ABRI Harus Mendorong Kepemimpinan Sipil

Posted by Admin on Friday, 29 November 1996 | Wawancara

Wawancara dengan Wartawan Majalah Forum
Sri Raharti dan Tony Hasyim

Sayidiman Suryohadiprojo selama ini dikenal sebagai sosok militer yang tegas dan tegar, tapi sekaligus memiliki pemikiran yang luas dan mendalam. Salah satu lulusan terbaik angkatan pertama Akademi Militer ini punya banyak catatan prestasi menonjol. Dialah yang antara lain, sebagai pasukan Siliwangi, ikut menumpas pemberontakan Darul Islam, PRRI/Permesta. Dia pulalah yang ikut membesarkan Lemhannas sampai menjadi lembaga yang berpengaruh. Pemikirannya mengenai ABRI pun tidak pasaran. Banyak kalangan menilainya sebagai kritisi ABRI beraliran ekstrem. Terakhir, Sayidiman menerbitkan buku terbarunya berjudul Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya. Dalam buku tersebut ia bercerita dengan lugas mengenai sepak terjang para pemimpin ABRI pada masa perang kemerdekaan hingga masa awal Orde Baru. Ia juga memberikan penilaian satu per satu kepada sosok-sosok pemimpin ABRI. Bagaimana gagasannya mengenai kepemimpinan ABRI masa depan? Apa pendapatnya tentang peranan sipil? Mengapa pula dia disebut duta besar rakyat? Lantas, mengapa karirnya "kesandung" pada massa Ali Moertopo?

————————————————————————————————-

Sebuah diskusi menarik mengenai ABRI digelar di Jakarta, pertengahan November ini. Beberapa purnawirawan ABRI seperti Jenderal (Purn.) Soemitro, Letjen (Purn.) Kemal Idris, Letjen (Purn.) Ahmad Tirto Sudiro, dan beberapa pakar tampak serius. Mereka ikut membedah buku paling anyar dari Letjen (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo berjudul Kepemimpinan ABRI dalam Sejarah dan Perjuangannya. Empat orang pakar, masing-masing Wakil Gubernur Lemhannas Prof. Dr. Juwono Sudarsono, pengamat sejarah ABRI Dr. Salim Said, Penasihat Menristek Bidang Hankam Mayjen (Purn.) Zaeni Azhari Maulani, dan ahli manajemen Prof. Dr. Wagiono Ismangil.

Salah satu hasil kesimpulan diskusi itu adalah bahwa ABRI tidak boleh melupakan jati dirinya yang berasal dari rakyat. Tentara harus kembali ke rakyat agar mereka bisa mendengarkan aspirasi rakyat. Semangat kerakyatan inilah, menurut Zaeni Azhari Maulani, yang harus menjadi salah satu faktor penunjang kepemimpinan ABRI.

Kesimpulan itu seakan bersambut. Seusai membacakan orasi ilmiahnya di Banjarmasin, Menhankam Jenderal (Purn.) Edi Sudradjat juga menyatakan hal yang sama, bahwa ABRI berasal dari rakyat dan mengabdi untuk rakyat. Edi menyebutkan bahwa salah satu wujud kemanunggalan ABRI-rakyat ini terlihat jelas pada program ABRI masuk desa, yang masih berlangsung hingga kini.

Di rumahnya, pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur, 21 September 1927 itu menjawab berbagai pertanyaan FORUM dengan lancar, terbuka, dan berisi. Ruang tamu Sayidiman cukup luas tapi sangat bersahaja. Kesan mewah hanya ditimbulkan dari sebuah piano besar berwarna hitam. Suasana Jepang terasa kental di ruang itu, dengan boneka-boneka tradisionalnya dan lukisan klasik Jepang.

Tapi, kesan Jawa juga cukup kental. Sebab, di sana ada pula wayang tokoh Bima di atas kulit domba. "Saya memang mengagumi Bima. Karena, kami sama-sama keras dan kaku, tidak kenal kompromi," kata Sayidiman.

Apa sasaran strategis pembuatan buku itu?

