ABDURRAHMAN WAHID SEBAGAI PRESIDEN RI KE-EMPAT

Posted by Admin on Friday, 18 July 2014 | Opini

LAIN KENYATAAN DARI HARAPAN

Pada tanggal 20 Oktober 1999 Indonesia mendapat Presiden ke-empat, yaitu Kyai Haji Abdurrahman Wahid yang dipilih oleh Sidang Umum MPR, mengalahkan Megawati Soekarnoputri dengan 373 lawan 313 suara.

K.H. Abdurrahman Wahid yang lahir pada tahun 1940 adalah Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ayah Abdurrahman Wahid adalah almarhum K.H. Wahid Hasyim, sedangkan ayah K.H. Wahid Hasyim dan kakek Abdurrahman Wahid adalah almarhum K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, dan juga pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) . Karena anak laki-laki pimpinan pesantren Jawa Timur biasa disebut Gus untuk membedakan mereka dari santri lain, maka Abdurrahman Wahid lazim disebut Gus Dur.

Sebagai seorang pemimpin Islam Abdurrahman Wahid termasuk orang yang berpikiran liberal dan suka kepada pemikiran Barat. Ia mempunyai minat besar kepada kebudayaan, termasuk kebudayaan Barat. Pikirannya yang liberal itu membuatnya untuk bersikap bersahabat dengan banyak pihak termasuk Israel, berbeda dengan banyak kalangan Islam lain. Pernah Sekjen Liga Arab berkata bahwa ia tidak dapat memahami bagaimana dan mengapa pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia dapat mengunjungi Israel dan mempunyai hubungan dekat dengan para pemimpin negara itu. Akan tetapi Abdurrahman Wahid tidak goyah dalam sikapnya terhadap Israel, meskipun dicela oleh banyak pemimpin Islam.

Pada saat berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Wahid ditawari turut duduk dalam pimpinan, tetapi ia menolak. Bahkan mengambil sikap kurang setuju dengan ICMI yang ia anggap sebagai gerakan sektarian. Sebaliknya ia malahan membentuk organisasi Forum Demokrasi untuk menunjukkan bahwa ia lebih berminat kepada perluasan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa Wahid akan menerima pimpinan ICMI andai kata dipilih menjadi Ketua Umum. Karena Dr.B.J.Habibie sudah dipilih menjadi Ketua Umum, ia merasa kurang dihargai ketika diminta duduk dalam pimpinan yang diketuai Habibie. Mungkin sebagai cucu pendiri NU Wahid merasa bahwa ialah yang berhak menjadi pimpinan organisasi cendekiawan Islam yang terbesar di Indonesia.

Sebagai orang yang suka kepada kebudayaan Wahid tidak hanya mengutamakan Islam, tetapi juga mendekatkan diri dengan dunia Kristen dan non-Islam lainnya. Dalam berpolitik ia dekat dengan semua aliran, terutama kaum sosial-demokrat, dan tidak menolak untuk berhubungan dengan kaum komunis. Karena sikapnya itu Wahid dinilai sebagai seorang humanis di kalangan cendekiawan. Ia amat populer di kalangan Kristen yang menganggap kepemimpinan Wahid menjamin bahwa mereka aman dalam masyarakat Indonesia yang 85 prosen penduduknya beragama Islam. Juga kalangan sosialis senang dengan Wahid dan memberikan dukungan agar Wahid tetap Ketua Umum NU ketika diadakan pemilihan pengurus baru di Tasikmalaya .

Karena sikap yang cukup jauh berbeda dari para pemimpin NU pada umumnya, maka sebagai Ketua Umum NU Abdurrahman Wahid membawa angin baru yang segar dalam organisasi Islam yang berhaluan tradisional agraris. Ia mengajak anggota NU untuk berpandangan luas, meninggalkan sikap yang tertutup dari masa lampau. Hal ini memperkuat pengaruhnya di kalangan NU, khususnya di lingkungan kaum muda NU Jawa Timur. Sebenarnya pengaruh Wahid sudah kuat karena ia cucu laki-laki tertua dari pendiri NU, terutama di Jawa. Dalam lingkungan yang bersikap tradisional agraris fakta keturunan ini amat besar pengaruhnya. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai seorang Wali yang seakan-akan tidak pernah berbuat salah.

Dalam berpolitik Wahid adalah orang yang realis. Itu dapat dilihat ketika ia sebelum menjadi Ketua Umum NU tidak segan-segan menjadi wakil Golkar dalam MPR, sekalipun ia dekat dengan kaum sosialis yang tidak disukai oleh rezim Soeharto. Ia bahkan tidak segan untuk mendekatkan diri dengan pimpinan ABRI ketika jenderal L.B. Moerdani berkuasa. Kemudian dengan bantuan jenderal itu dapat merebut pimpinan NU sebagai Ketua Umum. Pernah ia menimbulkan perasaan tidak senang pada Presiden Soeharto karena wawancara yang diberikannya kepada seorang wartawan asing. Akan tetapi dengan kelihaiannya Wahid lambat laun dapat menghilangkan sikap negatif pada Soeharto. Bahkan setelah tahun 1990 ia menjadi begitu dekat dengan keluarga Presiden Soeharto, sehingga melakukan kampanye politik mendukung Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut. Dengan sikap itu ia berhasil mengakhiri pandangan Presiden Soeharto yang kurang menguntungkan terhadapnya dan konon kabarnya memperoleh dukungan finansial yang lumayan. Ketika Presiden Soeharto mengumpulkan para pemimpin Islam pada permulaan Mei 1998 untuk menghadapi tekanan kaum Reformasi yang menuntut pengundurannya, Abdurrahman Wahid turut hadir. Ada yang berspekulasi bahwa Abdurrahman Wahid mendukung berlanjutnya kepemimpinan Soeharto. Akan tetapi ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri, Wahid dengan cepat menyesuaikan sikap politiknya dengan kaum Reformasi.

Sejak itu Abdurrahman Wahid mendekatkan diri dengan pimpinan PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia selalu mengatakan depan umum bahwa Megawati adalah adiknya, karena dulu ayah Mega (Bung Karno) dan ayahnya (Wahid Hasyim) kawan politik yang dekat. Maka pada mulanya nampak bahwa PKB dan PDIP merupakan partner politik yang dekat karena kepentingan masing-masing tidak jauh berbeda.

Wahid berhasil menonjol sebagai tokoh pimpinan Reformasi ketika para mahasiswa penentang Presiden Habibie berhasil mengumpulkan Amien Rais, Megawati dan Sultan Hamangku Buwono ke X di tempat Wahid di Ciganjur. Para mahasiswa menyatakan bahwa sebaiknya dibentuk Presidium yang terdiri dari empat tokoh ini untuk mengambil oper pimpinan negara. Hal ini didukung oleh semua pihak yang menentang Habibie, namun usaha itu tidak berhasil mencapai tujuan. Akan tetapi sekurang-kurangnya Wahid telah mendapat keuntungan karena ia pun diakui sebagai tokoh pimpinan Reformasi. Padahal belum lama sebelumnya ia masih mendukung Soeharto dan keluarganya. Hal ini menunjukkan kelincahan politik dan kelihayan Abdurrahman Wahid. Dalam hal ini ia berbeda dari budayawan Indonesia pada umumnya dan bahkan juga dari pemimpin politik Islam yang lain.

Memperhatikan gelagat politik Abdurrahman Wahid, maka pasti dalam benaknya sudah ada ambisi untuk merebut jabatan Presiden RI. Karena itu ia membentuk partai politik PKB, padahal NU sebenarnya masih berpedoman untuk tidak berpolitik sesuai dengan ketetapan yang diambil oleh musyawarah nasional di Situbondo pada tahun 1980-an. Memang dengan membentuk PKB bukan NU yang berpolitik. Akan tetapi hampir semua pimpinan PKB adalah juga pimpinan NU, sehingga PKB dianggap jauh lebih dekat dengan NU ketimbang partai Islam lain yang anggotanya berasal dari NU. Sebab anggota NU tersebar di banyak partai politik lain, termasuk Golkar, PDIP, PPP, Partai Bulan Bintang dan lainnya. Abdurrahman Wahid pernah secara plastis dan kasar menggambarkan hubungan NU dengan PKB dibandingkan dengan hubungannya dengan partai Islam lain. Ia katakan : Kalau diandaikan ayam maka NU adalah ayam yang dapat bertelor tetapi juga mengeluarkan tahi. Nah, PKB adalah telornya, sedangkan partai lain yang bersumber NU adalah tahi. Dengan sendirinya ucapan itu mengundang reaksi keras dari partai lain yang anggotanya banyak orang NU. Termasuk Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang didirikan oleh paman Abdurrahman Wahid, K.H. Yusuf Hasyim, dan dalam pengurusnya duduk adik Wahid, yaitu Ir. Solahuddin Wahid. Namun Wahid pandai menyembunyikan ambisinya dengan selalu mengatakan bahwa ia mendukung Megawati Soekarnoputri yang seperti adiknya sendiri.

