Seabad Setelah Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908

Posted by Admin on Tuesday, 20 May 2008 | Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn)

Kebangkitan Nasional mengantarkan Kemerdekaan Bangsa

Abad ke 20 telah menjadi Abad Kebangkitan bangsa-bangsa terjajah di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Tanpa disengaja Jepang menjadi pemicu kebangkitan itu ketika pada tahun 1904 berhasil mengalahkan Russia dalam pertempuran di laut dan di darat, dan dengan demikian membuktikan bahwa bangsa non-Eropa dapat memenangkan perang terhadap satu bangsa Eropa.

Sebelum itu dunia sepenuhnya didominasi bangsa-bangsa Eropa yang menjajah bagian luas dunia. Hanya beberapa bangsa di dunia yang bebas dari penjajahan oleh bangsa Eropa. Salah satu adalah Jepang yang kemudian berhasil membangun kekuatan yang mengimbangi dan bahkan mengalahkan satu bangsa Eropa.

Kemenangan Jepang itu menggelitik para pemuda di kalangan bangsa terjajah. Kalau Jepang dapat mengalahkan Russia, mengapa kita sendiri tidak bisa bangun dan berdiri menghadapi bangsa Eropa yang menjajah kita ? Rangsangan itu menjadi pemicu bagi banyak bangsa terjajah untuk bangkit memperbaiki nasibnya dan merebut kemerdekaannya.

Juga di kalangan pemuda Indonesia timbul niat itu. Di kalangan mahasiswa sekolah dokter STOVIA di Betawi (sebutan Jakarta di masa penjajahan) pemuda Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Goembrek dan Soeleman membentuk perkumpulan Boedi Oetomo dengan niat kuat menggunakan organisasi itu untuk memperbaiki nasib bangsanya. Tanggal berdirinya organisasi itu, yaitu 20 Mei 1908 kemudian dinamakan Hari Kebangkitan Nasional.

Memang Boedi Oetomo belum mempunyai ukuran nasional Indonesia. Akan tetapi bangun dan berdirinya Boedi Oetomo telah memicu perkembangan hebat dalam masyarakat bangsa Indonesia yang mempunyai sifat nasional. Terangsanglah para pemuda daerah untuk membentuk perkumpulannya seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon. Kemudian mereka sadari bahwa akan lebih bermanfaat kalau mereka bersatu menjadi Pemuda Indonesia. Untuk itu mereka dalam Kongres Nasional Pemuda di Solo pada tanggal 28 Oktober 1928 menyatakan Sumpah Pemuda. Dalam sumpah itu mereka mengakui bahwa bertumpah darah satu, yaitu Tanah Indonesia, berbangsa satu, Bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia. Makin nyata perjuangan bangsa Indonesia untuk memperbaiki nasibnya.

Berdiri pula berbagai organisasi dagang, seperti Serikat Dagang Islam untuk perbaikan nasib. Namun disadari bahwa perbaikan nasib secara benar hanya dapat terwujud kalau bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka lepas dari belenggu penjajahan. Maka berdirilah organisasi-organisasi politik seperti Partai Nasional Indonesia dengan Ir Soekarno sebagai pemimpinnya. Sebelumnya juga sudah terbentuk organisasi politik Serikat Islam dipimpin H.O.S. Tjokroaminoto. Ada pula yang hendak mencapai kemerdekaan bangsa dengan memberikan landasan budaya pada bangsa. Itu dilakukan Ki Hadjar Dewantara dengan Taman Siswa, di kalangan Islam berdiri Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ini semua adalah akibat rangsangan yang bersumber pada berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Oleh sebab itu tepatlah untuk menetapkan tanggal itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Meskipun penjajah Belanda terus berusaha dengan kuat untuk menekan segenap perkembangan itu, namun semangat nasional Indonesia sudah bangkit dan tidak dapat ditiadakan lagi. Belanda membubarkan organisasi, membuang para pemimpinnya ke daerah lain, menyuap dengan memberikan jabatan pada mereka yang mau turut dia, tetapi itu semua percuma belaka. Perjuangan nasional sudah menjadi kenyataan dan tidak dapat ditahan dan ditiadakan lagi. Sampai akhirnya Belanda sendiri yang terusir dari bumi Indonesia dalam perang lawan Jepang.

