Ketegasan Dalam Sikap Budaya

Posted by Admin on Wednesday, 6 November 2002 | Opini

Tantangan budaya yang kita hadapi.

Dalam derasnya penetrasi budaya Barat adalah amat menggembirakan bahwa ada cendekiawan Indonesia yang dalam masa Reformasi ini mempunyai keberanian moral untuk tampil dengan pikiran bahwa individu, keluarga dan negara adalah setara. Kiranya individu, keluarga dan negara tidak hanya setara, tetapi juga selaras atau harmonis dalam geraknya. Bagaikan gamelan, yang menghasilkan seni suara yang indah dan laras tanpa ada dirigent atau conductor. Berbeda dengan orkes simfoni Barat yang memerlukan conductor unggul untuk menghasilkan seni musik yang bermutu.

Namun pandangan atau sikap budaya itu sedang menghadapi tantangan hebat dalam globalisasi yang sedang melanda umat manusia. Setelah berakhirnya Perang Dingin pihak Barat, khususnya Amerika Serikat, dengan tegas dan jelas memperjuangkan agar the American way menjadi pandangan hidup seluruh umat manusia. Melalui politik luar negeri yang mengedepankan demokrasi liberal, pasar bebas dan hak azasi manusia, AS meyakinkan semua pihak di dunia bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hanya dapat tercapai bila mengikuti pandangannya. Ekspor gagasan ini bahkan disertai pendapat bahwa pandangan dan sikap budaya lain telah menemui the end of history atau akhir sejarah serta eksistensinya. Hal ini dengan sendirinya berpengaruh di Indonesia.

Selain itu globalisasi membawa arus universalisme yang amat kuat dan juga sangat berpengaruh di Indonesia. Secara obyektif globalisasi sukar ditolak dan dicegah, karena bersumber pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terutama teknologi angkutan, komunikasi dan informasi. Karena itu sukar dicegah pula bahwa nilai-nilai universal mempunyai peran yang sangat besar terhadap setiap bagian umat manusia. Namun dampak dari kekuatan Barat adalah bahwa ada kecenderungan untuk menyamakan dan bahkan menjadikan nilai-nilai Barat sebagai nilai-nilai universal. Hal itu diperkuat lagi oleh kenyataan bahwa Barat dan khususnya Amerika berhasil menciptakan kesejahteraan lahiriah yang memang hebat. Kemenangan Perang Dingin dengan menundukkan blok komunis menambah bukti kekuatan Barat. Sehingga tidak sedikit cendekiawan Indonesia berpendapat bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang kita dambakan, bangsa Indonesia pun harus menganut dan mengunakan nilai-nilai Barat sebagai pandangan hidupnya. Hal demikian sebetulnya bukan baru karena sejak terjadi Perdebatan Budaya pada tahun 1930-an alm. St. Takdir Alisyahbana sudah mengemukakan pandangan itu. Akan tetapi sekarang makin banyak cendekiawan Indonesia yang berpikir seperti itu.

Lagi pula selama kemerdekaannya bangsa Indonesia belum membuktikan kemajuan yang berarti bagi rakyat banyak. Bukannya kesejahteraan makin meningkat, malahan sebaliknya kehidupan rakyat makin sukar. Tidak ada kekuasaan hukum sehingga yang berkuasa adalah pihak yang kaya, kuat fisiknya dan yang memerintah. Korupsi merajalela sampai menjadikan Indonesia negara korupsi terparah di dunia. Kriminalitas makin mengancam kehidupan disertai meningkatnya penggunaan kekerasan. Itu semua memperkuat pandangan orang bahwa kebudayaan Indonesia tidak ada apa-apanya, malahan menyengsarakan rakyat banyak. Panca Sila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa adalah indah dan muluk sebagai teori, tetapi sama sekali tidak terwujud dalam realitas kehidupan. Menjadikan orang Indonesia manusia munafik yang pandai bicara tentang hal-hal yang muluk, tetapi tidak mampu mengimplementasikan.