Para pengikutnya, terutama di Jawa Timur, ingin sekali Wahid mendapat kedudukan tinggi dalam negara. Mereka menunjukkan sikap tidak senang terhadap Amien Rais, pimpinan partai PAN dan mantan pimpinan Muhammadiyah, yang dalam Reformasi menonjol sekali perannya. Sikap itu mereka tunjukkan secara terang-terangan dengan menolak kedatangan Amien Rais ke Pasuruan dan kota Jawa Timur lain. Bahkan mereka mengancam tidak bertanggungjawab atas keamanannya kalau sampai Amien Rais tetap datang. Sebelum Reformasi sebenarnya sudah mulai ada hubungan yang kurang harmonis antara NU dan Muhammadiyah. NU sebagai organisasi Islam yang pengikutnya terutama di daerah pedesaan dengan basis pesantren dan cenderung bersikap tradisional, sukar sekali mempunyai hubungan harmonis dengan Muhammadiyah yang pengikutnya umumnya tinggal di kota dan cenderung bersikap modern. Akan tetapi sejak tahun 1990-an mulai ada pendekatan dari pimpinan kedua organisasi yang sadar bahwa perlu ada hubungan harmonis antara sesama umat Islam. . Namun demikian perkembangan politik Indonesia meretakkan kembali hubungan itu. Rasa persaingan anggota NU timbul dengan kuat, mungkin karena mereka belum rela melihat Amien Rais sebagai pimpinan Muhammadiyah begitu menonjol dalam Reformasi. Malahan kemudian anggota NU di Jawa Timur tega menyerang dan merusak berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah di Sidoarjo dan tempat lain di Jawa Timur. Nampak sekali pengikut Wahid menganggap bahwa pemimpinnya yang berhak memimpin Indonesia, negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia.

Hal itu diperkuat ketika dihembuskan pendapat bahwa umat Islam tidak patut dipimpin seorang wanita sebagai Kepala Negara. Tidak terlalu jelas dari mana hembusan ini datangnya, tetapi sudah jelas bahwa pendapat demikian amat merugikan posisi Megawati. Dalam menghadapi Pemilu umat Islam terpecah dalam banyak sekali partai. Akan tetapi menghadapi isyu ini nampaknya terjadi persatuan paham antara kebanyakan umat Islam, termasuk yang di Golkar kecuali tentu umat Islam di PDIP. Buat Golkar isyu itu menguntungkan, karena memperkuat posisi politik Habibie yang merupakan saingan utama Megawati untuk menjadi Presiden.

Menjelang Sidang Umum MPR pada bulan Oktober 1999 suasana Indonesia ramai dengan persiapan semua pihak untuk melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Terutama persaingan antara mereka yang mendukung Habibie terpilih kembali sebagai Presiden dan mereka yang menjagoi Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden baru. Golongan akhir ini terus menyuarakan pendapat bahwa dalam negara demokrasi pemenang Pemilu yang berhak memerintah. Dan persatuan antara Megawati dan Abdurrahman Wahid atau PDIP dan PKB menguasai 204 kursi dari 500 kursi DPR yang tidak dapat diimbangi oleh Habibie, Amien Rais atau pemimpin partai lainnya. Juga pendapat umum di luar negeri, sebagaimana dapat dibaca di media asing, berpendapat sama. Akan tetapi pendukung Habibie tetap bersikeras bahwa sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan wewenang Sidang Umum MPR dan tidak ditentukan oleh hasil Pemilu. Nanti dalam Sidang Umum MPR akan terbukti siapa yang berhak menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Menghadapi pemilihan Presiden itu Presiden B.J. Habibie semula menyatakan akan minta jenderal Wiranto mendampinginya sebagai calon Wakil Presiden. Akan tetapi kalangan ABRI menasehati Wiranto untuk tidak menerima ajakan itu. Ada beberapa sebab dari timbulnya nasehat ABRI itu. Pertama, belum sepenuhnya hilang adanya kalangan ABRI yang kurang suka kepada Habibie, terutama mereka yang dekat dan yang terpengaruh oleh jenderal L.B.Moerdani. Kedua, ada yang setuju dengan pendapat bahwa dalam sistem demokrasi pemenang Pemilu yang harus memegang pemerintahan, berarti mendukung Megawati untuk menjadi Presiden. Ketiga, ada yang mengadakan kalkulasi bahwa Presiden Habibie tak mungkin dapat dukungan memadai dalam MPR setelah Jajak Pendapat di Timor Timur merugikan Indonesia. Maka jenderal Wiranto menolak untuk menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Presiden Habibie.

Sudah jelas bahwa Amien Rais tak akan bersedia menjadi calon Wakil Presiden karena tujuan politiknya adalah menjadi Presiden, sekalipun mungkin belum pada tahun 1999. Ia lebih condong untuk merebut jabatan ketua MPR karena akan banyak berperan dalam pengaturan negara di masa datang. Dan dapat menyiapkan diri untuk menjadi Presiden pada tahun 2004. Apalagi tugas Presiden berat sekali, baik dalam perbaikan ekonomi, penegakan hukum dan khususnya membawa Soeharto beserta keluarganya ke pengadilan, maupun masalah keamanan dan daerah. Menjadi Presiden pada tahun 1999 mau tidak mau menghadapi tugas yang berat ini yang amat besar risiko kegagalannya.

Pada tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum MPR brsidang untuk menerima Laporan Pertanggungan Jawab Presiden B.J.Habibie. Kalangan Habibie menyadari bahwa tanggapan MPR terhadap laporan ini penting sekali bagi posisi politik Habibie. Namun pada waktu itu mereka umumnya optimis bahwa pengambilan suara dalam menentukan tanggapan menerima atau menolak laporan tersebut, akan menguntungkan Habibie. Sebab, pikir mereka, menolak laporan itu berarti memberikan keuntungan kepada Megawati untuk menghadapi pemilihan Presiden kemudian. Padahal mayoritas umat Islam masih kuat penolakannya kepada kepala negara wanita. Selain itu mereka yakin bahwa hasil baik dalam perbaikan ekonomi menguntungkan Habibie, apalagi perubahan ke arah kebebasan yang banyak diprakarsai Habibie. Namun mungkin mereka kurang peka terhadap eksistensi fraksi ABRI yang 38 orang di DPR dan MPR, serta pengaruh kegagalan politik Habibie terhadap Timtim. Dalam pemungutan suara terbukti bahwa 322 suara menerima Laporan Pertanggungan Jawab Presiden, tetapi 355 suara menolak.

Hal ini merupakan pukulan berat bagi Habibie dan pendukungnya. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, Habibie kemudian mundur dari pencalonan Presiden. Sekalipun ada penasehat hukumnya menyarankan agar tetap maju, karena tidak ada ketentuan hukum yang melarang Presiden yang ditolak Laporan Pertanggungan Jawabnya untuk turut serta dalam pemilihan Presiden. Rasa kepatutan dalam kehidupan demokrasi mendorong Habibie untuk tetap mundur.

Maka akibatnya adalah bahwa pihak yang tidak mau melihat Megawati menjadi Presiden, harus menentukan saingan baru yang dapat menggagalkan kemenangan Megawati. Antara lain Yusril Ihza Mahendra, pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB), berniat mencalonkan diri. Juga dari kalangan Golkar, setelah Habibie mundur, menghendaki Akbar Tandjung sebagai Ketua Umumnya untuk maju. Akan tetapi semua calon itu dinilai oleh kalangan yang melawan Megawati tidak cukup kuat untuk dapat menang. Maka Amien Rais mengambil prakarsa minta Abdurrahman Wahid maju sebagai calon yang akan didukung oleh semua pihak yang semula mendukung Habibie plus dengan sendirinya partai Wahid sendiri, yaitu PKB. Hanya alternatif itu yang dinilai dapat menggagalkan Megawati menang.

Maka prakarsa Amien Rais disampaikan kepada Abdurrahman Wahid. Hal ini dengan sendirinya diterima dengan gembira oleh Wahid dan pendukungnya, sekalipun Wahid masih menunjukkan sikap seakan-akan tidak dapat menerima. Alasan untuk tidak menerima adalah bahwa PKB sudah menjadi partner PDIP dan Megawati sejak permulaan. Menerima prakarsa Amien berarti Abdurrahman Wahid harus banting setir 180 derajat. Akan tetapi hal demikian bagi Wahid the politician bukan masalah besar. Berubah posisi dalam politik adalah normal, karena tidak ada partner atau kawan permanen dan yang ada yalah kepentingan permanen. Dan memang Abdurrahman Wahid berkepentingan menjadi Presiden RI sedangkan PKB dan pengikutnya berkepentingan menjadi partai berkuasa dengan segala kemungkinan positifnya. Maka usul Amien Rais diterima, sekalipun Amien mengatakan bahwa ia harus mengambil sumpah Wahid untuk tidak mundur pada saat terakhir. Akan tetapi itu semua hanyalah semacam theater dalam kehidupan politik yang serba munafik.