Penguasaan Indonesia oleh Jepang seakan-akan hendak memenuhi tuntutan bangsa Indonesia untuk merdeka. Akan tetapi itu hanya propaganda dan janji palsu belaka. Jepang pun menekan bangsa Indonesia dan menimbulkan penderitaan lahir batin yang tidak ada taranya. Namun justru hal ini memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk merdeka. Ketika Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia 2 dan sebelum Belanda kembali di Indonesia bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan yang baik itu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir Soekarno dan Drs Mohamad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terbukalah gerbang bagi perbaikan nasib bangsa sebenar-benarnya. Apa yang menjadi idaman para pemuda pendiri Boedi Oetomo menjadi kenyataan. Kebangkitan Nasional telah berhasil mengantar bangsa Indonesia kepada kemerdekaannya.

Kemerdekaan Bangsa dengan kemajuan dan kegagalannya

Setelah Proklamasi Kemerdekaan maka bangsa Indonesia membentuk Negara Republik Indonesia sebagai wahana utama untuk memperbaiki nasibnya. Atas prakarsa dan usul Ir Soekarno atau Bung Karno para Pendiri Negara (The Founding Fathers of the Republic) setuju menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Hal ini merupakan hasil brilyan dari Bung Karno yang membuat dirinya diteguhkan dalam Sejarah Umat Manusia setingkat Thomas Jefferson dengan Declaration of Independence bagi negara AS dan Sun Yat Sen dengan San Min Chui untuk China.

Adanya Pancasila sebagai Dasar Negara RI dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia maka tegas apa yang hendak dicapai bangsa Indonesia dan bagaimana perbaikan nasib yang sejak permulaan dikejarnya. Dan karena mengatakan bahwa Pancasila telah digali Bung Karno dari bumi kehidupan bangsa Indonesia, juga menjadi tegas bahwa Pancasila adalah Jati Diri Bangsa Indonesia.

Maka kalau bangsa Indonesia kemudian menggunakan berbagai pengertian yang dipakai umum dalam pergaulan umat manusia, pengertian tersebut mempunyai makna sendiri sesuai dengan Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa. Pengertian nasionalisme umpamanya, bukan berarti bangsa Indonesia mau hidup sendiri atau menang-menangan dalam pergaulan internasional. Bagi bangsa Indonesia nasionalisme adalah dalam tamansari internasionalisme. Nasionalisme bukan chauvinisme. Demikian pula Individu mendapat penilaian tinggi, tetapi tidak pernah lepas dari hubungannya dengan Masyarakat. Jadi Kebebasan Individu dijunjung tinggi namun selalu dalam Tertib Damainya Masyarakat.

Perkembangan Republik Indonesia mengalami kemajuan bukan main, khususnya sebagai Bangsa Pejuang yang melawan penjajahan yang ada di atas Bumi. Perjuangannya yang berhasil menolak penjajahan Belanda datang kembali dan memaksanya untuk mengakui kedaulatan bangsa Indonesia atas wilayah bekas jajahannya, menjadi modal penting bagi memperjuangkan kemerdekaan dan perbaikan nasib sesama bangsa di dunia yang mengalami penjajahan dan perlakuan tidak adil. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung yang memungkinkan bangsa-bangsa Asia-Afrika bertemu dan membicarakan perbaikan nasib akan selalu tercatat dalam sejarah umat manusia. Kemudian Bung Karno sebagai Presiden RI bersama Nehru dari India, Tito dari Yugoslavia, Gamal Abdul Nasser dari Mesir dan Kwame Nkrumah dari Ghana menjadi Pendiri Gerakan Non-Blok. Gerakan Non Blok (GNB) memainkan peran penting untuk mengajak bangsa-bangsa yang masih sedang berkembang dan umumnya bekas bangsa jajahan, untuk tidak memihak dalam konfrontasi dunia Barat yang dipelopori AS dengan blok komunis dengan Uni Soviet sebagai pemimpinnya.

Di dalam negeri bangsa Indonesia juga berhasil mengakhiri berbagai masalah keamanan yang ditinggalkan bekas penjajah dan yang ditimbulkan pihak-pihak yang sedang konfrontasi di dunia internasional. Ketika Belanda akhirnya bersedia menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada RI, maka lengkaplah seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi wilayah kekuasaan RI.

Namun sayang bahwa segala keberhasilan di bidang politik dan pemerintahan tidak disertai kemajuan di bidang ekonomi. Bung Karno sebagai Penggali Pancasila dan memegang kekuasaan penuh atas RI tidak berhasil menjadikan Pancasila kenyataan di Bumi Indonesia. Rakyat makin berat hidupnya dan perbaikan nasib belum mencapai perbaikan taraf kehidupan. Padahal Pancasila jelas mengemukakan bahwa yang dituju adalah juga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakberhasilan ini berakibat tragis bagi Bung Karno sebagai Pendiri Bangsa.