Setelah surutnya kepemimpinan sipil dari generasi 45 atau generasi Bung Karno, belum cukup terwujud kepemimpinan sipil pada masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan karena trauma akibat pengaruh PKI. Mulai tahun 1960, PKI muncul. Kuat sekali, terutama setelah keluarnya Manipol USDEK. PKI berusaha menguasai sebanyak mungkin lahan. Sehingga, kalau ada kepemimpinan sipil yang enggak ikut PKI, langsung dibabat lewat tangan Bung Karno. Kepemimpinan sipil di lingkungan komunis memang sangat kuat dan hanya bisa diimbangi oleh TNI Angkatan Darat.

Setelah kita membersihkan sisa PKI, ternyata tidak ada kepemimpinan di kalangan sipil. Maka, dimulailah kekaryaan itu. Waktu itu masyarakat menerima, bahkan mereka meminta. Jadi, selalu saya katakan kepada perwira-perwira ABRI, kalau ada perwira ABRI dikaryakan, tujuan utamanya bukan kecakapan teknis, tapi yang diutamakan dan diperlukan adalah kepemimpinannya.

Tegasnya, apa maksud dwifungsi ABRI?

Maksud dwifungsi ABRI bukan ABRI berkuasa. Maksud dwifungsi ini agar masyarakat ini maju. Saya selalu mengartikan dwifungsi ABRI itu sebagai rasa tanggung jawab ABRI dan anggota ABRI terhadap pencapaian tujuan nasional. Tujuan nasional adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Itu yang saya katakan sebagai masyarakat modern.

Dalam masyarakat modern segala fungsi dalam masyarakat harus berkembang dan tumbuh secara baik. Jadi, penugaskaryaan anggota ABRI di lingkungan non-ABRI itu adalah juga untuk turut serta memberikan sumbangan terciptanya masyarakat modern.

Hasilnya, sejak 1966, makin lama masyarakat makin maju. Makin banyak kalangan sipil yang profesional. Dulu, pada 1966, pengkaryaan itu diterima bahkan diminta masyarakat, tapi pada akhir 1980-an orang sudah nek. Orang lantas menuding pengkaryaan ABRI ini tidak hanya berlebihan tapi juga salah.

Kita sebenarnya sudah menyadari hal ini. Tapi, di Indonesia kan yang lebih penting adalah pemimpinnya.

Dalam buku itu Anda menyimpulkan bahwa maju-mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemimpinnya, apakah memang demikian?

Iya, itu yang ingin saya tonjolkan. Orang bilang bahwa Taiwan, Jepang, Korea, maju karena konfunsianisme. Menurut saya, bukan. Tentu konfusianisme memang memiliki pengaruh, tapi yang lebih menentukan adalah kepemimpinan. Jadi, leadership atau kepemimpinan itulah yang menentukan kemajuan itu.

Apakah Bung Karno dan Pak Harto terpilih menjadi pemimpin karena pengaruh yang kuat pada bangsa ini?

Ya, jelas. Pengaruh mereka terhadap bangsa Indonesia sangat besar. Bung Karno itu pengaruhnya besar. Sekalipun ia sering mengatakan sebagai penyambung lidah rakyat, just one of the people, pengaruhnya kan luar biasa. Dulu orang tidak berani membuat suatu keputusan kalau tidak langsung dari Bung Karno. Bikin trotoar di Jakarta saja harus dari Bung Karno. Ingin membuat seragam untuk pramugari Garuda harus ada keputusan Bung Karno. Nah, itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terlalu mengandalkan diri pada orang lain. Menurut saya, itu adalah kelemahan.

Apakah itu terjadi sampai sekarang?

Sekarang juga, apa-apa Pak Harto. Lantas, orang bilang, tidak ada pemberdayaan rakyat. Oke, memang hal itu sedang kita usahakan. Tapi, menurut saya, apa yang terjadi ini menunjukkan bahwa kita memang belum mandiri.

Dalam hal ini, TNI sejak semula_mudah-mudahan sampai sekarang masih, sekalipun sudah berkurang_mempunyai kemandirian yang kuat sekali. Mengapa seperti itu, padahal rakyat Indonesia kan tidak mandiri? Ini susah dicari jawabannya, mesti bicara dengan psikolog sosial, sosiolog, dan ahli sejarah. Mengapa TNI produk dari revolusi 1945 agak lain dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Dulu TNI relatif konsekuen, meskipun sekarang sudah kena pengaruh lingkungan. Tetapi, pada waktu itu, TNI sangat mandiri. Sementara itu, masyarakat Indonesia selalu menggantungkan diri pada orang atau tokoh yang bisa digantungi. Maka, masyarakat Indonesia dianggap kurang berdaya.