Namun sebenarnya prakarsa Amien Rais mengandung bahaya besar, baik bagi Republik Indonesia maupun bagi Amien pribadi. Sebab Abdurrahman Wahid, sekalipun lincah dalam pemikiran, mempunyai kelemahan fisik yang cacad setelah mengalami serangan penyakit stroke dan diabetes yang cukup berat . Sebagai orang yang tidak dapat melihat dan membaca secara normal, maka Wahid sebenarnya harus dikategorikan sebagai seorang invalid. Bolehkah seorang yang cacad fisik, khususnya tidak sempurna melihat dan membaca, menjadi kepala satu negara ? Dulu di Amerika Serikat ada Presiden Franklin Delano Roosevelt yang sehabis serangan stroke juga menjadi invalid dan harus bergerak dengan kursi roda. Sekalipun demikian Roosevelt terpilih sebagai Presiden sampai empat kali, dan memimpin AS dalam dua hal penting. Pertama mengatasi akibat Malaise tahun 1933 dengan menjalankan politik New Deal yang tersohor sekali karena berhasil membawa AS keluar dari pengangguran yang berlebihan sekali. Kedua, Roosevelt memimpin AS dalam Perang Dunia II dan menjadi perancang utama bagi kemenangan Sekutu terhadap Nazi Jerman maupun Jepang. Bahkan orang berspekulasi bahwa Roosevelt dengan sengaja menjebak Jepang untuk menyerang Pearl Harbor secara tiba-tiba. Sebab Roosevelt sudah lama berpikir bagaimana mengajak bangsanya yang umumnya memilih mengisolasi diri dari perang yang berkecamuk di Eropa, untuk mau terjun dalam perang bersama Inggeris dan sekutu lainnya. Sebenarnya code rahasia Jepang yang dipakai dalam komunikasi radio sudah diketahui intelijen AS. Dan karena itu sudah ada laporan kepada Presiden Roosevelt tentang manuver armada Jepang di Pasifik Utara. Akan tetapi Roosevelt membiarkan Jepang melakukan serangan udara tiba-tiba ke Pearl Harbor. Sebab pukulan mendadak ini membangkitkan kemarahan seluruh bangsa Amerika yang menganggap serangan Jepang satu pengkhianatan . Dan itulah yang diperlukan Roosevelt untuk membawa bangsanya terjun dalam perang dengan semangat menggebu-gebu untuk membalas pengkhianatan yang mengakibatkan korban banyak. Kemudian juga terbukti bahwa akitivitas AS dalam Perang Dunia II telah menjadikannya kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang tidak ada yang menyamai serta memberikan kesejahteraan tinggi pada bangsa AS. Maka jelas sekali jasa Roosevelt terhadap bangsanya. Padahal ia Presiden yang cacad fisik.

Akan tetapi Roosevelt dapat membaca dan melihat secara normal dan kekurangannya hanya pada kemampuan bergerak yang harus menggunakan kursi roda. Abdurrahman Wahid, sebaliknya, dapat berjalan normal ke mana-mana tetapi harus digandeng orang karena tidak dapat melihat. Juga semua hal yang harus dibacanya memerlukan orang lain untuk membacakan baginya. Di sini letak kelemahan cacad fisik yang tidak melihat dan membaca. Hal itu nanti berpengaruh cukup besar bagi keberhasilan Abdurrahman Wahid dalam memimpin Republik Indonesia.

Juga prakarsa Amien Rais mengandung bahaya terselubung bagi pemrakarsanya. Nanti ketika Abdurrahman Wahid mendapat banyak serangan atas kepemimpinannya, maka kalangan ulama NU menyalahkan itu semua kepada Amien Rais karena dialah yang dianggap menjebak Abdurrahman Wahid menjadi Presiden. Sudah pasti bahwa kalangan luas dalam NU akan senantiasa bersikap oposisi terhadap Amien Rais.

Memang prakarsa Amien Rais untuk menjegal Megawati cukup efektif. Dalam pemilihan Presiden tanggal 20 Oktober 1999 Abdurrahman Wahid mengalahkan Megawati dengan 373 suara yang mendukungnya dan 313 suara mendukung Megawati. Langsung massa PDIP di mana-mana, termasuk di Jakarta, menunjukkan kemarahannya. Akan tetapi Wahid segera menunjukkan kelihayannya sebagai politikus dengan mengajak Megawati menjadi Wakil Presiden yang tak dapat ditolaknya. Mungkin pribadi Megawati marah sekali atas pengkhiatan Abdurrahman Wahid dan karena itu lebih suka menolak tawarannya untuk menjadi Wakil Presiden. Akan tetapi ia berpikir, demikian pula kalangan sekitarnya, bahwa pendukungnya dan terutama anggota PDIP akan lebih marah lagi kalau PDIP sama sekali tidak kebagian posisi penting dalam ketatanegaraan RI. Amien Rais sebagai pimpinan PAN yang hanya merupakan partai kelima terkuat sudah terpilih menjadi Ketua MPR. Akbar Tandjung sebagai pimpinan Golkar terpilih sebagai Ketua DPR dan sekarang Abdurrahman Wahid sebagai pimpinan PKB yang ketiga terbesar malahan menjadi Presiden. Kalau PDIP sama sekali tidak kebagian tempat pasti banyak orang akan marah dan akan besar akibatnya bagi Indonesia. Di samping itu, tidak ikut dalam pemerintahan akan mengurangi kemungkinan PDIP dalam mempengaruhi jalannya pemerintahan serta masa depan partai dan Megawati sendiri. Oleh sebab itu penerimaan tawaran Wahid ada unsur tanggungjawab dan unsur kepentingan pribadi Megawati. Segera setelah menerima posisi Wakil Presiden RI Megawati diajak Abdurrahman Wahid untuk menenteramkan massanya.

Maka mulailah kepemimpinan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke empat. Dan ia adalah Presiden RI pertama yang dipilih sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Demikian pula Megawati adalah Wakil Presiden RI pertama. Bung Karno dan Bung Hatta menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI pertama, tetapi pada tahun 1945 mereka dipilih oleh KNIP yang tidak dapat disamakan dengan MPR. Lagi pula KNIP bukan hasil Pemilu. Pada tahun 1949 Bung Karno dipilih lagi menjadi Presiden, tetapi bukan untuk RI melainkan untuk RIS dan berdasarkan aturan UUD-RIS. Sejak Indonesia kembali pada UUD 1945 pada tahun 1959 belum pernah ada Pemilu yang memenuhi syarat demokrasi yang benar. Di zaman Orde Baru ada MPR hasil Pemilu, tetapi pelaksanaan Pemilu itu disangsikan nilai demokrasinya. Sebab itu tidak dapat dikatakan bahwa MPR hasil Pemilu itu memenuhi syarat demokrasi yang benar dan karena itu sekian kali pemilihan Presiden Soeharto juga tidak memenuhi syarat-syarat konstitusional yang ditetapkan dalam UUD 1945. Baru pada tahun 1999 ada Pemilu yang diakui memenuhi kaidah demokrasi yang benar, baik oleh pendapat umum dalam negeri maupun di lingkungan internasional. Baru pada tahun 1999 sejak Indonesia merdeka ada MPR yang benar-benar memenuhi syarat demokrasi maupun konstitusi UUD 1945. Karena itu legitimasi Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sangat kuat. Hal ini merupakan modal penting sekali bagi Abdurrahman Wahid untuk menjalankan kepemimpinan nasionalnya.

Juga banyak orang gembira dengan pemilihan Presiden ini, termasuk pihak-pihak yang melihat Wahid sebagai demokrat dan humanis. Mereka yakin bahwa dengan Abdurrahman Wahid masyarakat dan bangsa Indonesia akan berkembang menjadi negara yang benar-benar demokratis serta memperhatikan humanisme. Kaum politik kiri sangat senang, apalagi PRD yang sudah dekat dengan PKB. Juga kalangan non-Islam merasa senang sekali. Keseluruhan orang ini sebelumnya mendukung Megawati menghadapi Habibie. Akan tetapi ketika yang menghadapi Megawati beralih ke Abdurrahman Wahid berpindahlah dukungan mereka dari Mega ke Wahid. Kaum budayawan juga sangat gembira karena ada harapan bahwa dengan kepemimpinan Wahid kebudayaan akan memperoleh kemungkinan berkembang yang jauh lebih banyak dari pada sebelumnya. Opini luar negeri pun mendukung Abdurrahman Wahid. Hal ini dapat dimengerti karena media internasional dikuasai kaum Yahudi. Sedangkan Israel dan Yahudi pada umumnya mengetahui bahwa Abdurrahman Wahid adalah pemimpin Indonesia yang paling dekat dengan mereka. Jadi modal berupa legitimasi yang kuat diperkuat lagi oleh dukungan dan harapan banyak kalangan di dalam maupun luar negeri. Sebenarnya dengan modal ini Abdurrahman Wahid harus berhasil menjadi Presiden RI yang membawa kemajuan dan memenuhi tujuan Reformasi.

