PANCASILA DAN KEPEMIMPINAN

Posted by Admin on Friday, 8 June 2012 | Opini

Sayidiman Suryohadiprojo

Pancasila sebagai Realitas di Indonesia

Ketika Ir. Soekarno (Bung Karno) pada 1 Juni 1945 mengusulkan kepada Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) untuk mengadakan satu Pandangan Hidup (Weltanschauung) bagi Negara Indonesia Merdeka dan kemudian mengusulkan apa yang beliau namakan Pancasila sebagai Pandangan Hidup itu, bangsa Indonesia telah menerima usul itu. Kemudian Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan beberapa perubahan redaksional menetapkan Pancasila juga sebagai Dasar Negara dengan mencantumkannya dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia yang pada 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Kecuali segolongan kecil orang, tidak ada orang Indonesia yang menyanggah ketepatan Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan sebagai Jati Diri Diri Bangsa yang oleh Bung Karno digali dari akar-akar kehidupan bangsa Indonesia.

Bahkan orang-orang yang menganut ideologi berbeda mengakui bahwa tanpa Pancasila hampir tak mungkin dibayangkan eksistensi bangsa Indonesia yang hidup tersebar di wilayah kepulauan seluas benua Eropa, masing-masing dengan adat-istiadat dan bahasa berbeda, kepercayaan beda. Selain itu Pancasila memberikan pedoman berupa nilai-nilai yang menjamin terwujudnya kehidupan bahagia serta sejahtera bagi seluruh rakyat yang jumlahnya keempat terbesar di dunia untuk kehidupan setiap zaman.

Masalahnya adalah bahwa Pancasila yang begitu luhur hanya baru sebagai kata-kata dan semboyan belaka, belum menjadi Realitas yang secara nyata dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Meskipun sekarang Republik Indonesia sudah 67 tahun merdeka, Pancasila masih belum ada sebagai Realitas Kehidupan.

Bung Karno sebagai Presiden RI pertama dan Penggali Pancasila yang brilyan, tidak melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memberikan Pancasila posisi yang kuat dan mantap sejak 1950 setelah penjajah Belanda keluar dari Indonesia. Sepertinya dianggap bahwa dengan sendirinya rakyat Indonesia memahami dan dapat melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seakan-akan tidak disadari bahwa kehidupan rakyat Indonesia dalam alam penjajahan sekitar 300 tahun menciptakan kondisi mentalitas yang amat beda dari Pancasila. Sebab itu dalam Perjuangan Kemerdekaan melawan penjajah cukup banyak rakyat Indonesia, khususnya dari kalangan terpelajar, yang tidak turut berjuang dan malahan memihak penjajah. Apalagi untuk menerima dan memahami Pancasila yang baru timbul sejak 1 Juni 1945 dan sama sekali tidak pernah dibicarakan dalam masa penjajahan. Bung Karno sering bicara tentang pentingnya Nation & Character Building. Aakan tetapi hal itu hanya diomongkan saja, tak pernah dilakukan secara sungguh-sungguh.

Kelalaian Presiden pertama hendak diperbaiki Pak Soeharto sebagai Presiden RI kedua. Orde Baru yang dicanangkan beliau adalah tatanan yang melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Diadakan usaha menyebarkan Pancasila ke seluruh bangsa melalui pembentukan badan yang menyelenggarakan Penataran dan Penghayatan Pancasila. Secara sosialisasi usaha itu bermanfaat, tetapi pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Soeharto dijalankan tanpa banyak menghiraukan Pancasila yang seharusnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Bahkan tidak sedikit tindakan pihak yang berkuasa malahan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka di banyak kalangan timbul pendapat bahwa pelaksanaan Penataran Pancasila yang luas itu lebih tertuju untuk mendukung pemerintahan Soeharto dan bukan untuk menyebarkan pemahaman Pancasila secara benar dan merata. Hal ini menambah kesempatan bagi mereka yang kurang setuju dengan Pancasila untuk makin mendiskreditkannya. Kemudian dalam era Reformasi Pancasila makin dipojokkan.

