Pancasila Dan Partai Politik

Posted by Admin on Sunday, 27 July 2008 | Makalah, Opini

Jakarta , 27 Juli 2008

Satu Analisa

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Pendahuluan

Salah satu dasar Pancasila adalah dirumuskannya hubungan Manusia dengan Masyarakat sebagai Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. Dalam perumusan itu Manusia atau Individu mempunyai arti dan nilai penting dalam kehidupan, tetapi selalu mengusahakan harmoni atau keselarasan dengan Masyarakat. Hal ini berbeda fundamental dengan pandangan Barat yang menganggap Individu mempunyai kebebasan, otonomi dan berkuasa penuh dalam Masyarakat.

Partai politik, selanjutnya disingkat parpol, adalah produk masyarakat Barat yang dimulai di Inggeris pada abad ke 17. Parpol dibentuk dalam rangka pikiran Barat bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan untuk menjamin bahwa kehidupan antara Individu yang semua bebas dan berkuasa tidak mengakibatkan masalah sekuriti pada Individu. Organisasi kekuasaan yang dibagi dalam kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif atau Trias Politica, merupakan perimbangan (checks & balances) antara tiga kekuasaan itu. Untuk menjadikan kekuasaan legislatif mampu melakukan kontrol yang efektif terhadap dua kekuasaan lainnya, khususnya terhadap eksekutif, rakyat di Inggeris pada tahun 1678 membentuk partai politik, yaitu Tory. Parpol ini dalam abad ke 19 berkembang menjadi Partai Konservatif yang seringkali berkuasa di negaranya hingga masa kini.

Kemudian parpol meluas di seluruh dunia, dan sejak permulaan abad ke 20 menjadi wahana penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Menjadi pertanyaan bagaimana parpol sebagai produk Barat dapat menjadi organisasi dan wahana efektif dalam Republik Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila. Sesuai dengan Pancasila negara bukan organisasi kekuasaan, melainkan organisasi kesejahteraan. Tulisan ini berusaha mencari jawaban terhadap pertanyaan itu untuk kepentingan masa depan kehidupan bangsa Indonesia yang adil, maju dan sejahtera.

Sejarah parpol di Indonesia

Parpol yang pertama ada di Indonesia adalah De Indische Partij yang pada 25 Desember 1912 dibentuk Douwes Dekker, Tjipto Mangunkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Tujuan parpol itu adalah mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sekalipun paham Indonesia baru ditegaskan pada 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda, namun para pendiri parpol ini sudah dilandasi oleh pikiran bahwa seluruh rakyat Hindia Belanda merupakan kesatuan.

Pada tahun 1911 Haji Samanhudi membentuk Sarikat Dagang Islam (SDI) sebagai organisasi untuk mengejar perbaikan nasib rakyat Indonesia dalam daerah jajahan Hindia Belanda. Pada tahun 1912 Haji Oemar Said Tjokroaminoto memberikan kepada SDI nama baru, yaitu Sarikat Islam (SI), karena hendak meluaskan perjuangannya tidak terbatas pada bidang ekonomi saja. Dengan begitu SI juga melakukan perjuangan politik. Meskipun tidak secara resmi dinamakan partai politik, tetapi melihat sifat perjuangannya SI adalah satu parpol. Maka boleh dikatakan bahwa sejarah parpol di Indonesia bermula pada tahun 1912.

Setelah itu telah berkembang berbagai parpol di Indonesia, baik yang berorientasi nasionalisme, agama maupun sosialisme. Di masa penjajahan Belanda jelas sekali bahwa mayoritas parpol bertujuan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, kecuali beberapa parpol yang dibentuk orang-orang Belanda atau orang-orang yang dekat dengan kepentingan penjajahan Belanda.
Yang menonjol adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mulanya bernama Perserikatan Nasional Indonesia, dibentuk pada 4 Juli 1927 oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Tjokrohadisuryo dan Mr. Sunaryo . Kemudian pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia dan dipimpin Ir Sukarno atau Bung Karno yang pada 17 Agustus 1945 bersama Drs Mohamad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia atas nama rakyat Indonesia.

Pada 1 Juni 1945 Bung Karno menyampaikan pandangannya depan Panitya Persiapan Kemerdekaan tentang Pandangan Hidup Bangsa (Weltanschauung). Uraian yang beliau beri nama Pancasila kemudian diterima sidang dan kemudian dengan beberapa perubahan redaksional ditetapkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Sejak permulaan berdirinya Republik Indonesia ada partai politik. Semula hendak dibentuk parpol tunggal, tapi kemudian dimungkinkan berdirinya banyak parpol. Itu berarti bahwa parpol oleh para Pendiri Negara tidak dinilai bertentangan dengan pandangan hidup Pancasila, sekalipun asal mulanya di masyarakat Barat yang dasarnya individualisme dan liberalisme.
Namun karena berada dalam masyarakat dengan dasar Pancasila, parpol itu menyesuaikan eksistensi dan perilakunya dengan nilai dasar Pancasila, yaitu Perbedaan dalam Kesatuan dan Kesatuan dalam Perbedaan.

