Serangan Non-Militer – Perkembangan dalam Cara Berperang

Posted by Admin on Monday, 22 February 2010 | Opini

Jakarta, 22 Februari 2010

Pemaksaan Kehendak

Sejak ada manusia di dunia Pemaksaan Kehendak oleh orang terhadap orang lain merupakan fenomena yang sering terjadi. Manusia mempunyai instinct atau naluri dirinya diperhatikan dan diakui orang lain , hal mana pada orang satu lebih kuat dari pada orang lain. Pada taraf yang lebih kuat naluri minta diakui itu dapat menjadi Pemaksaan Kehendak. Malahan kemudian Pemaksaan Kehendak itu tidak berbatas pada keinginan diakui dan diperhatikan, tetapi juga agar pihak lain menuruti kehendak itu. Karena orang lain juga punya naluri serupa maka terjadi benturan kehendak.

Benturan kehendak dalam tingkat Negara adalah perbedaan kepentingan karena tiap-tiap Negara mempunyai kepentingannya sendiri dan kepentingan dua atau lebih Negara bisa sama, bisa parallel tetapi juga bisa berbeda dan bahkan bertentangan. Untuk mengatasi keadaan di mana perbedaan atau pertentangan kepentingan itu menghambat atau memblokir Negara itu mewujudkan kepentingannya, maka Negara-negara yang berbeda kepentingan itu melakukan perundingan atau disebut juga Diplomasi.

Cara diplomasi untuk mengatasi kepentingan Negara yang berbenturan dapat menghasilkan kepuasan pada kedua pihak. Akan tetapi kalau ada pihak yang amat kuat diliputi dorongan untuk diakui, diplomasi dapat menimbulkan kekurangpuasan. Kalau rasa kurang puas itu begitu kuat maka pihak itu bisa meninggalkan cara diplomasi yang memang umumnya bersifat saling memberi dan menerima atau kompromis. Dalam diplomasi hampir tidak ada pihak yang seluruh kehendaknya dipenuhi, selalu pihak yang lain ada sebagian kehendaknya terpenuhi sekalipun mungkin jauh lebih sedikit dari yang diperoleh pihak pertama.

Maka buat pihak yang menghendaki seluruh kepentingannya dipenuhi diplomasi tidak akan memberikan jawaban yang diinginkan. Pihak yang kurang puas itu akan meninggalkan cara diplomasi dan beralih kepada Pemaksaan Kehendak. Pemaksaan kehendak ini dilakukan dengan menggunakan kekerasan karena hanya dengan cara itu pihak lawannya dapat dipaksa menuruti kehendaknya.

Inilah yang digambarkan Von Clausewitz dalam memberikan definisi kepada fenomena Perang. Ia katakan : Perang adalah Tindakan Kekerasan untuk Memaksa Musuh menjalankan Kehendak kita (Der Krieg ist ein Akt der Gewalt um den Gegner zur Erfuellung unsres Willens zu zwingen).

Maka dalam sejarah umat manusia kita melihat bahwa Perang selalu menyangkut 3 hal pokok, yaitu Kehendak-Pemaksaan-Kekerasan. Dalam pemberian legalitas kepada Perang disusun Hukum Perang yang kemudian menjadi bagian Hukum Internasional. Di situ dinyatakan bahwa status Damai berubah menjadi status Perang dalam hubungan dua Negara setelah ada pihak memberikan Pernyataan Perang (Declaration of War) kepada pihak lain yang diperangi. Status hukum ini sangat penting karena dengan begitu orang dapat membunuh lawannya dalam perang tanpa dipersalahkan melanggar hukum pidana.

Akan tetapi dalam perkembangan zaman ketika manusia makin maju dalam kehidupannya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi berbagai hal yang mengakibatkan banyak perubahan dalam Perang.