Dalam membentuk kabinetnya Wahid tidak bisa lepas dari para pendukungnya untuk menang menjadi Presiden. Dukungan itu diberikan oleh banyak parpol lain di luar PKB sebagai partai Wahid.. Yang terutama merekayasa pencalonan Wahid adalah Amien Rais yang sudah terpilih menjadi Ketua MPR. Amien telah membentuk Poros Tengah yang terdiri dari partai Amien, yaitu PAN, dan partai Islam lain yang kecil ukurannya. Ini menjadi kekuatan utama untuk mendukung Wahid, malahan bukan PKB sendiri. Di samping itu Amien berhasil mengajak Golkar di bawah pimpinan Akbar Tandjung untuk juga mendukung Wahid. Golkar yang sudah kehilangan calonnya sendiri setelah Habibie mengundurkan diri dari pencalonan, menyetujui pendapat Amien sebagai cara terbaik menutup kemungkinan Megawati menjadi Presiden. Karena itu kemudian Akbar yang semula maju sebagai calon setelah Habibie mundur, juga menarik diri. Demikian pula Amien Rais berhasil mengajak fraksi TNI dan Polri (waktu itu masih bernama fraksi ABRI). Kekuatan ini yang memenangkan Wahid dan karena itu orang-orangnya harus mendapat tempat dalam kabinet di samping orang-orang PKB sebagai partai Wahid . Mungkin yang tidak mendukungnya dalam pemilihan hanya PDIP yang dengan sendirinya mendukung Megawati sebagai ketua umumnya. Akan tetapi karena Wahid memilih Mega sebagai partner dalam kepemimpinan nasional, maka otomatis PDIP pun harus mendapat perhatian dan tempat dalam kabinet. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa di DPR tidak ada partai yang melakukan oposisi, kecuali mungkin parpol kecil yang tidak mempunyai tempat dalam kabinet. Atas dasar itu kabinet dinamakan kabinet Persatuan Nasional. Sebenarnya susunan demikian amat menguntungkan bagi stabilitas pemerintahan karena akan dapat memperoleh dukungan maksimal dari DPR.

Akan tetapi di kalangan mahasiswa yang berorientasi kiri dan cendekiawan yang tidak senang dengan TNI timbul ketidaksenangan. Sebab ada 5 menteri yang berasal dari TNI, selain juga 5 menteri dari Golkar. Mereka menganggap bahwa Orde Baru masih terus berkuasa dalam kabinet Wahid. Juga terjadi ketidakpuasan karena Wahid membubarkan dua departemen, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Para pegawai dua departemen ini merasa kehilangan pekerjaan meskipun pemerintah menjamin bahwa mereka akan dimasukkan dalam departemen yang ada.

Wahid berusaha mendekati kehendak kaum Reformis dengan menetapkan seorang sipil sebagai menteri pertahanan, yaitu Yuwono Sudarsono. Ini sebenarnya menjadi rencana Habibie kalau ia dipilih menjadi Presiden. Selain ada rasa kurang senang dari kaum Reformis terhadap 5 menteri TNI dan kegusaran pegawai Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, pada umumnya harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap kabinet cukup besar. Wahid juga mengangkat penasehat-penasehat ekonomi yang terdiri dari pakar ekonomi Indonesia yang dikenal dunia internasional; dengan begitu ia hendak memperoleh kepercayaan dunia luar. Malahan ia menetapkan tokoh-tokoh luar negeri sebagai penasehatnya, seperti menteri senior Singapore Lee Kuan Yew dan mantan menteri luar negeri AS Dr. Henry Kissinger. Tindakan yang terakhir ini agak aneh di pandangan banyak orang Indonesia. Akan tetapi orang menganggap itu sebagai sifat Wahid yang suka nyeleneh.

Namun segala harapan tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Abdurrahman Wahid memimpin negara ternyata tidak menjadi kenyataan yang menggembirakan. Dan ini disebabkan terutama oleh sifat-sifat pribadi Abdurrahman Wahid. Ternyata ia tidak hanya seorang yang suka nyeleneh, tetapi terbuka sifatnya yang sebenarnya setelah ia mendapat kekuasaan yang begitu tinggi. Pandangan orang bahwa Wahid seorang demokrat besar terbukti meleset sekali. Malahan sejak ia berkuasa menunjukkan kecenderungan untuk bersikap otokratis.

Memang ia telah membentuk organisasi Forum Demokrasi yang memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi setelah Wahid berkuasa ternyata ia seorang yang jauh dari sifat demokrat yang lazim. Ia tidak suka terhadap kritik yang dilancarkan kepadanya dan mengambil reaksi marah kalau ada yang mengkritik. Dalam kemarahan itu Wahid suka sekali melontarkan hal-hal yang sukar diterima orang lain secara wajar. Belum sebulan Wahid menjadi Presiden ketika terjadi peristiwa yang kurang baik dengan DPR. Dalam pertemuan dengan DPR itu nampaknya Wahid kurang menyukai ucapan anggota lembaga legislatif itu. Wahid secara blunt langsung menyatakan bahwa DPR itu tidak beda dengan Taman Kanak-Kanak. Tentu ucapan yang dinilai arrogan dan kasar itu menimbulkan kegusaran kebanyakan anggota legislatif itu. Padahal dalam menjalankan pemerintahannya ia akan amat tergantung pada hubungan yang baik dengan DPR. Juga pendapatnya untuk membuka hubungan dagang dengan Israel yang dinayatakannya tidak lama setelah menjadi Presiden merupakan hal yang amat kontroversial. Sebab mayoritas orang Indonesia yang Islam dan nasionalis memihak Palestina dalam konfliknya dengan Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Wahid tidak menghiraukan pendapat umum. Sebenarnya Wahid terpilih karena dukungan kebanyakan anggota DPR yang disebutnya Taman Kanak-Kanak itu. Akan tetapi setelah memegang kekuasaan rupanya Wahid tidak banyak peduli akan hal itu.. Juga Wahid suka sekali mengatakan hal-hal yang tidak ada buktinya, malahan juga menuduh orang atau pihak tertentu sebagai biang keladi masalah keamanan tanpa bukti. . Tidak jarang ucapan demikian dilontarkan dalam perjalanannya yang amat sering ke luar negeri. Atau setelah saat sholat Jumat lazim Wahid gunakan untuk menyatakan berbagai hal yang penting sekali dalam urusan negara. Nampaknya ia tidak atau tidak mau menyadari bahwa ucapan dan pernyataannya itu menimbulkan dampak cukup penting dalam masyarakat dan mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi, bahkan juga keamanan. Namun karena diketahui umum bahwa Wahid orang yang cerdas, maka kesimpulan orang semua perbuatan itu memang sengaja dilakukan. Kalau memang sengaja ia mengganggu stabilitas, apa maksud atau motifnya.

Kelemahan lain pada Wahid adalah bahwa ia suka sekali melakukan perjalanan ke luar negeri. Mula-mula orang tidak memusingkan hal itu, karena ada alasan untuk pengobatan kesehatan di luar negeri bagi Wahid yang kurang baik kondisi fisiknya. Akan tetapi ketika nampak bahwa perjalanan ke luar negeri sering sekali sehingga amat mengurangi anggaran yang disediakan untuk Kepresidenan, maka orang mulai menanyakan kegunaannya bagi negara. Mulut usil mengatakan bahwa ini Aji Mumpung, yaitu mumpung dapat melakukan lawatan ke luar negeri dibiayai orang lain, yaitu negara. Hampir tidak ada bagian dunia yang tidak dikunjungi dan itu dalam jarak waktu yang amat dekat. Selain kegiatan itu menguras anggaran juga mengurangi perhatian Presiden kepada masalah dalam negeri yang sudah makin menumpuk. Umpama saja, ketika terjadi Peristiwa Sampit yang amat serieus, yaitu mengamuknya suku Dayak terhadap suku Madura sebagai pendatang di Kalimantan Tengah yang disertai pembunuhan yang keji, Wahid tidak segan-segan untuk pergi ke luar negeri lagi.

Semua perilaku dan perbuatan Presiden Abdurrahman Wahid itu amat berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinannya terhadap negara dan bangsa. Kenyataan bahwa semua surat dan hal-hal yang harus dibaca Presiden perlu dilakukan orang lain menambah kegusaran umum terhadap efektivitas kepemimpinannya. Kepercayaan dalam dan luar negeri yang semula begitu besar dan kuat mulai sangat berkurang.

