POTRET MASA DEPAN INDONESIA PANCASILA SEBAGAI KENYATAAN DI BUMI INDONESIA

Posted by Admin on Monday, 31 March 2014 | Makalah

Sayidiman Suryohadiprojo

PENDAHULUAN

Adalah penting sekali bahwa Pancasila menjadi kenyataan di Bumi Indonesia, bukan terus saja hanya menjadi semboyan atau slogan belaka. Pancasila penting sekali untuk bangsa Indonesia dan NKRI karena ia adalah Jati Diri bangsa Indonesia. Sebab sebagaimana dikatakan Bung Karno, Proklamator NKRI dan yang mengajukan konsep Pancsila dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 1 Juni 1945, beliau bukan perumus Pancasila melainkan beliau telah menggali Pancasila dari akar-akar kehidupan bangsa Indonesia ketika mencari dasar yang tepat untuk negara yang akan dibangun. Karena berasal dari akar-akar kehidupan bangsa, maka Pancasila adalah Jati Diri bangsa Indonesia. Negara yang berdiri atas dasar atau fundamen Jati Dirinya akan eksis sepanjang zaman. Akan tetapi itu memerlukan Pancasila menjadi kenyataan dalam kehidupan bangsa, tidak cukup hanya dibicarakan atau menjadi semboyan belaka.

Untuk mencapai itu di masa sekarang bukan hal yang mudah karena besarnya perbedaan antara kondisi Negara sekarang dengan yang dikehendaki Pancasila. Sebab ternyata sejak Negara Republik Indonesia ada pada 17 Agustus 1945 hingga kini belum pernah ada usaha yang sungguh-sungguh dan serieus untuk menjadikan Pancasila satu kenyataan atau realitas,hanya dan baru sebgai wacana, tulisan atausemboyan belaka.Apalagi sejak terjadi Reformasi pada tahun 1998 bangsa Indonesia makin jauh dari Pancasila. Dan ada golongan-golongan yang amat berkepentingan dengan kondisi Negara sekarang yang kurang sesuai dengan Pancasila. Mereka menikmati banyak keuntungan dalam kondisi sekarang dan pasti akan mempertahankannya. Mereka tidak banyak peduli bahwa Rakyat tidak kunjung membaik kesejahteraannya, asalkan mereka sendiri memperoleh banyak manfaat. Untuk itu mereka tidak segan atau ragu-ragu untuk melakukan aneka ragam penyelewengan, khususnya korupsi.

Adalah golongan itu pula yang telah mengadakan amandemen empat kali terhadap UUD 1945. Dengan begitu konstitusi kita yang terbentuk pada tahun 1945 telah berubah dengan radikal dan mengandung banyak ketentuan yang bernada individualisme-liberalisme dan jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Tidak mengherankan banyak kalangan mengatakan bahwa UUD 1945 sudah tidak ada karena digantikan UUD 2002, yaitu tahun amandemen ke-4 ditetapkan.

Sebab itu, usaha menegakkan Pancasila di Indonesia harus dilakukan dengan memberikan prioritas pada langkah-langkah pertama pembangunan bangsa sebelum dapat dilakukan usaha meluas dalam pelaksanaan pekerjaan kita.

PRIORITAS LANGKAH

Prioritas dalam penentuan langkah penegakan Pancasila di bumi Indonesia penting sekali agar ada fokus dalam usaha besar yang kita jalankan.

Pertama, Untuk menjadikan Pancasila kenyataan di bumi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 harus dikembalikan sebagai konstitusi yang berjiwa dan bersikap Pancasila. Hal ini merupakan kewajiban utama pertama yang harus dilakukan. Hal itu dapat dicapai dengan menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 yang asli, akan tetapi akan lebih baik kalau dilakukan proses pengkajian dan perumusan kembali UUD 1945 dengan memperhatikan kemungkinan perlunya perubahan mengingat perkembangan zaman. Dengan begitu UUD 1945 yang asli tetap tercantum, tetapi disertai addendum yang isinya perubahan terhadap perumusan yang asli. Namun perubahan yang diadakan tidak boleh meniadakan atau mengurangi posisi Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kedua, berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diperbaiki kembali, kehidupan bangsa harus dikembangkan dengan semangat dan suasana Kebersamaan atau Gotong Royong. Kebersamaan itu dilandasi Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. Itu berarti menjadikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika kenyataan, kehidupan yang saling menghargai antara sekian banyak golongan dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Toleransi tinggi antara berbagai penganut agama dan kepercayaan. Itu juga berarti berkembangnya kondisi bangsa dan masyarakat yang mengutamakan Gotong Royong dalam segenap usaha dan perilakunya. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945, perwujudan dari UUD 1945 sangat tergantung dari Semangat Para Penyelenggara. Para Penyelenggara Negara di Pusat dan Daerah harus benar-benar bersemangat dan yakin akan kebenaran usaha kita menegakkan Pancasila di Bumi Indonesia. Harus dihilangkan pendapat bahwa sikap yang mengejar Kebersamaan atau Harmoni adalah inferior nilainya dibanding sikap individualisme – liberalism yang menjadi ciri masyarakat Barat. Sebaliknya, bahwa justru Kebersamaan adalah sikap hidup yang menjamin kelangsungan dan kesejahteraan hidup bangsa karena sesuai dengan hakikat Alam Semesta.