Partai Politik di Indonesia masa kini

Setelah terjadi Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 kehidupan bangsa sangat berbelok ke sifat-sifat yang mengarah ke pandangan hidup Barat, yaitu individualisme dan liberalisme. Politik luar negeri AS yang sejak berakhirnya Perang Dingin sangat kuat mengusahakan agar bangsa-bangsa di dunia mengikuti pandangan hidupnya, besar dampaknya di Indonesia. Hal itu juga dimungkinkan oleh dukungan sementara pihak di Indonesia yang mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dengan AS. Usaha itu antara lain berhasil melakukan amandemen 4 kali terhadap UUD 1945 sehingga isinya sudah amat mengarah kepada kehidupan berdasarkan individualisme dan liberalisme.

Sebagai akibat dari perubahan itu makin menguat pandangan tentang kebebasan individu yang mutlak seperti yang ada di Barat, serta makin lemahnya sikap Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. Perubahan itu juga berdampak pada parpol di Indonesia. Parpol berperilaku sebagai individu yang bebas dan kuasa penuh tanpa konsiderasi terhadap Kesatuan, yaitu kepentingan masyarakat dan bangsa. Parpol secara terus terang mengejar pencapaian kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan yang tidak peduli kepada kepentingan umum. Anggota parpol yang duduk dalam Pemerintah dan Legislatif bukan berfungsi sebagai wakil Rakyat, melainkan sebagai wakil parpol. Sikap dan perilaku parpol yang sudah amat menyeleweng dari kaidah yang berlaku dalam Pancasila diperparah lagi oleh sikap dan perilaku banyak anggotanya. Anggota parpol menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dasar kebebasan penuh-mutlak seperti dalam pandangan Barat dan tidak menghiraukan harmoni dan keselarasan sebagaimana ditetapkan Pancasila. Kaum politik yang juga makin kuat dipengaruhi cara berpikir Barat mengejar kepentingannya dengan membentuk parpol tanpa menghiraukan apakah parpol itu memperjuangkan platform tertentu. Akibatnya adalah tumbuhnya jumlah parpol yang tidak terkendali tanpa ada identitas politik tertentu bagi masing-masing parpol. Yang membedakannya adalah hanya nama orang yang memimpin parpol itu. Keadaan demikian menimbulkan kehidupan politik yang jauh dari mendukung terwujudnya kesejahteraan bangsa.

Untuk membangun kondisi parpol yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa diperlukan syarat utama kembalinya Pancasila sebagai Dasar Negara RI secara nyata. Untuk itu haruslah pertama-tama UUD 1945 dikembalikan kepada keadaanya yang asli sebelum ada amandemen. Kalau toh dinilai perlu ada perbaikan pada isi UUD1945, hal itu dilakukan setelah kembali ke keadaan semula dengan mengadakan perbaikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pebaikan tidak dalam bentuk amandemen, melainkan sebagai addendum. Kalau ada orang mengatakan bahwa Pancasila adalah satu ideologi terbuka, itu tidak berarti bahwa Pancasila dapat diubah dengan nilai-nilai yang bertentangan dan berbeda dengan Pancasila. Sebab Pancasila adalah Isi Jiwa bangsa Indonesia, maka mengubah Pancasila berarti menghasilkan Jati Diri lain yang bukan bangsa Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 yang asli dibuat UU Partai Politik yang sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini merupakan landasan bagi tempat dan peran Partai Politik dalam sistem Pancasila yang tidak mungkin sama dengan tempat dan peran parpol dalam sistem Barat.
Hal ini pasti mendapat perlawanan dari mereka yang sudah memperoleh keuntungan dari penyelewengan yang terjadi di Indonesia. Mereka membanggakan Indonesia sekarang sebagai Negara Demokrasi Ketiga Terbesar di dunia, setelah India dan AS. Buat mereka demokrasi hanyalah demokrasi Barat, demokrasi liberal. Kalau tidak itu maka itu bukan demokrasi. Atas dasar itu mereka mengatakan bahwa merupakan kesalahan besar mengubah keadaan sekarang, sebab mereka tidak peduli bahwa itu menimbulkan kondisi yang merugikan secara mendasar kepentingan masyarakat dan bangsa. Mereka menjustifikasi berbagai keadaan yang buruk sekarang sebagai hal yang lumrah dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan perkembangan internasional, mereka akan mendapat dukungan terbuka atau terselubung dari negara-negara yang berorientasi Barat dan mempunyai kepentingan di Indonesia. Sebab itu seluruh Rakyat Indonesia yang dirugikan oleh perkembangan sekarang yang menyeleweng dari Dasar Negara RI harus menyatukan barisan dan memperjuangkan dengan tekad dan komitmen kuat agar UUD 1945 yang asli berlaku kembali di NKRI.