Para pendukungnya suka berkata bahwa semua pemimpin besar di dunia mempunyai kelemahan dalam kepribadiannya, seperti tidak suka dikritik, atau bicara ceplas-ceplos. Juga pemimpin di negara demokrasi seperti almarhum President Roosevelt di AS atau almarhum Winston Churchill, perdana menteri Inggeris selama Perang Dunia II. Presiden Soekarno pun tidak suka dikritik. Dengan begitu hendak dikatakan bahwa adalah normal-normal saja kalau Wahid sebagai pemimpin besar juga tidak suka dikritik. Demikian pula mengenai kelemahan lainnya. Akan tetapi orang itu lupa atau tidak memperhatikan bahwa seorang diakui sebagai pemimpin besar setelah ia menunjukkan bukti kebesarannya melalui prestasi yang diwujudkan dalam memimpin negara. Sedangkan Wahid baru mulai memimpin negara dan masih harus menunjukkan prestasinya yang akan membuatnya diakui sebagai pemimpin besar. Dan sebenarnya kebanyakan orang juga kurang menyukai sifat pemimpin besar yang tidak tahan kritik dan menganggap itu segi negatif dari kebesaran pemimpin itu. Apalagi kalau bersifat otokratis seperti Presiden Soekarno sejak tahun 1959.

Mungkin para pembela Wahid yang amat mengidolakannya menganggapnya sebagai seorang wali yang tidak dapat berbuat salah. Mereka dapat menerima semua sifat Wahid yang oleh pendapat umum dinilai kurang baik sebagai pemimpin negara. Akan tetapi orang lain yang bukan pendukungnya yang setia menganggap Wahid manusia biasa yang sedang dipercaya memegang pimpinan negara, bukan seorang wali. Dan mereka adalah jumlah terbanyak dalam masyarakat.

Pada umumnya masyarakat mempunyai pandangan bahwa seorang demokrat harus mampu menerima kritik. Karena kritik adalah pendapat orang untuk penyempurnaan hal tertentu. Seorang demokrat harus bersedia mendengar pendapat orang lain, sekalipun mungkin ia kurang menyukai pendapat itu atau orang yang mengatakannya. Dalam masa kepresidenannya, Dr.B.J. Habibie telah menunjukkan sifat dan perilaku sebagai Kepala Negara, yang bersedia menerima kritik dan mendengar pendapat orang. Sebab itu orang yang sudah terbiasa dengan keadaan selama satu tahun juga mengharapkan Wahid bersikap sama. Apalagi masyarakat sedang dalam suasana Reformasi dan kehendak demokrasi. Sebenarnya Habibie dalam lingkaran kecil sekitarnya juga dikenal sebagai orang yang sukar menerima pendapat orang lain. Akan tetapi ia cukup dapat mengendalikan diri untuk bersikap berbeda ketika menjadi Kepala Negara dan harus menghadapi pendapat masyarakat luas.

Masalahnya buat Abdurrahman Wahid adalah bahwa ia kurang dapat mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan pandangan umum. Ini tidak saja menyangkut kritik, tetapi juga bicaranya yang ceplas-ceplos dan seluruh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saja Wahid tidak mau terlalu didikte oleh norma dan kebiasaan umum yang berlaku. Dan hendak menunjukkan subyektivitasnya yang mandiri. Itu baik-baik saja, tetapi kalau terlalu jauh berbeda pasti menimbulkan keadaan atau suasana yang kurang serasi antara orang itu dengan lingkungannya. Nampaknya Abdurrahman Wahid kurang menyadari bahwa ia sekarang pemimpin negara yang terdiri dari aneka ragam orang yang sudah terbiasa dengan ketentuan yang berlaku sekalipun mungkin tidak tertulis. Dan bahwa lingkungannya tidak lagi lingkungan pesantren yang mempunyai norma kehidupannya tersendiri yang cukup berbeda dengan kebiasaan umum dalam masyarakat bukan-pesantren.

Dalam lingkungan pesantren Abdurrahman Wahid mungkin sekali dapat berbuat segala hal tanpa harus menghiraukan pendapat orang lain. Sebab ia adalah cucu laki-laki tertua dari pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi yang meliputi mayoritas ulama Indonesia dan khususnya di Jawa Timur. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam lingkungan pesantren, khususnya di Jawa Timur, Kyai sebagai pemimpin pesantren adalah orang yang kuasanya penuh dan tidak dapat diganggu gugat. Pengertian demokrasi tidak ada dalam kekuasaan tersebut dan kalau dalam satu pesantren ada kehidupan demokratis, maka itu karena Kyai menghendaki itu; bukan sebagai norma yang harus berlaku umum.

Kenyataan bahwa ada sebutan khusus bagi anak laki-laki Kyai, yaitu Gus, menunjukkan bahwa anak Kyai tidak boleh dianggap sama dengan santri lainnya. Dan ini bukan karena ada keunggulan kemampuan pada anak Kyai tersebut. memperhatikan apakah anak itu unggul kemampuannya. Secara budaya memang seorang anak Kyai mempunyai posisi yang bukan sembarangan dalam pesantren. Karena di masyarakat Jawa, khususnya Jawa Timur, biasanya pesantren mempunyai pengaruh signifikan terhadap lingkungannya yang umumnya bersifat rural, maka Kyai dan keluarga Kyai juga mempunyai posisi signifikan dalam masyarakat pedesaan itu. Masyarakat itu akan selalu mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan oleh Kyai tersebut. Anggota masyarakat itu adalah pembela setia untuk Kyai dan keluarganya.

Padahal Abdurrahman Wahid tidak hanya anak laki-laki tertua dari KH Wahid Hasyim, pemimpin Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Akan tetapi ia sekali gus cucu laki-laki tertua pendiri Nahdlatul Ulama. Maka dapat dibayangkan bahwa tidak hanya masyarakat sekitar Pesantren Tebu Ireng yang memberikan posisi tinggi kepada Abdurrahman Wahid, tetapi semua pesantren yang Kyainya adalah anggota Nahdlatul Ulama serta masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dan itu boleh dikatakan meliputi semua pesantren di Jawa Timur dan juga dalam jumlah besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi memang Abdurrahman Wahid sudah biasa dipuja-puja dalam lingkungan itu. Apalagi ia kemudian menunjukkan diri sebagai orang yang cerdas dan dapat menguasai berbagai pengetahuan yang terutama diperolehnya dari pendidikan di luar negeri. Hal ini membuatnya makin bertambah pengaruhnya di dunia pesantren dan kemudiaan berhasil membawa suasana baru, terutama di lingkungan generasi muda NU Jawa Timur..Maka setelah Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI kepribadiannya tidak dapat membebaskan diri dari kebiasaan itu.

Orang yang tadinya mengira Wahid seorang demokrat, intelektual dan humanis baru mengenal satu segi saja dari pribadi Wahid. Bagian tersebut telah dikembangkan Abdurrahman Wahid dalam hubungannya dengan masyarakat non-pesantren dan ia telah berhasil baik dalam usahanya membentuk persepsi orang lain yang positif tentang dirinya. Tidak sedikit cerdik pandai di Indonesia maupun luar negeri yang mempunyai persepsi itu tentang Abdurrahman Wahid. Akan tetapi ketika Wahid memegang kekuasaan ia tidak dapat mengendalikan diri secukupnya agar bagian kepribadian tersebut yang dominan. Nampaknya bagian kepribadiannya yang asli menjadi dominan, yaitu orang yang terbiasa dipuja-puja lingkungannya, boleh berbuat semaunya dan tidak perlu memperhatikan orang lain. Akibat itulah semua harapan banyak pihak amat dikecewakan dan yang kemudian paling frustrasi adalah justru teman-temannya paling dekat, terutama yang berada di luar NU di dalam maupun luar negeri.

Ada yang menduga bahwa mungkin sekali Wahid kurang dapat mengendalikan diri karena pernah diserang penyakit stroke. Seperti telah dikatakan Wahid memang secara fisik tidak dapat digolongkan orang normal. Bukan saja ia pernah terserang stroke, ia juga setengah buta karena serangan penyakit dan kekurangan fisik lainnya. Baru setelah Wahid berkuasa orang menyadari, dan pasti juga Amien Rais yang begitu mendorong Wahid untuk mau dicalonkan, bahwa merupakan kesalahan besar ketika mendukung pencalonan dan pemilihan Wahid sebagai Presiden RI. Sebab itu masuk akal sekali kalau para ulama Jawa Timur kemudian menyalahkan Amien Rais dan bahkan ada yang mengatakan Amien telah menjebak Abdurrahman Wahid ketika mendorong untuk mau menjadi Presiden.