Berkembangnya kembali sikap Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan atau Gotong Royong juga amat penting untuk menjamin kehidupan tenteram damai antara umat agama yang berbeda, antara suku bangsa dan etnik dan antara golongan. Tanpa sikap Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan atau Gotong Royong akan amat sukar memelihara berkembangnya Pluralisme yang produktif, tenteram dan damai. Juga amat sulit untuk mengembangkan Kesejahteraan dengan azas Kekeluargaan.

Ketiga, Rakyat harus makin Sejahtera hidupnya. Pemerintah dan Legislatif di Pusat dan Daerah harus sungguh-sungguh menjalankan kebijakan ekonomi dan sosial yang berorientasi pada Rakyat banyak dan tidak hanya mengutamakan kesejahteraan golongan kecil. Harus diutamakan perwujudan yang kongkrit dan nyata dalam mendatangkan kesejahteraan Rakyat, bukan hanya berteori dan menunjukkan konsep-konsep yang bagus tanpa implementasi. Harus dihentikan merajalelanya korupsi yang mencuri kekayaan negara dan bangsa untuk kepentingan perorangan dan golongan. Kemiskinan harus makin hilang dan rakyat di mana-mana hidup makmur dalam keadilan. Diusahakan agar langkah demi langkah mayoritas bangsa menjadi golongan menengah yang penghasilannya cukup tinggi. Diusahakan agar dalam masa 20 tahun mendatang sekurangnya dapat dicapai penghasilan sebesar USD 10.000 per kapita per tahun. Dan dalam masyarakat 85 % masuk golongan menengah, 10 % golongan kaya dan paling banyak 5% golongan miskin.

Usaha ini tidak mungkin lepas dari perkembangan internasional, khususnya perkembangan di kawasan Asia Timur. Di lingkungan internasional itu amat kuat berlaku sikap individualis yang mengutamakan dominasi dan hanya bersedia meninggalkan kehendak mendominasi kalau kerjasama lebih menguntungkan kepentingannya. Sebab itu bangsa Indonesia harus membangun daya saing yang cukup kuat agar bangsa lain terdorong untuk hidup bersama secara harmonis dan kita tidak mengalami kembali dominasi oleh bangsa lain itu.

Usaha mencapai kesejahteraan yang tinggi bagi seluruh Rakyat, di samping memerlukan kebijakan ekonomi yang tepat dari Pengendali Negara juga memerlukan kegiatan rakyat yang penuh daya dan semangat juang serta kebersamaan untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan. Kebijakan ekonomi yang tepat adalah yang mengutamakan kepentingan dan kekuatan bangsa yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi yang tepat akan menggelorakan semangat rakyat untuk mengembangkan daya saing nasional yang kuat. Harus dihilangkan kecenderungan Manusia Indonesia yang manja mental karena pengaruh Alam Lingkungan yang relatif murah dan mudah bagi Manusia Indonesia. Manusia Indonesia harus tidak kalah daya dan semangat juangnya dari Manusia Korea yang tidak atau sedikit sekali memiliki potensi kekayaan alam seperti minyak dan gas bumi, dan menghadapi cuaca yang tidak ringan di musim dingin. Dengan daya dan semangat juang yang kuat Manusia Indonesia akan dapat memanfaatkan secara maksimal segala kemurahan yang dilimpahkan Tuhan untuk membangun kesejahteraan dan kemajuan. Sekali gus selalu pandai memelihara Alam Lingkungan itu agar dapat secara berlanjut memberikan sumber bagi penciptaan kehidupan yang maju dan sejahtera. Dengan kebijakan ekonomi yang tepat dan semangat juang rakyat yang menggelora segala potensi negara dan bangsa bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan bukannya malahan menjadikan bangsa lain sejahtera, sedangkan rakyat Indonesia tetap miskin, sebagaimana keadaan sekarang. Hal itu amat penting untuk mengakhiri segala cemoohan bahwa Pancasila justru membuat rakyat miskin dan karena itu menjadi alasan sementara golongan untuk mengambil Dasar Negara baru bagi Indonesia yang berbeda dari Pancasila