Sayidiman lahir dari keluarga priayi, sebagai anak keenam dari tujuh bersaudara. Ayahnya, R.T. Bawadian Kartohadiprodjo, adalah pamong praja yang akhirnya menjadi bupati Pasuruan, Jawa Timur. Masa kecilnya dilaluinya di berbagai tempat, mengikuti tugas sang ayah. Pendidikan umumnya di Europesche Lagere School (ELS) di Pasuruan, lalu Hogere Burger School (HBS) dilaluinya di Semarang dan Yogya.

Di Yogya ini pula Sayidiman mulai berkenalan dengan pandangan politik. Soalnya, ia menjadi murid Ki hajar Dewantara di Taman Dewasa, Taman Siswa, Yogyakarta. Belum lagi masa sekolahnya usai, sekolah pimpinan Ki Hajar Dewantara ini dibubarkan Jepang pada 1943. Sayidiman pun melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Menengah Tinggi di Jakarta.

"Saya sebenarnya tidak bercita-cita jadi tentara," kata Sayidiman. Semula, ia ingin jadi insinyur karena dia merasa kuat dalam matematika. Ambisinya, masuk ITB. Lantas, cita-cita itu berbelok ketika bersekolah di Taman Siswa: ingin jadi sejarawan.

Toh, kedua cita-cita itu tinggal cita-cita. Situasi negara Indonesia yang genting saat itu mengantarkan Sayidiman berkenalan dengan dunia militer. Pada 1945, ia bergabung dengan BKR (Badan Keamanan Rakyat). November 1945, Sayidiman masuk Akademi Militer Yogyakarta. Tiga tahun kemudian, ia lulus sebagai salah satu dari 150 wisudawan angkatan pertama akademi militer itu.

Karena terpilih menjadi salah satu lulusan terbaik, Sayidiman boleh memilih tempat penugasan. Ia lantas memilih Divisi Siliwangi. Kenapa Siliwangi, bukannya Divisi Brawijaya, padahal dia adalah arek Jawa Timur? "Karena saya tertarik melihat kepemimpinan di Divisi Siliwangi itu lebih open, lebih terbuka, dan perwiranya berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia," katanya. Setelah Indonesia merdeka, Sayidiman melihat bahwa Brawijaya lebih banyak dikuasai oleh perwira Peta (Pembela Tanah Air), yang punya sikap cara Jepang, yakni kaku. Sedangkan di Siliwangi, lebih campur aduk, banyak juga mahasiswa. "Pokoknya, paling Indonesia," kata Sayidiman, yang mengaku dibesarkan oleh Siliwangi.

Pengalaman militer yang paling berkesan bagi Sayidiman adalah ketika menjadi Komandan Batalyon 309. Selain langsung memegang pasukan, Sayidiman pun dituntut untuk mengembangkan strategi dalam menghadapi Darul Islam, PRRI/Permesta. "Di satu pihak kondisi itu menantang kemampuan jasmani saya, di lain pihak juga dituntut kemampuan olah pikir," kata Sayidiman mengenang masa baktinya selama empat tahun sebagai komandan batalyon.

Tahun 1952, Sayidiman diberi kesempatan memperdalam pengetahuan militernya di Infantry School of Fort Benning, Amerika Serikat. "Saat itulah saya pertama kali memperoleh pendidikan kepemimpinan yang dinamakan leadership training," kata Sayidiman dalam buku terbarunya itu. Kemampuan militernya makin terasah setelah Sayidiman mengikuti Kursus Perwira Lanjutan Dua (Kupalda) Infanteri dan kemudian menimba ilmu lagi di Fuehrungsakademie di Republik Federal Jerman.

Di mana posisi dwifungsi ABRI pada zaman modern?

Kita sekarang menuju ke arah masyarakat modern. Mau tidak mau masyarakat modern itu landasannya adalah fungsionalisasi dan profesionalisasi. Karena itu, militer pun harus kembali ke fungsinya.