Yang pertama menonjol adalah bahwa perkembangan senjata dan alat perang mengakibatkan kemampuan membunuh dan menghancurkan jauh lebih besar dari pada keadaan awal sejarah manusia. Selain itu juga kemampuan bergerak dan berpindah secara fisik makin tinggi dengan berkembangnya berbagai alat angkutan di darat, laut dan udara. Kemudian diikuti kemampuan menggerakkan pikiran dan perasaan secara luas dan cepat sekali melalui alat komunikasi yang makin canggih.

Hal ini berakibat bahwa dalam penggunaan kekerasan tidak hanya kekuatan militer sebagai alat perang utama yang menjadi sasaran dan korban, tetapi juga orang-orang lain dan berbagai fasilitas dan bangunan yang bukan militer.

Terjadi perubahan menonjol kedua, yaitu bahwa Hukum Perang yang disusun untuk membatasi penderitaan manusia dalam dan akibat perang, tidak dapat berlaku sebagaimana mestinya. Banyak ketentuan dilanggar, seperti pembatasan dalam pemboman yang sekarang berjalan tanpa dapat dilindungi masyarakat non-militer, tetapi yang melanggar tidak dapat dikenakan sanksi karena pihaknya yang menang dan kuat. Hal itu jelas sekali ketika AS menjatuhkan bom atom di Jepang. Juga pemboman terhadap Vietnam Utara dalam Perang Vietnam. Sekarang pun pemboman AS di Irak dan Afghanistan. Selalu AS mengatakan bahwa kematian atau kehancuran di luar militer adalah collateral damage.

Hukum Perang jadinya hanya berlaku bagi pihak yang lemah dan kalah. Pengertian non-combattant yang dalam Hukum Perang jelas statusnya berubah menjadi amat kabur. Karena semua orang dapat menjadi korban tanpa ada hukuman bagi yang melanggar hukum, maka dalam kenyataan pengertian non-combattant tidak ada artinya. Yang penting sekarang mewujudkan Kekuatan dan Menang agar tak dapat dikenakan sanksi hukum.

Akibatnya adalah bahwa keharusan adanya Pernyataan Perang ketika mulai menggunakan kekerasan, tidak lagi dihiraukan. Sebab memberi tahu lawan bahwa perang akan dimulai membuatnya waspada sehingga mengurangi dampak dari penggunaan kekerasan yang dapat berpengaruh pada pencapaian kemenangan Perang.

Ketika Jepang terlambat menyampaikan Pernyataan Perang kepada AS karena kelemahan dalam administrasi kedutaan besarnya di Washington DC dan serangannya ke Pearl Harbor merupakan pendadakan strategis yang brilyant dilihat dari sudut ilmu militer, maka itu menjadi alasan amat kuat untuk menyatakan perdana menterinya, yaitu jenderal Tojo, sebagai penjahat perang ketika Perang Dunia 2 berakhir dan Jepang kalah.

Sebaliknya AS yang sengaja (bukan karena kelemahan adminsitrasi) menyerang dan memulai Perang Irak pada tahun 2003 tanpa Pernyataan Perang, tidak menjadikan presiden George W.Bush penjahat perang. Tidak lain karena tidak ada pihak, termasuk PBB, yang sanggup menyatakan bahwa AS melanggar hukum. Malahan presiden Bush secara demonstratif menyatakan bahwa AS berhak melakukan pre-emptive attack , yaitu serangan yang dilakukan sebelum ada pernyataan perang, demi keamanan nasionalnya. Doktrin itu kemudian ditiru oleh Australia.

Perubahan penting ketiga adalah perkembangan alat dan persenjataan perang menimbulkan keadaan yang memungkinkan semua pihak mempunyai kemampuan membunuh dan menghancurkan yang cukup besar. Sekalipun satu pihak daya penghancurnya masih kurang hebat dari daya penghancur pihak lawannya, namun daya penghancur yang relatif kurang itu secara nyata dapat menimbulkan banyak kematian dan kehancuran pada lawannya. Hal itu dibuktikan oleh Perang Vietnam ketika AS yang mempunyai keunggulan teknologi militer besar terhadap Vietnam, mengalami banyak pukulan yang menjadikan dia malahan meninggalkan Vietnam dan mengalami kekalahan politik yang berat. Dengan begitu pihak yang mempunyai dorongan kuat menyerang lawannya terhambat oleh ketidakpastian bahwa serangannya akan memberikan manfaat sebagaimana ia harapkan.

