Sistem Pendidikan Sekolah Yang Berhasilguna (Bagian 2/2)

Posted by Admin on Wednesday, 4 February 2009 | Makalah, Opini

Pendidikan Tinggi Yang Bermutu

Dalam keadaan dunia dan umat manusia dewasa ini persaingan antar bangsa makin kuat, sekalipun di pihak lain kehidupan bangsa juga dituntut untuk dapat bekerja sama makin banyak dan makin erat dengan bangsa lain. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sumber utama dari tuntutan itu.

Kalau di masa lalu faktor kepemimpinan sangat berpengaruh kepada kehidupan bangsa, baik keselamatan maupun kesejahteraannya, maka sekarang itu menjadi lebih penting lagi. Dapat disamakan dengan prestasi satu team sepakbola. Keunggulan team tidak cukup ditopang oleh kecakapan dan kecerdasan 11 pemainnya. Masih sangat diperlukan seorang manager yang memimpin dan mengarahkan team itu sehingga kehebatan 11 pemainnya dapat mewujudkan prestasi team yang unggul. Tanpa kepemimpinan itu team dengan 11 pemain yang satu persatu hebat dapat dikalahkan oleh team yang pemainnya tidak seberapa hebat tapi dipimpin, dipersatukan, dimotivasi dan diarahkan seorang team manager yang cakap dan cerdas.

Maka untuk dapat menjawab semua tuntutan umat manusia dewasa ini, termasuk kuat bersaing serta pandai bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, kepemimpinan bangsa sangat besar pengaruhnya. Bahkan boleh dikatakan kepemimpinan mempunyai dampak menentukan atas keberhasilan bangsa untuk selamat, maju dan sejahtera.

Kepemimpinan bangsa tidak terbatas pada tingkat nasional paling atas, melainkan meliputi seluruh kepemimpinan di Pusat dan Daerah di semua bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, militer dan lainnya. Tentu makin tinggi posisi kepemimpinan itu dan makin luas ruang lingkup tanggungjawabnya, makin besar pula tuntutan terhadap kualitas kepemimpinan. Sekalipun demikian, bagaikan tubuh manusia setiap unsur bangsa, betapa pun kecil dan nampaknya kurang berarti, tetapi semuanya berpengaruh terhadap kesehatan seluruh tubuh bangsa. Sebab itu adalah penting agar kepemimpinan setiap unsur bangsa juga memadai kualitasnya.

Kualitas kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Seluruh proses pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam masyarakat yang aneka ragam maupun pendidikan sekolah berpengaruh kepada kualitas kepemimpinan. Namun demikian, terutama Pendidikan Tinggi yang bermutu menjamin bangsa itu mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan membawa bangsa mencapai tujuan perjuangannya. Melalui Pendidikan Tinggi seorang dapat memperoleh dan menguasai kecakapan yang diperlukan untuk memimpin bangsa dengan baik, karena pada tingkat itu dapat diraih ilmu pengetahuan dan pengalaman kepribadian sebagai dasar kepemimpinan yang baik.

Memang tidak mustahil bahwa ada pemimpin bangsa yang menunjukkan mutu tinggi tanpa ia menempuh Pendidikan Tinggi. Namun itu adalah hasil dari keunggulan pribadi orang tersebut yang tidak dapat diharapkan terdapat pada banyak orang secara umum. Akan tetapi kepemimpinan bangsa tidak dilakukan seorang belaka. Apalagi dalam negara dengan sistem demokrasi, sedangkan dalam sistem otokrasi saja kepemimpinan bangsa meliputi banyak orang pada berbagai tingkat dan aspek kehidupan.

Pendidikan Tinggi yang bermutu mempunyai fungsi lain lagi, yaitu menjamin bahwa berbagai pekerjaan dan fungsi dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang diperlukan. Ketika setiap bangsa harus mengembangkan daya saing yang setinggi mungkin, syarat profesionalisme dalam pelaksanaan tiap-tiap pekerjaan dan fungsi tidak boleh diabaikan dan harus mendapat perhatian tinggi. Pendidikan Tinggi yang bermutu dapat menjamin terwujudnya syarat profesionalisme itu

Pendidikan Tinggi Akademis.

Pendidikan Tinggi melengkapi dan menyempurnakan hasil pendidikan sebelumnya, khususnya Pendidikan Menengah umum atau SMA. Hal itu menyangkut baik pendidikan ilmu pengetahuan maupun pembentukan kepribadian.

Di masa lampau Pendidikan Tinggi hanya meliputi pendidikan akademis yang dilakukan dalam lembaga yang namanya Universitas. Pada mulanya pendidikan di Universitas bertitikberat pendidikan filsafah yang sering dinamakan induknya ilmu pengetahuan. Akan tetapi ketika ilmu pengetahuan makin berkembang dan makin mendalami setiap aspek kehidupan dengan makin sempurna, berkembang pula bagian-bagian dalam Universitas yang masing-masing mendalami ilmu pengetahuan tertentu. Bagian-bagian itu dinamakan fakultas dan setiap fakultas memberikan pendidikan dalam disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Makin berkembang ilmu pengetahuan, makin banyak pula fakultas dalam Universitas. Sekarang adalah hal biasa kalau dalam satu Universitas ada fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas sastra, fakultas ilmu sosial, fakultas teknik, fakultas pertanian, dan lainnya. Hal itu juga terjadi di Indonesia sejak menjadi bangsa merdeka. Padahal di masa penjajahan hanya ada Pendidikan Tinggi untuk dokter, ahli hukum, ahli sastra, insinyur teknik dan insinyur pertanian.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan khususnya teknologi timbul kebutuhan untuk memberikan tekanan yang kuat kepada salah satu aspek disiplin ilmu. Hal itu terutama terdapat pada ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Maka dibentuk lembaga pendidikan tinggi khusus untuk itu dengan nama Institut, seperti adanya Institut Teknologi Bandung (ITB). Demikian pula berkembang Institut Pertanian seperti Institut Pertanian Bogor (IPB). Juga ada pakar ilmu ekonomi tidak puas dengan keberadaannya sebagai fakultas di Universitas dan merasa perlu menciptakan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis. Lembaga-lembaga ini melakukan pendidikan yang bersifat akademis seperti yang dilakukan di Universitas. Pendidikan tinggi yang dilaksanakan di Universitas dengan berbagai fakultasnya maupun di lembaga Institut dan Sekolah Tinggi digolongkan pendidikan profesional (professional education).

Pendidikan Tinggi akademis memberikan Sarjana 1 (S1) setelah pendidikan sekitar 4 tahun atau 160 Satuan Kredit Semester (SKS). Ini disamakan dengan undergraduate education di sistem pendidikan tinggi AS. Setelah itu dapat ditempuh pendidikan pasca-sarjana yang memberikan gelar akademis Sarjana 2 (S2) dalam pendidikan sekitar 2 tahun atau sekitar 24 SKS. Kalau masih mau terus lagi, dapat mencapai Sarjana 3 (S3) setelah studi sekitar 2 tahun lagi. Sarjana 2 juga disebut magister, yang di AS dinamakan master, sedangkan Sarjana 3 disebut Doktor, di AS Ph.D. atau Doctor.

Pendidikan dokter medis agak berbeda karena sifat penyampaian ilmu pengetahuannya yang disesuaikan penerapannya sebagai dokter kesehatan. Dokter kesehatan juga dapat mengambil aneka ragam spesialisasi setelah menyelesaikan pendidikan dokter umum.

