ABRI dan Hukum

Posted by Admin on Saturday, 16 March 1996 | Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

SUDAH lama kita mendengar seruan dari banyak kalangan di Indonesia agar ABRI tak saja menjadi dinamisator dan stabilisator masyarakat, melainkan juga demokratisator. Mereka yang mendambakan terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis berpendapat bahwa ABRI dapat memberikan sumbangan penting untuk itu, sekaligus menjamin bahwa yang terbentuk adalah masyarakat berdasarkan demokrasi Pancasila dan bukan demokrasi lain.

Seruan demikian menunjukkan adanya kepercayaan bahwa peran ABRI masih besar dalam pembentukan bangsa. Ada juga kalangan yang sama sekali tak percaya kepada peran ABRI selain sebagai kekuatan pertahanan keamanan (hankam). Akan tetapi, tampaknya masih lebih banyak yang cukup realistis dalam menilai keadaan di Indonesia dan karena itu tak menutup mata terhadap pengaruh ABRI dalam masyarakat.

Salah satu prasyarat bagi masyarakat demokratis adalah berlakunya kekuasaan hukum, juga dalam sistem demokrasi Pancasila. Tanpa kekuasaan hukum, semua pihak yang kuat yang berkuasa, seperti yangkuat karena memiliki formalitas kedudukan dalam pemerintahan, kuat karena sumber daya keuangan, kuat karena fisik. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka menentukan segala pengaturan dan penindakan agar menunjang kepentingan mereka. Jelas sekali hal demikian bertentangan dengan demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Hanya dengan hukum yang berkuasa, dapat diwujudkan masyarakat demokratis dan dengan begitu juga kepentingan rakyat banyak. Itu pula sebabnya mengapa dalam UUD 1945 dikatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau negara hukum.

Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia masih jauh dari kondisi tempat berlaku kekuasaan hukum. Terlalu banyak kejadian yang menunjukkan bahwa yang kuatlah yang berkuasa. Bahkan hukum sendiri digunakan untuk menjamin pihak yang kuat, karena aparatur hukum dapat diperalat oleh kekuatan yang ada. Baik itu kekuatan birokrasi, kekuatan uang, maupun kekuatan fisik. Apa yang namanya pengadilan masih terlalu sedikit menghasilkan keputusan yang oleh rakyat banyak dirasakan adil.

Sudah jelas bahwa hal demikian merupakan halangan berat untuk mewujudkan demokrasi. Oleh sebab itu, pembangunan masyarakat demokratis harus didahului atau bersamaan dengan diwujudkannya kekuasaan hukum. Bahkan kurang berlakunya kekuasaan hukum makin merugikan pembangunan ekonomi nasional. Tak sedikit penanam modal ragu-ragu melakukan investasi karena tak merasa aman berhubung kurang berlakunya kekuasaan hukum. Padahal kita memerlukan investasi yang besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memadai, dan juga untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Dilihat dari sudut sosial-politik, kurangnya kekuasaan hukum menimbulkan banyak kerawanan, antara lain rakyat merasa tak memperoleh penyelesaian hukum yang adil, seperti kalau digusur dari tanah tempat tinggalnya. Dilihat dari hubungan internasional, satu negara yang kurang memperlihatkan berlakunya hukum mau tak mau membuat citra negatif, dengan segala akibat yang merugikannya dalam hubungan internasional.

Merajalelanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai tindakan sewenang-wenang tanpa ada penindakan hukum turut menghambat kemajuan pembangunan dan membuat masyarakat semrawut. Malah sudah timbul perasaan setengah putus asa di banyak kalangan masyarakat, kapan dan bagaimana Indonesia dapat menjadi negara yang teratur tempat hukum berfungsi. Orang bertanya, siapa yang sanggup mengusahakannya serta mulai memperjuangkannya.

Oleh sebab itu, sudah amat perlu kita memberikan perhatian kepada pemantapan kekuasaan hukum di Indonesia. Pihak yang memegang kekuasaan pemerintahan dan politik harus jujur terhadap diri sendiri dan mengakui bahwa memang hukum masih kurang berfungsi. Dan mengambil tindakan untuk mengakhiri keadaan itu.

Dalam hal ini ABRI dapat memainkan peran yang berharga. Sebagai unsur negara yang terlibat dalam penegakan hukum, khususnya melalui peran Kepolisian RI, ABRI perlu lebih dulu memberikan teladan kepada segenap pihak lain bahwa ABRI menjunjung tinggi kekuasaan hukum. Itu berarti bahwa di dalam tubuh ABRI sendiri harus ada pengaturan dan tindakan yang menjamin berfungsinya kekuasaan hukum. Kemudian ABRI sebagai kekuatan sosial-politik mengusahakan melalui berbagai tindakan dan persuasi agar aparat hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Dan semua unsur negara menunjung tinggi hukum. Pengadilan harus dapat berfungsi seadil mungkin dan segala citra buruk dan rumor tentang aparat hukum yang korup, khususnya para hakim, jaksa, dan pengacara, harus hilang secepatnya.

Selain itu, memperjuangkan agar semua peraturan hukum yang berasal dari masa penjajahan dan tak lagi relevan digantikan dengan hukum yang sesuai. Peran ABRI dalam lembaga legislatif digunakan untuk terwujudnya keperluan ini. Keberhasilan ABRI akan sangat mendukung dan mendorong demokrasi di Indonesia

Source : Majalah Berita Mingguan GATRA, 16 Maret 1996 (No.18/II)

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post