Demokrasi Tumbuh Berjenjang

Posted by Admin on Friday, 9 November 2001 | Artikel

(Tanggapan untuk Limas Sutanto)

Sayidiman Suryohadiprojo

Jumat, 9 November 2001

HARIAN Kompas (27/10/2001) memuat artikel Limas Sutanto, Ego yang Berkabut Kelabu. Artikel itu mengkritik keadaan manusia dan masyarakat Indonesia saat ini dengan melihatnya dari sudut psikologi. Dikatakan, orang Indonesia kian menjadi asing bagi orang sebangsanya. Gejala banyaknya demonstrasi oleh aneka kelompok yang menyerukan bertindak untuk rakyat tetapi hakikatnya hanya untuk penonjolan diri, diindikasikan sebagai tanda keterasingan itu. Ini, katanya, mengungkap realitas, ego orang Indonesia berkabut kelabu. Sedangkan ego berkabut kelabu karena keaslian ego telah diselimuti kebohongan, ketidakjujuran, kemunafikan, semuanya dapat digolongkan dalam desepsi atau deception.

Namun, bukankah sebenarnya manusia Indonesia pada dasarnya dan pada mulanya tidak banyak beda dari manusia tetangganya di Malaysia atau Thailand? Kalau dikatakan, manusia Indonesia kini tidak menyukai pertukaran pikiran antar-insan dan hanya mau menang sendiri, bukankah itu produk perkembangan yang salah? Karena pada dasarnya manusia Indonesia berpegang pada gotong royong.

Bukankah ini semua terjadi karena perkembangan masyarakat Indonesia yang mau membuat loncatan sekaligus dari masyarakat yang masih belum sepenuhnya hilang sisa-sisa mentalitas kolonialnya, masyarakat feodal atau semi-feodal ke satu masyarakat demokrasi dengan menggunakan kehidupan demokrasi negara Barat sebagai acuan. Padahal kita melihat dalam sejarah, perkembangan demokrasi di dunia Barat yang dipelopori Inggris, tidak terjadi dalam sekali loncatan dari masyarakat feodal ke masyarakat dengan aturan demokrasi seperti yang kini ada.

 

***

 

DARI sejarah kita ketahui, sistem monarki absolut berubah dulu ke monarki konstitusional di mana raja masih berkuasa kuat, tetapi mulai ada parlemen. Raja masih mempunyai hak untuk menentukan anggota parlemen yang umumnya diambil dari kalangan aristokrasi. Masa seperti itu cukup lama, sebelum rakyat mampu memaksakan kepada raja untuk tunduk kepada kekuasaan parlemen dalam sistem demokrasi parlementer. Perubahan itu banyak dipengaruhi kekuatan ekonomi rakyat yang makin besar. Itu pun semula membatasi hak pilih pada laki-laki yang membayar pajak besar. Belakangan, seluruh rakyat baru berhak memilih dan dipilih.

Meski demikian, raja tetap ada, meski tidak berkuasa seperti semula. Hilangnya raja, baru terjadi sejak Revolusi Perancis. Tetapi ironisnya, Revolusi Perancis akhirnya justru menghasilkan Napoleon Bonaparte yang mendudukkan diri sebagai kaisar. Setelah dia, kerajaan timbul kembali di Perancis dan baru pada akhir abad ke-19 republik menjadi sistem kenegaraan yang permanen hingga sekarang. Apalagi di Jerman yang baru mempunyai sistem demokrasi parlementer penuh setelah kalah dalam Perang Dunia (PD) II, jadi baru sejak tahun 1945. Padahal sebelum itu masyarakat Jerman sudah merupakan masyarakat industri. Setelah kalah PD I pernah ada republik Weimar di Jerman dengan demokrasi parlementer. Tetapi, itu tidak lama dan dengan relatif mudah diambil alih oleh kekuasaan fasis Hitler.

Maka dapat dikatakan, demokrasi tumbuh berjenjang sebelum tiba pada tahap seperti yang sekarang dikenal. Memang Amerika Serikat tidak menjalani jenjang itu, karena masyarakatnya berasal dari Inggris dan Eropa Barat yang mengalami proses berjenjang itu. Juga di AS tidak ada feodalisme seperti Eropa.

Maka kalau kita di Indonesia mau sekali loncat dari masyarakat semi-kolonial dan feodal ke masyarakat demokrasi seperti yang kini berlaku di AS atau Inggris, bukankah itu melawan realitas dari hakikat perkembangan manusia dan masyarakat? Akibatnya, apa yang kini sering dikatakan sebagai demokrasi kebablasan. Kondisi itu pula yang kiranya berpengaruh kepada psikologi manusia Indonesia.

