DEMOKRASI DAN KESEJAHTERAAN

Posted by Admin on Tuesday, 22 October 2013 | Opini

Sayidiman Suryohadiprojo

Demokrasi adalah sistem politik di mana kekuasaan dalam negara ada pada Rakyat. Ini adalah pengertian umum tentang Demokrasi yang berlaku di seluruh ummat Manusia. Karena bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka buat bangsa Indonesia Demokrasi mempunyai arti tambahan yang bersangkutan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam Pancasila ditetapkan bahwa di Indonesia harus berlaku Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu harus berlaku Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan-Perwakilan. Sebab itu Demokrasi di Indonesia harus merupakan sistem politik yang membangun Kesejahteraan. Dan dalam penyelenggaraannya seluruh unsur bangsa terwakili serta dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pada waktu ini kita seringkali mendengar orang Indonesia menyatakan kebanggaannya bahwa setelah Reformasi tahun 1998 bangsa Indonesia telah mencapai ranking ketiga di antara negara-negara di dunia yang mempunyai sistem politik Demokrasi, yaitu di belakang India dan AS.

Memang di Indonesia sejak Reformasi 1998 dilakukan Pemilihan Umum setiap 5 tahun dengan sistem multipartai. Yang dapat diartikan bahwa ada Demokrasi di Indonesia. Namun kalau kita perhatikan sistem politik yang kemudian berfungsi, tampak sekali bahwa yang berjalan adalah Demokrasi ala Barat yang dilandasi liberalisme dan semangat individualisme. Dalam Demokrasi semacam itu sama sekali tidak ada gereget untuk membangun Kesejahteraan Rakyat, malahan kesenjangan antara kaya dan miskin makin lebar. Demokrasi yang berkembang lebih banyak tertuju kepada hak dan kepentingan individu, cenderung mengabaikan orang banyak dan masyarakat. Penyelenggaraan Demokrasi yang mengutamakan perwakilan ditinggalkan ketika UUD 1945 di-amandemen dan pelaksanaan voting dalam pengambilan keputusan jauh lebih banyak dari pada musyawarah untuk mufakat. Peran uang dalam Demokrasi makin kuat, terutama untuk memperoleh posisi dan kekuasaan. Hal ini berakibat sangat negatif ketika makin banyak anggota eksekutif, legislatif dan yudikatif terlibat dalam korupsi yang makin luas dan menyangkut uang makin banyak. Maka amat sulit untuk mengatakan bahwa sistem politik yang sedang berjalan di NKRI adalah Demokrasi yang benar, dan jelas bukan Demokrasi berdasar Pancasila.

Karena bangsa Indonesia masih menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara, maka kalau kita tidak mau dinamakan bangsa munafik sangat perlu untuk secepat mungkin diadakan perubahan pada sistem politik yang berlaku. Untuk itu perlu ada Kaji Ulang pada UUD 1945 yang telah di-amandemen 4 kali. Tujuan Kaji Ulang adalah membuat konstitusi Indonesia benar-benar sesuai dengan Pancasila sebagai Dasar NKRI. Tak berarti harus kembali ke UUD 1945 asli karena mungkin memang perlu ada perubahan pada yang asli .

Demokrasi di Indonesia harus benar-benar diselenggarakan untuk membangun Kesejahteraan Rakyat, sesuai dengan tujuan perjuangan nasional kita sejak merebut kemerdekaan dari penjajah.. Untuk itu kita tegakkan NKRI dengan segala perangkatnya guna pencapaiannya. Termasuk sistem politik Demokrasi.

Dalam penyelenggaraan Demokrasi itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan peerwujudan kehendak Rakyat. Anggota MPR itu ada yang dipilih oleh Rakyat dan ada yang ditetapkan mewakili Golongan dan Daerah. Sesuai perkembangan Demokrasi secara umum, maka Rakyat sebagai warga negara memilih wakilnya untuk duduk dalam lembaga legislatif. Adalah Partai Politik yang menyiapkan anggotanya untuk dipilih Rakyat. Sebab itu berjalannya Demokrasi secara baik sangat tergantung pada mutu Parpol dalam menyiapkan anggotanya untuk dipilih Rakyat sebagai wakilnya . Di Indonesia mutu Parpol amat menentukan agar Demokrasi membangun Kesejahteraan Rakyat dapat terwujud. Wakil-wakil Rakyat itu dipilih untuk duduk dalam DPR, DPRD I ddan DPRD II. Khusus di tingkat Pusat, bersama warga negara yang mewakili Golongan dan Daerah anggota DPR membentuk MPR. Wakil Golongan dan Daerah ditetapkan dan bukan dipilih agar seluruh Bangsa terwakili dalam MPR. Dengan cara demikian dapat dilaksanakan sistem demokrasi perwakilan dengan baik sambil mengakomodasi sistem pemilihan.

Dalam kenyataan kondisi Parpol di Indonesia kurang memuaskan. Kondisi bangsa yang dicekam liberalisme-individualisme turut mempengaruhi keadaan parpol-parpol. Sukar dikatakan bahwa masih ada parpol yang berpegang pada ideologi, sebab lebih banyak dikuasai faktor uang. Selama pengaruh liberalisme-individualisme tidak dapat dinetralisasi rasanya sukar mengharapkan perbaikan mutu parpol yang sesuai dengan sistem Demokrasi membangun Kesejahteraan Rakyat.

Hal lain yang juga amat berpengaruh pada terwujudnya Demokrasi membangun Kesjahteraan Rakyat adalah faktor Kepemimpinan. Bahkan mungkin sekali Kepemimpinan merupakan faktor menentukan. Sebab di Indonesia sukar berkembang Demokrasi secara baik tanpa ada faktor Kepemimpinan. Almarhum Ki Hadjar Dewantara, Bapak Taman Siswa dan Bapak Pendidikan Indonesia, sejak masa penjajahan mengatakan bahwa di Indonesia Democratie en Leiderschap (Demokrasi dan Kepemimpinan) bergandengan tangan. Kalau mengutamakan Demokrasi tetapi mengbaikan Kepemimpinan besar sekali kemungkinan terjadinya perkembangan bangsa tanpa arah. Sebaliknya mengutamakan Kepemimpinan dan lemahnya Demokrasi dapat berakibat terjadinya kondisi otoritarian (autoritharian) yang tidak kita kehendaki.

Indonesia sekarang tapak kurangnya peran Kepemimpinan pada tingkat nasional. Akibatnya terjadi perkembangan yang menunjukkan Negara dan Masyarakat berjalan sendiri. Hal ini memperberat dampak negatif yang ditimbulkan individualisme-liberalisme. Maka untuk dapat mewujukan Demokrasi yang sesuai Pancasila bangsa Indonesia harus memilih orang-orang tepat untuk menjalankan Kepemimpinan Nasional. Tanpa itu mustahil terjadi perubahan yang kita inginkan.

Maka jelas sekali bahwa saat ini diperlukan perjuangan yang ulet dan konsisten untuk membawa bangsa Indonesia pada jalan yang mengarah pada Tujuan Naional, yaitu terwujudnya Msyarakat Adil dan Sejahtera berdasarkan Pancasila. Pertama perlu ada kesadaran bahwa ucapan yang sekarang sering kita dengar tentang Demokrasi sudah on the right track, adalah satu penipuan atau sekurangnya kekhilafan belaka. Semoga bangsa Indonesia, khususnya para pemimpinnya, lekas sadar akan hal itu agar perjuangan menempuh Demokrasi yang benar dapat dimulai.

Jakarta 22 Oktober 2013

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post