Ketika terjadi Reformasi setelah Presiden Soeharto lengser keprabon, orang mengira bahwa akan ada usaha yang kongkrit dan intensif untuk melaksanakan Pancasila. Akan tetapi yang terjadi adalah malahan sebaliknya. Reformasi berhasil dibajak oleh kekuatan-kekuatan luar yang bermaksud menguasai Indonesia. Dengan begitu bahkan UUD 1945 “divermaak”, dirusak dengan dilakukan amandemen 4-kali sehingga terjadi perubahan Batang Tubuh UUD yang menjadikannya banyak bertentangan dengan Pembukaan di mana tercantum Dasar Negara Pancasila. Dan ini notabene dilakukan oleh MPR yang dipimpin tokoh utama Reformasi. Serta pada waktu itu tokoh utama Reformasi lain dan puteri Bung Karno menjadi Presiden RI tanpa ada usaha mencegah perbuatan penyelewengan MPR itu.

Maka amat ironis dan sukar dapat dipercaya kalau kemudian tokoh-tokoh itu serta orang-orang di keliling mereka pada tahun 2012 bicara tentang perlunya usaha untuk menjadikan Pancasila kenyataan di Indonesia.

Alhasil pada tahun 2012 ini bukan saja Pancasila hanya tetap kata-kata dan semboyan belaka, melainkan banyak kalangan dan terutama kalangan muda menyepelekan Pancasila. Kemiskinan yang masih tetap meliputi jumlah rakyat banyak menjadi bahan kaum muda untuk mempertanyakan seberapa benar Pancasila. Mengapa China di bawah sistem komunis menjadi makin maju dan sejahtera, sedangkan Indonesia dengan Pancasila bukan hanya jalan di tempat, melainkan makin mundur, makin lebar kesenjangan antara golongan kaya yang amat kecil dengan golongan miskin yang mayoritas bangsa., serta berbagai kelemahan bangsa yang terjadi. Seperti berkembangnya masyarakat yang makin menonjolkan kekerasan. Pancasila yang intinya kehidupan gotong-royong seperti tak ada artinya dengan makin maraknya kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Masih banyak lagi segi-segi kehidupan bangsa yang makin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Oleh sebab itu sudah amat perlu dan penting untuk mengakhiri keadaan bangsa yang mengabaikan dan menyelewengkan Pancasila . Sebab berlanjutnya kondisi demikian menjadikan Tujuan Perjuangan Bangsa tidak kunjung tercapai. Untuk mencapai Tujuan Perjuangan Bangsa , yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan sejahtera, ada satu Syarat Mutlak., yaitu Pancasila harus menjadi Realitas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hanya dengan Pancasila sebagai Realitas dalam kehidupan bangsa, kemerdekaan ada maknanya bagi seluruh rakyat Indonesia

Kepemimpinan sebagai Kunci realisasi Pancasila.

Menjadikan Pancasila realitas di Indonesia berarti mewujudkan satu realitas baru di Negara kita. Sebab realitas yang sekarang adalah satu kondisi yang hampir kosong Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Satu realitas baru hanya dapat tercipta melalui usaha yang didominasi Perbuatan. Meskipun omongan atau wacana dalam usaha itu perlu, namun wacana saja tak mungkin mewujudkan realitas baru. Perbuatan yang harus dilakukan bagian terbesar Masyarakat Indonesia.

Sedangkan Perbuatan Masyarakat banyak ditentukan atau bersumber dari Kepemimpinan Masyarakat itu. Untuk perubahan yang harus terjadi pada Negara maka Kepemimpinan itu adalah Kepemimpinan Nasional.

Kepemimpinan Nasional yang mampu untuk mengajak seluruh bangsa membuat perubahan yang diinginkan. Untuk Indonesia yang wilayah negaranya seluas benua Eropa dan penduduknya ke-empat terbesar didunia, disertai berbagai variasi dalam kondisi wilayah dan penduduk, maka keberhasilan Kepemimpin Nasional mengajak seluruh bangsa perlu dilandasi kemampuannya mengajak dan memotivasi semua orang atau pihak yang menjalankan Kepemimpinan di Daerah serta di berbagai Organisasi untuk bersama-sama mewujudkan perubahan itu, yaitu menjadikan Pancasila Realitas di Indonesia.

Untuk itu Kepemimpinan Nasional harus dilihat dan dirasakan masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang kuat keyakinannya kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa dan Jati Diri Bangsa Indonesia. Keyakinan itu diekspresikan melalui berbagai pikiran dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung Pancasila. Serta didukung oleh Karakter atau Kepribadian yang kuat niat dan tekadnya, sehingga mewujudkan keberanian moral dan rasa tanggungjawab yang tinggi.