Namun celakanya yang menjadi korban adalah Republik Indonesia dan rakyatnya. Sebab kepemimpinan Wahid sama sekali tidak membawa kemajuan, malahan ekonomi lebih mundur dibandingkan dengan masa Presiden Habibie. Ada yang mengatakan bahwa Wahid berjasa karena telah menekan peran TNI agar tidak lagi berpolitik praktis. Akan tetapi penilaian itu kurang mengandung kebenaran. Justru nanti pada akhir pemerintahannya Wahid menciptakan situasi yang mengundang TNI menunjukkan sikapnya terhadap kebijaksanaan yang hendak diambil Presiden. Padahal waktu itu sebenarnya TNI sudah melangkah untuk melaksanakan paradigma baru dalam perilaku dan sikapnya, yaitu tidak lagi hendak mengambil peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak terlalu lama setelah memegang pemerintahan Presiden Wahid menunjukkan sikap kurang cocok dengan partnernya dalam pemerintahan. Ia memecat Hamzah Haz sebagai Menko Kesejahteraan Rakyat dengan insinuasi melakukan korupsi, tetapi tanpa bukti nyata. Dengan sendirinya tindakan ini menimbulkan kemarahan PPP sebagai partai Hamzah Haz. Kemudian ia mengritik Tim Ekonomi yang dipimpin Menko Ekuin yang dinilai tidak kompak. Dan dilanjutkan dengan memecat Laksamana Sukardi, menteri urusan BUMN yang berasal dari PDIP, dan Jusuf Kalla, menteri perindustrian dan perdagangan dari Partai Golkar. Sikap itu oleh partai pendukung dua menteri dinilai tidak semata-mata tertuju kepada orang-orang secara pribadi, tetapi juga kepada partai mereka. Padahal Wahid hanya dapat berkuasa efektif kalau mendapat dukungan dari DPR, sedangkan dukungan DPR tergantung dari partai-partai yang mempunyai anggota banyak di dalamnya. Kalau Wahid kurang bersahabat terhadap PDIP dan Golkar, maka ia melepaskan dukungan dari dua partai utama dalam DPR yang bersama-sama menguasai 273 kursi atau 56 % suara DPR. Karena pemecatan terhadap Hamzah Haz dari PPP, maka junlah suara yang mundur dari mendukung Wahid di DPR menjadi 331 atau 66 % dari suara DPR. Jelas sekali bahwa tidak mungkin ia dapat memerintah secara efektif. Akhirnya pada bulan Agustus 2000 Wahid mengadakan reshuflle kabinet. Tindakan ini digunakannya untuk memasukkan lebih banyak temannya dalam kabinet, baik teman dari partainya sendiri (PKB) maupun dari partai atau organisasi lain. Tim Ekonomi yang semula dipimpin Kwik Kian Gie dari PDIP beralih tangan ke Rizal Ramli yang orang LSM non-partai. Menteri perindustrian diberikan kepada Luhut Pandjaitan, seorang jenderal TNI, yang juga dekat dengan Wahid. Menteri urusan BUMN kepada Rozy Munir dari partai Wahid sendiri.

Akan tetapi ini semua menimbulkan pertentangan yang keras antara Presiden dan DPR. Semua partai yang telah mendukung terpilihnya Wahid, kecuali PKB dan PDKB, makin marah kepada sikap Wahid. Ditambah oleh PDIP yang melihat beberapa menterinya dikeluarkan dari kabinet tanpa alasan jelas. Pembalasan DPR dilakukan dengan mencari berbagai kesalahan Wahid. Ternyata Wahid berbeda dengan yang disangka kebanyakan orang bahwa ia akan jauh dari masalah uang. Semula banyak orang mengira bahwa Wahid sebagai kyai, pejuang demokrasi dan humanisme serta seorang budayawan tidak suka kepada uang. Dugaan ini ternyata meleset ketika terbuka bahwa ia menerima uang sebanyak USD 2 juta dari Sultan Brunei Darussalam dan tidak jelas penggunaannya. DPR mengatakan bahwa uang itu oleh Sultan Brunei disampaikan kepada Presiden RI dan karena itu harus digunakan untuk kepentungan negara yang harus ada pertanggungan jawabnya. Masalah yang timbul antara DPR dan Presiden yang bersangkutan dengan dana Brunei ini selanjutnya dinamakan Bruneigate , menirukan sebutan peristiwa Watergate yang menjatuhkan Presiden AS Richard Nixon pada tahun 1970-an. DPR kemudian menemukan skandal keuangan Wahid lain ketika terbuka bahwa tukang pijat Wahid memperoleh USD 4 juta dari Badan Urusan Logistik (BULOG). Skandal ini dinamakan Buloggate dan juga digunakan DPR untuk melawan Presiden Abdurrahman Wahid. DPR membentuk satu Panitya Khusus (Pansus) untuk mendalami dua masalah ini untuk dimintakan pertanggugan jawab Presiden..

Dalam kondisi demikian tidak mungkin pemerintahan dapat berjalan semestinya. Di samping pertentangan antara Presiden dan DPR juga efektivitas kerja kabinet kurang memuaskan. Rizal Ramli sebagai Menko Ekuin pengganti Kwik Kian Gie bukannya mendatangkan perubahan yang bersifat perbaikan ekonomi. Malahan kondisi ekonomi menjadi lebih buruk, hal mana antara lain dapat dilihat pada penurunan nilai Ruoiah terhadap USDollar. Juga usaha untuk mengatasi KKN tidak nampak sama sekali, malahan diperberat oleh skandal keuangan Presiden sendiri. Apalagi ketika tersiar berita bahwa Presiden Wahid bertemu Tommy Soeharto dan pada saat itu Tommy dikabarkan bersedia menyediakan dana untuk Presiden dengan harapan meringankan urusannya dengan pengadilan. . Yang paling kurang memuaskan banyak orang adalah bahwa hubungan antara Presiden Wahid dengan Wakil Presiden Megawati makin kurang baik, berbeda sekali dengan sebelum mereka memegang kekuasaan ketika mereka seakan-akan kakak-beradik. Wahid memang memberikan kekuasaan kepada Megawati untuk hal-hal tertentu, tetapi dalam kenyataan itu hanya omongan belaka karena semua kekuasaan tetap dipegang Wahid sendiri. Itu tidak mengherankan mengingat Wahid memang suka bicara ceplas-ceplos bahwa Megawati bukan orang yang pintar. Dengan sendirinya keadaan demikian juga mempengaruhi masyarakat. Terutama kaum Reformis yang tadinya sangat mendukung Presiden Wahid, sekarang kecewa sekali bahwa tidak ada kemajuan dalam pengadilan mantan Presiden Soeharto dan keluarga. Harapan masyarakat adanya perbaikan ekonomi tidak menjadi kenyataan, malahan situasi keamanan makin runyam. Tidak hanya karena masalah Aceh tetapi juga berupa pertentangan antara umat beragama di Ambon dan Sulawesi Tengah serta pertentangan antarsuku di Kalimantan Barat dan Tengah. Selain itu kriminalitas umum makin memburuk. Perampokan terjadi makin sering, bahkan di siang hari. Tidak hanya diadakan perampasan hak milik, tetapi seringkali nyawapun menjadi korban. Sebaliknya masyarakat yang makin marah terhadap kekurangmampuan Polri untuk mengatasi keamanan tidak segan-segan bertindak sendiri terhadap pelanggar kriminalitas. Itu tidak jarang disertai hukuman yang juga mencabut nyawa pelaku kejahatan, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup

Toh Presiden Wahid tidak merasa khawatir dengan keadaan demikian. Malahan ia mengusulkan agar Ketetapan MPR yang menyangkut pelarangan PKI dicabut. Tentu para pendukung PKI senang sekali dengan usul itu dan itu mungkin sekali tujuan Wahid. Sebab ia memerlukan dukungan suara jauh lebih banyak menghadapi Pemilu tahun 2004 nanti. Untuk itu dukungan suara dari simpatisan dan bekas PKI akan amat berguna baginya. Usul itu dibungkus dalam argumen kemanusiaan, yaitu sudah waktunya bekas PKI dan pendukungnya diberikan posisi yang sama dengan warga negara lain. Dalam masa lebih dari 30 tahun mereka sudah cukup menderita dan itu perlu diakhiri. Akan tetapi usul itu menghadapi tentangan yang kuat dari golongan lain sehingga memperparah kondisi masyarakat yang sudah panas.

Maka pada tanggal 1 Februari 2001 DPR mengeluarkan Memorandum I kepada Presiden. Memorandum ini dikeluarkan DPR sebagai keputusan terhadap pekerjaan Pansus yang bertugas melakukan penyelidikan dana Yanatera Bulog (Buloggate) dan dana Sultan Brunei Darussalam (Bruneigate). Sesuai Ketetapan MPR no. III/MPR/1978 DPR dapat menyampaikan memorandum kepada Presiden apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Memorandum itu berupa peringatan kepada Presiden yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sesuai ketentuan UUD 1945 memang Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, tetapi harus mendengarkan pendapat DPR dengan sungguh-sungguh. Dalam Memorandum I itu DPR mengingatkan Presiden bahwa : 1) telah melanggar haluan negara, 2) melanggar pasal 9 UUD 1945 tentang sumpah jabatan, 3) melanggar Tap MPR XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Presiden diharapkan memperhatikan peringatan itu dan memperbaiki kinerjanya. Akan tetapi kalau dalam waktu 3 bulan tidak ada perbaikan DPR dapat mengeluarkan Memorandum II sesuai Tap MPR no. III/MPR/1978 pasal 7 ayat 2. Setelah Memorandum II disampaikan Presiden diberi waktu perbaikan kinerjanya selama satu bulan. Apabila itu tidak memuaskan DPR, maka DPR dapat meminta kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Memorandum I disetujui DPR melalui voting. Dari 445 anggota DPR yang hadir 393 setuju dengan dikeluarkannya Memorandum I, 4 menolak dan 48 abstain. Fraksi PKB telah walkout karena tidak setuju dengan adanya voting untuk masalah yang mereka anggap amat serieus dan belum jelas. PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa) menolak kecuali anggota DR. Astrid Susanto yang memilih sikap abstain. Fraksi TNI- Polri mengambil sikap abstain, partai lainnya menyetujui. Hasil voting itu menunjukkan bahwa posisi politik Presiden Wahid amat lemah, sekalipun tidak harus bertanggungjawab kepada DPR. Sebab anggota DPR adalah juga anggota MPR.

