Pengadilan Ham Hendaknya Menghasilkan Keadilan Dan Bukan Pembalasan

Posted by Admin on Saturday, 1 March 2003 | Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Sejak diterbitkannya UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia berjalan pengadilan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Yang dimaksudkan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Maka telah dimulai pengadilan untuk menyelesaikan masalah Timor Timur menyangkut segala peristiwa setelah terjadinya Jejak Pendapat pada 30 Agustus 1999. Semoga proses pengadilan tersebut dapat mengungkapkan secara jujur dan obyektif segala peristiwa yang telah terjadi sehingga dapat mengakhiri segala kerisauan yang masih ada, baik di lingkungan rakyat Timor Timur maupun rakyat Indonesia. Namun hal itu hanya akan tercapai kalau Pengadilan HAM untuk Timor Timur dapat menghasilkan Keadilan dan tidak menjadi tempat dan sarana untuk melakukan Pembalasan terhadap pihak yang kurang disukai. Sebab itu harus dikembangkan niat kuat untuk bersikap jujur dan obyektif pada semua pihak yang tersangkut dalam pengadilan tersebut

Hal di atas perlu ditegaskan karena ada kecenderungan bahwa banyak hal yang bersangkutan dengan HAM bernuansa politik. Kalau kecenderungan demikian dibiarkan maka ada bahaya bahwa bukan hukum dan keadilan yang ditegakkan, melainkan lebih banyak mengejar tujuan politik dari golongan dan kelompok tertentu saja.

Sebab HAM selain merupakan pengertian yang obyektif juga telah menjadi komoditi politik. Hal itu terutama berkembang setelah Amerika Serikat menjadikan HAM, Demokrasi dan Liberalisasi Perdagangan tujuan penting dalam politik internasionalnya. Oleh karena itu HAM di samping merupakan pengertian obyektif memperoleh kandungan yang amat subyektif. Bahkan digunakan sebagai sarana untuk menekan negara yang oleh AS dinilai kurang mendukung kepentingannya. Setelah Australia di bawah pimpinan perdana menteri John Howard menyatakan diri sebagai sekutu utama AS di Asia, maka ia pun turut dalam permainan menekan itu untuk memperkuat kepentingannya yang berhadapan dengan Indonesia.

Indonesia termasuk negara yang mendapat tekanan tersebut, khususnya setelah AS dan Australia kurang cocok dengan perkembangan Indonesia. Sebetulnya pada tahun 1975 AS yang masih sibuk dengan Perang Dingin mendorong Indonesia melakukan intervensi ke Timor Timur karena khawatir bagian dunia itu akan jatuh ke pengaruh blok komunis. Ketika Indonesia menguasai Timor Timur dan MPR menetapkannya sebagai bagian integral wilayah Republik Indonesia, Australia pun mengakui kenyataan itu.

Namun setelah AS dan Australia melihat bahwa perkembangan RI tidak lagi sesuai dengan kepentingannya, maka segala cara digunakan untuk mengubah perkembangan itu. Maka masalah Timor Timur pun digunakan sebagai sarana untuk menekan Indonesia. Jejak Pendapat pada tahun 1999 serta segala peristiwa yang timbul kemudian amat menguntungkan untuk memperkuat tekanan itu. Dalam hal ini TNI yang menjadi sasaran utama sekalipun tujuannya adalah Republik Indonesia. Adalah kenyataan obyektif bahwa kekuatan satu negara amat ditentukan oleh kekuatan tentaranya. Juga Republik Indonesia amat dipengaruhi oleh kekuatan TNI yang dilandasi oleh hubungannya dengan rakyat dan masyarakat Indonesia. TNI yang kurang mendapat kepercayaan masyarakat adalah lemah, betapa pun hebatnya sistem senjata teknologi yang dimiliki. Maka kalau TNI dapat didiskreditkan di mata masyarakat, Republik Indonesia akan kehilangan kekuatan dan jauh lebih mudah dibawa kepada perkembangan yang mereka kehendaki. Celakanya adalah bahwa juga ada kalangan Indonesia sendiri yang terus menghujat dan memukul TNI, termasuk di kalangan terpelajar. Semua pihak ini ingin melihat TNI betul-betul tercemar karena peristiwa di Timor Timur pada tahun 1999. Pengadilan HAM untuk Timor Timur merupakan jalan yang baik bagi mereka untuk mencapai tujuan itu.