Masyarakat Asia yang sudah berhasil menegakkan demokrasi menunjukkan, proses pertumbuhannya tidak pernah lepas dari kepemimpinan. India dapat tumbuh demokrasinya karena sejak permulaan ada Partai Congress di bawah pimpinan Pandit Jawaharlal Nehru yang mengemudikan negara dan proses politik secara terkendali. Baru jauh kemudian setelah kebiasaan demokrasi melekat pada rakyat, tampak monopoli Partai Congress dapat dikurangi.

Demokrasi di Jepang juga baru tumbuh setelah PD II dan itu pun sejak tahun 1955 amat dikuasai kepemimpinan Partai LDP. Apalagi Singapura yang sejak merdeka hingga kini terus dikuasai Partai PAP yang dikendalikan Lee Kuan Yew dan kawan-kawannya. Ketika Jepang pada permulaan abad ke-20 mempraktikkan demokrasi liberal, akibatnya justru menimbulkan kekuasaan militerisme sampai terjadi PD II. Jadi mirip Jerman.

Maka kalau proses demokrasi di Indonesia mau selamat, kita harus bersedia dan sanggup meninjau kembali apa yang kita lakukan kini. Bila kita tidak bersedia, maka bahaya yang kita hadapi adalah kemungkinan timbulnya fasisme seperti di Jerman, militerisme seperti di Jepang atau bonapartisme di Perancis. Sebab kebangkrutan makin menguat dan itu membawa rakyat menerima kepemimpinan totaliter, asal dapat memberi harapan perbaikan ekonomi dan ketenteraman.

Yang perlu kita adakan adalah pemerintahan yang kuat tetapi menjalankan demokrasi, seperti terjadi di India sejak tahun 1950-an, Jepang setelah PD II dan Singapura sejak merdeka. Tidak mungkin dalam keadaan demikian ada sistem multipartai, sedangkan partai berkuasa harus kuat dan tahan lama. Tetapi, kekuatan itu harus timbul karena mampu menjamin rasa keadilan, untuk mana partai itu harus dipimpin orang-orang yang mendapat kepercayaan kuat dari mayoritas masyarakat. Seperti kepercayaan orang India terhadap Nehru dan kawan-kawan yang selalu hidup bersih, jujur, sederhana dan mengutamakan kepentingan umum. Demikian pula mayoritas rakyat Jepang percaya kepada pemimpin LDP seperti Yoshida dan di Singapura Lee KY dan kawan-kawan dipercaya integritasnya yang kuat.

 

***

 

KEKUASAAN itu harus secepat mungkin menegakkan kekuasaan hukum. Dalam hal ini India dan Singapura, seperti juga Malaysia beruntung, sebagai bekas jajahan Inggris, kekuasaan hukum sudah lama ada. Namun juga di Jepang, kekuasaan hukum kuat sekalipun ada militerisme. Bersamaan dengan itu dikembangkan ekonomi rakyat yang langkah demi langkah menciptakan kesejahteraan meluas. Kekuasaan hukum amat besar perannya untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat. Tetapi, juga proses politik yang harus menyelenggarakan proses demokrasi demi kesejahteraan umum. Langkah ini semua yang telah membuat India, Jepang, Singapura dan kini Malaysia, bukan saja negara demokrasi tetapi juga sejahtera yang merata.

Memang proses demikian sering dikecam orang Barat yang menghendaki demokrasi liberal segera terwujud. Masih banyak orang Barat yang tidak mau mengakui adanya demokrasi di Singapura dan bahkan di Jepang, karena dianggap kurang memberi kebebasan. Orang seperti itu juga kini banyak berkeliaran, bahkan berpengaruh di Indonesia. Menjadi kewajiban kita semua yang mempunyai rasa tanggung jawab atas masa depan bangsa dan tidak menghendaki timbulnya sistem totaliter untuk mengembangkan konsep demokrasi yang berjenjang itu. Kalau kita memperhatikan secara saksama gelagat Presiden Megawati Soekarnoputri, maka itu pun menampakkan pandangan serupa.

Yang diperlukan kini adalah usaha bersama dari orang-orang berintegritas tinggi yang bersifat lintas partai untuk membentuk kekuatan politik itu. Gambaran Limas Sutanto tentang manusia dan masyarakat Indonesia kini, amat benar. Dan itu akan menjurus kepada chaos dan totaliterisme, kecuali bila kita berhasil meninjau kembali proses demokrasi di Indonesia.

 

* Sayidiman Suryohadiprojo , Letnan Jenderal (Purn), mantan Gubernur Lemhannas.

Source : http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0111/09/opini/demo43.htm

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post