Hal inilah yang menimbulkan Perang Dingin antara blok Barat yang dipimpin AS dan blok Komunis dengan Uni Soviet sebagai jagonya. Konfrontasi antara kedua blok tegang dan amat keras , kedua blok mempersenjatai diri secara hebat sekali, tetapi Perang dalam arti penggunaan kekerasan tidak terjadi. Kedua pihak khawatir sekali bahwa Perang dalam makna konvensionalnya akan berakibat Kehancuran Total, termasuk bagi yang lebih dulu menyerang (mutual assured destruction, MAD).

Dalam pada itu terjadi perubahan dan kemajuan dalam penggunaan pikiran dan perasaan untuk melemahkan lawan. Yang menonjol pertama kali dalam hal ini adalah peran Dr. Goebbels pembantu Adolf Hitler di Nazi Jerman di tahun 1930-an. Ia mengembangkan usaha yang ditujukan kepada pikiran dan perasaan orang-orang lawannya. Dengan “serangan” terhadap pikiran dan perasaan rakyat lawannya, ia dapat menyebabkan melemahnya daya perlawanannya. Dengan begitu lawan tidak lagi mampu melakukan perlawanan kuat ketika serangan militer dimulai. Ia membentuk apa yang dinamakan kolonne kelima di lingkungan lawannya. Lawan melemah daya perlawanannya atau malahan memihak Jerman ketika negaranya diserang Jerman.

Perkembangan ini sangat penting karena lambat laun memberikan alternatif baru untuk memaksakan kehendak. Sebab kemudian dapat dikembangkan berbagai cara untuk melemahkan daya perlawanan lawan tanpa menggunakan kekerasan. Hal itu berkembang demikian pesat sehingga cara itu tidak hanya merupakan dukungan terhadap satu Serangan dengan Penggunaan Kekerasan, sebagaimana dilakukan Nazi Jerman terhadap negara-negara Eropa Barat, melainkan dilaksanakan untuk mencapai Tujuan ketika ada konfrontasi. Perkembangan ini membuat Pemaksaan Kehendak dapat dilakukan dengan cara non-militer, di samping dengan cara militer. Hancurnya blok Komunis pada tahun 1989 adalah hasil Serangan Non-Militer yang dimenangkan blok Barat.

Perkembangan ini membawa akibat bahwa pengertian Perang sebagaimana dilontarkan Von Clausewitz pada abad ke 19 mengalami perubahan prinsipiil. Kalau ia katakan bahwa Perang adalah tindakan kekerasan untuk memaksa lawan menuruti kehendak kita, sekarang tindakan kekerasan itu dapat juga dilakukan dengan tindakan bukan-kekerasan. Dengan begitu Perang menjadi fenomena yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Yang menjadi ukuran bukan lagi adanya penggunaan kekerasan, melainkan yang lebih utama bahwa Pemaksaan Kehendak berhasil membawa lawan turut kehendak kita.

Tidak lagi ada garis pemisah antara Perang dan Damai yang sebenarnya sudah mulai terlihat setelah berakhirnya Perang Dunia 2 dan dimulainya Perang Dingin.

Maka mau tidak mau Dunia dan umat manusia menjadi makin dipenuhi ketegangan yang timbul karena benturan kehendak atau kepentingan nasional terus terjadi. Yang menjadi sarana perlawanan tidak hanya Diplomasi untuk “masa damai” dan kekuatan militer untuk “masa perang”, melainkan seluruh kekuatan bangsa harus disiapkan untuk dapat memenangkan benturan itu agar tetap hidup langsung (survive)