Oleh sebab itu Pengadilan HAM, apabila tidak berjalan sesuai dengan kaidah hukum dan dapat dimasuki nuansa politik tersebut di atas, tidak mustahil menjadi sarana efektif untuk menghantam TNI dan dengan begitu juga memperlemah RI. Untuk mencegah hal itu Pengadilan HAM harus dapat berjalan sesuai dengan kaidah hukum sehingga yang bersalah dapat dinyatakan sebagai pihak yang salah serta memperoleh hukuman yang sesuai. Sebaliknya, apabila tidak dapat ditemukan kesalahan menurut kaidah hukum yang berlaku, maka orang tersebut tidak dapat dipaksakan untuk menjadi pihak yang salah. Hanya dengan jalan demikian Pengadilan HAM berfungsi sebagaimana diinginkan.

Kita perlu bersyukur bahwa Indonesia sudah menjalankan Pengadilan HAM sehingga menunjukkan usaha kita yang positif untuk bersikap sesuai dengan kehendak umat manusia yang amat mendambakan terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Terwujudnya Rome Statute of International Criminal Court atau Statuta Roma pada 17 Juli 1998 merupakan satu tanda kehendak umat manusia tadi. Sesuai dengan itu maka Indonesia telah menerbitkan UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM pada 23 September 1999 dan kemudian disusul oleh UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sebaliknya AS yang begitu gigih menekan negara lain, khususnya negara sedang berkembang yang lemah, tidak konsisten ketika tidak mau meratifikasiStatuta Roma itu. Selain itu AS sudah sejak lama menunjukkan standard ganda dalam menghadapi pelaksanaan Hukum Humaniter yang menyangkut angkatan perangnya.

Sejak Perang Dunia II hingga kini AS suka sekali melakukan serangan udara yang menimbulkan penderitaan banyak dan berat bagi penduduk sipil. Dalam Perang Dunia II kota-kota Dresden dan Hamburg di Jerman diserang dari udara sampai hancur lebur, menimbulkan jauh lebih banyak kerusakan dan penderitaan pada penduduk sipil dari pada tentara Jerman. Demikian pula di Jepang kota Tokyo secara bertubi-tubi diserang dari udara dengan bom bakar yang menghabiskan rumah penduduk. Yang lebih mengerikan adalah serangan dengan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki yang menimbulkan kehancuran luas sekali dan korban penduduk sipil dalam jumlah besar. Bahkan yang luka-luka masih menderita bertahun-tahun kemudian akibat radioaktivitas. Di Perang Vietnam serangan udara setiap malam ditujukan kepada rakyat Vietnam Utara dengan menggunakan segala macam bahan peledak, hanya bahan ledak nuklir saja yang tidak. Di Vietnam Selatan dalam operasi lawan-gerilya Vietcong tentara AS tidak segan-segan mengunakan pula gas Agent Orange. Belum lama ini rakyat Afghanistan menjadi sasaran serangan udara AS yang keji dengan korban sekitar 13.000 orang.

Ini semua merupakan pelanggaran berat atas Hukum Humaniter. Konvensi Den Haag (19 Februari 1923) dalam fasal 22 dan 24 menyatakan bahwa serangan udara hanya dibenarkan apabila tertuju kepada sasaran militer. Sedangkan dilarang keras menyerang penduduk sipil. Apalagi dengan menggunakan bom atom yang begitu dahsyat dampaknya berupa tekanan udara dan panas yang tinggi serta akibat radioaktivitas. Akan tetapi AS yang melakukan semua serangan udara secara sadar dan sistematis dan mengetahui dengan pasti dampaknya yang merugikan penduduk sipil, tidak pernah dikenakan hukuman yang setimpal. Malahan sekarang merencanakan serangan ke Irak yang menurut hukum internasional merupakan agressi yang dilarang keras sekali. Sebab AS tidak ada alasan untuk menyatakan serangan ke Irak sebagai self-defense.

Maka AS yang superpower dalam militer dan ekonomi kebal hukum. Pihak lain tidak berani membawa pelanggar hukum AS ke pengadilan. Sebaliknya AS bersikap bahwa segala yang diperbuatnya adalah sah dan benar. Namun demikian, sekalipun kita bangsa yang lemah kita harus menjaga agar Pengadilan HAM tidak menjadi sarana untuk melayani kepentingan yang bertentangan dengan Hukum dan semoga tidak ada satu pun manusia Indonesia mau diperalat untuk kepentingan itu.

RSS feed | Trackback URI

2 Comments »

Comment by mamas86
2009-01-03 17:03:33


Pak, ijin download artikelnya…

2009-01-04 09:02:28


Sdr Mamas86, silakan download artikelnya disertai nama saya sebagai penulisnya. Wassalam,

Sayidiman S.

 
 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post