Keempat, dibangun Sistem Politik berorientasi Rakyat Berdaulat dan Sejahtera. Dengan dasar Gotong Royong maka dalam NKRI tidak ada tempat bagi Sistem Politik yang dasarnya individualisme-liberalisme. Sistem Politik dalam Pancasila dilaksanakan dengan bentuk Demokrasi. Sekalipun Demokrasi dalam Pancasila juga berarti Kedaulatan ada di tangan Rakyat, seperti demokrasi di negara dengan dasar individualisme-lliberalime, tetapi pelaksanaannya tidak sama. Demokrasi Pancasila tidak hanya mengutamakan keterpilihan wakil rakyat sebagai anggota lembaga perwakilan, tetapi juga sangat memperhatikan faktor keterwakilan agar berbagai suku bangsa dan golongan mempunyai wakil mereka. Sebab itu dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga pengejawantahan kehendak rakyat ada anggota hasil pemilihan yang tergabung dalam DPR dan anggota yang diangkat menjadi Utusan Daerah dan Utusan Golongan.Sebab itu MPR menjadi Lembaga Tertinggi Negara yang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mengangkat seorang Mandataris untuk memimpin pelaksanaan GBHN itu, yaitu Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Ini beda sekali dengan keadaan sekarang : MPR bukan lembaga tertinggi negara, dan tidak ada Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sekarang tidak ada GBHN dan karena itu tidak jelas arah dan tujuan Negara.

Demokrasi dalam Pancasila tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi yang menjamin kehidupan sejahtera bagi seluruh rakyat dan demokrasi sosial yang menjaga hubungan harmonis antara seluruh unsur masyarakat. Pengertian ini sekarang sama sekali ditinggalkan.

Demokrasi dalam Pancasila menjaga adanya Kebebasan yang memungkinkan segenap anggota masyarakat memperjuangkan kepentingannya, tetapi Kebebasan itu tidak bersifat mutlak karena tidak boleh mengganggu Harmoni Masyarakat. Ini berlaku bagi segenap perilaku anggota masyarakat dalam bidang apa pun, seperti kegiatan partai politik, pers dan dunia akademis. Harus pula dibatasi peran uang dalam pelaksanaan politik sehingga tidak lagi perkembangan politik didominasi uang seperti sekarang terjadi. Satu hal yang menjadi sumber meluasnya praktek korupsi di Indonesia yang menjadikan bangsa Indonesia amat lemah dan rawan dari dalam tubuhnya sendiri. Juga sekarang sering terjadi adanya kebebasan yang kebablasan dan sama sekali tidak ada Harmoni Masyarakat.

Memang kita, khususnya para pemimpin dan elit politik, menghadapi kewajiban yang berat untuk mengubah perilaku individualis yang terutama menghinggapi masyarakat sejak Reformasi, baik di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Kelima, harus kita tegakkan Kekuasaan Hukum. Harus kita sadari, bahwa pada dasarnya Manusia Indonesia tunduk pada hukum, sebagaimana kita lihat pada kuatnya pengaruh Hukum Adat dalam masyarakat hingga kini. Perilaku itu mengalami gangguan ketika kita menjalankan Revolusi dari tahun 1945 hingga 1950. Pada waktu itu sikap revolusioner mendorong Manusia Indonesia untuk tidak mengakui hukum yang berasal dari zaman kolonial. Manusia Indonesia menganggap bahwa segala sisa penjajahan harus dicabut, termasuk segala ketentuan hukum dan peraturan. Akan tetapi setelah Revolusi selesai pada tahun 1950 kita lalai untuk menegakkan kembali hukum, yaitu Hukum Negara Republik Indonesia Merdeka. Akibatnya adalah bahwa sifat tunduk pada hukum yang diperlukan setiap susunan kehidupan kita abaikan dan tidak kembali ke sifat taat kepada hukum seperti sebelum Revolusi . Republik Indonesia yang secara resmi satu Negara Hukum, dalam kenyataan sekarang penuh lubangnya sehingga yang berkuasa adalah Kekuatan dan Uang. Tidak mengherankan kalau Korupsi dan berbagai pelanggaran hukum merajalela dan hingga kini masih terus saja terjadi. Tanpa kekuasaan hukum tidak mungkin Pancasila menjadi kenyataan. Yang terwujud adalah masyarakat preman di mana pihak yang kuat menentukan segala kehidupan. Baik kuat dalam Uang, kuat Jasmani dan kuat karena merebut Kekuasaan. Tidak mungkin Gotong Royong terwujud dan rakyat tidak akan pernah sejahtera.