Tapi, ini tidak berarti bahwa dwifungsi tidak ada. Sebagai organisasi, ABRI bisa memberikan pendapatnya ke pemerintah. Bisa. Dulu itu sudah kita lakukan, kok. Sampai 1966, pemimpin kita sipil. Kalau tidak ada kepemimpinan sipil, kita tidak merdeka.

Tapi, itu tidak berarti ABRI tidak menjalankan dwifungsi. Pak Dirman sering menyampaikan pendapat yang merupakan terjemahan dari keinginan ABRI kepada pimpinan nasional, Bung Karno. Apakah itu diterima baik atau tidak, itu soal lain. Demikian juga Pak Nas. Demikian juga Pak Yani. Padahal, waktu itu, tentara jangankan dikaryakan ke bidang-bidang non-ABRI, di DPR saja tidak ada. Tapi, aspirasinya sampai. Itulah dwifungsi. Jadi, dwifungsi itu bisa berlangsung terus.

Anda melihat sudah mulai ada pemimpin dari pihak sipil?

Saya melihat bahwa di lingkungan sipil sudah terjadi pertumbuhan profesionalisme. Tapi, saya belum cukup melihat pertumbuhan kemampuan memimpin. Sebab itu, sekarang adalah kewajiban dari ABRI, tut wuri handayani itu, bantulah sipil untuk mengembangkan kepemimpinannya.

Langkah pertama, sadarkan sipil bahwa kepemimpinan itu penting, tidak hanya kecakapan, kecerdasan, dan profesionalisme. Yang juga penting adalah kepemimpinan dan manajemen.

Masyarakat modern semakin spesialistis. Kalau orang enggak sadar, mereka berpikir bahwa dengan kecakapan profesional saja, suatu masyarakat sudah bisa maju. Ternyata tidak. Spesialisasi membuat orang semakin mahir dalam bidang yang semakin sempit. Dan, semua pakar merasa paling utama. Nah, karena itu, it makes no sense, kalau tidak ada yang bisa mengkoordinasi kecakapan- kecakapan ini. Orang inilah yang memadukan kecakapan hingga menimbulkan sinergi, sehingga para pakar itu masing-masing menjadi mozaik yang menimbulkan gambar yang indah. Itulah yang dinamakan kepemimpinan. Hal ini belum sepenuhnya disadari oleh kalangan sipil.

Saya bekepentingan dengan tumbuhnya kepemimpinan sipil. Sebab, jika kepemimpinan sipil tidak tumbuh, ABRI tidak punya sparing partner. Kalau tidak ada sparing parter, mutu kepemimpinan ABRI tidak akan tumbuh. Tapi, tidak sesederhana itu, tentunya. Yang lebih penting, bangsa ini_juga bangsa lain_mayoritas adalah fungsi sipil. ABRI kan minoritas.

Seiring dengan peningkatan kemampuan, karir militer Sayidiman juga terus melaju. Lepas dari jabatan Danyon 309 Siliwangi, Sayidiman menjadi komandan resimen taruna Akademi Militer Nasional. Ia kemudian menjadi perwira Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD), menjadi Panglima Kodam XIV Hasanuddin, asisten personel di Dephankam/Mabes ABRI, dan kemudian menjadi Wakil Asisten MBAD. Pada 1974, dengan posisi akhirnya, karir Sayidiman di militer tersandung. Ia "dilempar" menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). "Saya difitnah Ali Moertopo," kata Sayidiman. Toh, sebagai prajurit Saptamarga, tugas baru ini tidak ditolaknya. Justru di tangan Sayidimanlah, lembaga yang semula hanya dipandang sebelah mata itu bisa menunjukkan taringnya dan menjadi lembaga yang disegani.

Selama empat tahun Sayidiman membesarkan Lemhannas. Tahun 1979, ia diberi kepercayaan sebagai duta besar Republik Indonesia di Jepang. Di sela-sela tugasnya sebagai dubes, Sayidiman selalu menyisihkan waktu untuk jalan-jalan sampai ke pelosok Negeri Samurai, memakai kereta api, kadang-kadang jalan kaki. "Saya ingin tahu pola pikir masyarakat Jepang," kata Sayidiman. Tak mengherankan bila kemudian harian Tokyo Shimbun menjulukinya sebagai Kokumin no Taishi (duta besar rakyat).