Sistem Pendidikan Tinggi akademis pada tahun 1960-an mengalami perubahan dari sistem Eropa Barat (continental system) ke sistem Amerika (Anglo-Saxon system) dengan makin meningkatnya pengaruh AS dan makin banyak yang belajar di negara itu. Akibatnya adalah bahwa dapat timbul sedikit kesulitan kalau seorang S1 Indonesia melanjutkan studi di negara dengan sistem Eropa Barat, seperti Jerman umpamanya. Sebab di Jerman, demikian pula di Belanda, lulusan Pendidikan Tinggi memperoleh gelar akademis Diplom, yang dinilai kurang lebih sama dengan tingkat S2 atau master di AS. Akan tetapi dengan mutu Pendidikan Tinggi yang baik di Indonesia masalah itu dapat diatasi dan lulusan Indonesia pun dapat meraih ilmu secara baik di negara dengan sistem Eropa Barat.

Agar Pendidikan Tinggi menghasilkan mutu yang dapat bersaing perlu dipenuhi syarat-syarat. Pertama, harus ada kaum pengajar (faculty) dalam jumlah dan mutu yang memadai. Terutama ada kehadiran Guru Besar yang telah menunjukkan keberhasilan tinggi dalam menggeluti disiplin ilmu yang diajarkannya. Tidak jarang satu Perguruan Tinggi mempunyai reputasi tinggi karena ada Guru Besar terkenal mengajar di situ. Semakin banyak Guru Besar terkenal ada di Perguruan Tinggi itu, semakin tinggi dan luas reputasinya. Para Guru Besar dibantu secara luas oleh para assisten yang memungkinkan para mahasiswa sungguh-sungguh mengejar ilmu pengetahuan yang diinginkan. Perguruan Tinggi yang bermutu mengejar rasio mahasiswa-dosen yang baik, yaitu per dosen sedikit jumlah mahasiswanya untuk memperoleh bobot pengajaran yang tinggi. Kedua, harus ada perpustakaan yang banyak jumlah bukunya meliputi berbagai disiplin ilmu. Juga tersedianya jurnal ilmiah yang up-to-date dan kemungkinan untuk penggunaan Internet untuk mengakses berbagai data dan informasi yang diperlukan mahasiswa. Ketiga, harus ada kegiatan riset atau penelitian yang luas meliputi berbagai disiplin ilmu. Dengan begitu Perguruan Tinggi tersebut secara aktif ikut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menjadikan studi di Perguruan Tinggi itu suatu aktivitas yang mendalam. Keempat, ada kegiatan pengabdian masyarakat untuk selalu menjaga hubungan baik antara Perguruan Tinggi dengan masyarakat sekelilingnya dan adanya sikap mahasiswa yang tidak lepas dari kenyataan hidup bangsa. Kelima, namun yang amat penting adalah terwujudnya suasana dan budaya akademis yang sehat, terbuka dan menggairahkan sehingga memungkinkan berkembangnya aktivitas ilmiah yang bermutu.

Makin banyak Perguruan Tinggi bermutu ada di satu negara dan dikunjungi oleh warganegaranya, makin terjamin berkembangnya kehidupan bangsa yang mengejar keunggulan (excellence) dan makin jauh bahaya mediocrity atau sikap dangkal pada bangsa itu. .

Indonesia hingga kini belum terlalu berhasil dalam usaha mengembangkan mutu pendidikan tinggi. Hal itu dapat dilihat pada posisi Perguruan Tinggi Indonesia dalam skala ranking internasional. Dalam Times Higher Education Supplement tahun 2006 disebutkan bahwa di antara 500 Universitas terbaik dunia hanya ada 4 universitas Indonesia, yaitu Universitas Indonesia pada ranking 250, ITB ranking 258, Universitas Gajah Mada ranking 270 dan Universitas Diponegoro ranking 495. Bandingkan dengan Univ Beijing ranking 14, National University of Singapore ranking 19, Kyoto Univ ranking 29, Indian Insitute of Technology ranking 57, Chulalongkorn Univ (Thailand) ranking 161, Universiti Kebangsaan Malaysia ranking 185.

Untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi di Indonesia titikberat usaha ada pada Pemerintah dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Harapan kita adalah Pemerintah makin dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengalokasi dana yang diperlukan bagi pendidikan umum dan khususnya untuk membantu Perguruan Tinggi. Namun nampaknya kondisi seperti itu masih jauh. Kalau pun ada peningkatan kemampuan Pemerintah maka bantuan Pemerintah terpaksa lebih tertuju kepada Pendidikan Dasar dan Menengah mengingat besarnya jumlah murid yang harus menempuh Wajib Belajar. Akibatnya, bagi Pendidikan Tinggi tidak banyak tersisa. Karena itu peran Pemerintah sementara ini harus berada dalam pengaturan dan fasilitasi yang memungkinkan Perguruan Tinggi berkembang semaksimal mungkin.

Pendidikan Tinggi akademis mengusahakan kompetensi bangsa yang makin tinggi dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bangsa yang paling mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya sains, mempunyai peluang terbesar untuk mencapai kesejahteraan tinggi dan menjamin kelangsungan hidupnya (survival).

Perkembangan ilmu pengetahuan memungkinkan manusia makin tahu secara mendalam tentang hal-hal alam dan kehidupan yang makin besar dan luas (macro-cosmos), tetapi juga yang makin kecil (micro-cosmos). Betapa sekarang manusia makin tahu tentang Ruang Angkasa Luar (Outer Space) dengan menemukan hal-hal baru di dalamnya, termasuk planit dan galaxy baru, dan juga makin mampu untuk menjelajah ruang itu. Sudah ada pikiran untuk menemukan di alam semesta ini planit atau benda angkasa lain yang kondisinya seperti planit Bumi; sehingga dapat diusahakan untuk dicapai dan kalau perlu dihuni oleh manusia. Sebaliknya dengan Teori Quantum manusia makin tahu tentang unsur kehidupan yang kecil dan memungkinkannya mengembangkan berbagai cara yang besar manfaatnya bagi kehidupannya. Sukar terbayang betapa sekarang manusia melalui ilmu pengetahuan dapat mengetahui dan menjangkau pandangannya bermilyar kilometer di luar Bumi dan juga makin mengetahui dan menjangkau bagian alam yang kecilnya seperjutaan sentimeter.

Ilmu pengetahuan yang menyangkut alam makin luas dan makin dalam. Sedemikian rupa sehingga melalui ilmu pengetahuan seperti bioteknologi dapat diadakan rekayasa terhadap kehidupan alam, baik tumbuh-tumbuhan, khewan maupun manusia. Timbul kemampuan cloning yang sekarang menghadapkan manusia kepada masalah etika, yaitu apa yang masih patut dilakukan sebagai manusia.

Bangsa Indonesia harus juga mengetahui semua hal itu dan ikutserta aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu.

Dalam pada itu manusia masih tetap hidup dalam lingkungan yang lama. Terbukti dalam kehidupan itu manusia tetap saja menghadapi berbagai persoalan sekalipun sudah bertambah banyak pengetahuannya tentang alam dan kehidupan. Penyakit yang dihadapi manusia bukan makin sedikit dan tanpa bahaya, sekalipun manusia makin pandai. Sedangkan kanker saja belum dapat ditundukkan oleh manusia, apalagi HIV/AID yang 50 tahun lalu belum diketahui luas tetapi sekarang makin banyak makan korban. Malahan timbul penyakit baru seperti flu burung yang tadinya tidak dikenal sama sekali. Ini semua juga sangat menggangu kehidupan bangsa Indonesia dan karena itu ilmu kedokteran harus makin diperdalam dan dikuasai.