Akan tetapi apakah benar kebudayaan Indonesia dan dunia Timur pada umumnya tidak ada apa-apanya dan hanya menyengsarakan rakyat. Apakah benar hubungan yang setara dan selaras antara individu, keluarga dan negara tidak dapat menghasilkan kemajuan seperti yang dicapai oleh dunia Barat dengan pandangan individualisme ? Dan apakah benar bahwa dengan mengikuti pandangan Barat rakyat Indonesia akan menjadi lebih berbahagia dan sejahtera lahir-batin ? Adalah benar bahwa bagian terbesar Asia lebih rendah kemajuan dan kesejahteraannya dari Barat, khususnya Amerika. Namun Jepang membuktikan bahwa satu bangsa Asia dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan tanpa meninggalkan jati dirinya, yaitu kebudayaannya yang berdasarkan kesetaraan dan keselarasan. Sebaliknya belum ada bukti bahwa ada bangsa Asia mencapai kemajuan dan kesejahteraan dengan dasar individualisme. Kemajuan yang berhasil dicapai oleh Korea Selatan, Taiwan, Singapore dan Malaysia bukan dengan menjadikan individualisme sebagai pandangan hidup bangsa. Malahan Lee Kuan Yew, tokoh negarawan Singapore yang dikenal sangat dekat dengan Barat, selalu membela apa yang oleh bangsa Asia lainnya dinamakan Asian Values tetapi oleh Lee Kuan Yew disebut Confucian Values atau nilai-nilai Confucius. Dalam bukunya From Third World to First Lee menegaskan bahwa nilai-nilai Confucius berbeda fundamental dari nilai-nilai Barat. Masyarakat dengan pandangan Confucius berpendapat bahwa eksistensi individu adalah dalam konteks keluarga, keluarga besar (extended family), kawan-kawan dan masyarakat, dan bukan merupakan nilai tertinggi seperti di Barat. Ia katakan bahwa orang dengan pandangan hidup demikian lebih kuat disiplinnya, lebih sopan santun dan menghormati orang tua. Dampaknya adalah terwujudnya masyarakat yang lebih teratur. Sebaliknya ia katakan, bahwa orang Singapore yang berpendidikan Inggeris tidak percaya diri karena tidak mampu bicara dalam bahasanya sendiri. Sebab itu peran budaya dan jati diri amat penting bagi kemajuan satu bangsa. Dan itu dibuktikan oleh kemajuan dan kesejahteraan Singapore serta Naga Asia Timur lainnya . Individualisme memang baik untuk dunia Barat, tetapi apa yang baik untuk Barat belum tentu baik bagi seluruh umat manusia.

Di samping itu justru terjadi perkembangan baru di dunia Barat ketika ilmu fisika menghasilkan penemuan dan pendapat baru dalam Quantum Physics. Pendapat baru ini merombak pandangan yang dibawa oleh fisika Newton dan filsafah Descartes. Salah satu pendapat baru yang penting adalah bahwa pendekatan reduksionis Newton dan Descartes mengalami perubahan dengan adanya pendekatan holistik sebagai dampak fisika baru. Kemudian timbul kesadaran bahwa pandangan Barat yang selama ini berlaku bahwa Individu harus menundukkan dan mengalahkan Alam telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang justru mengancam masa depan umat manusia dan dunia Barat sendiri. Mulai menguat pandangan kaum pembela alam lingkungan bahwa harus ada keselarasan atau harmoni antara manusia dan alam, menggantikan pengurasan alam habis-habisan untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Ini antara lain tampak dalam pikiran The Club of Rome dan berkembangnya Partai Hijau (The Green Party) di Eropa Barat. Perkembangan ini semua merupakan kecenderungan yang membawa pandangan Barat makin mendekati pandangan dunia Timur. Meskipun penganut pandangan baru ini masih merupakan minoritas di Barat, tetapi hal ini kiranya cukup alasan untuk tidak cepat-cepat meninggalkan pandangan dan kebudayaan kita sendiri.