Hasil pengamatannya itu diabadikannya dalam buku Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup, tahun 1982. Ketika menjadi duta besar di Jepang inilah, Sayidiman memasuki masa purnawira dengan pangkat terakhir letnan jenderal.

Sepulangnya dari Jepang, oleh Menristek B.J. Habibie, Sayidiman diangkat sebagai penasihat Menristek bidang militer. "Saya sudah lama kenal Habibie. Rumah ibunya di Bandung dulu dekat rumah saya," kata Sayidiman. Selain menjadi penasihat di kantor Menristek/BPPT, Sayidiman kini juga masih aktif mengajar di beberapa tempat, seperti di Sekolah Departemen Luar Negeri, Institut Bisnis Indonesia, dan Fakultas Pascasarjana UI dalam Program Ketahanan Nasional dan Program Studi Jepang.

Belakangan, Sayidiman dikenal sebagai seorang pemikir militer. Kritik dan gagasan yang dilontarkannya biasanya cukup keras dan punya pengaruh yang luas. Tiga tahun lalu, misalnya, ia pernah menyerang cara kerja intelijen ABRI, yakni Bais (Badan Intelijen Strategis), yang dianggapnya melampaui fungsi dan wewenangnya. Akibatnya, banyak kalangan yang ikut-ikutan mengkritik lembaga intelijen yang dibentuk pada masa kepemimpinan Pangab Jenderal Benny Moerdani itu. Entah ada kaitannya atau tidak, yang jelas, pada akhir 1993 lembaga tersebut akhirnya direstrukturisasi oleh Pangab Jenderal Feisal Tanjung, dan namanya berubah menjadi BIA (Badan Intelijen ABRI), dengan fungsi dan kewenangan yang cukup banyak berkurang dibandingkan dengan BAIS. Masih mengenai ABRI, ia juga pernah mengusulkan agara Polri dilepas dari ABRI. Namun, gagasan tersebut, yang juga banyak dikehendaki oleh beberpa pakar, belum ada tanggapan dari pemerintah hingga saat ini.

Mungkinkah suatu saat ABRI hanya menjadi alat pemerintah?

Bukan alat. ABRI taat kepada pemimpin. Tapi, bukan taatnya alat. ABRI tetap mengemukakan pendapatnya kepada pemimpin politik. Memang, menjalankan dwifungsi itu bukan hal yang mudah. Lebih mudah sebagai alat, enggak usah mikir. Apa yang diperintahkan oleh pemimpin politik tinggal dilaksanakan. Justru karena punya tanggung jawab, ABRI harus mengemukakan pendapat.

Jika apa yang dikembangkan pemimpin politik itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh ABRI, pemimpin ABRI mengemukakan itu. Dwifungsi ABRI seperti itu bukan berarti ABRI tidak patuh lagi terhadap pemimpin. Bukan. Saptamarga mengatakan kita patuh kepada pemimpin. Mengemukakan pendapat, lalu menjalankan keputusan pemimpin.

Jadi, ABRI tahun 1945 itu mempunyai jarak dengan pemerintah?

ABRI memang sama sekali tidak mencampuri urusan pemerintah, hanya memberikan pendapat. Semua gubernur, bupati, dari sipil. Nah, kondisi seperti ini sekarang kan belum terjadi. Baru tingkat tut wuri handayani saja. Kita akan ke arah situ. Tapi, itu tidak berarti dwifungsi tidak ada. Jangan sampai kemudian timbul komentar ada supremasi sipil. Tidak. Kita tidak pernah hidup dalam supremasi sipil, tapi juga tidak dalam supremasi militer.

Apakah Indonesia sudah siap dengan kepemimpinan sipil?

Anda kan sangsi, bisakah sipil memimpin. Perwira-perwira militer juga tanya kepada saya, "Pak, apa betul sipil sudah siap?" Saya balik bertanya, "Apakah Anda menyadari, pada tahun 1945_apalagi Belanda dan orang asing_cendekiawan Indonesia tertentu saja sempat sangsi apakah kita siap merdeka. Jadi, bisa, asalkan ada kemauan. Karena itu hal yang benar.

Tapi, kan ada juga vested interest dari kalangan ABRI.