Umat manusia yang makin maju bukannya bebas dari berbagai persoalan sosial. Tetap saja terjadi pelanggaran hukum yang menganggu dan merugikan orang banyak. Malahan orang yang lebih pandai juga lebih cerdik dalam melakukan pelanggaran itu. Usaha membangun hidup sejahtera tidak menjadi lebih sederhana; memang dalam golabalisasi ada segolongan orang yang menjadi makin kaya tetapi terbanyak umat manusia hidup dalam kemiskinan. Malahan AS sebagai bangsa terkaya di dunia dengan segala kemajuan materiil gemerlapan, tidak bebas dari penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan antara umat manusia yang kaya dengan yang miskin makin lebar, baik di dalam setiap bangsa maupun antara bangsa. Demi masa depan yang lebih sejahtera dan aman tenteram bagi seluruh rakyat Indonesia mau tidak mau kita harus mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan mencari jalan pemecahan. Sebab itu mendalami ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan lainnya makin penting bagi bangsa kita.

Dalam pada itu terjadi perkembangan kondisi manusia yang tidak sedikit dan sederhana. Salah satu hal yang rumit dan gawat adalah makin berkembangnya individualisme yang mungkin mendorong prestasi dan performa individu yang jauh lebih tinggi dari pada di masa lalu. Akan tetapi juga berdampak negatif dan merugikan dalam memelihara keutuhan masyarakat. Ditambah dengan meningkatnya materialisme serta peran uang yang makin menguasai kehidupan manusia.

Nampak peningkatan dalam perhatian manusia terhadap agama. Kalau ini menimbulkan kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran agama itu akan sangat membantu dalam menanggulangi perkembangan individualisme dan materialisme. Akan tetapi dalam kenyataan tidak selalu demikian, malahan kemudian timbul animosity antar-agama. Karena agama dapat sangat kuat mendorong faktor emosi, maka di setiap agama timbul kalangan fundamentalis atau ekstremis. Pada dasarnya penganut agama memandang kepercayaannya sebagai kebenaran mutlak. Namun kalau hal itu tidak disertai pendalaman ajaran agama yang mengharuskan manusia menghargai pihak lain, menjadi makin sukar mewujudkan toleransi antar-agama. Malahan masih ada seruan crusade atau perang salib dinyatakan kalangan Kristen tertentu (bahkan pernah diucapkan oleh presiden AS W.Bush), sedangkan di kalangan Islam tertentu ada kecenderungan menginterpretasikan jihad sebagai perbuatan fisik dengan kekerasan. Untuk mengatasi itu semua sebagai gangguan dan bahkan ancaman kehidupan, kita memerlukan studi yang mendalam.

Dalam perkembangan kemajuan umat manusia kemudian timbul pertanyaan bagaimana menempatkan tradisi dan sikap hidup budaya lama dalam dinamika baru yang ditimbulkan perkembangan ilmu pengetahuan ini. Apakah harus ditinggalkan tata nilai dan pandangan hidup yang dianggap tradisional demi pencapaian kemajuan. Namun di pihak lain terjadi pengakuan betapa hidup makin terasa kosong dan tidak bermakna karena desakan modernitas.

Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan besar untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam segala perkembangan umat manusia ini. Perlu ditumbuhkan kader bangsa yang makin cerdas, pandai dan cakap untuk mampu mendalami segalanya ini. Untuk itulah diperlukan Pendidikan Tinggi akademis yang professional dan bermutu.

Dalam usaha itu tidak hanya penting bahwa pengetahuan ditransfer dari yang mengetahui kepada yang belajar, tetapi tidak kalah penting adalah menimbulkan pada yang belajar niat dan kemampuan untuk turut mengembangkan ilmu. Mereka harus pandai menggunakan pikiran secara kritis, mengajukan pertanyaan yang relevant dengan perkembangan dan selalu dalam kondisi mental dan fisik yang waspada (alert) untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang timbul, dan tidak hanya sekedar menampung apa yang diperolehnya dari yang mengajarnya. Itu berarti bahwa Pendidikan Tinggi akademis tidak hanya memajukan ilmu pengetahuan pada yang belajar, tetapi juga amat mementingkan perkembangan karakter dan budi pekerti. Tanpa itu tidak mungkin ada kejujuran ilmiah, kemampuan mendengar pendapat orang sekalipun amat berbeda, keberanian menempuh sesuatu yang baru dan niat untuk selalu mengusahakan excellence. Karena berbagai hal yang dikejar ini, maka Pendidikan Tinggi akademis merupakan usaha pembentukan kader bangsa yang paling utama.

Jelas sekali bahwa Pendidikan Tinggi akademis sangat memerlukan kegiatan riset yang tinggi untuk dapat mengikuti, apalagi memelopori, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka suasana yang kondusif dalam Pendidikan Tinggi akademis, khususnya dalam perguruan tinggi bersangkutan, sangat besar pengaruhnya terhadap performanya.

Akan tetapi juga masyarakat dan pemerintah sangat berpengaruh terhadap mutu Pendidikan Tinggi. Masyarakat yang terlalu terikat kepada masa lampau dan tradisi lama, sekalipun hal-hal itu harus tetap diperhatikan, akan sukar memberikan dorongan kepada perkembangan Pendidikan Tinggi. Salah satu hal negatif di Indonesia adalah masih kuatnya feodalisme yang juga berpengaruh terhadap Pendidikan Tinggi. Hanya bedanya kalau dulu feodalisme adalah soal keningratan dan keturunan, sekarang adalah gelar sarjana. Maka orang studi bukan untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, tetapi untuk mengejar gelar sarjana sebagai status sosial.

Pendidikan Tinggi akademis di Indonesia banyak dan penting perannya dan secara pokok adalah menciptakan kemampuan tinggi pada manusia Indonesia untuk memanfaatkan segala potensi kekayaan alam dan manusia secara arif bijaksana untuk mencapai kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, sekali gus memberikan sumbangan dalam berbagai aspek kepada perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.

Pada waktu ini bangsa Indonesia masih harus malu sekali. Sebab selalu hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan bagian terbesar rakyatnya, padahal di kelilingnya penuh kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa seperti kondisi alam yang berpotensi sekali, hawa cuaca yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, serta mendiami bagian planit Bumi yang sangat menguntungkan. Maka kalau bangsa Indonesia tetap miskin dan terbelakang, bukan saja tidak ada alasan untuk menyalahkan orang lain, melainkan itu menunjukkan betapa manusia Indonesia kurang sekali memberikan response kepada kebaikan dan kemurahan Sang Pencipta.

Pedidikan Tinggi Kejuruan

Kecenderungan umat manusia untuk mendalami setiap aspek kehidupan secara makin sempit namun makin mendalam menimbulkan kebutuhan akan Pendidikan Tinggi tertentu, khususnya untuk teknologi . Maka terwujud Pendidikan Tinggi kejuruan (vocational education at post-secondary level ). Di Jerman , Austria dan negara Eropa Tengah pada umumnya berkembang sekolah tinggi kejuruan (Fach-hochschule) sebagai bagian dari Pendidikan Tinggi. Di Indonesia ada Akademi, Politeknik dan Sekolah Tinggi Kejuruan, seperti Sekolah Tinggi Kerawatan. Namun ada pula negara yang tidak menggolongkan Pendidikan Tinggi kejuruan dalam Pendidikan Tinggi, melainkan menjadi golongan tersendiri sebagai post secondary education.