Namun reaksi Presiden Wahid terhadap Memorandum I negatif. Ia tidak menerima Memorandum I itu dan mengatakan bahwa itu tidak sah. Kalau dituduhkan soal keuangan, maka harus diselesaikan oleh pengadilan, katanya. Pernyataan dan ucapannya yang sudah biasa ceplas-ceplos terus saja berjalan .. Nampaknya Wahid tidak mau menyesuaikan diri dengan kehendak DPR. Hal itu dapat dipahami mengingat sifatnya yang sudah diuraikan. Ia membentuk Tim Hukum dan Tim Politik untuk menjawab DPR.

Mulai ada yang menyampaikan kepada Presiden Wahid agar sebaiknya mundur untuk tidak kena pemecatan (impeachment) oleh MPR. Akan tetapi Wahid malahan mengatakan bahwa ada beberapa provinsi akan melepaskan diri dari Indonesia kalau ia mundur. Bahkan akan ada pemberontakan nasional kalau DPR mengeluarkan Memorandum II, katanya. Tekadnya untuk tidak mundur diperkuat oleh kalangan yang berkepentingan Wahid tetap sebagai Presiden. Kalangan itu menilai bahwa Wahid mampu mendesak TNI untuk menjadi organisasi yang tidak berpolitik. Mereka khawatir bahwa TNI akan kembali menjalankan politik praktis kalau Wahid diganti orang lain karena orang itu tidak mampu menghadapi TNI.

Memang ada usaha Presiden Wahid mencampuri TNI, terutama dalam kebijaksanaan personil. Ada beberapa perwira tinggi yang dirangkulnya agar mereka dapat mengubah TNI sesuai dengan kehendak Wahid. Salah satu di antara perwira tinggi itu adalah Mayor Jenderal Agus Wirahadikusuma yang oleh Wahid diusahakan mendapat posisi makin penting dalam TNI. Oleh kalangan yang dekat dengan Wahid disebarkan berita bahwa Agus Wirahadikusuma adalah satu di antara sedikit perwira TNI yang benar-benar Reformis. Akan tetapi TNI tidak menyukai campur tangan Wahid tersebut karena akan mengganggu dan bahkan merusak konsep pembinaan personil TNI yang sudah berjalan. Tentu pimpinan TNI tidak setuju dengan anggapan bahwa Agus W dan beberapa perwira yang dirangkul Wahid saja yang Reformis. Sebab TNI sebagai lembaga telah mengambil prakarsa untuk mengubah paradigmanya agar lebih sesuai dengan tujuan Reformasi. Dan prakarsa ini sama sekali bukan karena ada desakan Presiden Wahid, melainkan timbul dari kalangan TNI sendiri.

Dapat diperkirakan bahwa DPR tidak puas dengan sikap dan reaksi Presiden Wahid terhadap Memorandum I. Apalagi kemudian Presiden lebih menunjukkan sikap melawan DPR. Maka keluarnya Memorandum II tidak dapat dicegah. Pada tanggal 1 Mei 2001 DPR menetapkan Memorandum II yang memberikan kepada Presiden waktu satu bulan untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan peringatan DPR. Memorandum II diterima oleh DPR dengan kehadiran 457 anggotanya, 363 setuju, 52 tidak setuju, 42 abstain. Ternyata ucapan Presiden Wahid sebelumnya bahwa akan terjadi pemberontakan nasional kalau Memorandum II dikeluarkan, tidak menjadi kenyataan.

Sikap Presiden Wahid terhadap DPR malahan makin keras dan mengancam akan mengeluarkan Dekrit Presiden.. Mungkin ia hendak meniru yang dilakukan Presiden Soekarno pada tahun 1959 yang mengeluarkan Dekrit dan dengan itu membubarkan Konstituante yang tidak kunjung berhasil membuat UUD baru. Agar dekrit itu dapat berjalan Presiden memerlukan dukungan angkatan bersenjata, sebagaimana dulu Presiden Soekarno mendapat dukungan TNI-AD. Akan tetapi KSAD, jenderal Endriartono Sutarto, menyampaikan kepada Presiden agar jangan mengeluarkan dekrit. Sebab itu justru akan memperuncing pertentangan politik. Selain itu akan justru melibatkan TNI kembali dalam politik praktis. Sikap KSAD itu kemudian juga dianut oleh Panglima TNI, Laksamana Widodo, dan dua Kepala Staf lainnya. Dengan begitu TNI satu dalam sikapnya tidak setuju adanya dekrit. Kemudian juga Ka Polri menyatakan tidak setuju dengan dikeluarkannya dekrit.

Presiden Wahid mencari jalan agar dapat menembus kesulitan itu dengan mencari akal untuk menggantikan Panglima TNI dan KSAD. Masalahnya adalah bahwa sudah ada ketentuan undang-undang bahwa penggantian Panglima TNI harus dengan persetujuan DPR, sedangkan penggantian Kepala Staf Angkatan harus berdasarkan usul Panglima TNI. Padahal DPR akan menolak penggantian Panglima TNI.

Maka Presiden Wahid berusaha menggunakan Polri untuk mengatasi masalah. Memang penggantian Kepala Polri juga harus dengan persetujuan DPR. Akan tetapi Presiden kemudian menetapkan Ka Polri Jenderal Bimantoro dalam keadaan non-aktif dan mengangkat wakilnya, Komisaris Jenderal Chaerudin sebagai Pemangku Jabatan (PJ) Ka Polri. Dengan jalan demikian Wahid hendak menggunakan Polri sebagai pendukung dekritnya, karena yakin bahwa Chaerudin akan tunduk kepada perintahnya. . Ada yang mengatakan bahwa tindakan ini adalah atas saran menteri kehakiman Baharuddin Lopa yang mengenal Chaerudin baik. Tindakan demikian berarti mengadakan adu domba dalam kalangan Polri. Akan tetapi Bimantoro tidak mau dinonaktifkan dan mendapat dukungan mayoritas Perwira Polri. Adu domba dalam lingkungan Polri kemudian mengakibatkan tindakan sejumlah Perwira Menengah yang secara bersama dan vokal menyatakan dukungan mereka kepada Chaerudin. Akan tetapi oleh pimpinan Polri para perwira ini dikenakan tindakan disiplin. Kurang bergunalah pengangkatan Chaerudin menjadi Pj Ka Polri dan Wahid tetap tidak ada dukungan untuk mengeluarkan dekrit.

Sebenarnya juga di lingkungan TNI telah diadakan usaha adu domba yang sebelumnya dimulai dengan merangkul Mayor Jenderal Agus Wirahadikusuma seperti yang telah diuraikan. Akan tetapi Korps Perwira TNI-AD secara bulat menolak pembinaan personil diperpolitikkan. Tidak lama kemudian May Jen Agus Wira wafat, tetapi Wahid tidak mau mundur dan mendekati perwira tinggi lainnya. Akan tetapi usaha itu kurang memperoleh hasil karena perwira yang didekati menolak tawaran kenaikan jabatan ayng dijanjikan Wahid. Atau kalau ada yang tertarik menghadapi pendapat para Perwira lainnya yang tetap menolak intervensi dalam pembinaan personil oleh Presiden. Mereka menyatakan bahwa karier Perwira Tinggi sudah diatur jalannya, yaitu melalui sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yang kemudian menyampaikan sarannya kepada pimpinan TNI dan Presiden.

Yang dapat diandalkan Wahid sebagai dukungan adalah para anggota NU yang secara resmi jumlahnya sekitar 40 juta orang, khususnya kaum mudanya. Dan juga PRD serta golongan kiri lainnya yang dapat mengerahkan massa mereka. Sudah berkali-kali terjadi demonstrasi oleh mereka untuk menolak Memorandum, terutama di Jawa Timur. Wahid seperti kebiasaannya kemudian mengancam akan terjadi revolusi sosial kalau sampai terjadi Sidang Istimewa MPR. Mungkin yang dimaksud adalah tindakan yang akan dilakukan para pendukungnya kalau ia sampai diberhentikan. Memang mulai banyak ancaman dikeluarkan oleh para pemimpin mereka akan menyerbu ke Jakarta kalau sampai terjadi SI MPR.