Vested interest memang pasti ada. Tapi, seorang pemimpin ABRI yang bernilai dan berarti pasti bisa menghilangkan vested interest itu. Dan saya yakin Feisal Tanjung enggak ada vested interest itu.

Pak Harto sendiri apakah memang sudah melihat waktunya untuk kepemimpinan sipil?

Pak Harto kan melihat kenyataan. Seperti yang kemarin dibilang Salim Said. Menurut Salim, yang punya sistem pemerintahan seperti Indonesia tinggal Myanmar. Memangnya kita mau disamakan dengan Myanmar? Benar, kan? Itu realistis saja.

Selain masalah di lingkungan ABRI, ia juga banyak melontarkan gagasan di bidang politik. Mengenai sistem pemilu, misalnya, ia pernah melontarkan gagasan agar sistem yang berlaku sekarang ini diubah karena sudah tidak sesuai dengan keadaan. Lalu, ia mengusulkan agar digunakan sistem yang memadukan sistem distrik dan sistem proporsional. Selain itu, mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden, ia melontarkan agar kedua jabatan tersebut dibatasi masanya sebanyak tiga tiga kali berturut-turut.

Gagasan dan kritik Sayidiman selalu didukung oleh fakta, sehingga pikiran-pikiranya mudah dimengerti oleh khalayak. Boleh jadi, ini lantaran Sayidiman kerap menuangkan pemikirannya yang cemerlang, baik dalam bentuk buku maupun dalam tulisan di media massa. Hingga kini sudah delapan buku yang sudah dihasilkannya. Ia termasuk purnawirawan yang paling aktif menulis saat ini. Hal yang sama dilakukan oleh Nasution, Soemitro, (alm) T.B. Simatupang. "Setelah Pak Nas, saya yang paling banyak menulis buku," katanya. Rencananya, tahun depan, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-70, Sayidiman akan meluncurkan biografinya.

Buku tersebut, bisa jadi, akan "ramai" dibicarakan seperti yang pernah terjadi pada buku biografi Jenderal Soemitro beberapa waktu lalu. Beberapa bagian, secara selintas, sudah ia "buka" dalam bukunya, seperti peran Ali Moertopo dan CSIS dalam politik "pecah belah". Dengan ditulisnya hal itu, sedikit banyak mulai terbuka tabir paling gelap dalam sejarah politik dan militer di Indonesia.

Sayidiman termasuk orang yang sangat berani. Bisa jadi, dalam biografinya tersebut, ia akan mengungkap habis. "Sekarang saya nggak mau ngomong dulu, nanti bukunya nggak dibaca orang lagi," katanya sambil tertawa.

Di sela-sela kesibukannya bekerja di BPPT dan mengajar di berbagai tempat, kakek enam cucu ini masih sempat mencuri waktu menyalurkan kegemarannya bermain golf. Belasan piala yang dipajang di ruang tamu menunjukkan bahwa Sayidiman terbilang piawai mengayunkan tongkat golf. "Tapi, jangan tanya berapa handicap saya sekarang. Sudah tua," katanya sambil tertawa. Tak mengherankan bila dalam usianya yang 69 tahun, Sayidiman masih terlihat bugar.

Soal wakil presiden sekarang, lagi-lagi yang disinggung adalah persaingan militer dan sipil….

Karena masyarakat yang ngomong itu. Itu baru bisa diwujudkan setelah tahun 2000. Sampai tahun itu, yang menentukan siapa wapres tetap Pak Harto. Formalnya memang MPR. Tapi, MPR itu melihat, kalau presidennya Pak Harto, MPR akan melihat siapa yang paling disetujui Pak Harto. Semuanya tergantung Pak Harto.

Buat saya, belum tentu Pak Harto itu menjadi presiden. Andaikata Pak Harto tidak jadi presiden, tetap Pak Harto mempunyai pengaruh dan wibawa politik terbesar. Andaikata Pak Harto tidak menjadi presiden, siapa presiden dan wakil presiden masih tetap di tangan Pak Harto.

Nah, kalau Pak Harto presiden, siapa wapresnya, ya, terserah Pak Harto. Ini kenyataan politik saja bagi saya.

Source : http://www.forum.co.id/forum/redaksi/961202/02profil.htm

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post