Mungkinkah Berdampak Kepada ASEAN ?

Posted by Admin on Saturday, 5 October 2002 | Catatan

Sayidiman Suryohadiprojo

Hubungan Indonesia dengan Singapore mengalami gangguan serius akibat ucapan Menteri Senior Lee Kuan Yew secara terbuka bahwa di Indonesia para dalang terrorisme masih berkeliaran secara bebas, sehingga menimbulkan ancaman latent bagi keamanan Singapore. Reaksi yang timbul di pihak Indonesia terhadap ucapan terbuka itu tidak hanya diberikan oleh Pemerintah, tetapi juga kalangan masyarakat mengeluarkan tanggapan yang keras terhadap pernyataan itu. Bahkan terjadi demonstrasi di depan kedutaan besar Singapore di Jakarta, disertai pembakaran bendera Singapore dan boneka yang menggambarkan pribadi Lee Kuan Yew. Reaksi balasan dari pihak Singapore telah dinyatakan oleh menteri luar negerinya yang tidak mengerti mengapa ada reaksi demikian pada pemerintah Indonesia. Katanya, bukti telah cukup untuk mengambil tindakan terhadap Abu Bakar Basyir dan Hambali, tetapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Reaksi tanggapan itu menimbulkan kembali jawaban pihak Indonesia bahwa sejak terjadi Reformasi pemerintah tidak mempunyai wewenang menangkap dan menuduh orang melakukan perbuatan kriminal kalau tidak ada bukti jelas dan kongkrit tentang perbuatan kriminal itu. Memang Malaysia dan Singapore dapat bertindak lebih leluasa dalam hal itu, karena dilandasi Internal Security Act (ISA). Dalam masa Orde Baru ketika masih ada Kopkamtib Indonesia pun dapat berbuat demikian, tetapi sekarang lain sekali keadaannya. Dan adalah keyakinan masyarakat Indonesia bahwa itu jalan yang tepat untuk menuju negara demokrasi dengan landasan hukum. Namun demikian, Indonesia mengirimkan pejabat kepolisian ke Malaysia dan Singapore untuk memperoleh informasi lebih banyak tentang masalahnya. Meskipun begitu, pihak kepolisian belum merasa puas dengan informasi yang mereka peroleh sehingga tidak dapat mengambil sikap lain dari yang sudah ada. Maka dengan begitu besar kemungkinan ketegangan antara Indonesia dan Singapore akan berlanjut.

Persoalannya adalah apakah hubungan kurang harmonis antara Indonesia-Singapore akan berdampak kepada ASEAN secara keseluruhan. Kalau itu terjadi maka perkembangan demikian pasti akan merugikan Asia Tenggara dan semua bangsa yang ada di wilayah itu. Tidak hanya dalam aspek politik dan keamanan, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial.

Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa perkembangan ini tidak lepas dari peran Amerika Serikat belakangan ini. Sejak AS menyatakan Perang terhadap Terrorisme sikap diplomasi AS makin galak. Seperti ancaman bahwa siapa yang tidak memihak AS dalam memerangi terrorisme adalah lawan (Who is not with us is against us), sebagaimana dinyatakan Presiden George Bush. Dengan begitu politik tahun 1950-an dihidupkan kembali, hanya dulu terhadap komunisme seperti yang diucapkan John Foster Dulles, menteri luar negeri waktu itu, dan sekarang terhadap terrorisme. Dulu AS tidak menerima sikap politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan malahan menganggap sikap demikian tidak bermoral. Sekarang pun Indonesia mempunyai sikap berdasarkan penilaian sendiri terhadap terrorisme; ini juga tidak dapat diterima AS. Buktinya, ucapan Paul Wolfowitz sebagai wakil menteri pertahanan menandakan kurang puas terhadap Indonesia yang dinilai tidak tegas terhadap terrorisme. Ditambah lagi ketika Presiden Megawati menunjukkan kurang setuju dengan serangan militer AS terhadap Afghanistan. Maka tidak mustahil bahwa sikap Lee Kuan Yew bukan hanya sikapnya pribadi, melainkan juga sikap pemerintah Singapore yang memang sejak dulu senantiasa menjadi sekutu AS yang setia.

Kalau kita perhatikan sejarah Asia Tenggara sejak tahun 1950-an, maka dapat kita simak bahwa sukar ada persatuan antara bangsa-bangsa Asia Tenggara apabila Indonesia mempunyai sikap yang tidak sesuai dengan kehendak AS. Meskipun Indonesia tidak memusuhi AS, tetapi apabila garis politik Indonesia tidak dapat diterima AS maka timbul persoalan di Asia Tenggara. Politik bebas aktif Indonesia bukan sikap melawan AS, tetapi oleh AS dinilai kurang tegas dalam memihak blok Barat melawan blok komunis. AS membentuk Organisasi Pakta Pertahanan Asia Tenggara (Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO) untuk menghimpun kekuatan Asia Tenggara di bawah pimpinan AS dan Inggeris untuk melawan blok komunis, tetapi Indonesia tidak ikut serta di dalamnya. Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila tidak setuju dengan paham komunis dan akan selalu menjaga agar paham komunis tidak menguasai Indonesia. Akan tetapi Indonesia tidak mau memihak blok Barat karena mempunyai sikap politik bebas aktif. Demikian pula sekarang, Indonesia melawan terrorisme dari mana pun datangnya, tetapi tidak berarti Indonesia harus dalam segala hal memihak AS. Sikap demikian ini tidak dikehendaki AS sejak dulu. Akan tetapi Indonesia terlalu luas wilayahnya dan terlalu besar penduduknya untuk memungkinkan persatuan Asia Tenggara berjalan lancar dan efektif tanpa Indonesia. Sebab itu SEATO dari semula hingga akhir tidak efektif, demikian pun usaha lain untuk menyatukan Asia Tenggara tanpa Indonesia.

