Kesenjangan Adalah Kerawanan

Posted by Admin on Friday, 7 January 2011 | Opini

Sayidiman Suryohadiprojo

Pada tutup tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa pemerintahnya akan membangun ekonomi Indonesia sehingga dalam 4-5 tahun mendatang Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai USD 1 trilyun atau sekitar Rp 9.000 trilyun, dibandingkan PDB sekarang yang Rp 7.000 trilyun. Kemajuan itu akan dicapai melalui penggunaan sistem Ekonomi Terbuka yang diuraikan sebagai satu sistem ekonomi yang mengutamakan peran pasar, sekalipun peran Pemerintah tetap besar.

Pernyataan Presiden SBY ditambah oleh Menko Perekonomian Ir. Hatta Rajasa yang mengatakan bahwa pada tahun 2025 PDB Indonesia akan mencapai USD 3,7 – 4,7 trilyun dengan penghasilan per capita USD 12 – 16 ribu. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi mencapai 7 – 8 prosen dan PDB menjadi USD 1 – 1,2 trilyun pada tahun 2014.

Semua pernyataan para pemimpin Negara ini sangat menyenangkan dan menambah harapan terhadap masa depan bangsa. Namun agak aneh bahwa tidak dijelaskan hubungan Ekonomi Terbuka dengan sistem ekonomi yang ditetapkan UUD 1945 fasal 33. Maka timbul kesangsian jangan-jangan pimpinan Negara sekarang sudah meninggalkan UUD 1945 dan fasal 33 dalam mengurus ekonomi nasionalnya.

Hal ini luas konsekuensinya, sebab meninggalkan UUD 1945 berarti juga meninggalkan Pancasila sebagai Dasar Negara NKRI. Bahkan dalam UUD 1945 yang telah diperkosa dengan 4 kali amandemen, para pemerkosa tidak berani dan tidak mampu mengubah Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas merumuskan Pancasila sebagai Dasar Negara. Para pemerkosa baru berhasil merusak Batang Tubuh UUD 1945 dengan memasukkan fasal-fasal yang bertentangan dengan isi Pembukaan, yang berarti bertentangan dengan Pancasila. Juga mereka merusak UUD 1945 dengan menghapuskan Penutup UUD 1945.

Apakah sekarang pimpinan Negara secara diam-diam meninggalkan Pancasila sebagai Dasar Negara ? Kalau demikian halnya, mengapa tidak secara lugas dan terus terang menyatakan bahwa pimpinan Negara sekarang tidak lagi menganggap Pancasila pantas menjadi Dasar Negara RI ? Apakah tidak ada cukup keberanian untuk bersikap lugas ?

Selain itu sesuai pengalaman kita di Indonesia semua pernyataan itu masih harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Sebab kita sudah terbiasa bahwa banyak pernyataan pemimpin hanya wacana belaka. Demikian pula dengan mereka yang sekarang memegang kepemimpinan nasional sejak 2004. Masyarakat telah disuguhi berbagai teori dan konsep yang bagus, bahkan muluk-muluk. Akan tetapi dalam kenyataan amat sedikit yang terwujud. Seperti dalam masalah korupsi yang katanya mau diberantas secara tegas. Ternyata ada masalah Gayus Tambunan yang sebagai tahanan Polri bisa jalan-jalan ke Bali dan bahkan keluar negeri. Ada calon wali kota Tomohon yang terpidana tetapi tetap dilantik secara resmi sebagai Wali Kota. Berarti mengucapkan sumpah jabatan dalam pelantikan itu, padahal ia jelas terpidana karena melanggar hukum. Amat banyak terjadi kenyataan-kenyataan yang bertentangan dengan janji-janji kepemimpinan nasional. Juga bertentangan dengan berbagai teori dan konsep yang dikemukakan. Oleh sebab itu, mau tidak mau kita menganggap pengumuman tentang kemajuan ekonomi nasional di masa depan itu baru cerita bagus dan wacana belaka sebelum ada tanda-tanda realisasinya.

Memang daya implementasi masih merupakan salah satu kelemahan berat di kalangan politisi yang memimpin Negara.

Sudah terbukti dalam sejarah umat manusia bahwa kemajuan bangsa, termasuk ekonominya, tergantung pada kepemimpinan bangsa itu, khususnya tekad, kecakapan mengembangkan wawasan, keberanian menghadapai berbagai rintangan serta keuletan sehingga tercapai kemajuan. Semua faktor-faktor yang masih harus dibuktikan kepemimpinan nasional Indonesia yang telah berkuasa sejak tahun 2004.