Budaya Politik yang perlu berkembang.

Akan tetapi itu tidak berarti bahwa kita menolak Demokrasi, Pasar dan HAM. Justru untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat itu semua harus terwujud. Akan tetapi sikap budaya yang mendasari tiga hal itu tidak mungkin sama bagi masyarakat yang berbudaya harmoni dengan yang mengutamakan individu.

Budaya Politik yang kita perlukan adalah kesetaraan antara individu, keluarga dan negara. Namun harus kita sadari bahwa dalam Reformasi telah masuk pengaruh dari globalisasi dan universalisme yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagai akibat dari kegagalan rezim Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya dan rezim Soeharto dengan Demokrasi Pancasilanya, maka sekarang nampak kuat sekali kecenderungan menuju ke Demokrasi Liberal. Pada banyak pihak timbul pikiran bahwa sistem demokrasi yang berlaku di Barat adalah demokrasi yang universal. Itu sebabnya sekarang banyak cendekiawan atau elit politik berteguh hati bahwa demokrasi liberal yang harus digunakan dan disukseskan di Indonesia.

Dalam demokrasi liberal peran utama dipegang oleh partai politik. Permainan partai politik untuk memenangkan tujuannya menggunakan berbagai cara dan alat, termasuk yang kurang cocok dengan etika dan moralitas. Anggapan banyak orang Indonesia bahwa keadaan demokrasi sekarang sedang kebablasan, tidak didukung oleh pakar politik Barat sebagaimana sering kita baca di koran-koran. Buat mereka ini adalah demokrasi yang sedang tumbuh dan tidak boleh diganggu prosesnya sekalipun mungkin terasa aneh serta merugikan kepentingan umum. Namun juga ada pendapat lain dari Dr. Raj Vasil, yaitu seorang pakar ilmu politik di Selandia Baru yang mempelajari Asia Tenggara selama 45 tahun terakhir. Ia menulis di Sunday Review bahwa demokrasi liberal bukan pilihan yang tepat bagi Indonesia. Memang dari dulu para pendiri Republik Indonesia, khususnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, selalu memberikan peringatan jangan sampai di Indonesia berlaku demokrasi liberal. Sebab demokrasi liberal hanya menguntungkan pihak yang kuat belaka dan mengabaikan nasib pihak lemah sesuai dengan pandangan liberal laissez fair, laissez passer. Selain itu demokrasi liberal tidak mempersoalkan moralitas sebab menjadikan hal itu urusan individual belaka yang tidak perlu dan bahkan tidak boleh mencampuri urusan umum. Sebab itu buat Bung Hatta, sebagaimana beliau tegaskan dalam pidato pengukuhan sebagai doctor honoris causa oleh Universitas Gajah Mada, demokrasi tidak cukup hanya berjalan di bidang politik, tetapi juga harus ada demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Tentu pandangan demikian tidak disetujui para penganut paham demokrasi liberal.

Kita juga mengetahui bahwa Singapore mencapai kemajuan dengan menerapkan sistem demokrasi yang hingga kini selalu dikecam oleh pakar politik yang menganut paham demokrasi liberal. Mereka selalu mengatakan bahwa yang berlaku di Singapore bukan demokrasi, tetapi kekuasaan otoriter. Akan tetapi kalau pendapat demikian mereka publikasikan dan kemudian mereka dituntut ke pengadilan oleh pemerintah Singapore, belum pernah ada pengecam yang menang. Karena di Singapore hukum berkuasa dan pengadilan secara teguh berpegang pada ketentuan hukum, hal mana diakui dunia internasional, maka dunia internasional menerima dan mengakui keputusannya. Bahkan pemerintah Singapore tidak ragu-ragu membawa pengecam depan pengadilan di Inggeris dan juga menang di sana. Ini semua memperkuat keyakinan masyarakat Singapore bahwa demokrasi yang dijalankannya bukan kekuasaan otoriter.

