Undang – Undang Yang Aneh

Posted by Admin on Friday, 19 February 2010 | Opini

Sayidiman Suryohadiprojo

Jakarta, 17 Februari 2010

Telah terbit Undang-Undang no. 20 Tahun 2009 pada tanggal 18 Juni 2009. Undang-Undang ini mengatur tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di lingkungan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang ini ada ketentuan yang rasanya aneh tentang hak pemakaman, karena dapat ditafsirkan bahwa anggota TNI dan para Veteran RI, baik yang Pejuang Kemerdekaan maupun yang Pelopor, tidak dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, sekalipun mereka telah dianugerahi Bintang Gerilya.

Dalam Pasal 33 ayat (6) UU itu tercantum bahwa Hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, dan Bintang Mahaputera.

Sedangkan di Penjelasan atas Undang-Undang itu dinyatakan mengenai ketentuan yang tertera di Pasal 33 ayat (6) itu bahwa : Yang dimaksud dengan “Taman Makam Pahlawan Nasional Utama” adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota negara.

Sekarang adalah kenyataan atau fakta bahwa di Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia hanya ada Taman Makam Pahlawan Kalibata. Maka dapat ditafsirkan bahwa yang berhak dimakamkan di TMP Kalibata sesuai UU ini hanya mereka yang telah mendapat Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera. Sedangkan orang lain, termasuk para anggota TNI dan Veteran RI , yang memiliki Tanda Kehormatan lain seperti Bintang Gerilya tidak berhak lagi untuk dimakamkan di TNP Kalibata.

Namun juga dapat ditafsirkan lain, yaitu bahwa TMP Kalibata adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang menurut Penjelasan UU itu ada di setiap provinsi dan kabupaten serta kota di seluruh wilayah NKRI (Penjelasan Pasal 33 ayat (2). Sebab TMP Kalibata adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang ada di provinsi DKI Jakarta Raya. Dengan tafsiran itu TMP Kalibata tidak hanya untuk tempat pemakaman mereka yang bergelar Bintang RI dan Bintang Mahaputera.

Maka jelas sekali bahwa UU no 20/2009 ini aneh dan perlu ada penegasan tentang status TMP Kalibata, yaitu termasuk TMP kategori mana.

Kalau TMP Kalibata dikategorikan TMP Nasional Utama, maka UU ini menghasilkan satu ketidakadilan yang mencolok. Sebab TMP Kalibata dan semua TMP di seluruh Indonesia sejak permulaan kemerdekaan negara kita dibangun dan disediakan untuk pemakaman para anggota TNI yang gugur atau tewas dalam tugas. Ketentuan ini kemudian dipersempit dan hanya mereka yang mempunyai tanda kehormatan Bintang Gerilya atau lebih tinggi yang berhak dimakamkan di TMP, termasuk Kalibata.

Ketentuan itu saja sudah menimbulkan rasa tidak adil pada sementara anggota TNI dan Veteran RI Pejuang. Sebab ternyata ada pejuang-pejuang yang aktif bergerilya melawan Belanda sampai akhir Perang Kemerdekaan tidak memperoleh tanda kehormatan Bintang Gerilya karena mengalami kesukaran dalam pengurusan administrasi. Sebaliknya ada orang yang tidak pernah bergerilya melawan penjajah Belanda atau perjuangannya putus sebelum tahun 1949 yang memperoleh Bintang Gerilya karena pandai memperoleh kemudahan dalam pengurusan atau hal lainnya.

Maka tidak sedikit pejuang kemerdekaan dengan memiliki Bintang Gerilya yang menolak dimakamkan di TMP ketika wafat karena menunjukkan solidaritasnya dengan kawan seperjuangan yang diperlakukan kurang semestinya. Apalagi kalau nanti TMP Kalibata sama sekali tidak boleh menjadi tempat memakamkan mereka yang pejuang dengan mempunyai Bintang Gerilya atau tanda kehormatan lainnya.