Keenam, Pendidikan harus kita selenggarakan secara baik. Meliputi Pendidikan dalam Keluarga, Pendidikan Sekolah maupun Pendidikan dalam Masyarakat. Harus kita sadari bahwa masa depan bangsa sangat tergantung pada Pendidikan yang kita lakukan. Juga tegaknya Pancasila sebagai Jatidiri Bangsa dalam percaturan umat manusia yang makin dinamis sangat tergantung pada Pendidikan Manusia Indonesia.

Semua orang tua wajib menjalankan Pendidikan yang baik dalam lingkungan Keluarga, karena itu menjadi landasan bagi setiap Manusia Indonesia bagi perkembangan dalam hidupnya. Terutama pembentukan budi pekerti luhur dan karakter kuat sudah harus dimulai sejak usia dini dan itu landasannya berada dalam keluarga.

Kemudian Pendidikan Sekolah harus dilakukan dengan baik. Dilanjutkan pembentukan budi pekerti dan karakter yang dimulai dalam Keluarga, digabungkan dengan menumbuhkan pemahaman dan kecakapan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini semua menjadikan anak Indonesia berkembang menjadi Manusia yang dapat hidup secara mandiri dan menentukan langkah-langkahnya untuk membangun kehidupan yang makin maju, baik bagi dirinya maupun masyarakat dan bangsa.

Bersamaan dengan itu adalah Pendidikan dalam Masyarakat dengan berbagai bentuknya yang penting untuk makin memberikan landasan paripurna bagi perkembangan Manusia Indonesia. Dengan begitu Manusia Indonesia, di satu pihak menjadi orang yang cakap hidup dalam alam modern dan arus globalisasi, di pihak lain ia sadar akan kebangsaannya sebagai faktor penting dalam hidupnya. Ia akan selalu mengusahakan yang terbaik bagi bangsanya karena itu juga bermanfaat bagi dirinya.

Sudah jelas bahwa perlu disediakan dana dan fasilitas memadai bagi penyelenggaraan Pendidikan yang baik. Itu sebabnya perkembangan Rakyat Sejahtera adalah amat penting, karena hanya Rakyat Sejahtera yang dapat menghasilkan Negara Kuat. Hanya Rakyat Sejahtera yang dapat menyediakan revenue atau pemasukan bagi Negara untuk membiayai Pendidikan secara memadai. Sebab usaha harus tertuju kepada Pendidikan yang bebas biaya atau tidak membayar, sekurang-kurangnya Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua anak didik yang berasal dari berbagai strata masyarakat.

Ketujuh, ada pelaksanaan Otonomi Daerah yang bersemangat dan bersikap Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. Tujuan Otonomi Daerah adalah memberikan kesempatan luas kepada Rakyat di mana-mana untuk membangun kehidupan yang maju, adil dan sejahtera. Di masa lalu telah terjadi sentralisasi yang berlebihan dalam pengelolaan negara yang kurang memperhatikan Daerah. Akan tetapi setelah Reformasi timbul hal sebaliknya ketika Daerah Tingkat Dua secara berlebihan mengembangkan kekuasaannya. Hubungan dengan Provinsi atau Daerah Tingkat Satu menjadi kurang harmonis, apalagi dengan Pusat. Di sini nampak lagi sifat individualisme-liberalisme yang negatif sekali dan merugikan keseluruhannya. Maka itu perlu sekali disadari kembali bahwa dengan Otonomi Daerah kita hendak membawa kesejahteraan sebesar-besarnya kepada Rakyat di seluruh Indonesia. Akan tetapi kesejahteraan itu hanya dapat terwujud dengan maksimal kalau Rakyat di Daerah juga memperhatikan kepentingan Bangsa Indonesia secara keseluruhan, sebagai perwujudan Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. Sangat penting dalam hal semangat, sikap dan geraklangkah para penyelenggara Negara di Pusat dan Daerah.