Contoh lain adalah demokrasi di Jepang. Sistem demokrasi di negara itu diterima oleh mayoritas dunia, sekalipun sejumlah kecil pakar politik Barat yang amat fanatik tidak mau mengakuinya karena tidak sepenuhnya sesuai dengan demokrasi liberal. Dalam sistem Jepang partai politik memegang peran utama dalam permainan politik. Yang digunakan sistem parlemen yang terdiri atas Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Partai yang memperoleh kursi terbanyak dalam Parlemen atau Diet mendapat hak membentuk pemerintahan atau membentuk koalisi dengan partai lain. Semua anggota Majelis Rendah dan Majelis Tinggi dipilih, bagian terbanyak dengan sistem distrik dan sisanya dengan sistem proporsional. Semua menteri dalam kabinet adalah orang yang terpilih untuk Parlemen (elected official) dan hanya dalam keadaan amat langka ada menteri yang bukan anggota Majelis, seperti alm. Dr. Saburo Okita dalam kabinet Ohira pada tahun 1980. Perdana Menteri dipilih oleh Majelis Rendah dan umumnya adalah ketua partai yang menang Pemilu. Dalam Majelis ada partai berkuasa dan partai oposisi secara jelas. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan jumlah suara atau vote. Ini semua menunjukkan tidak ada bedanya dengan demokrasi yang berlaku di Inggeris. Akan tetapi yang membedakan adalah latar belakang seluruh kegiatan politik. Sebab politik pun tidak dapat lepas dari pandangan hidup Jepang yang mengutamakan keselarasan dan menolak individualisme. Sebab itu peran musyawarah untuk mufakat (nemawashi) amat penting. Sekalipun diadakan pemungutan suara, tetapi itu harus didahului dengan musyawarah yang amat mendalam antara partai berkuasa dengan oposisi. Tidak mungkin di Jepang partai berkuasa yang mempunyai mayoritas absolut dalam Parlemen melakukan voting menang-menangan seperti bulldozer menggilas rumput. Partai yang berani bersikap demikian akan dikecam berat oleh masyarakat.

Berdasarkan sikap budayanya masyarakat Jepang amat kuat nasionalismenya. Bahkan di masa Perang Dingin ada seorang duta besar negara komunis Eropa mengatakan bahwa memang ada Partai Komunis Jepang, tetapi dalam kenyataan anggotanya lebih teguh ke-Jepang-annya ketimbang komunisnya. Buat masyarakat Jepang adalah biasa untuk bersaing dan bersatu sekali gus. Daya saing setiap kelompok dirangsang oleh kuatnya solidaritas kelompok, demikian pula antara partai, bahkan antara faksi dalam satu partai. Orang Jepang memandang persaingan sebagai minyaknya kemajuan. Akan tetapi persaingan antar-faksi berhenti ketika partai mereka menghadapi persaingan dan perlawanan dari partai lain. Demikian pula persaingan antara partai berhenti kalau negara mereka menghadapi persaingan dan perlawanan dari negara lain.

Individu dan keluarga di Jepang sangat dihargai, akan tetapi semua hidup dalam harmoni dan keselarasan untuk kepentingan Jepang sebagai kelompok mereka yang terbesar. Persaingan antar kelompok bisa sangat kuat, bahkan menggunakan money politics untuk memenangkan kepentingan satu partai. Akan tetapi itu akan segera dikecam keras oleh masyarakat apabila diketahui. Dan karena kekuasaan hukum betul-betul berlaku dan pengadilan bersikap jujur dan adil karena semua demi reputasi Jepang di dunia internasional (perhatikan bahwa Jepang adalah satu shame society), maka segalanya dapat diatasi dengan seobyektif mungkin sesuai dengan ketentuan hukum.

Pengalaman Malaysia, Singapore dan Jepang dapat menjadi bahan pertimbangan dan pelajaran bagi kita dalam membangun demokrasi yang cocok bagi kita. Dengan begitu kita dapat pula menghadapi pendapat pihak lain yang mengatakan bahwa budaya harmoni hanya berlaku bagi masyarakat agraris. Sedangkan masyarakat industri yang tidak bisa lepas dari kapitalisme mau tidak mau harus menganut individualisme, kata mereka.