SERANGAN NON-MILITER

Serangan Non-Militer pada awalnya berbentuk propaganda yang dilakukan kementerian propaganda Nazi Jerman di bawah pimpinan Dr. Goebbels. Propaganda merupakan serangan informasi yang berdampak pada ideologi dan politik pihak lawan, dan karena itu mengubah pandangan dan sikap hidup. Serangan propaganda itu berdampak luas di lawan-lawan Nazi Jerman di Eropa Barat dan Eropa Tengah. Ini antara lain menghasilkan negara Austria tanpa diserang pasukan militer bersedia bergabung dengan Jerman pada tahun 1938. Di Denmark, Norwegia dan Belanda terbentuk kumpulan atau organisasi yang mengambil ideologi Nazi Jerman. Organisasi itu berpengaruh terhadap masyarakat negaranya yang menimbulkan perpecahan pandangan dan sikap terhadap Nazi Jerman. Keadaan itu nantinya sangat melemahkan perlawanan negara-negara itu ketika diserang secara militer oleh Jerman. Bahkan di Perancis, sebagai kekuatan tradisional melawan Jerman, pengaruh Nazi kuat terhadap masyarakat. Ini nantinya memungkinkan Jerman membuat Perancis tunduk dalam 3 minggu ketika diserang pada tahun 1940. Malahan kemudian Perancis dipimpin pemerintahan yang berpihak kepada Jerman dalam perang selanjutnya, yaitu pemerintah Vichy-Perancis dipimpin marsekal Petain. Jelas sekali bahwa Serangan Non-Militer efektif untuk melemahkan perlawanan lawan, bahkan dapat menurunkan pemerintahannya untuk digantikan pemerintahan yang berpihak atau disponsori penyerang.

Kemudian lawan-lawan Jerman, baik Uni Soviet maupun AS, menirunya. Dalam Partai Komunis Uni Soviet, kemudian juga di semua partai komunis di negara lain, departemen agitasi/propaganda makin penting dan dioperasikan berdasarkan kendali Partai Komunis Uni Soviet. AS melakukannya dengan lebih terselubung tapi dengan tujuan serupa, seperti pelaksanaan Rencana Marshall setelah Perang Dunia 2.

Bentuk Serangan Non-Militer kemudian diperluas dengan melakukan serangan intelijen. Semua badan intelijen negara maju, khususnya CIA di AS, KGB di Uni Soviet, MI 6 Inggeris, melakukan operasi intelijen dengan tujuan pemaksaan kehendak pada lawan. Kalau tidak mau tunduk dan menurut dilakukan operasi lebih lanjut untuk menjatuhkan pemerintah itu dan menggantinya dengan pemerintah yang berpihak dan disponsori penyerang. Hal itu jelas sekali ketika Inggeris dengan bantuan AS pada tahun 1953 menjatuhkan perdana menteri Iran Mohamad Mossadegh yang menasionalisasi produksi minyak Iran dan oleh Inggeris-AS dianggap merugikan kepentingan mereka dengan meruntuhkan Anglo-Iranian Oil Company , satu perusahaan minyak Inggeris. Kemudian dinaikkan Riza Pahlevi sebagai syah Iran yang sangat berpihak AS dan Inggeris sampai ia diruntuhkan oleh Revolusi Islam dipimpin Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Hingga sekarang pemerintah Iran berlawanan kuat terhadap AS dan menjadi pertanyaan apakah AS dan sekutunya akan menyerang kembali.

Akan tetapi serangan intelijen AS dan Inggeris lain, yaitu ketika hendak menjatuhkan kekuasaan Presiden Sukarno di Indonesia, gagal karena kurang efektif dalam memilih dan menggalang kekuatan di Indonesia untuk mendukung mereka. Pemberontakan PRRI/Permesta yang mereka lancarkan dan dukung tidak berhasil merebut dukungan cukup banyak rakyat dan gagal setelah bergerak 3 tahun.

Bahwa intelijen melakukan serangan yang berakibat strategis diakui oleh pimpinan badan intelijen Israel Mossad. Malahan Israel membenarkan pembunuhan tokoh penting lawan oleh Mossad sebagaimana berkali-kali dilakukan terhadap lawan-lawannya yang berpihak Palestina. Sebab itu tidak aneh ketika dulu CIA berkali-kali berusaha membunuh Bung Karno, seperti dalam Peristiwa Cikini tahun 1957.