Kepemimpinan Nasional selalu dirasakan dan dilihat secara sungguh-sungguh mengusahakan Kebangsaan Indonesia yang kokoh-kuat dalam pergaulan bangsa-bangsa lain yang membentuk ummat manusia. Kebangsaan Indonesia yang menyatukan seluruh rakyat yang terdiri dari sekian banyak suku bangsa, etnik, masing-masing dengan kebiasaan, bahasa dan adat istiadatnya yang tidak selalu sama.

Adanya pendirian dan sikap bahwa di Indonesia berlaku prinsip Perbedaan Dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. Itu berarti menghormati peran Individu yang mengejar kemajuan dan kesejahteraan, tetapi. tak pernah lepas dan keluar dari bingkai kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat, Bangsa sebagai Kesatuan. Sebaliknya setiap usaha mengejar kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat dan Bangsa tak pernah mengabaikan peran Individu di dalamnya. Individu dapat diartikan pula sebagai satuan kecil bangsa, seperti daerah dan suku bangsa atau etnik tertentu, golongan yang menganut kepercayaan atau agama tertentu.

Keyakinan itu juga diekspresikan dalam niat dan tekad untuk mengangkat bangsa Indonesia dari Kemiskinan dan Keterbelakangan. Agar bangsa Indonesia dapat hidup dalam keadaan yang penuh keadilan, kemajuan dan kesejahteraan. Serta senantiasa mendapat tempat yang layak sebagai bangsa yang besar dalam Keluarga Bangsa-Bangsa. Usaha itu selalu menjaga agar tidak ada kesenjangan antara golongan satu dengan yang lain, kalau pun kesenjangan tak dapat dihindari maka dijaga sekecil mungkin. Tidak ada golongan kaya yang sedikit jumlahnya dihadapkan dengan golongan miskin yang merupakan mayoritas bangsa. Melainkan terwujudnya bangsa Indonesia yang hampir seluruhnya terdiri dari golongan menengah yang maju dan sejahtera.

Dalam kehidupan bernegara Kepemimpinan Nasional mengusahakan berjalannya Demokrasi dengan Keterwakilannya seluruh Unsur Bangsa untuk menjalankan Kedaulatan Rakyat. Bukan sistem demokrasi yang hanya mengutamakan kekuasaan mayoritas atau demokrasi 50 prosen tambah satu, melainkan demokrasi yang menjalankan Kedaulatan Rakyat atas dasar Kearifan.

Untuk menjamin hal itu semua dapat terwujud disadari pentingnya Kekuasaan Hukum yang selalu menjaga adanya Keadilan dalam segala perkara yang dihadapi Bangsa. Ini selalu ditunjang oleh faktor Moralitas yang terwujud karena Kepemimpinan Nasional senantiasa berpegang teguh kepada prinsip Iman dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu sekali gus memperkuat optimisme dan semangat perjuangan yang amat diperlukan karena menghadapi perjuangan yang berat, makan waktu serta penuh ancaman, tantangan dan gangguan. Optimisme bahwa Tuhan Maha Kuasa juga Maha Murah dan Maha Adil yang senantiasa menghendaki yang terbaik bagi hambanya yang penuh Iman dan Takwa kepada Nya.

Kepemimpinan Nasional menunjukkan niat dan tekad kuat dalam melakukan itu semua. Untuk itu ditunjukkan kesungguhan dengan melakukan koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang telah terjadi terhadap Pancasila.

Dimulai dengan melakukan Kaji Ulang terhadap UUD 1945 yang di-amandemen 4 kali agar bangsa Indonesia kembali mempunyai konstitusi yang sesuai Pancasila sebagai Dasar Negara.

Segala kebijakan yang didominasi paham liberalisme di bidang politik dan ekonomi yang membuat kemiskinan tidak kunjung berakhir dan mempertajam kesenjangan antara golongan kaya yang sedikit dan golongan miskin yang banyak, diganti dengan kebijakan politik dan ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak.

Korupsi yang merusak moralitas serta saling percaya (trust) dan merendahkan martabat bangsa, terutama yang dilakukan elite bangsa, diberantas secara tegas.

Kekerasan yang makin meluas, termasuk yang dilakukan atas nama agama, diatasi dengan penggunaan hard power dan soft power secara efektif.

Diplomasi dan hubungan luar negeri yang sekarang tampak lembek diubah dengan melakukan politik luar negeri bebas aktif secara teguh dan bijaksana.