Kita perlu berhati-hati dengan nama lembaga pendidikan, khususnya kalau melihat negara lain. Seperti di Perancis lembaga yang bernama Ecole Polytechnique bukan satu akademi politeknik, melainkan merupakan lembaga pendidikan tinggi akademis yang paling bergengsi dan menjadi sumber dari banyak pemimpin Perancis yang terkenal di dunia, antara lain mantan perdana menteri Valerie Giscard d’Estaing. Padahal di Inggeris lembaga dengan nama polytechnique tidak masuk dalam golongan pendidikan tinggi, melainkan merupakan salah satu lembaga post secondary education.

Dalam perkembangan teknologi dan kehidupan umat manusia aspek profesi yang lebih bersifat pelaksanaan teknis menjadi amat penting. Seperti perkembangan industri manufaktur dengan pabrik-pabriknya yang aneka ragam; semula dianggap bahwa pendidikan professional sebagai insinyur memadai untuk mempersiapkan orang menjalankan segala pekerjaan yang bersangkutan dengan tingkat pimpinan maupun pelaksanaan. Akan tetapi terbukti bahwa pendidikan professional menyangkut pembentukan seorang professional yang luas pengetahuannya, sehingga tepat untuk menjalankan pimpinan perusahaan. Namun di samping itu diperlukan pendidikan kejuruan untuk mempersiapkan orang menjalankan kegiatan pelaksanaan pekerjaan di atas kegiatan kader menengah. Sebab itu di Jerman berkembang di samping Technische Hochschule juga Fachhochschule.

Pendidikan Tinggi Kejuruan penting perannya untuk perkembangan produksi masyarakat. Sebab ada pekerjaan yang memerlukan pendidikan yang sukar diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan. Seperti fumgsi perawatan orang sakit di rumah sakit sekarang menuntut pengetahuan dan kemampuan yang begitu tinggi sehingga tidak cukup ada pendidikan di Sekolah Perawat pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan. Maka berdirilah Akademi Perawat sebagai Pendidikan Tinggi kejuruan.

Di Indonesia perlu juga dikembangkan Pendidikan Tinggi kejuruan untuk aneka ragam kejuruan. Pendidikan ini memberikan sertifikat Diploma 1 untuk pendidikan yang berlangsung satu tahun, Diploma 2 untuk pendidikan 2 tahun dan Diploma3 untuk pendidikan 3 tahun.

Dengan adanya Pendidikan Tinggi kejuruan, maka dapat diadakan seleksi lebih saksama lagi bagi mereka yang akan masuk Pendidikan Tinggi akademis. Juga bagi orang yang kurang dananya ada peluang masuk Pendidikan Tinggi kejuruan yang berlangsung lebih pendek sehingga dapat lebih cepat bekerja. Toh kesempatan masuk Pendidikan Tinggi akademis tidak tertutup, karena kita harus selalu menjaga pendidikan terbuka. Lulusan Pendidikan Tinggi kejuruan yang nanti ingin masuk Pendidikan Tinggi akademis untuk memperluas pengetahuannya, harus diberikan kesempatan untuk itu. Dengan pengalaman bekerja serta prestasi yang memadai ia dapat diidzinkan menempuh proses masuk pendidikan tinggi professional, setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Perguruan Tinggi yang ingin dimasuki. Malahan dengan mempertimbangkan mata kuliah yang telah ditempuh di Pendidikan Tinggi Kejuruan serta pengalaman bekerjanya, tidak mustahil ia dapat mempersingkat masa belajarnya dibandingkan mahasiswa biasa.

Kombinasi Pendidikan Tinggi Akademis dan Pendidikan Tinggi Kejuruan dapat merupakan landasan bagi penciptaan mutu kehidupan bangsa yang penuh daya saing. Satu hal yang harus kita usahakan menghadapi dunia dewasa ini.

Pendidikan Guru

Pendidikan Guru adalah masalah sangat penting bagi satu bangsa, mulai pendidikan Guru Kelompok Main (Play Group), Guru Taman Kanak (TK) hingga Guru Sekolah Menengah. Sebab Guru-lah yang menjadi pendidik anak-anak bangsa ketika mereka mengalami pendidikan sekolah.

Makin dirasakan keperluannya bahwa Guru harus hasil Pendidikan Tinggi. Dulu Guru hasil Pendidikan Menengah cukup tinggi manfaatnya bagi masyarakat, sebagaimana kita alami dengan Guru-guru lulusan Hollands-Inlandsche Kweekschool (HIK) di zaman penjajahan Belanda. Akan tetapi makin hari dirasakan bahwa perkembangan masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan kita membentuk para Guru melalui Pendidikan Tinggi.

Semula ada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang mendidik calon Guru untuk SD. IKIP yang berlangsung selama 4 tahun menghasilkan Sarjana 1 sebagai Guru. Namun belakangan para pakar ilmu pendidikan dan pengelola IKIP tidak puas dengan lembaga tersebut. Dengan berbagai alasan mereka menghendaki agar IKIP menjadi Universitas yang mendidik tidak hanya calon Guru, tetapi sekali gus sarjana umum. Bagaimana dampak perubahan ini terhadap mutu Guru kita belum dapat dilihat sekarang karena keberadaan Universitas Pendidikan Guru sebagai pengganti IKIP masih terlalu pendek. Namun demikian, ada pakar pendidikan yang kurang setuju dengan Universitas Pendidikan Guru. Mereka menghendaki pembentukan Guru dilakukan melalui Pendidikan Tinggi akademis di Universitas dalam fakultas pendidikan atau paedagogi. Mereka berpendapat bahwa Guru harus dididik dan dibentuk bersama-sama kaum professional lainnya, karena fungsi Guru merupakan satu profesi, tidak beda dari ekonom, insinyur dan lainnya.

Namun sebenarnya yang lebih utama adalah bahwa kita membentuk Guru yang dapat menjadi pendidik baik dan efektif. Itu yang kita perlukan sekali agar ada Guru yang dapat kita yakini mutunya sebagai Guru TK dan Guru Kelas di SD. Tentu sangat baik kalau Guru ini mempunyai latar belakang ilmiah yang lengkap, tetapi lebih penting adalah sikap dan fungsinya dalam mendidik anak, terutama anak-anak yang masih muda dari mulai TK hingga kelas 4 SD. Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, suka mengatakan bahwa bagi Guru lebih penting bekwaamheid dari pada bevoegdheid , lebih penting mampu mendidik dari pada memenuhi syarat formal sebagai pendidik. Sekarang dan di masa depan kita membentuk Guru yang bekwaam dan juga bevoegd. Di situlah hakekatnya terletak profesi Guru. Itulah yang harus dihasilkan pendidikan Guru, baik yang dilakukan sekarang oleh Universitas Pendidikan Guru atau fakultas Pendidikan di Universitas.

Untuk Guru Mata Pelajaran yang diperlukan mulai kelas 4 SD hingga SMA dan SMK, keperluannya agak berbeda. Memang sebagai Guru mereka pun harus pendidik yang baik. Akan tetapi karena mereka mengajar mata pelajaran tertentu, maka mereka harus benar-benar menguasai disiplin ilmu yang mendasari pengajaran mata pelajaran itu. Sebab itu sukar disangkal bahwa Guru Mata Pelajaran, terutama untuk Pendidikan Menengah, sebaiknya diambil dari pakar disiplin ilmu yang bersangkutan. Pelajaran Matematika dilakukan oleh Sarjana Matematika, pelajaran Geografi oleh Sarjana Geografi. Dibandingkan dengan Guru Matematika atau Geografi lulusan IKIP dulu dan Universitas Pendidikan Guru sekarang. Akan tetapi semua pakar yang mau menjadi Guru harus mengalami pendidikan tambahan untuk menjadi Guru yang baik dengan memperoleh sertifikat mengajar. Pendidikan tambahan ini sebaiknya dilakukan oleh Universitas Pendidikan Guru atau fakultas Pendidikan di Universitas. Pada dasarnya pendidikan tambahan ini membawa pakar disiplin ilmu memasuki profesi Guru.