Kemudian politik juga bermain dalam Serangan Non-Militer. Politik luar negeri AS setelah berakhirnya Perang Dingin menggariskan agar semua negara di dunia mengikuti pedoman AS dalam menjalankan Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Perdagangan Bebas. Itu antara lain ditegaskan Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man. Penulis itu antara lain mengatakan : Kalau Russia sebagai bekas Uni Soviet yang adidaya mau mengikuti kehendak AS, mengapa masih ada negara dan bangsa lain yang kecil kemampuannya menolak dorongan AS ?

Itu jelas sekali satu politik luar negeri yang bersifat memaksa negara lain yang kemudian dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti usaha terang-terangan dari orang di Indonesia meng-amandemen UUD 1945 sehingga isinya banyak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila. Usaha orang-orang Indonesia itu, bahkan termasuk tokoh Reformasi, secara terang-terangan menerima dorongan dan pengaruh LSM AS.

Sudah barang tentu juga ekonomi memainkan peran yang makin luas dan penting dalam Serangan Non-Militer. Tidak mustahil terjadinya Krisis Ekonomi di Asia Timur pada tahun 1997 adalah hasil satu serangan ekonomi karena kekuatan tertentu di Barat (tidak mustahil kekuatan Yahudi) tidak mau ekonomi Asia Timur maju tanpa ada pengaruh mereka di dalamnya secara menentukan. Buktinya antara lain adalah meningkatnya pengaruh IMF dalam Krisis itu, sedangkan IMF adalah bagian dari Washington Consensus yang jelas didominasi AS dan kepentingan modal Yahudi.

Efektivitas Serangan Non-Militer betul-betul dibuktikan ketika Uni Soviet dan blok Komunis pada tahun 1989 runtuh berantakan tanpa terjadi satu serangan militer. Padahal Uni Soviet negara adidaya militer yang setingkat AS. Tanpa ada senjata meletus, apalagi peluncuran senjata nuklir dan thermo-nuklir, Uni Soviet merontok dan diikuti oleh rontoknya seluruh blok Komunis. Sekarang malahan banyak negara Eropa Timur yang tadinya anggota Blok Komunis, seperti Polandia dan Ceko, berubah menjadi anggota NATO dan Uni Eropa.

Boleh dikatakan bahwa runtuhnya blok Komunis dan Uni Soviet adalah akibat gabungan berbagai cara serangan non-militer, termasuk keunggulan teknologi komputer serta ekonomi yang mampu mendukung perkembangan teknologi.

Memperhatikan peningkatan efektivitas Serangan Non-Militer dan sebaliknya besarnya risiko melakukan Serangan Militer, maka makin meningkat Serangan Non-Militer oleh negara-negara yang hendak memaksakan kehendaknya kepada negara lain. Serangan Non-Militer tidak hanya menjadi pendukung bagi pelaksanaan Serangan Militer yang akan dilakukan kemudian, tetapi Serangan Non-Militer sendiri dapat menundukkan lawan dan memaksakan kehendak. Oleh sebab itu Pertahanan Negara harus menjadikan Serangan Non-Militer bagian yang makin menonjol dalam persiapan dan pelaksanaannya.

Pengaruhnya terhadap Doktrin

Perkembangan dalam cara berperang dalam bentuk Serangan Non-Militer mau tidak mau berpengaruh terhadap doktrin pertahanan yang sudah ada. Untuk Indonesia adalah Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta.