Ketidaksukaan AS terhadap sikap Indonesia menjadi terang-terangan ketika terjadi pemberontakan PRRI-Permesta pada tahun 1958. Pada waktu itu menteri luar negeri John Foster Dulles secara tegas mengatakan : Lebih baik Indonesia pecah menjadi dua dari pada tetap satu di bawah kekuasaan komunis. Waktu itu pemerintah AS yakin benar bahwa pemerintah Indonesia dan pimpinan TNI sudah di tangan komunis. Dengan dalih itu AS dengan dibantu Inggeris kemudian secara terencana memberikan bantuan politik, militer dan ekonomi kepada PRRI-Permesta. Untuk itu dikerahkan pula sekutu AS dan Inggeris di Asia Tenggara dan Asia Timur untuk menundukkan Republik Indonesia. Singapore, Malaysia, Filipina, Thailand, Taiwan dan Korea Selatan diikutsertakan dalam usaha itu. Terbentuknya persekutuan FPDA atau Five Powers Defense Arrangement yang menyatukan AS, Inggeris, Australia, Selandia Baru dan Malaysia-Singapore (bekas jajahan Inggeris) juga jelas tertuju terhadap Indonesia, meskipun mereka tidak pernah mengakui. Buku Subversion as Foreign Policy tulisan George Kahin dan isterinya memberikan uraian luas mengenai peran AS dengan PRRI-Permesta itu.

Sikap AS terhadap Indonesia berubah ketika bangsa Indonesia mengambil sikap tegas terhadap pemberontakan G30S/PKI. Meskipun Indonesia tidak pernah melepaskan politik bebas aktif, tetapi setelah mengatasi pemberontakan itu Indonesia mengambil jalur right of the centre dalam politik bebas aktif. Maka AS menjadi amat bersahabat untuk mengerahkan sekutunya dalam mendukung Indonesia melakukan pembangunan ekonomi. Perlu diperhatikan bahwa ASEAN terbentuk pada tahun 1967, jadi ketika Indonesia sudah dipercaya AS dan sebaliknya Indonesia juga mau ikut demi kepentingannya. Bahkan setelah itu peran Indonesia dalam ASEAN besar sekali dan amat jelas bahwa tidak mungkin ASEAN terbentuk andai kata Indonesia tetap dikucilkan.

Dengan perkembangan sekarang menjadi pertanyaan besar apakah ketidakpercayaan AS terhadap Indonesia dalam sikapnya melawan terrorisme berakibat seperti masa lampau, yaitu Indonesia dianggap lawan yang dikucilkan. Akan tetapi itu juga berarti berakhirnya ASEAN, sebab siapa pun tahu bahwa tidak mungkin ada ASEAN tanpa Indonesia. Atau CIA kembali membuat scheme untuk memungkinkan Indonesia dikuasai oleh orang-orang Indonesia yang sepenuhnya mengikuti kehendak AS. Dengan begitu Indonesia kembali dapat mereka percaya dan ASEAN tetap utuh. Kalau itu tidak dapat mereka capai, tidak mustahil kaum Hawk AS menghidupkan kembali sikap mendiang John Foster Dulles, yaitu : Lebih baik Indonesia pecah dari pada tetap satu tetapi dikuasai orang yang tidak mengikuti kehendak AS.

Apapun yang akan terjadi, yang paling utama bagi bangsa Indonesia adalah untuk selalu memelihara persatuan dan waspada terhadap semua pihak, baik dalam maupun luar negeri, yang mendiskreditkan atau bahkan menjerumskan Indonesia ke dalam kehancuran. Hal itu tidak mudah ketika Indonesia sedang dalam kondisi yang demikian lemah sekarang ini. Sebab itu kepemimpinan nasional harus dapat mempersatukan bagian terbesar bangsa Indonesia, sehingga kalau ada yang ingin merugikan Indonesia itu hanya kelompok kecil saja. Bahkan mungkin dengan persatuan itu Indonesia lebih mampu mengatasi berbagai persoalan politik dan ekonomi sekarang ini. Memang ASEAN merupakan kepentingan Indonesia yang besar. Akan tetapi yang lebih utama adalah tetap berlanjutnya Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang berpolitik bebas aktif. Sebab itu jaminan utama bagi keamanan, kesejahteraan lahir-batin dan kemajuan kehidupan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post