Menanggapi keluarnya UU 20/2009 yang saat berlakunya tanggal diundangkan, yaitu 18 Juni 2009, Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI dengan pimpinan Ketua Umum Letjen (Purn) Rais Abin telah menyampaikan surat kepada pimpinan Negara agar Pemerintah RI membangun baru satu Taman Makam Pahlawan Nasional Utama untuk memakamkan mereka yang berhak sesuai UU ini, yaitu para pemegang Bintang RI dan Bintang Mahaputera. Sebab TMP Kalibata adalah milik dan dibangun para Pejuang yang telah menjalankan dharma baktinya kepada Negara Republik Indonesia sejak 1945. Dalam TMP Nasional Utama itulah para pemilik tanda kehormatan Bintang RI dan Bintang Mahaputera dapat dimakamkan.

Bagaimana pun juga, sekalipun terjadi pemberian Bintang Gerilya yang kurang benar, para pemegang bintang itu mempunyai kebanggaan dan harga diri yang sukar dihilangkan. Bergerilya sampai akhir melawan Belanda menimbulkan perasaan yang sukar diterka dan dipahami orang lain.

Oleh sebab itu masuk akal kalau mereka merasa terpukul dan bahkan merasa dihinakan oleh UU ini. Malahan timbul pertanyaan mengapa pimpinan DPR yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia bersedia menerbitkan UU ini ? Dan tidak kurang juga, mengapa Kepala Negara RI yang seharusnya memahami pikiran dan perasaan para Pejuang Kemerdekaan (sekalipun makin kurang jumlahnya) bersedia menandatangani UU ini sehingga menjadi ketentuan hukum yang syah dan harus ditaati ?

Semoga Pemerintah RI arif bijaksana dan secara tegas mengambil tindakan membangun TMP Nasional Utama agar tidak terjadi ketidakadilan yang menusuk perasaan mendalam di banyak orang.

RSS feed | Trackback URI

5 Comments »

Comment by korp vet
2011-07-16 19:32:42


Kalau SBY nggak jadi presiden mana bisa dimakamkan di TMP perang saja yg ringan2 saja yah maklum spy bisa masuk TMP bersama koruptor

 
2010-11-17 11:23:09


Sdr Mahesa agni,

Kami di pimpinan Legiun Veteran RI dbp Pak Rais Abin sedang memperjuangkan agar para pemilik Bintag Gerilya tetap dapat tempat di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kalau ayah Anda (siapa nama beliau ?) tinggal di Yogya, beliau bila wafat dapat tempat di TMP Yogya karena itu bukan TMP Utama. TMP Utama hanya Kalibata. Ini masalah bagi para penyandang Bintang Gerilya yang wafat di Jakarta. Salam,
Sayidiman S.

 
Comment by Mahesa Agni
2010-11-15 11:41:02


Ayah saya pemegang Bintang gerilya,dan satya lencana perang Kemerdekaan I &II dan entah apalagi sy lupa sampai sekarang msh sehat dijkt, dlm curhatnya sering ingin tinggal dijogja &dimakamkan di jogja krn beliau orang jogja, UU ini sangat tidak menghargai pejuang kemerdekaan, padahal dlm foto2nya ayah sy pernah melakukan longmarch wkt bandung hrs dikosongkan dari TNI wkt itu ayah di divisi Siliwangi, kemudiaan ayah dipindah ke divisi Diponegoro krn sbg putra jogja dan menguasai medan kota jogja ayah hrs perang gerilya/perangkota dgn belanda saat peristiwa janur kuning/jogja kembali, sy memfigura semua tandajasa ayah,baik sertifikat maupun tanda jasa nya, berhak kah ayah sy di TMP ..?

 
Comment by gunadi
2010-05-27 11:21:33


Wah..bener2 aneh UU itu. Seharusnya para veteran pejuang Pemegang Bintang Gerilya berhak di makamkan di TMP dimanapun mereka berada. Almarhum Ayah saya juga pemegang Bintang Gerilya, satya Lencana Perang kemerdekaan I dan II Satya Lencana karya Satya, tapi saat beliau wafat, tidak dimakamkan di TMP, karena wasiat nya ingin dimakampan di TPU dekat makam Ibu. Apakah suatu saat jika TPU tersebut digusur, kerangkanya bisa dimakamkan kempali di TMP ?

 
Comment by harry rivain arsjad
2010-04-15 09:23:49


UU 2009 yang aneh memang aneh dan tidak masuk akal , saya menafsirkan itu alat untuk The President Circle , karena yang diberikan tanda kehormatan sudah kita bisa baca kriterianya dan ada dimana.
Ayo kita ke Mahkamah Konstitusi !!!

 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post