Hingga kini Pertahanan Rakyat Semesta (Perata) pada dasarnya tertuju untuk menghadapi Serangan yang datang dari luar yang bersifat militer/kekerasan. Dalam doktrin itu Pertahanan dilakukan dalam dua tingkat utama, yaitu pertahanan konvensional di darat-laut-udara terhadap serangan yang dilakukan musuh, sebagai tingkat pertama. Kemudian apabila pertahanan konvensional tidak efektif untuk melawan dan mengalahkan penyerang, pertahanan beralih ke tingkat kedua, yaitu pertahanan wilayah atau pertahanan non-konvensional yang terutama menonjolkan taktik dan operasi gerilya. Tingkat kedua itu berusaha mengubah perbandingan kekuatan antara kita dengan penyerang agar satu saat kekuatan kita lebih unggul untuk melakukan offensif pembalasan untuk menghancurkan serangan dan kekuatan penyerang serta mengakhiri konflik dengan kemenangan kita.

Dengan makin aktualnya Serangan Non-Militer, pertahanan terhadap Serangan Militer saja kurang sekali memadai untuk menjamin terpeliharanya kelangsungan hidup Negara dan Bangsa. Tidak mustahil bahwa tanpa Serangan Militer NKRI bisa bubar karena serangan non-militer sebagaimana terjadi dengan Uni Soviet.

Oleh sebab itu Perata harus juga siap melakukan pertahanan terhadap Serangan Non-Militer di samping terhadap Serangan Militer. Oleh sebab itu Perata harus disiapkan untuk Tiga Tingkat, yaitu Tingkat Pertama : Pertahanan menghadapi Serangan Non-Militer, Tingkat Kedua : Pertahanan Militer Konvensional melawan Serangan Militer, dan Tngkat Ketiga : Pertahanan Wilayah melawan Agressor yang menduduki wilayah Indonesia.

Melihat perkembangan dunia dan umat manusia, kemungkinan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah Serangan Non-Militer. Bahkan mungkin sekarang sudah terjadi tanpa kita sadari. Sedangkan Serangan Militer baru akan terjadi kalau ada negara lain begitu kuat kepentingannya untuk menguasai Indonesia atau sebagian wilayahnya, dan tidak dapat mencapai itu dengan Serangan Non-Militer. Seperti serangan AS terhadap Irak pada tahun 2003.

Karena Serangan Militer menimbulkan keharusan yang lebih besar pada Agressor, maka ia akan mengutamakan Serangan Non-Militer. Serangan Militer mengharuskan Agressor mempunyai kekuatan militer yang besar, apalagi kalau yang ia jadikan tujuan penguasaan seluruh wilayah Indonesia seperti yang dilakukan Jepang dalam Perang Dunia 2. Serangan Militer mengandung risiko lebih besar karena kegagalan berdampak luas pada kepentingan Agressor, jauh lebih luas dari pada kegagalan satu Serangan Non-Militer. Selain itu Serangan Militer memerlukan biaya yang jauh lebih besar.

Sebab itu Pertahanan menghadapi Serangan Non-Militer menjadi urgensi kuat dalam membangun kemampuan Perata. Pertahanan itu harus merupakan Pertahanan Umum, meliputi segala aspek bangsa karena serangan juga dapat terjadi pada semua aspek bangsa. Karena inti Pertahanan terhadap Serangan Non-Militer adalah pembangunan Ketahanan Nasional Indonesia , yaitu Kondisi Dinamis bangsa Indonesia yang ulet dan tangguh berupa kekuatan nasional yang sanggup mengatasi setiap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan, yang datang dari luar negeri atau timbul di dalam negeri dan secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup (Survival) negara dan bangsa Indonesia serta pencapaian Tujuan Nasionalnya.

Ketahanan Nasional (Tannas) terdiri dari dua aspek yang dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan, yaitu Kesejahteraan Nasional dan Keamanan Nasional. Tidak mungkin bangsa kita dapat secara efektif mengatasi Serangan Non-Militer kalau kita kurang ulet dan tangguh dalam Ideologi , Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Militer.

Karena mau tidak mau sumberdaya nasional terbatas, maka dilakukan prioritas dalam pembangunan Tannas. Jelas sekali bahwa kita dewasa ini lemah sekali dalam Ideologi dan Ekonomi.