Ke-delapan, ada pelaksanaan Politik Luar Negeri yang bebas aktif dan mengabdi kepada Kepentingan Nasional. Adalah satu kenyataan bahwa dunia Abad ke 21 tidak lebih damai dari masa sebelumnya. Di wilayah Timur Tengah berkecamuk perang ketika AS menyerang Afghanistan dan Irak, dan hingga kini dua negara itu masih penuh kekerasan. Kemudian di Suriah terjadi perlawanan terhadap pemerintah yang turut membuat Timur Tengah makin jauh dari kondisi damai, apalagi karena negara-negara besar secara diam-diam mendukung kedua pihak yang berselisih sesuai kepentingannya. Belum lagi Masalah Palestina tak kunjung selesai karena Israel tidak mau memberikan kontribusi yang positif. Yang langung menyangkut Indonesia adalah meningkatnya ketegangan di wilayah Asia Pasifik ketika China makin keras menunjukkan niatnya untuk menguasai Laut China Timur dan Laut China Selatan. Niat China itu berhadapan dengan Jepang di utara dan Vietnam, Malaysia dan Filipina di selatan yang masing-masing juga mempunyai kepentingan. Itu masih ditambah oleh persaingan yang makin meningkat antara China dan AS. Dalam dunia yang panas itu diperlukan sikap Indonesia yang tepat untuk menjamin kepentingan nasional, yaitu sikap tidak memihak mereka yang berselisih dan hanya memihak kepada kepentingan nasional kita serta terjaganya perdamaian dunia. Sikap pemerintah sekarang yang bersemboyan Tiada Lawan, Semua Sahabat kurang menunjukkan keberanian untuk menentukan jalan sendiri sesuai kepentingan nasional Indonesia. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif perlu didukung kemampuan dan kekuatan Pertahanan dalam bentuk TNI sebagai kekuatan militer yang harmonis di Darat, Laut dan Udara. Kekuatan TNI itu selalu dekat dengan dan mendapat dukungan Rakyat serta dilengkapi dan mahir dalam penggunaan teknologi mutahir.

PERAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG AMAT PENTING

Pelaksanaan usaha ini sangat dipengaruhi Kepemimpinan Nasional yang dipilih bangsa Indonesia.

Tidak mungkin Pancasila menjadi Kenyataan di Bumi Indonesia kalau Kepemimpinan Nasional tidak terdiri dari orang-orang yang penuh keyakinannya kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Keyakinan yang kuat itu mendorong Kepemimpinan Nasional untuk melakukan berbagai usaha agar Pancasila sungguh-sungguh menjadi kenyataan di Indonesia, bukan hanya menjadikan Pancasila slogan atau wacana belaka. Keyakinan Kepemimpinan Nasional yang kuat itu akan berpengaruh luas pada masyarakat, baik di Pusat maupun Daerah, sehingga rakyat Indonesia makin kuat pula keyakinannya pada Pancasila Dasar Negara RI.

Dengan dasar itu Kepemimpinan Nasional mempunyai keberanian untuk melakukan program prioritasnya sehingga sungguh-sungguh terwujud. Ini berarti sanggup mengutamakan hal-hal yang perlu dilakukan lebih dahulu agar dana yang tersedia benar-benar terpakai secara efektif untuk mendukung terwujudnya prioritas itu secara nyata. Kalau ditetapkan bahwa perwujudan Kesejahteraan Rakyat dilandasi Pembangunan Pertanian, maka Kepemimpinan Nasional sanggup dan berani untuk menetapkan penggunaan dana yang tersedia untuk secepatnya terwujud Sektor Pertanian yang produktif dan kuat daya saingnya, sehingga menjadikan Rakyat Petani golongan masyarakat yang sejahtera. Selama Kepemimpinan Nasional kurang keberanian untuk bertindak demikian maka tidak akan pernah terjadi fokus dalam pembangunan sehingga tidak pernah ada yang berkembang menjadi kekuatan nyata. Sebagaimana dalam dunia militer seorang panglima yang ingin mempertahankan semua hal, tidak akan dapat membangun pertahanan yang efektif. Sebab selalu dalam kehidupan, apalagi dalam perjuangan tidak pernah ada dana yang mencukupi bagi mengusahakan segalanya secara efektif sekali gus. Kurang ada keberanian pada Kepemimpinan Nasional untuk fokus merupakan sebab utama mengapa hingga kini tidak ada satu sektor pun dalam kehidupan nasional yang merupakan kekuatan yang nyata. Ketika dalam Orde Baru diperoleh windfall profit dari minyak, pemerintah tak berani memanfaatkan dana besar yang dikuasai untuk mewujudkan kekuatan nyata, melainkan dana itu disebar ke berbagai program yang akhirnya tak ada yang menonjol sebagai kekuatan.