Untuk menghadapi DPR Presiden Wahid membentuk Tim Tujuh yang terdiri atas 6 orang menteri dan Jaksa Agung dengan diketuai Menkosospolkam Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Tim ini mendapat tugas memberikan rekomendasi kepada Presiden bagaimana sebaiknya menghadapi krisis politik ini. Mereka dan khususnya Menkosospolkam menyarankan agar Presiden tidak mengeluarkan dekrit. Meskipun demikian Presiden Wahid mengeluarkan satu Maklumat Presiden pada tgl. 28 Mei 2001 yang semula dikira orang adalah dekrit. Akan tetapi maklumat ini hanya menugaskan kepada Menkosolpolkan menegakkan keamanan dan ketertiban mengingat kondisi masyarakat yang makin tegang. Mungkin Wahid hendak menggunakan Menkosospolkam untuk membawa TNI dan Polri berpihak kepadanya. Akan tetapi SBY cukup bijaksana untuk tidak mau diadudomba dengan rekannya di TNI. Akhirnya ia malahan diberhentikan oleh Presiden dan diganti oleh Jenderal Agum Gumilar, menteri perhubungan. Mungkin buat SBY pemberhentian itu justru a blessing in disguise karena sudah tidak cocok dengan kebijaksanaan pimpinan negara tetapi tidak dapat menyatakan pengunduran diri karena tidak mau dituduh sebagai pengkhianat yang meninggalkan a sinking ship.

Ada pula saran untuk melimpahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Megawati untuk memimpin pemerintahan. Ada yang berpendapat bahwa hal itu dapat menembus krisis politik. Memang Wahid menuruti saran ini, tetapi Megawati tidak menyatakan menerima karena sudah terbiasa dengan ucapan Wahid yang dalam kenyataan tidak pernah dipenuhi.

Akan tetapi pendukung Wahid dalam masyarakat justru mendorongnya untuk bersikap tegas dan tidak mundur dalam langkahnya menghadapi TNI. Mereka malahan mengeluarkan satu Maklumat Demokrasi untuk melawan TNI kembali berpolitik. Di antara pembuat maklumat ini terdapat kalangan LSM dan pro-demokrasi seperti Todung Mulia Lubis cs. Hal seperti itu yang membuat Wahid makin ngotot untuk tidak mau mengambil sikap penyesuaian. Ia mulai bicara tentang dikeluarkannya dekrit sebagai penetapan berlakunya keadaan darurat dan Pemilu yang dipercepat. Wapres Megawati dan para menteri menyatakan tidak setuju dengan kehendak itu.

Jaksa Agung Marzuki Darusman yang dinilai dekat dengan Wahid kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlibat dalam kasus Bulog dan kasus Brunei. Akan tetapi ditolak DPR yang beranggapan bahwa ada penyelesaian politik di samping hukum.

Karena tidak ada perubahan pada sikap Presiden maka pada tanggal 30 Mei 2001 DPR memutuskan untuk minta kepada MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk minta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid, karena Presiden tidak mengindahkan Memorandum II. Keputusan itu dilakukan dengan voting dengan 365 suara setuju, 4 menolak dan 39 abstain, yaitu 38 anggota FTNI/Polri tambah seorang lagi. MPR kemudian akan mengadakan SI MPR pada akhir bulan Juli 2001.

Presiden Wahid masih berusaha mengubah keadaan dengan memanfaatkan akan selesainya penugasan Panglima TNI, Laksamana Widodo, karena usia pensiun pada akhir bulan Juli. Kalau Widodo berhenti maka tongkat komando akan dipegang Abdurrahman Wahid sebagai Panglima Tertinggi TNI, begitu pikirnya. Kemudian sebagai Pangti TNI ia dapat menggantikan semua Kepala Staf Angkatan dan membuat TNI tunduk kepadanya. Namun kehendak itu tidak dapat menjadi kenyataan karena keadaan berkembang terus.

Kalangan ulama NU mendesak Wahid untuk bersikap tegas karena mereka menilai Presiden tidak bersalah. Pada tgl,. 22 Juli 2001 ketika Presiden Wahid sedang bertemu dengan tokoh LSM seperti Hermawan Sulistyo, para ulama sepuh datang ke Istana untuk menemui Wahid dan membawa taushiyah yang dibacakan oleh KH Fawaid As’ad. Mereka tidak setuju dengan SI MPR yang mereka anggap tidak legal. Sebab Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti salah dalam dua kasus yang dikemukakan DPR. Mereka mendorong Wahid untuk bertindak tegas dan mengeluarkan dekrit. Wahid kemudian menghubungi KH Abdullah Faqih , pimpinan pesantren Langitan di Tuban, yaitu kyai yang sangat besar pengaruhnya di kalangan NU. Pendapat Kyai Faqih sepenuhnya sama dengan para ulama sepuh yang ada di Istana, bahkan lebih tegas memberikan dukungan dikeluarkannya dekrit biarpun tidak didukung tentara. Biar nanti sejarah menilai apakah SI MPR atau dekrit yang benar, kata beliau.

Juga orang-orang LSM yang sedang di Istana turut mendorong Wahid mengeluarkan dekrit. Maka akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid membuat maklumat yang berupa dekrit pada malam hari tanggal 22 Juli 2001. Maklumat itu pada tagl. 23 Juli jam 0117 dibacakan oleh juru bicara Presiden dan berisi tiga hal pokok, yaitu :

1) Pembekuan MPR dan DPR

2) Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan mengambil tindakan untuk menyusun badan yang menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun.

3) Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan MPR. Memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk menyelamatkan Negara Kesatuan RI.

Pimpinan MPR yang terkejut dengan Dekrit Presiden itu kemudian pagi itu juga mengambil keputusan mempercepat terselenggaranya SI MPR. Juga Mahkamah Agung menolak Dekrit Presiden dan menyatakan sebagai hal yang tidak sah.

Maka pada tanggal 23 Juli 2001 berlangsung Sidang Istimewa MPR yang mengeluarkan Ketetapan MPR no II tahun 2001, berisi pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan berdasarkan Ketetapan MPR no III tahun 2001 menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia kelima.

Gerakan massa pendukung Wahid yang semula dijadikan ancaman Wahid kepada DPR kalau sampai ia diberhentikan tidak terjadi. Revolusi sosial tidak ada dan masyarakat relatif tenang menerima perubahan itu. Tidak terjadinya gerakan massa pendukung Wahid, khususnya dari kalangan NU, adalah berkat tindakan para ulama yang menyadari bahwa sudah waktunya Abdurrahman Wahid berhenti sebagai Presiden RI dan adalah salah untuk menjalankan tindakan yang merusak dan mengganggu ketenteraman masyarakat.

Sebagaimana sudah diperkirakan Abdurrahman Wahid tidak menerima keputusan MPR itu yang dianggapnya tidak legal. Sebab itu ia masih menganggap dirinya Presiden RI yang sah dan karena itu tidak mau meninggalkan Istana. Akan tetapi kemudian ia dapat dilerai dan dengan rencananya untuk pergi berobat ke luar negeri sekali gus Wahid keluar dari Istana untuk seterusnya.

Demikianlah berakhir sebagian sejarah bangsa Indonesia yang selama satu setengah tahun dipimpin Abdurrahman Wahid. Banyak yang dikecewakan oleh Wahid karena besarnya harapan semula. Bahkan keadaan ekonomi lebih buruk dari pada masa Presiden Habibie. Pada waktu itu nilai rupiah adalah sekitar Rp 7600 per USD, sedangkan dalam kepemimpinan Wahid telah menurun sampai sekitar Rp 11.500 perUSD. Juga index saham merosot, demikian pula kehidupan rakyat pada umumnya tidak mengalami perbaikan. Padahal sebelumnya dikira bahwa Wahid adalah pejuang rakyat yang akan memperbaiki kesejahteraannya. Keamanan pun tidak membaik dan perkiraan bahwa Wahid dapat mempersatukan bangsa dan mengakhiri masalah Aceh dan daerah lainnya tidak menjadi kenyataan. Kriminalitas umum pun memburuk. Tujuan Reformasi untuk mengakhiri KKN dan membawa mantan Presiden Soeharto dan keluarganya ke pengadilan juga tidak terwujud. Malahan KKN makin memburuk, termasuk di lingkungan Presiden sendiri. Keadaan negara dan bangsa Indonesia tetap suram and belum ada kejelasan kapan akan membaik.

RSS feed | Trackback URI

1 Comment »

Comment by Ghany Berkata
2015-03-08 20:25:59


Opini yang dikembangkan bagus, tetapi tidak membangun. Tidak menenteramkan, dan terlampau menyudutkan. Tidak seimbang karena hanya hasil pengamatan, tidak menelusuri lebih dalam. Tapi tetap, ini hanyalah merupakan sebuah opini.

 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post