moralitas. Kita harapkan semoga masih cukup banyak orang Indonesia yang cinta Tanah Air dan Bangsanya dan karena itu bersedia menunjukkan usaha peningkatan Moralitas.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post