Ketegasan sikap budaya.

Kalau budaya harmoni dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan yang tidak perlu kalah dari budaya Barat, mengapa bangsa Indonesia terpuruk terus sejak kepemimpinan Bung Karno dalam Orde Lama dan Pak Harto dalam Orde Baru. Kalau kita perhatikan bahwa Taiwan baru mengalami kemajuan setelah dipimpin Chiang Ching Kuo, padahal sejak Chiang Kai Shek sudah hidup dengan pandangan Confucius. Demikian pula Korea Selatan belum maju di bawah pimpinan Syngman Rhee dan baru melangkah ke arah kemajuan setelah pimpinan Park Chung Hee. Juga kemajuan Singapore tidak dapat dilepaskan dari peran Lee Kuan Yew. Di situ kita melihat bahwa sekalipun budaya yang mendasari kehidupan itu penting, namun faktor kepemimpinan turut berpengaruh. Hanya di Jepang faktor kepemimpinan orang tidak mempunyai pengaruh yang terlalu menentukan seperti di negara Asia lainnya. Hal itu disebabkan oleh kuatnya solidaritas kelompok.

Harus kita akui bahwa kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto mempunyai kelemahan yang demikian besar, sehingga aspek keunggulannya terdorong ke belakang dan menghasilkan output akhir yang begitu mengenaskan. Jadi bukan kelemahan dan kekurangan budaya harmoni yang mengakibatkan terpuruknya bangsa Indonesia, melainkan Indonesia belum beruntung menghasilkan kepemimpinan yang cukup unggul dalam berbagai aspeknya.

Bahkan kelemahan yang ada pada kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto terjadi karena tidak bersikap sesuai dengan budaya harmoni itu sendiri. Keunggulan kepemimpinan Bung Karno terbukti pada tahun tahun 1960 ketika Indonesia berhasil mewujudkan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan masuknya Irian Jaya ke dalam wilayahnya. Akan tetapi setelah itu Bung Karno tidak mengendalikan dirinya dan lebih dikuasai egonya untuk mencapai reputasi internasional. Dengan begitu beliau melupakan rakyat Indonesia yang memerlukan perbaikan hidupnya melalui peningkatan kesejahteraan. Bahkan Bung Karno tidak segan untuk mengatakan : Rakyat akan saya perintahkan makan batu ! Dengan begitu Bung Karno menjawab cinta dan kesetiaan rakyat Indonesia dengan sikap yang mementingkan diri sendiri. Itulah sebab dari output akhir Bung Karno yang begitu tragis dan memelaratkan rakyat Indonesia. Andai kata Bung Karno setelah bersatunya Irian Jaya ke wilayah Republik memusatkan kepemimpinannya untuk mengkonsolidasi bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, pasti sejarah akan amat berbeda. Jadi Bung Karno telah menyalahi budaya harmoni dan Panca Sila yang beliau cetuskan sendiri pada tahun 1945. Demikian halnya dengan Pak Harto yang secari obyektif telah berhasil membawa banyak kemajuan bangsa. Akan tetapi ketika mulai melanggar kepentingan umum dengan terlalu mengedepankan kepentingan keluarganya, maka itulah sumber kegagalan yang terwujud dalam output akhir yang juga amat mengenaskan. Apalagi Pak Harto tidak segan untuk bertindak amat kejam untuk membela kepentingan keluarga yang jelas sangat bertentangan dengan budaya harmoni dan dengan banyak ajaran Jawa yang selalu beliau kumandangkan. Pemimpin yang melanggar prinsip-prinsip budaya harmoni terbukti membangun kegagalannya sendiri, sekalipun membuktikan kehebatannya di bidang lain. Hendaknya ini menjadi pelajaran bagi setiap pemimpin nasional Indonesia.