Ada hal lain yang perlu menjadi perhatian kita. Dalam pernyataan Presiden dan Menko Perekonomian sama sekali tidak disinggung bagaimana pertumbuhan itu mempengaruhi distribusi kekayaan dalam masyarakat.. Kita tahu bahwa pada bulan Maret 2010 masih sekitar 31 juta orang atau 13% jumlah penduduk hidup di bawah garis miskin, sesuai informasi Badan Pusat Statistik (BPS). Malahan pada akhir yahun 2010 dikhawatirkan angka itu naik menjadi 14,5% mengingat banyaknya kenaikan harga bahan makanan yang pasti mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Selain itu menurut informasi Puslit Ekonomi LIPI 2% penduduk terkaya menguasai 46% asset nasional, sedangkan sisanya atau 98% penduduk menguasai 54%. Ini berarti bahwa kesenjangan antara pihak kaya dan miskin cukup lebar. Menurut data dari berbagai pihak, Reformasi bukan mengurangi kesenjangan itu, malahan sebaliknya. Dan selama kepemimpinan Presiden SBY ekonomi Indonesia lebih diarahkan ke sistem ekonomi neo-liberal sehingga kurang perhatian kepada perbaikan distribusi penghasilan.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat menuju tahun 2013 dan kemudian 2025 dengan sistem Ekonomi Terbuka, sama sekali bukan jaminan bahwa kesenjangan antara kaya-miskin di Indonesia akan berkurang banyak, kalau manajemen ekonomi nasional tidak berubah.

Amerika Serikat saja sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia mengalami problem dalam kesenjangan kaya-miskin itu. Di harian New York Times edisi 2 Januari 2011 ada tulisan Nicholas D. Kristof dengan judul Equality, a True Soul Food. Tulisan itu ada hubungannya dengan kondisi masyarakat AS dewasa ini yang menurut Economic Policy Institute di Washington DC sekarang mengalami pembagian kekayaan yang sangat tidak wajar. Menurut lembaga itu 1% penduduk AS terkaya menguasai 34% asset nasional,, sedangkan yang 90% penduduk termiskin 29%. Itu berarti bahwa antara sekitar 2 juta orang terkaya dan 180 juta termiskin ada gap yang amat lebar.

Hal ini dihubungkan dengan buku dua orang Inggeris Richard Wilkinson dan Kate Picketd berjudul The Spirit Level : Why Greater Equality Makes Societies Stronger. Mereka mengatakan bahwa kesenjangan lebar mengakibatkan berbagai kelemahan masyarakat, seperti kriminalitas tinggi, penggunaan narkotika meningkat, bahkan tingkat tinggi dalam penyakit jantung dan kanker. Kesenjangan lebar tidak hanya berakibat pada ekonomi, melainkan juga amat besar dampaknya pada kondisi psikologi dan sosial bangsa. Maka boleh dikatakan bahwa : KESENJANGAN ADALAH KERAWANAN YANG BESAR. Hal ini juga berlaku bagi bangsa Indonesia.

Berhubung dengan itu, kalau Presiden SBY serta para pembantunya memang serieus hendak membuat bangsa dan negara Indonesia kuat dan sejahtera, hendaknya jangan hanya memperhatikan besarnya pertumbuhan, bagaimana pun spektakuler nampaknya dalam angka. Mayoritas rakyat Indonesia tetap menginginkan terwujudnya Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila di NKRI yang merdeka dan berdaulat , Itu berarti bahwa ekonomi nasional tidak hanya angka-angka tinggi dalam Produk Domestik Bruto dan penghasilan per capita, tetapi secara nyata jumlah orang yang hidup sebagai golongan menengah merupakan mayoritas penduduk Indonesia, sedangkan yang amat kaya relatif sedikit dan yang miskin amat sedikit. Kalau mengacu pada cara pembagian distribusi penghasilan, maka sebaiknya 90% termiskin penduduk Indonesia menguasai lebih dari 80% asset nasional, 10% terkaya menguasai 20% asset nasional, dan di antara 10% terkaya itu ada 1% terkaya menguasai sekitar 5% asset nasional. Sedangkan rakyat miskin dengan penghasilan kurang dari USD 2 atau sekitar Rp 20.000 sehari jangan lebih dari 5% atau sekitar 12 juta orang. Dalam kondisi demikian Kesenjangan sudah amat minim dan bangsa Indonesia tidak mengalami Kerawanan yang serieus.

Untuk itu para pemimpin bangsa harus benar-benar memfokuskan usahanya pada terwujudnya kesejahteraan yang adil dan makmur bagi seluruh bangsa. Hal ini menyangkut banyak perkara, seperti penyediaan kesempatan kerja yang luas dan dapat memberikan penghasilan pada banyak rakyat, penyelenggaraan pendidikan nasional yang luas dan bermutu agar rakyat kita cakap menjalankan berbagai pekerjaan yang tersedia, adanya usaha pemeliharaan kesehatan umum yang menjangkau seluruh bangsa agar rakyat kita sehat dan mampu bekerja di mana saja.

Untuk penyediaan kesempatan kerja yang luas harus diciptakan kemungkinan berkembangnya Usaha Kecil Menengah secara dinamis, karena di sinilah umumnya dapat diciptakan lapangan kerja banyak. Ini harus meliputi bidang pertanian, kelautan, industri manufaktur dan meluas di semua daerah di Indonesia. Tentu juga harus berkembang Perusahaan Besar, baik Swasta maupun BUMN, yang dapat berfungsi sebagai kekuatan pelopor di dalam maupun luar negeri. Hal-hal ini sekarang masih sangat kurang kita lihat.

Semoga kita semua, khususnya para pemimpin bangsa, masih setia pada NKRI dan Dasar Negara Pancasila.. Dengan begitu kondisi Indonesia pada tahun 2025 akan benar-benar membawa kesejahteraan lahir-batin bagi seluruh rakyat Indonesia..

Jakarta, 7 Januari 2011

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post