Pancasila sebagai Dasar Negara RI merupakan Ideologi Indonesia yang sekarang banyak diabaikan, baik karena ada usaha dari luar dan dalam untuk melemahkan Pancasila di masyarakat Indonesia maupun karena di masa lalu kurang ada usaha konsisten menjadikan Pancasila kenyataan yang hidup (living reality).

Sudah jelas bahwa untuk memperkuat Ideologi faktor Pendidikan sangat penting. Selain itu faktor Informasi melalui peran Media Massa tulisan dan elektronika. Dan Kepemimpinan yang menunjukkan karakter kuat dan memberikan tauladan yang benar.

Ekonomi Indonesia lemah karena kurang kuat usaha untuk mengatasi kemiskinan yang sekarang masih meliputi lebih dari 30 juta orang, kurang pula usaha untuk menjadikan segala asset alam nasional yang besar jumlah dan nilainya memberi manfaat besar bagi bangsa Indonesia sendiri, malahan lebih dimanfaatkan bangsa lain, dan kurang konsisten mengusahakan Daya Saing Ekonomi Nasional menghadapi persaingan internasional. Perbaikan ekonomi mempunyai dampak luas karena seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya Jawa saja, akan menikmati kesejahteraan sehingga mempunyai dampak mempersatukan bangsa yang efektif dan kongkrit.

Dengan kondisi yang ditimbulkan oleh penguatan Ideologi dan Ekonomi akan lebih mudah membangun Politik dengan dasar Demokrasi yang sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Selain itu penegakan Hukum dan Keadilan akan lebih nyata sehingga sukar bagi pihak lawan memanfaatkan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat. Dengan begitu separatisme dan radikalisme kehilangan dasar untuk tumbuh dan berkembang. Dalam perjuangan itu tetap diperlukan pembangunan TNI sebagai inti Keamanan Nasional. Selain itu penting untuk menjaga terhadap Serangan Militer yang tidak terduga dan pengawalan perbatasan Indonesia yang panjang, juga amat penting sebagai leverage dalam Diplomasi menghadapi luar negeri .

Kemampuan efektif membangun Ketahanan Nasional yang andal sekarang juga merupakan kepentingan bangsa Indonesia mengingat perkembangan dunia dewasa ini. Dengan kemampuan itu sekali gus terwujud Daya Tangkal yang efektif terhadap kemungkinan Serangan Militer. Kalau pun ada pihak yang melakukan Serangan Militer terhadap Indonesia, baik dengan sasaran terbatas atau sasaran seluruh wilayah nasional, bangsa Indonesia sudah amat siap dan kuat menghadapinya dengan Pertahanan Konvensional atau dengan Pertahanan Wilayah.

Kesimpulan

Perkembangan dunia dan umat manusia telah menimbulkan perubahan yang mendasar dalam cara berperang yang menonjolkan Serangan Non-Militer, baik sebagai bantuan untuk Serangan Militer atau bahkan sebagai usaha otonom.

Hal itu harus kita perhatikan dalam memelihara dan memperkuat doktrin pertahanan Indonesia Pertahanan Rakyat Semesta. Perata mau tidak mau memerlukan dimasukkannya Pertahanan terhadap Serangan Non-Militer sebagai bagian integral doktrin itu. Karena dalam kenyataan yang berkembang serangan macam itu sangat aktual dan bahkan sudah berjalan terhadap Indonesia, maka adalah penting sekali sekarang juga menyusun Pertahanan itu.

Maka Ketahanan Nasional yang merupakan inti Pertahanan terhadap Serangan Non-Militer harus segera dibangun secara serieus dan konsisten. Pemerintah RI harus memimpin bangsa Indonesia di seluruh wilayah nasional Indonesia agar Ketahanan Nasional Indonesia terwujud dan merupakan kenyataan yang kuat dan efektif.

RSS feed | Trackback URI

1 Comment »

Comment by sel
2010-08-14 15:31:19


Wah, terimakasih infonya, sangat membantu untuk tugas sekolah dan menambah informasi 🙂

 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post