Presiden Soeharto yang menggantikan Bung Karno menyadari perlunya perbaikan ekonomi bagi rakyat kecil. Berbagai usahanya melibatkan bangsa Indonesia dalam Pembangunan Nasional yang intinya adalah pembangunan ekonomi. Memang terjadi banyak kemajuan bagi kehidupan rakyat kecil, khususnya para petani. Namun demikian, kemajuan itu juga belum memadai karena besarnya rising demands sebagai akibat perkembangan umat manusia pada umumnya. Selain itu Presiden Soeharto kurang berhasil memberikan bentuk dan isi yang tepat bagi Demokrasi yang juga menjadi tuntutan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kelegaan yang dapat ditimbulkan melalui perbaikan ekonomi menjadi hilang terserap oleh kekurangpuasan masyarakat terhadap pengaturan kedaulatan rakyat.

Dalam pada itu Indonesia tidak dapat lepas dari makin agressifnya pandangan hidup Barat. Individualisme dan Liberalisme sebagai ciri dunia Barat makin mempengaruhi kehidupan bangsa karena dapat masuk melalui perkembangan ekonomi dalam hal mana Indonesia sangat tergantung pada dunia Barat. Gotong Royong yang menjadi bagian Jati Diri Bangsa makin hilang karena terdesak individualisme dan liberalisme. Dengan begitu salah satu kekuatan bangsa Indonesia yang telah menjadi modal penting dalam merebut kemerdekaan telah dikorbankan. Selain itu materialisme makin meliputi pandangan hidup manusia. Pengaruh uang makin kuat dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Akibat dari itu semua adalah bahwa korupsi makin merajalela dalam kehidupan. Andai kata hukum dapat berjalan dengan baik segala itu dapat dilawan dengan penegakan hukum secara tegas. Akan tetapi para pemimpin bangsa Indonesia mengabaikan kenyataan bahwa dalam Revolusi Indonesia hukum telah disepelekan demi revolusi, dengan alasan bahwa aturan hukum adalah kekuasaan penjajahan yang harus dijebol. Itu ada benarnya, tetapi setelah revolusi selesai sebenarnya hukum harus ditegakkan kembali. Di sinilah para pemimpin telah lalai sehingga pernyataan bahwa Republik Indonesia adalah satu negara hukum , lebih bersifat semboyan dari pada kenyataan. Ditambah lagi ketika para anggota aparatur hukum juga terpengaruh penyakit korupsi.

Maka segala pertumbuhan dan perbaikan ekonomi yang secara nyata memang terwujud dalam kepemimpinan Presiden Soeharto kurang berdampak positif dalam perkembangan masyarakat. Ketika kemudian Indonesia dilanda Krisis Moneter yang berkembang menjadi Krisis Ekonomi, Soeharto tak dapat mempertahankan kepemimpinannya. Tidak mustahil pula bahwa ini adalah usaha kalangan tertentu di dunia Barat yang setelah memenangkan Perang Dingin , hendak membangun hegemoni atas dunia. Maka para pemimpin bangsa-bangsa yang dinilai kurang mendukung kehendak itu harus digantikan. Regime Change ini merupakan cara yang banyak dipraktekkannya untuk mencapai tujuannya.

Maka untuk kedua kali Indonesia kehilangan seorang pemimpin bangsa secara tragis. Sebab tak dapat disangkal bahwa Presiden Soeharto selama kepemimpinannya atas bangsa Indonesia banyak membawa keberhasilan yang kongkrit, seperti keberhasilan dalam produksi beras dan pembatasan kelahiran. Juga di dunia internasional wibawa Indonesia makin meningkat, khususnya melalui kepemimpinannya di Gerakan Non Blok. Sayang bahwa kemudian di samping itu timbul berbagai kelemahan dalam kepemimpinan, khususnya karena kurang mampu atau kurang bersedia meniadakan berbagai penggunaan kekuasaan secara salah dan melanggar rasa keadilan oleh para pembantunya dan putera-puterinya. Dan yang paling tidak tercapai adalah membuat Pancasila sebagai kenyataan di Bumi Indonesia. Memang diadakan usaha besar-besaran dalam Penataran Pancasila. Akan tetapi karena tidak ada pelaksanaan secara nyata dalam kepemimpinan dan pelaksanaan pemerintahan maka semua penataran yang mahal itu tidak dapat membawa Pancasila menjadi kenyataan di Indonesia. Dan ini secara hakiki berarti bahwa masih belum tercapai apa yang dikehendaki pada 20 Mei 1908, yaitu perbaikan nasib manusia Indonesia dalam arti sebenarnya.