Namun pada waktu ini Indonesia sedang dalam proses mengatasi masalah yang diakibatkan sikap formalisme yang dianut para pengelola pendidikan. Keputusan bahwa bahwa Guru harus berstatus sarjana dihadapkan kenyataan bahwa mayoritas Guru bukan sarjana. Dalam sikap yang formalistis ditetapkan bahwa Guru yang bukan sarjana harus secepat mungkin menjadi sarjana. Dalam hal ini kurang diperhatikan ajaran atau pedoman Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara tentang bekwaamheid dan bevoegdheid yang telah diuraikan sebelumnya. . Tentu yang dikejar adalah Guru yang bekwaam maupun bevoegd. Akan tetapi dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadikan Manusianya lebih bermutu kondisi ideal itu masih sukar diwujudkan. Faktor jumlah anak didik yang besar sebagai akibat jumlah penduduk yang 250 juta orang merupakan hambatan utama dalam mencapai kondisi ideal itu. Itu sebabnya mengapa banyak Guru berstatus bukan-sarjana. Desakan keadaan tidak jarang memerlukan toleransi untuk mengangkat Guru yang bukan-sarjana. Itu sebabnya pula mengapa di masa lalu pendidikan Guru cukup dilakukan melalui Pendidikan Menengah. Dan terbukti pendidikan Guru yang tingkat Pendidikan Menengah cukup banyak menghasilkan Guru-Guru yang bekwaam atau cakap mendidik anak. Di masa lalu lulusan HIK sebagai Sekolah Guru banyak menimbulkan manfaat besar bagi masyarakat.

Bahwa sekarang ada tuntutan agar Guru berstatus sarjana dapat kita pahami sebagai dampak perkembangan umat manusia. Akan tetapi kalau usaha men-sarjana-kan Guru yang sedang aktif mengajar menimbulkan masalah yang tidak kecil, termasuk masalah biaya, maka seharusnya proses pen-sarjana-an tidak terlalu dipaksakan. Sekarang yang terjadi adalah bahwa bevoegdheid (yaitu status sarjana) lebih penting dari bekwaamheid (cakap mendidik). Tidak itu saja : menjadi sarjana bukan untuk penguasaan ilmu pengetahuan yang mendalam, tetapi untuk mencapai status sosial semata-mata. Andai kata proses pen-sarjana-an dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak perlu ada rush atau ketergesa-gesaan dalam pelaksanaan proses itu. Dan itu lebih bermanfaat bagi pendidikan.

Masalah ini akan masih lama mengganggu pelaksanaan pendidikan nasional yang bermutu. Sebab pendidikan Guru yang sarjana, baik melalui Universitas Pendidikan Guru maupun fakultas Pendidikan Universitas, akan sukar mencapai jumlah yang diperlukan oleh banyaknya murid kita, khususnya di TK, SD dan SMP. Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah anak didik kita besar sekali dan itu sukar diimbangi oleh pendidikan Guru yang jumlahnya dan mutunya memadai. Maka kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa di semua Daerah akan ada TK, SD dan SMP yang mutunya tinggi, bahkan mungkin ada yang menonjol (excellent), tetapi juga banyak TK, SD dan SMP yang kurang mutunya karena kekurangan Guru.

Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta

Pendidikan Tinggi diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Karena itu ada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ternyata jumlah PTS jauh melampaui PTN; itu berarti bahwa kemampuan pemerintah sangat kurang memadai untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi untuk bangsa. Padahal untuk dapat menjamin agar ada kesempatan luas bagi warga negara yang memenuhi syarat mengikuti Pendidikan Tinggi, seharusnya pemerintah menyediakan kesempatan yang memadai bagi mereka. Selain penyediaan kesempatan luas bagi warga negara, juga ada tanggungjawab agar Pendidikan Tinggi betul-betul diselenggarakan dengan mutu tinggi untuk menjamin pembentukan kader bangsa yang bermutu. Itu sebabnya di banyak negara tidak ada PTS, seperti di Jerman, atau hanya ada dalam jumlah sedikit. Bahkan PTN bebas biaya bagi mahasiswa, seperti di Jerman dan beberapa negara lain. Bagaimana pun juga, mengikuti pendidikan di PTS memerlukan biaya besar bagi mahasiswa, apalagi kalau PTS tersebut bermutu

Amerika Serikat yang menganut sikap hidup liberal lebih banyak menyerahkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat. Kalau pun ada peran pemerintah, maka itu dilakukan oleh negara bagian. Sebab itu PTN di AS adalah perguruan tinggi milik negara bagian. Berbeda dengan banyak negara lain, di AS peran PTS dinilai lebih tinggi dari PTN, terutama untuk PTS tertentu seperti Harvard University, Yale, dan lainnya. Namun mengikuti pendidikan di PTS bermutu itu tentu memerlukan biaya jauh lebih tinggi dari pendidikan PTN.

Pada tahun 1996 jumlah PTN di Indonesia ada 77, terdiri dari 31 Universitas, 4 Institut, 10 IKIP, 4 Sekolah Tinggi, 26 Politeknik dan 2 Akademi. Di 77 PTN ada 475.988 mahasiswa. Sedangkan jumlah PTS pada tahun yang sama ada 1293, terdiri dari 262 Universitas, 44 Institut, 571 Sekolah Tinggi, 9 Politeknik dan 407 Akademi, seluruhnya dengan 1.448.775 mahasiswa. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya menampun 24,73% jumlah mahasiswa, sedangkan PTS 75,27 %. Cepatnya pertumbuhan PTS dapat dilihat dari jumlah pada tahun 1986 yang baru sebanyak 665; berarti dalam 10 tahun (1986-1996) bertambah lebih dari 100 persen. Hal itu menunjukkan besarnya minat warga negara untuk mengikuti Pendidikan Tinggi. Masalahnya adalah apakah besarnya jumlah juga dibarengi mutu yang memadai. Padahal pada permulaan uraian tentang pendidikan sudah dikemukakan bahwa per definisi pendidikan itu bermutu. Sebab pendidikan yang tidak bermutu bukanlah pendidikan, melainkan penjerumusan manusia kepada nilai-nilai, pengertian dan kecakapan yang salah.

Padahal penyelenggaraan Pendidikan Tinggi benar-benar menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Ia diperlukan untuk membentuk kader bangsa, khususnya yang tingkat atas. Agar kader bangsa itu dapat menjalankan kepemimpinan yang diharapkan, maka ia harus orang bermutu. Sebab itu Pendidikan Tinggi, termasuk PTS, harus terjamin mutunya. Bahkan sebaiknya warga negara yang hendak memasuki Pendidikan Tinggi harus melalui seleksi yang ketat, sebab tidak semua orang memiliki kemampuan memadai untuk belajar di Pendidikan Tinggi.

Sebenarnya persoalan pokok yang kita hadapi bukanlah ada tidaknya PTS di samping PTN. Persoalan pokok adalah pencapaian mutu yang tinggi baik di PTN maupun PTS.

Dalam kenyataan mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih lebih didominasi PTN, sekalipun tidak semua PTN. Sebab ada PTS yang mutunya lebih tinggi dari banyak PTN, seperti Universitas Trisakti di Jakarta.