Partai Politik dalam sistem Pancasila

Setelah UUD 1945 yang asli berlaku kembali, perlu disusun UU Partai Politik yang sebaiknya memuat hal-hal sebagai berikut :

  1. Kehidupan politik di Indonesia merupakan salah satu cara perjuangan yang bertujuan membentuk Masyarakat Indonesia yang adil-makmur, maju, bahagia dan sejahtera. Atas dasar itu parpol sebagai wahana masyarakat dalam partisipasi politik bertujuan menciptakan kehidupan yang maju, sejahtera dan bahagia bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena berada dalam ruang lingkup NKRI yang berdasar Pancasila, maka setiap parpol harus pula mengakui Pancasila sebagai Dasar Negara RI
  2. Mencapai kemajuan dan kesejahteraan satu umat dapat dicapai melalui berbagai cara yang berbeda-beda. Maka eksistensi parpol ditentukan oleh cara pencapaian kesejahteraan bangsa yang menjadi keyakinan orang-orang yang membentuk parpol itu. Dalam kenyataan dan secara obyektif jumlah cara itu terbatas (seperti cara Pancasila, Sosialisme, Islam, kekuatan Pasar). Sebab itu jumlah parpol juga terbatas. Tidak mungkin ada dua parpol yang mendukung cara yang sama. Kalau itu terjadi, maka parpol itu merupakan kepentingan orang untuk memanfaatkan parpol bagi dirinya dan bukan bagi kepentingan masyarakat, dan karena itu harus dilarang.
  3. Parpol memperjuangkan cara pencapaian kesejahteraan yang didukungnya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Penjelmaan Rakyat. Sekalipun tiap-tiap parpol berbeda satu sama lain, namun dalam MPR mereka berada dalam Kesatuan Bangsa Indonesia.
  4. Partisipasi parpol dalam MPR terwujud melalui para anggota parpol yang terpilih sebagai anggota MPR melalui Pemilihan Umum. Selain itu ada anggota MPR yang berasal dari Utusan/Golongan yang ditetapkan dengan cara tersendiri. Anggota MPR dari parpol dan yang dari utusan/golongan melakukan Musyawarah-Mufakat untuk merumuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kemudian dilaksanakan Presiden RI sebagai Mandataris MPR.
  5. Meskipun mungkin sekali ada parpol yang memperjuangkan cara pencapaian kesejahteraan tertentu yang berbeda satu sama lain, setiap parpol menyakini dan memahami bahwa eksistensi dan berlanjutnya NKRI sangat tergantung pada terus berlakunya Pancasila sebagai Dasar Negara. Maka perjuangan mereka bukan perjuangan ideologi, melainkan perjuangan menghasilkan pencapaian kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbaik.

Dengan eksistensi parpol seperti diuraikan terjamin peran dan tempatnya yang positif dan produktif dalam sistem Pancasila.

RSS feed | Trackback URI

2 Comments »

Comment by priahandoyo
2013-12-29 20:09:51


Partai Politik telah mengkhianati Pancasila , Pancasila tidak lagi 5 Sila kini tinggal 4 sila sebab sila yang ke 4 telah diganti dengan Demokrasli liberal demokrasi pemilihan langsung . tidak berhenti disitu Partai politik juga telah mengkhianati Pokok-pokok Pikiran yang ada di Preambul UUD 1945 . pokok pikiran ke 3
sebagai berikut : “Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.”

Demokrasi Pancasila tidak mengenal pemilihan langsung ,tetapi musyawarah mufakat , tidak mengenal “keterpilihan ” tetapi sistem “Keterwakilan “

 
Comment by priahandoyo
2013-05-09 22:54:14


Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila , Kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat , maka sesunguhnya tidak perlu ada nya partai politik , sistem demokrasi dengan “musyawarah mufakat” berjenbjang mulai dari Desa Sampai Pusat , MPR harus nya tidak hanya ada di Pusat tetapi ada MPR tingkat Peropinsi dan MPR tingkat Kota dan Kabupaten , Karena sistem kemasyarakatan di Indonesia sudah tertata dengan baik , mulai RT , RW, Kelurahan /Desa, Kecamatan , Kota dan Kabupaten , Propinsi sampai Pusat , Struktur inilah yang sangat baik umtuk menjaring tokoh atau pemimpin untuk duduk di MPR tingkat Kota dan Kabupaten ,selanjut nya ke MPR Propinsi , dan selanjut nya ke MPR Propinsi , Tidak perlu ada nya kampanye sebab dari bawah lah rakyat langsung memilih siapa yang harus menjadi wakila nya , termasuk merancang GBHN daerah kota .kabupaten dan Propinsi , sampai GBHN nasional pusat . jika ini dijalankan maka Presiden adalah mandataris MPR , DPR hanya diisi profesional untuk membuat UU

 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post