Berakhirnya kepemimpinan Soeharto digantikan oleh gerakan melakukan Reformasi di Indonesia. Maksudnya adalah untuk me-reform atau memperbaiki berbagai kesalahan dan penyelewengan yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Akan tetapi karena Reformasi tidak ada kepemimpinan yang tegas dan dapat mengajak bangsa ke arah yang benar, maka justru Reformasi dibajak oleh kekuatan-kekuatan yang mempunyai tujuannya sendiri, berbeda dan bahkan bertentangan dengan perjuangan bangsa berdasarkan Pancasila.

Kehidupan berdasarkan kebebasan menjadi pedoman, tetapi dalam lingkup individualisme. Itu berarti kebebasan demi kebebasan atau kebebasan mutlak yang tidak menghiraukan tertib damainya masyarakat. Dengan menggunakan semboyan yang diusung kekuatan hegemoni dunia , yaitu Hak Azasi Manusia , para aktivis dan pendukung kebebasan mutlak menegakkan sistem politik demokrasi liberal. Karena besarnya pengaruh uang dan dengan dukungan uang yang besar usaha mereka berhasil menegakkan sistem pemerintahan yang tidak banyak mempedulikan rakyat dan lebih banyak meladeni kepentingan kaum politik tadi. UUD 1945 berhasil mereka “vermaak” sehingga sekarang namanya masih UUD 1945 namun maknanya sudah jauh berubah. Tidak usah heran kalau bagi kita yang ingin Indonesia maju dan sejahtera, Reformasi selama 10 tahun tidak memberikan apa-apa yang menjadi tujuannya pada tahun 1998. Akan tetapi bagi para pembela individualisme-materialisme Reformasi sudah sangat berhasil karena Indonesia telah menjadi negara demokrasi keempat terbesar di dunia. Sama sekali tidak dipedulikan bahwa apa yang dinamakan demokrasi keempat terbesar di dunia tidak berbuat sepenuhnya untuk mengatasi kemiskinan yang terus menjirat kehidupan rakyat.

Kebangkitan Nasional Kedua untuk tegakkan Pancasila

Adalah kenyataan bahwa kehendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia hanya dapat mencapai tujuan kalau Pancasila tegak sebagai realitas di Indonesia. Contoh paling jelas adalah tumbuhnya radikalisme di kalangan umat Islam di Indonesia. Hal itu dipicu oleh kemiskinan yang secara berat menekan kehidupan umat Islam. Tuntutan kalangan tertentu umat Islam agar bangsa Indonesia menjadikan Republik Indonesia negara Islam juga amat dipengaruhi oleh argumen bahwa hingga kini RI belum dapat mengatasi kemiskinan berjuta-juta rakyat. Padahal juga tidak jelas apakah RI yang negara Islam dapat mengatasi kemiskinan. Maka dengan menjadikan Pancasila sebagai kenyataan yang tegak di Indonesia argumen demikian terjawab secara jelas.

Sebab itu kita harus kembali kepada apa yang dikehendaki pada 20 Mei 1908, yaitu perbaikan nasib rakyat Indonesia. Tujuan nasional telah merumuskan itu dalam kalimat : Membangun Masyarakat yang Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu diperlukan Kebangkitan Nasional Kedua. Kalau Kebangkitan Nasional Pertama telah mengantar bangsa Indonesia kepada Kemerdekaan Bangsa, maka Kebangkitan Nasional Kedua mengantarkan bangsa Indonesia pada tegaknya Pancasila di Bumi Indonesia.

Semoga Kepemimpinan Nasional yang dipilih rakyat pada Pemilu tahun 2009 dapat menggelorakan Kebangkitan Nasional Kedua dengan dasar keyakinan yang teguh pada Pancasila. Keyakinan yang tidak dapat ditumbangkan oleh berbagai kehendak agressif untuk menguasai Indonesia dengan pandangan hidup lain.

Kepemimpinan Nasional mengajak seluruh bangsa serta kepemimpinan di berbagai daerah dan bidang kehidupan untuk bersama-sama menjadikan Pancasila kenyataan. Untuk itu Kepemimpinan Nasional harus berusaha aktif meluaskan pandangan itu disertai tindakan nyata sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat banyak.