Akan tetapi pemimpin Indonesia harus memperhatikan hal lain lagi untuk dapat membuktikan bahwa bangsa Indonesia dapat mencapai kemajuan dengan dilandasi budaya harmoni. Kalau kita perhatikan keberhasilan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia dan Singapore, maka kita melihat benang merah yang sama di dalamnya, yaitu bahwa budaya harmoni yang menjadi dasar kehidupan mereka diperkuat dengan mengambil segi-segi kehidupan Barat yang bermanfaat.

Meskipun kita tidak setuju dengan individualisme sebagai pandangan hidup bangsa, namun harus kita sadari bahwa ada segi-segi kehidupan Barat yang bersifat baik dan bermanfaat bagi bangsa kita. Yang amat menonjol adalah penguasaaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta cara berpikir rasional yang erat hubungannya dengan itu. Ketika Jepang dalam Restorasi Meiji pada tahun 1868 mulai bergerak untuk bebas dari penguasaan Barat, maka ia segera sadar bahwa yang harus dilakukan adalah terutama mengejar ketinggalannya dalam Iptek. Hal yang sama dilakukan Park Chung Hee di Korea dan Chiang Ching Kuo di Taiwan. Dengan begitu budaya harmoni disintesekan dengan sikap rasional Barat.

Selain itu adalah sikap Barat yang menjunjung tinggi kekuasaan hukum. Adanya kekuasaan hukum yang superior maka rakyat sendiri dan dunia luar tahu bahwa semua individu mendapat penilaian dan penghargaan yang sama. Itu sebabnya mengapa di Jepang, sekalipun sebelum Perang Dunia Kedua masih ada golongan feodal, tapi feodalisme tidak lagi menguasai masyarakat. Inilah yang mendorong individu untuk berkembang maju. Kemudian dengan mengadakan pendidikan nasional yang meluas dan meliputi seluruh bangsa dengan sistem Barat maka berlaku pengakuan terhadap prestasi (merit system). Dengan begitu tercipta dasar bagi kehidupan demokrasi yang sebenarnya karena setiap warga bangsa mempunyai kepentingan nyata untuk dikejar serta adanya kemampuan untuk melakukannya. Karena dalam budaya harmoni hakikatnya tersimpul desakan untuk kendali diri, maka terwujud disiplin dan sopan santun. Sehingga pengejaran kepentingan individu diimbangi dengan disiplin dan sopan santun terhadap kepentingan umum.

Dengan begitu masyarakat dengan budaya harmoni tidak perlu kalah dari masyarakat Barat dalam menciptakan dinamika kehidupan sebagaimana dibuktikan oleh Jepang dan Korea. Itulah yang kemudian menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan lahiriah yang sejak beratus tahun menjadi monopoli dunia Barat. Sedangkan dengan memelihara budaya harmoni berkembang kesejahteraan rohani yang terutama harus berkembang dalam keluarga. Dalam hal inilah Barat, khususnya Amerika, mengalami krisis yang gawat.

Faktor Islam dalam masyarakat Indonesia memperkuat peran positif budaya harmoni, kalau ajaran Islam diimplementasikan secara kongkrit. Sebab ajaran Islam lebih sesuai dengan budaya harmoni dunia Timur ketimbang dengan individualisme Barat. Hanya saja harus dijaga agar emosi yang seringkali berkembang kuat dalam ajaran Islam tetap terkendali oleh nalar yang kuat, sehingga tidak terjadi ekstremisme yang merugikan semua pihak. Sekarang ekstremisme itu menimbulkan citra buruk bagi Islam, sehingga di dunia Barat dan bangsa-bangsa yang terpengaruh Barat Islam diasosiasikan dengan kekerasan, bahkan dengan terorisme.