Sebab itu Kepemimpinan Nasional dalam menjalankan usaha secara berani dan penuh tanggungjawab, selalu menjadikan Kepentingan Nasional ukuran bagi penentuan prioritasnya. Bukan kepentingan golongan, apalagi kepentingan diri dan keluarganya atau partainya. Di pihak lain Kepemimpinan Nasional dapat membangun kepercayaan pada seluruh bangsa bahwa usahanya adalah untuk kepentingan semuanya. Bahwa akan selalu diusahakan agar dengan cepat dan dana minimal satu prioritas dapat diselesaikan dan wujudkan sehingga kemudian beralih kepada fokus berikut yang penting. Sebaliknya Kepemimpinan Nasional dapat menjauhkan sifat yang mengutamakan wacana belaka tanpa ada usaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang dibicarakan.

Karena segala usaha di Indonesia tidak pernah lepas dari perkembangan di keliling Indonesia dan dunia internasional pada umumnya, Kepemimpinan Nasional harus selalu tegas dalam menempuh politik internasional yang Bebas Aktif. Ketegasan itu dilaksanakan dengan kearifan dan elegant sehingga Indonesia dapat menjadikan semua pihak bersahabat, tanpa Indonesia terlibat secara negatif dalam berbagai sengketa internasional. Khususnya dalam persaingan yang makin kuat antara AS dan China dalam posisi dan supremasi dunia, politik luar negeri yang dijalankan Kepemimpinan Nasional harus aktif dan selalu independent untuk kepentingan nasional Indonesia. Kelemahan dalam menjalankan itu dapat berakibat sangat merugikan bagi bangsa Indonesia.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah peran Kepemimpinan Nasional mendorong kemajuan setiap daerah tanpa menimbulkan kerugian pada daerah-daerah lain dan selalu dalam keutuhan Negara Kesatuan RI. Peran sector Pendidikan amat penting untuk menjadikan setiap daerah makin maju rakyatnya sehingga tidak ada lagi perbedaan mencolok antara daerah satu dengan yang lain. Sebab itu Kepemimpinan Nasional perlu mengembangkan kebijakan Pendidikan yang tepat dan diimplementasikan di semua Daerah di Indonesia dengan perhatian tinggi dari Pimpinan Daerah.

Kepemimpinan Nasional harus selalu waspada adanya kerawanan di daerah tertentu dan khususnya di perbatasan negara yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi eksistensi NKRI.

SETELAH PRIORITAS MENJADI KENYATAAN

Dengan menjadikan Delapan Prioritas di atas kenyataan di Bumi Indonesia makin terwujud kondisi obyektif yang memungkinkan Pancasila menjadi kenyataan di Bumi Indonesia. Itu berarti juga makin nyata dan kuat Jatidiri Bangsa,. Dengan begitu makin kuat Percaya Diri bangsa Indonesia dan juga makin kokoh kehidupan bangsa terhadap berbagai gangguan dan seruan yang dapat menjerumuskan bangsa. Seperti kehendak untuk membuang Pancasila dan menggantikannya dengan pandangan dan sikap yang berasal dari ideologi dan bangsa lain. Juga akan sangat berkurang berbagai gangguan keamanan dalam negeri yang sering timbul karena kehidupan rakyat yang miskin dan menderita.

Dan dengan Pancasila yang kokoh kita makin dapat memperkaya kehidupan kita dengan berbagai “pinjaman budaya” bangsa lain untuk makin memperkuat dan memperkaya kehidupan bangsa Indonesia tanpa perlu khawatir bahwa itu akan merugikan kita. Di masa lalu bangsa Indonesia pandai melakukan “pinjaman budaya” itu. Dengan Jati Diri kuat kita akan makin mampu menghadapi globalisasi dengan segala dampak positif dan negatifnya. Juga makin mampu menghadapi berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi pada Bumi kita dan Umat Manusia.

Bangsa Indonesia akan berkembang makin maju dan sejahtera serta Negara Republik Indonesia makin kokoh kuat, dan berperan positif dalam perwujudan kesejahteraan umat manusia dan perdamaian dunia.

 

Jakarta, 1 Februari 2014

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post