Pengendalian ekonomi nasional harus benar-benar tertuju kepada menyejahterakan rakyat banyak. Semua usaha harus mengarah pada pengurangan Kemiskinan sehingga nantinya rakyat miskin tidak ada lagi, atau paling banyak 3 % dari seluruh penduduk Indonesia. Dan miskin bukannya hidup di bawah garis kemiskinan, melainkan dalam jangka panjang pada tahun 2030 mempunyai penghasilan sekitar USD 3.000 per capita setahun . Segala perdebatan mengenai teori ekonomi dihentikan dan lebih banyak dilihat manfaat apa yang diberikan teori itu untuk kenyejahterakan rakyat, (Deng Xiaoping : Tidak penting apa kucingnya hitam atau putih, asalkan dapat menangkap tikus !). Ini memerlukan kepemimpinan di bidang ekonomi yang cerdas, tangkas dan yakin kepada Pancasila.

2. Gotong Royong ditumbuhkan dan dikuatkan kembali.

Kita terus menjunjung tinggi nilai Individu, tetapi selalu dalam rangka tertib-damainya Masyarakat. Dengan begitu kehidupan akan lebih tenteram dan tidak terjadi berbagai konflik yang sebetulnya tidak masuk akal dan dulu tidak pernah terjadi. Seperti konflik antar umat agama atau bahkan konflik dalam satu umat agama kalau ada yang dinilai agama sesat. Juga konflik antar etnik, seperti antara orang Dayak dengan orang Madura di Kalimantan. Karena tidak ada rasa dan sikap Gotong Royong lagi maka semua hanya mementingkan kelompoknya sendiri secara berlebihan. Orang Indonesia sudah makin pintar, tapi kepintarannya belum digunakan secara cerdas untuk memperbaiki kehidupan. Dengan berkurangnya konflik dan menguatnya Gotong Royong produktivitas masyarakat meningkat dan mendukung kesejahteraan lahir maupun batin.

3. Membangun sistem Politik yang mendukung Kesejahteraan Rakyat.

Untuk itu dibangun Demokrasi yang sesuai . Tujuan Demokrasi dalam jangka panjang adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang 85% penduduknya Golongan Menengah dengan penghasilan sekitar USD 10.000 per capita/ tahun, Golongan Kaya 12 % penduduk dengan penghasilan sekitar USD 30.000 dan Golongan Miskin 3% dengan penghasilan sekitar USD 3.000 per capita /tahun . Komposisi masyarakat demikian menjadikan bangsa Indonesia mempunyai penghasilan USD 12.000 per capita/tahun untuk penduduk 250 juta orang . (Bandingkan : Malaysia tahun 2007 USD 14.400 per capita/tahun untuk penduduk 24 juta orang) Sistem Politik dibangun sesuai tujuan itu sehingga benar-benar terwujud Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat.

Dengan kondisi itu Demokrasi dapat berjalan lebih nyata dari pada sekarang dalam jutaan rakyat hidup di bawah garis kemiskinan.

4. Pendidikan yang meningkatkan Mutu Manusia Indonesia.

Pendidikan makin penting bagi bangsa mana pun. Tidak hanya untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi juga untuk membentuk Karakter, Budi Pekerti dan Kepemimpinan. Pendidikan harus mencapai rakyat seluas mungkin dengan kualitas yang makin tinggi dan dapat disamakan dengan pendidikan mana pun di dunia. Jangan hanya anak orang kaya yang bisa dapat pendidikan baik, melainkan semua anak Indonesia dibuka kesempatannya untuk belajar sebanyak dan sebaik mugkin.

5. Membangun Kekuatan Mental Bangsa.

Manusia Indonesia yang banyak potensinya harus dijauhkan dari sikap manja sebagai akibat lingkungan Alam yang mudah dan murah. Kecenderungan manja itu telah berakibat pada kelemahan mental yang tampak pada lemahnya disiplin, lebih banyak bicara dari pada berbuat, kalau berbuat pun tidak mengejar mutu melainkan semau gue. Manusia Indonesia demikian tidak punya daya saing terhadap bangsa lain. Maka potensi Alam Indonesia yang kaya lebih dimanfaatkan bangsa lain. Maka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dibangun kekuatan mental dan terwujud Semangat Pejuang yang tidak kenal menyerah. Untuk itu Tauladan para Pemimpin, para Pendidik dan para Orang Tua amat menentukan.

Dengan menjalankan Lima Prioritas ini Kepemimpinan Nasional membawa bangsa pada perwujudan Pancasila sebagai kenyataan di Bumi Indonesia. Ini merupakan satu usaha yang tidak kecil. Sebab itu perlu digerakkan kembali oleh satu Kebangkitan Nasional Kedua. Semoga para Pemimpin yang terpilih pada tahun 2009 dapat menjalankan seruan dan harapan Bangsa Indonesia ini.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post