Segala usaha pihak-pihak yang menyerang dan mengganggu Indonesia, baik dengan terrorisme, serangan non-militer maupun serangan terbuka, diatasi dengan membangun Ketahanan Nasional yang efektif dan mewujudkan daya tangkal yang berwibawa.

Dengan begitu Kepemimpinan Nasional memberi Tauladan dan menimbulkan Motivasi yang kuat pula kepada seluruh bangsa, khususnya memotivasi Kepemimpinan Daerah serta Kepemimpinan Organisasi dengan berbagai variasi dan bentuknya. Kepemimpinan yang tinggi kualitasnya di seluruh tingkat dan aspek kehidupan bangsa akan menjamin tercapainya perubahan yang menjadikan Pancasila Realitas di Indonesia.

Kepemimpinan yang menjalankan Manajemen Bermutu

Perjuangan mewujudkan Realitas Pancasila memerlukan biaya yang tak sedikit. Sebab itu Kepemimpinan di semua tingkat dan aspek bangsa selalu mengusahakan Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya yang sebaik mungkin.

Indonesia pada dasarnya mendapat karunia Allah yang besar berupa tersedianya bebagai Sumber Daya dalam berbagai rupa serta dalam jumlah tidak kecil. Sumber Daya Alam (SDA) aneka ragam , dalam jumlah besar dengan nilai tinggi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar jumlahnya dan berpotensi untuk berkualitas tinggi. Kalau SDA dan SDM ini dikelola dengan tepat, maka akan terwujud kemampuan memadai untuk mencapai Tujuan Nasional itu.

Hingga kini belum ada pengelolaan SDA yang memadai. Akibatnya SDA yang begitu berharga belum dapat menjadikan rakyat Indonesia sejahtera. Kemiskinan rakyat yang tinggi adalah bukti masih buruknya pengelolaan SDA. Malahan SDA Indonesia yang kaya itu lebih banyak dimanfaatkan bangsa lain untuk menjadikan mereka kaya dan kuat. Hal ini harus dapat diubah dengan perbaikan dan peningkatan mutu Manajemen.

Juga pengelolaan SDM belum cukup memadai. Pendidikan sebagai jalan utama bagi Manajemen SDM belum terlaksana sebagaimana mestinya. Sekarang hal itu harus dapat diperbaiki agar SDM Indonesia yang besar jumlahnya dan kuat potensinya benar-benar bermanfaat. Melalui Pendidikan ditumbuhkan manusia Indonesia yang kuat karakternya, yang cerdas dan cakap menjalankan berbagai aspek kehidupan masyarakat masakini dan masa depan. Melalui Pendidikan ditumbuhkan pemahaman yang benar tentang Pancasila.

Satu hal penting dalam pengelolaan SDM adalah kenyataan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2035 bangsa Indonesia menghadapi kondisi adanya Demographic Dividend ketika jumlah penduduk produktif jauh melebihi yang kurang produktif. Hal ini bisa menjadi Bonus atau Keuntungan besar untuk perjuangan bangsa, tetapi sebaliknya juga dapat menimbulkan kerugian besar. Hanya dengan pelaksanaan Manajemen SDM yang tepat dan benar dividend itu akan menjadi keuntungan. Untuk pelaksanaan Manajemen SDM yang tepat dan benar itu Pendidikan harus dapat kita selenggarakan secara luas dan bermutu. Hal ini dapat kita lakukan dengan baik kalau ada Manajemen SDA yang tepat dan benar sehingga tersedia cukup dana dan kemampuan untuk melakukan Pendidikan yang diperlukan.

Manajemen yang tepat dan benar ini harus menjadi niat dan tekad pula bagi Kepemimpinan Nasional serta mengajak dan memotivasi seluruh unsur kepemimpinan bangsa untuk melakukan hal serupa. Ini semua merupakan bagian yang penting dalam perjuangan membuat Pancasila Realitas di Indonesia. Ini semua akan menjadikan Rakyat Sejahtera dan Negara Kuat.

Insya Allah dengan usaha ini semua Pancasila akan mewujud di Bumi Indonesia, berhenti hanya sebagai slogan-semboyan-wacana melainkan benar menjadi Realitas bangsa. Rakyat Indonesia akan hidup dengan senang dan bahagia dalam Masyarakat yang Tata Tenteram Karta Raharja.

 

Jakarta, 8 Juni 2012

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post