Harus diakui bahwa di wilayah Timur Tengah pengaruh budaya terhadap Islam menimbulkan bentuk kepemimpinan yang cenderung keras. Niat baik untuk memurnikan ajaran Islam kemudian disertai sikap keras atau radikal tersebut. Hilangnya toleransi malahan menghasilkan kekerasan yang tidak hanya dalam pikiran dan bicara, tetapi juga dalam tindakan. Ketika perkembangan demikian dibawa ke Indonesia, maka menimbulkan perubahan yang kurang menguntungkan. Kehidupan harmonis yang berjalan antara berbagai penganut agama dan suku bangsa berubah menjadi saling mencurigai dan bahkan konflik kekerasan fisik. Sebab juga dari pihak luar yang lain masuk usaha untuk meluaskan pengaruhnya tanpa memperhatikan faktor harmoni. Hal ini merupakan tantangan bagi kepemimpinan di Indonesia, termasuk kepemimpinan dalam agama dan kebudayaan pada umumnya, untuk meluruskan kembali penyelewengan budaya yang telah terjadi. Adalah hal yang aneh kalau usaha memurnikan ajaran agama justru merusak harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Karena masih pentingnya faktor kepemimpinan di Indonesia, maka kemajuan dan keberhasilan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh terwujudnya kepemimpinan yang mampu mengembangkan itu semua di masa depan. Sebaliknya kalau kepemimpinan itu menyerah terhadap pihak yang hendak menyisihkan budaya harmoni serta mengedepankan pandangan hidup Barat, maka yang diperoleh adalah satu masyarakat terbelah (split society). Hendaknya mereka yang sekarang getol bicara tentang civil society memikirkan hal ini dengan serieus dan mendalam. Sebab hakikat civil society adalah nilai-nilai Barat di mana individu memegang supremasi.

Sudah waktunya kita membuka wacana atau debat tentang hal ini agar makin terbentuk ketegasan dalam sikap budaya Indonesia yang akan menentukan masa depan bangsa kita.

RSS feed | Trackback URI

6 Comments »

Comment by Pipin
2010-02-04 16:19:49


sikap baik budaya demokrasi toe apa? truz sikap demokratis tuh kyk apa?

Comment by Pipin
2010-02-04 16:22:00


demokratis tu pa?

 
 
Comment by janur pakpahan
2009-05-01 12:28:53


apakah budaya yang mempengaruhi bahasa atay bahasa yang mempengaruhi budaya??

Comment by sayidiman suryohadiprojo
2009-05-02 16:51:16


Sdr Janur Pakpahan,

Bahasa adalah bagian penting dalam budaya satu bangsa. Dengan begitu sudah barang tentu budaya bangsa berpengaruh pada bahasanya, yaitu cara bangsa itu mengekspresikan secara verbal pikiran dan perasaannya. Akan tetapi dalam interaksi bangsa dengan bangsa lain, maka tidak jarang bangsa itu meminjam hal-hal tertentu dari bahasa bangsa lain. Bahasa Indonesia banyak mengambil kata-kata Arab dan di-Indonesiakan. Bahasa Jepang banyak mengambil kata-kata Inggeris dan di-Jepangkan dengan tulisan katakana, dan lainnya. Masuknya kata yang berasal dari budaya bangsa lain dan dijadikan milik bahasa yang mengambil mau tidak mau berpengaruh pada budaya bangsa yang mengambil. Dengan begitu tidak hanya budaya mempengaruhi bahasa, tetapi juga bahasa mempengaruhi budaya. Itulah pendapat saya Sdr Janur Pakpahan. Salam,
Sayidiman S.

 
 
Comment by vani
2009-01-31 10:00:58


jadi pada intinya sebenarnya budaya barat itu harus kita tiru atau ngga c?????

2009-02-01 11:19:16


Sdr. Yani, budaya barat harus kita pelajari dengan saksama. Kemudian kita ambil yang sesuai dengan Pancasila sebagai Pandangan Dasar Hidup kita serta kita jadikan bagian dari budaya Indonesia. Contoh paling baik adalah yang dilakukan Jepang terhadap budaya China pada permulaan Masehi setelah mengirimkan banyak pemudanya ke China. Dan terhadap budaya barat setelah Restorasi Meiji tahun 1868.

 
 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post