PTN yang bermutu dan menjadi standard pendidikan tinggi umumnya adalah yang bersejarah panjang dan sudah ada dalam bentuk sekolah tinggi di masa penjajahan Belanda. Seperti Universitas Indonesia yang cikal bakalnya adalah Sekolah Tinggi Kedokteran (Geneeskundige Hogeschool, GH) dan Sekolah Tinggi Hukum (Rechts Hogeschool, RH). Atau Institut Teknologi Bandung, ITB, mempunyai cikal bakal Sekolah Tinggi Teknik (Technische Hogeschool, TH). Yang benar-benar berkembang menjadi PTN bermutu semasa RI adalah Universitas Gajah Mada yang didirikan dalam perjuangan bangsa Indonesia tanpa ada cikal bakal masa penjajahan. UI, ITB dan UGM merupakan PTN yang sudah masuk penilaian internasional, sekalipun masih relatif rendah.

Sejak Indonesia merdeka kemudian banyak masyarakat provinsi menghendaki PTN-nya sendiri. Alasannya masuk akal, yaitu menjadi terlalu mahal untuk mengirimkan putera Daerah mengikuti pendidikan di UI, ITB atau UGM yang letaknya jauh dari Daerah. Padahal di Daerah makin banyak pemuda menyelesaikan pendidikan SMA dengan baik dan ingin meneruskan studi ke perguruan tinggi. Akan tetapi sebenarnya juga ada faktor lain, yaitu prestige dan kebanggaan Daerah. Setiap provinsi tidak mau ketinggalan dalam Pendidikan Tinggi. Berdirilah Universitas Airlangga di Surabaya, Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Sumatra Utara di Medan dan lainnya. Semua itu adalah PTN.

Andaikata peningkatan jumlah PTN yang menyebar di semua provinsi dibarengi dengan usaha mencapai mutu yang sekurang-kurangnya sama dengan UI dan UGM, perkembangan ini sangat menguntungkan bangsa Indonesia. Sayangnya hal itu tidak terjadi sebagaimana mestinya.

Pertama, Indonesia masih dalam keterbatasan jumlah Guru Besar berbagai disiplin ilmu yang diakui tinggi mutunya. Maka Guru Besar bermutu yang berpusat di UI, UGM dan ITB harus juga mengajar di berbagai PTN di Daerah. Dengan sendirinya, hasil kuliahnya tidak dapat mencapai mutu memadai. Sedangkan peningkatan jumlah Guru Besar baru makan waktu.

Kedua, di masa lalu ada faktor negatif pada sementara provinsi yang terlalu berlebihan dan salah arah kebanggaan kedaerahannya. Provinsi seperti itu kurang suka merekrut tenaga pengajar dari daerah lain sekalipun di antara putera daerah itu belum ada yang cukup kompeten mengajar di PTN. Akibatnya, kurang ada dorongan untuk mengutamakan mutu PTN provinsi tersebut. Padahal sebenarnya untuk peningkatan mutu dan usaha menyaingi kemampuan UI, ITB dan UGM PTN, Daerah harus merekrut tenaga pengajar terbaik, termasuk dari luar negeri. Dengan keadaan demikian perkembangan PTN di provinsi hanya lambat dalam mewujudkan mutu. Dampaknya secara nasional adalah bahwa UI dan UGM kurang mendapat persaingan sehingga juga kemajuan mereka kurang dinamis. Akan tetapi ada perkecualian di antara PTN Daerah yang relatif baru, yaitu Universitas Diponegoro di Semarang. Sekalipun bukan PTN yang mempunyai latar belakang masa lalu, seperti UI dan ITB, UNDIP berhasil masuk kategori 500 universitas terbaik di dunia dengan ranking 498.

Mutu yang “begitu-begitu” saja dari mayoritas PTN menimbulkan kondisi masyarakat cendekiawan yang mediocre. Mediocrity ini tidak hanya dalam bidang intelektual, tetapi juga mental dengan sifat cendekiawan Indonesia yang complacent dan terlalu lekas puas dengan hasil pekerjaannya. Akibat yang lebih merugikan adalah bahwa menjadi sarjana bukan untuk menjadi lebih kompeten dalam disiplin ilmu, melainkan merupakan status symbol belaka. Bahkan kemudian tidak ada rasa halangan ethis untuk membeli gelar sarjana tanpa ada studi yang benar-benar. Perkembangan ini dimanfaatkan secara terang-terangan oleh orang luar negeri, khususnya AS, yang menjual ijazah sarjana PTS dengan nama-nama hebat di negaranya tetapi dalam kenyataan hanya satu kantor belaka yang memproduksi ijazah sarjana, bahkan sampai Doktor. Praktek ini kemudian ditiru oleh “pengusaha” Indonesia yang tetap laku jualannya karena sifat orang Indonesia yang gemar mengejar status sosial tanpa peduli kompetensi. Hingga tahun 2000 pemerintah RI belum berhasil melenyapkan usaha asing dan dalam negeri yang begitu merugikan dan juga memalukan, bangsa. Sebab cukup banyak orang berminat membeli gelar. Malahan ada pejabat tinggi yang tidak malu-malu memasang gelar Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Sarjana Ilmu Politik, Insinyur, MBA depan dan belakang namanya. Menjadikan orang bertanya kapan orang itu belajar untuk memperoleh semua gelar itu. Sekali gus hal ini mengindikasikan betapa rendah moral dan mental bangsa kita.

Sudah sejak permulaan kemerdekaan ada pihak-pihak yang berambisi membangun PTS di Indonesia. Dasar pikiran mereka bukan sikap liberalisme seperti di AS, tetapi mereka ingin mengadakan pembentukan kader bangsa yang bersikap dan berpandangan hidup sesuai dengan keinginan mereka, jadi alasan ideologis. Berdirilah Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta sebagai PTS pertama di Indonesia. Setelah itu berkembanglah usaha mendirikan PTS di mana-mana, ada yang masih dengan landasan ideologis tetapi kebanyakan dengan tujuan melengkapi usaha pemerintah yang dinilai belum dapat memenuhi keperluan masyarakat sepenuhnya. Di antara sekian banyak PTS ada yang bermutu cukup tinggi, sekurang-kurangnya menyamai UI, ITB dan UGM dalam pengajaran disiplin ilmu tertentu. Bahkan ada PTS yang jauh lebih bermutu dari PTN di banyak provinsi. Namun dalam kenyataan mayoritas PTS jauh dari mutu yang harus sebenarnya diwujudkan Pendidikan Tinggi di abad ke-21. Ada malahan PTS yang sangat komersial dan fungsinya hanya sebagai sumber penghasilan pemiliknya dan sama sekali tidak peduli bagaimana mutunya, kecuali dalam omongan belaka. Sebenarnya masyarakat harus menjauhi lembaga pendidikan tinggi seperti itu. Akan tetapi karena banyak orang Indonesia mengejar gelar sarjana sebagai prestige sosial belaka, maka PTS seperti itu tetap laku karena dapat memberikan sesuatu yang dikehendaki. Untuk itu harus ada sikap tegas Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap hal demikian.

Sebenarnya kalau dunia swasta mau berkonsentrasi pada PTS yang bersifat Pendidikan Tinggi Kejuruan, manfaatnya bagi masyarakat akan jauh lebih besar. Akan tetapi melihat angka tahun 1996 dari seluruh 1293 PTS, tampak bahwa yang terbanyak adalah dalam Pendidikan Tinggi akademis, yaitu 262 universitas, 571 sekolah tinggi dan 44 institut. Sedangkan dalam Pendidikan Tinggi Kejuruan hanya ada 407 akademi dan 9 politeknik. Sebaiknya peridzinan pembukaan PTS di masa depan harus memperhatikan hal ini. Tidak perlu lagi PTS baru yang berbentuk universitas karena sukar diharapkan dapat dibangun universitas swasta baru yang mutunya dapat menyamai yang sudah ada seperti Universitas Trisakti, Universitas Parahiyangan, Universitas Muhamadiyah Malang.

Ada fenomena baru dengan masuknya perguruan tinggi luar negeri ke Indonesia karena ingin mengambil manfaat dari hasrat pemuda Indonesia menempuh pendidikan tinggi bermutu di luar negeri. Dengan membangun cabangnya di Indonesia, universitas ternama yang tinggi rankingnya dalam urutan mutu internasional memberikan kesempatan bagi pemuda Indonesia untuk studi di universitas itu tanpa meninggalkan Indonesia. Perguruan Tinggi Asing (PTA) ini benar-benar berorientasi profit, karena di negaranya sendiri makin ketat persaingannya dengan sesama PT yang bermutu. Akan tetapi orientasi profit ini diikuti penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu; tanpa itu ia tidak dapat menarik mahasiswa yang kuat keuangannya yang tentu memilih PTA yang bermutu, dan bersedia pergi ke luar negeri.

Dulu pemerintah RI melarang operasi PTA itu di Indonesia dengan berbagai alasan. Akan tetapi sekarang orang yang duduk di pemerintah sudah lebih cerdas dan realistis. PTA diidzinkan beroperasi di Indonesia asalkan dalam kerjasama dengan PTN atau PTS Indonesia. Hal ini merupakan perkembangan baik bagi Pendidikan Tinggi di Indonesia, karena dapat merangsang PTN dan PTS meningkatkan mutunya. Selain itu menghemat devisa karena mahasiswa Indonesia akan berkurang jumlahnya yang studi di luar negeri. Sebaliknya, kalau kombinasi PTN-PTA atau PTS-PTA makin mampu membuktikan hasil pendidikan tinggi yang bermutu dan diperlukan dalam perkembangan dunia dewasa ini, tidak mustahil justru mahasiswa asing akan belajar di Indonesia mengikuti pendidikan di PTN atau PTS itu. Hal demikian sudah terjadi di Malaysia, Singapore dan China. Menjadi kewajiban kita, khususnya pimpinan PTN dan PTS yang akan membuka kerjasama dengan PTA, untuk memilih dengan saksama calon partnernya agar kombinasi yang diwujudkan menghasilkan produk yang gemilang.

Mudah-mudahan perkembangan ini juga dapat menekan dan melenyapkan sikap masyarakat yang memandang gelar sarjana dari prestige sosial belaka. Sebab persaingan dalam memperoleh pekerjaan mau tidak mau menuntut kompetensi memadai bagi setiap status kesarjanaan.

Dulu ada sikap menolak terhadap masuknya PTA karena khawatir terjadi dominasi asing dalam pendidikan tinggi. Kekhawatiran demikian akan terjadi kalau para cendekiawan Indonesia, khususnya yang memimpin PTN dan PTS, berjiwa dan bersikap budak yang tidak dapat bertindak sebagai partner setingkat dengan PTA yang kerjasama. Namun keadaan demikian tidak akan ada kalau pimpinan PTN dan PTS kita bersikap professional dan berjiwa patriot. Selain itu masih ada pengawasan pemerintah. Juga karena PTA yang masuk di Indonesia berkepentingan untuk dinilai baik oleh masyarakat Indonesia, maka ia akan bersikap menghargai partner Indonesianya.

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Masalah pembiayaan pendidikan merupakan faktor yang amat penting dan tak boleh diabaikan. Ini berlaku untuk segala aspek pendidikan, baik pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, maupun dan terlebih lagi pendidikan sekolah.

Pendidikan Sekolah memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Untuk bangsa yang penduduknya lebih dari 200 juta orang dan hidup dalam kondisi internasional yang makin menuntut kemampuan daya saing yang tinggi, biaya itu sangat besar. Sebab sudah menjadi pandangan bangsa Indonesia sebagaimana tertera dalam UUD 1945 bahwa Negara mempunyai tanggungjawab untuk mencerdaskan bangsa. Hal ini penting baik bagi perkembangan Manusia Indonesia maupun untuk Republik Indonesia. Sebab tanpa ada kecerdasan yang tinggi tidak akan mungkin Manusia Indonesia membangun kehidupan yang aman dan sejahtera dalam kondisi umat manusia sekarang dan masa depan. Demikian pula Republik Indonesia akan sulit sekali menjamin kedaulatannya dalam dunia yang makin didominasi oleh persaingan antar-bangsa, kalau bangsa Indonesia kurang cerdas dan kurang kompeten dalam berbagai bidang.

Dalam Pendidikan Sekolah peran Guru dan pendidik pada umumnya sangat menentukan hasilnya. Adalah satu kenyataan bahwa dewasa ini kehidupan dan status sosial para Guru di Indonesia jauh dari memuaskan, berbeda sekali dengan keadaannya di masa penjajahan Belanda. Ini disebabkan oleh kurangnya penghasilan Guru dibandingkan pejabat masyarakat lainnya. Akibatnya adalah bahwa daya tarik untuk menjadi Guru lemah sekali. Kalau di Malaysia siswa SMA sangat sedikit yang tertarik menjadi Guru, padahal kehidupan sosial dan penghasilan Guru di sana cukup tinggi, apalagi di Indonesia. Hampir tidak ada siswa terbaik di SMA mempunyai keinginan menjadi Guru. Untuk mengembalikan status sosial Guru harus ada perbaikan dalam penghasilan Guru dan para Tenaga Pendidik lainnya. Bersamaan dengan itu diadakan peningkatan mutu dalam pendidikan Guru. Tidak mungkin kita bicara tentang Pendidikan Sekolah bermutu tanpa peningkatan mutu Guru. Hal itu baru terjadi kalau profesi Guru mempunyai daya tarik cukup kuat terhadap siswa-siswa terbaik SMA. Sedangkan hal itu baru dapat terwujud kalau ada perbaikan status sosial dan penghasilan Guru.

Di samping perlu sekali ada peningkatan status sosial dan penghasilan Guru, juga perlu ada pendidikan yang seluas mungkin bagi rakyat. Karena itu Negara mengadakan Wajib Belajar, yaitu keharusan bagi warga negara untuk mengikuti Pendidikan Sekolah. Karena rakyat diwajibkan belajar, maka menjadi kewajiban Negara pula untuk sepenuhnya membiayai Wajib Belajar itu. .Hampir tidak ada Negara di dunia yang tidak membebaskan Rakyat dari pembiayaan sebagian dari Pendidikan Sekolahnya. Ada yang membebaskan Rakyat dari pembiayaan Pendidikan Sekolah selama 9 tahun, seperti Indonesia yang menetapkan Wajib Belajar 9 tahun. Dengan begitu orang tua tidak perlu membiayai pendidikan anaknya yang sedang belajar di Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama sehingga semua anak dapat menjalankan Wajib Belajar itu dengan baik. Oleh sebab itu Negara harus menyediakan dana besar untuk Pendidikan Sekolah. Padahal ada pula Negara yang membebaskan pembiayaan Pendidikan Sekolah selama 12 tahun, jadi dari SD hingga Sekolah Lanjutan Atas. Bahkan ada yang membebaskan seluruh Pendidikan Sekolah hingga lulus dari Pendidikan Tinggi seperti yang dilakukan Jerman. Ini tentu memerlukan pembiayaan pendidikan yang besar. Secara ideal hal demikian juga ingin dilakukan Indonesia, tetapi selama kekuatan keuangan masih terbatas maka belum dapat terwujud.

Negara yang mengeluarkan biaya banyak untuk Pendidikan Sekolah bermaksud agar dapat menjamin rakyatnya secara keseluruhan mendapat pendidikan yang bermutu, satu hal yang merupakan kepentingan besar yang ingin diwujudkan setiap bangsa dewasa ini.

Akan tetapi itu menuntut bahwa negara dan bangsa itu sejahtera secara merata. Negara pun tidak akan dapat menciptakan pemasukan uang (revenue) dalam jumlah besar untuk menyediakan anggaran pendidikan yang tinggi, kalau tingkat kesejahteraan bangsa itu lemah. Sekalipun dalam perundang-undangan dikatakan bahwa Pemerintah Pusat RI harus menetapkan 20% APBN untuk pendidikan, namun kalau APBN-nya kecil jumlahnya, maka 20% pun akan sedikit. Anggaran Pendidikan 20% baru menghasilkan kekuatan pembiayaan tinggi kalau APBN besar jumlahnya, sedangkan hal itu hanya mungkin kalau Produksi Nasional atau tingkat kesejahteraan bangsa tinggi.

Di sinilah timbul masalah yang tidak sedikit, karena di satu pihak rakyat menginginkan memperoleh pendidikan makin tinggi dan bermutu atas biaya Negara karena kondisi kesejahteraannya sendiri masih terbatas, sedangkan di pihak lain Pemerintah belum mampu menyediakan dana yang memadai untuk menjalankan pendidikan bermutu secara bebas untuk semua tingkat pendidikan sekolah.

Adalah kenyataan bahwa pendidikan bermutu bukanlah usaha yang murah, terlebih lagi Pendidikan Tinggi yang harus menghadapi dan menyesuaikan dengan perkembangan makin pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal teknologi yang berkembang bukannya menjadikan pendidikan lebih murah, terlepas ada beberapa perkecualian.

Untuk mengatasi masalah pembiayaan itu, sekarang Pemerintah memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan tinggi negeri untuk mengusahakan dana sendiri melalui konsep Badan Hukum Pendidikan (BHP). Malahan konsep BHP juga akan diterapkan bagi lembaga pendidikan negeri pada umumnya, tidak hanya bagi perguruan tinggi. Inilah sekarang menimbulkan persoalan rumit, karena sementara berpihak berpendapat bahwa konsep BHP melakukan liberalisasi pendidikan dan bertentangan dengan dasar-dasar Negara yang menyatakan bahwa Negaralah bertanggungjawab atas pendidikan bangsa. Namun kenyataan yang kita hadapi tidak memungkinkan Negara melalukan pendidikan bebas biaya di semua tingkatan sekarang juga.

Memang Pendidikan Tinggi kita harus bersaing dengan Pendidikan Tinggi negara lain, termasuk tetangga kita, agar dapat membentuk SDM yang cakap untuk melakukan berbagai pekerjaan yang diperlukan dalam satu masyarakat modern. Kalau lembaga pendidikan tinggi Indonesia kurang mampu menghasilkan keahlian dan kecakapan itu, banyak pekerjaan di Indonesia dilakukan pakar asing yang harus dibayar mahal. Selain itu sukar sekali mencegah banyaknya pemuda Indonesia belajar di negara lain yang dapat menyediakan pendidikan itu. Jadi lembaga pendidikan tinggi kita memang memerlukan biaya banyak kalau hendak menghasilkan mutu yang diperlukan Padahal Pemerintah masih terbatas kemampuan keuangannya untuk membiayai sepenuhnya Pendidikan Tinggi, sehingga perlu memberikan otonomi bagi Pendidikan Tinggi. Itulah yang kemudian dirurmuskan dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.

Mungkin sekali kuatnya tentangan terhadap BHP juga disebabkan karena Pemerintah kurang gencar melakukan sosialisasi konsep itu. Yang pasti adalah ada orang yang tidak mau atau tidak sanggup bersikap realistis sehingga tidak dapat melihat betapa terbatasnya kekuatan keuangan Pemerintah. Kita masih perlu melihat bagaimana perkembangan UU tentang BHP itu dan karena itu untuk sementara belum dapat dilakukan penerapannya.

Sementara itu beberapa perguruan tinggi sudah melakukan otonomi melalui konsep Badan Hukum Milik Negara atau BHMN. Yang telah menerapkan konsep ini antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dalam konsep BHMN lembaga pendidikan tinggi negeri memungut biaya dari peserta didik untuk menambah dana yang diperoleh dari Pemerintah, agar dapat menghasilkan pendidikan tinggi bermutu yang mampu bersaing dengan pendidikan tinggi di luar negeri. Karena pentingnya mutu pendidikan tinggi sebagaimana sudah diuraikan, maka biaya yang dibayar peserta didik cukup tinggi, tetapi tidak fair untuk menamakan kecenderungan itu komersialisasi pendidikan. Dalam kondisi biaya tinggi yang harus dikeluarkan Peserta Didik masalahnya adalah bagaimana anak-anak cerdas dan berpotensi, tetapi orang tuanya kurang mampu, dapat memperoleh beasiswa untuk mengikuti Pendidikan Tinggi..

Untuk itu harus diusahakan terwujudnya Sistem Beasiswa di Indonesia yang membantu anak cerdas dan berpotensi tinggi tetapi orang tuanya kurang berada, dapat menempuh pendidikan yang ia inginkan. Termasuk untuk menempuh Pendidikan Tinggi. Pembentukan Sistem Beasiswa yang efektif harus dengan sungguh-sungguh dilakukan oleh Pemerintah dengan mengajak partisipasi masyarakat seluas mungkin, khususnya dunia usaha.

Untuk menjamin agar dalam keterbatasan keuangan Pemerintah menyelenggarakan pendidikan sekolah bermutu, sebaiknya pembiayaan Pemerintah diprioritaskan untuk membiayai Wajib Belajar 10 tahun secara penuh dan baik, meliputi pendidikan di TK, SD dan SMP. Prioritas kedua adalah memberikan pembiayaan yang cukup banyak kepada Pendidikan Lanjutan Atas, sekalipun tidak dibiayai secara penuh oleh Pemerintah. Khususnya untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan sisanya adalah untuk membantu Pendidikan Tinggi. Karena dengan sendirinya biaya Pemerintah yang diperoleh Pendidikan Tinggi jauh sekali dari yang diperlukan, maka dituntut kreativitas pimpinan lembaga pendidikan tinggi untuk masih sejauh mungkin dapat melaksanakan Pendidikan Tinggi bermutu. Dengan begitu Pemerintah berusaha sekuat-kuatnya agar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mencapai mutu tinggi.

Tentu kita semua sadari bahwa keadaan demikian kurang memuaskan. Akan tetapi hal itu masih jauh lebih baik dari pada membagi rata keuangan Pemerintah yang terbatas untuk semua pendidikan. Dengan membagi rata kemampuan uang yang terbatas kita lemah di semua tempat dan sama sekali tidak ada pendidikan yang dapat diandalkan.

Tentu menjadi kewajiban Pemerintah untuk selalu mengusahakan bertambahnya kekuatan keuangan sehingga di kemudian hari Indonesia dapat menyelenggarakan Pendidikan Sekolah yang bermutu dan bebas biaya, di pihak lain mampu mewujudkan kecerdasan bangsa dalam rangka menciptakan kemajuan dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia.

Kembali Ke Bagian 1 : http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1333

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post