PIikiran Tentang Pembangunan Jangka Panjang 2010-2030

Posted by Admin on Saturday, 30 June 2007 | Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Jakarta, Juni 2007

Pendahuluan

Mengadakan Prediksi Masa Depan tidak mudah mengingat perubahan yang dapat terjadi begitu cepat dan sering sebagai akibat kemajuan berpikir Manusia . Oleh sebab itu untuk menjamin secara maksimal Masa Depan yang sebaik mungkin, perlu Masa Depan itu direncanakan dan kemudian rencana itu diimplementasikan melalui Manajemen Nasional yang efektif dan bermutu.

Perencanaan Strategis yang harus diimplementasikan Manajemen Nasional meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Jangka Menengah (RJM) dan Rencana Tahunan (RT). Dalam Perencanaan Strategis fungsi Rencana Pemba-ngunan Jangka Panjang adalah memberikan gam¬baran tentang hal-hal yang ingin dicapai dalam waktu 20 tahun mendatang yang bersifat pedoman bagi pembuatan Rencana Jangka Menengah. Gambaran Masa Depan yang ingin dicapai melalui RPJP mengantarkan pembuatan program-program sebagai Rencana Jangka Menengah. Program-program itu kemudian diterjemahkan dalam tindakan dan kegiatan sebagai Rencana Tahunan yang sekaligus menunjukkan harga (cost) setiap tindakan itu.

Perencanaan Strategis dapat dilakukan dengan metode perencanaan bergelombang (rolling plan ) atau dengan perencanaan tetap (fixed plan). Kalau hendak menjaga agar substansi rencana sejauh mungkin up-to-date sebaiknya digunakan metode perencanaan bergelombang. Cara demikian memerlukan pekerjaan perencanaan yang jauh lebih banyak dari pada perencanaan tetap, karena setiap tahun dibuat RPJP dan RJM baru yang merupakan perbaikan RPJP dan RJM sebelumnya dengan melakukan penyesuaian pada perubahan keadaan yang terjadi dan dihadapi.

Kita tahu bahwa Pemerintah Pusat RI telah mempunyai RPJP 2005-2025 yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2005. Tulisan ini mengajukan pandangan untuk RPJP 2010-2030 yang mungkin dapat dipergunakan untuk bahan perencanaan strategis Bappenas dalam pelaksanaan perencanaan bergelombang. Dalam tulisan ini dikemukakan uraian yang menunjukkan gambaran umum yang ingin dicapai serta kecenderungan yang akan dihadapi negara dan bangsa dalam masa 2010 – 2030. Sasaran umum yang ingin dicapai bangsa Indonesia dalam 20 tahun itu berada dalam rangka perjuangan mencapai tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Kondisi Lingkungan

Perkembangan negara dan bangsa antara 2010 – 2030 mendatang tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan yang diha¬dapi, yaitu kondisi internasional maupun kondisi nasional.

Kondisi internasional yang akan dihadapi adalah bagaimana perkembangan yang terjadi di dunia sebagai akibat perilaku dan tindakan para aktor internasional utama serta interaksi an¬tara mereka. Indonesia sebagai bangsa yang hidup di posisi silang yang amat penting bagi percaturan internasional akan sa¬ngat dipengaruhi oleh tindakan dan interaksi antara mereka, tetapi di pihak lain juga mempengaruhi mereka.

Amerika Serikat sebagai aktor utama dengan kekuatan dan kemampuan di segala aspek kehidupan sehingga menjadi satu-satunya adikuasa (the single superpower) di dunia menimbulkan pengaruh terpenting. Perilaku AS jelas hendak menjadikan dirinya penentu arah bagi kehidupan semua bangsa dan menguasai dunia. Politik luar negerinya yang menekankan diterima dan dilakukannya Demokrasi versi AS sebagai system politik setiap bangsa, disertai berlakunya Hak Azasi Manusia dan liberalisasi ekonomi, adalah cara yang digunakannya untuk menerapkan kekuasaannya di mana-mana serta makin memperteguh kepentingan nasionalnya.

Dalam usaha itu AS mengalami tantangan dari beberapa negara Amerika Latin dengan yang paling menonjol adalah Venezuela di bawah pimpinan Hugo Chavez. Juga di Timur Tengah terjadi perlawanan, bahkan perlawanan fisik dari gerakan Al Qaeda di bawah pimpinan Usama bin Laden dengan cara terorisme. AS telah menyatakan perang terhadap terorisme untuk memusnahkan Al Qaeda. Akan tetapi sekalipun AS adikuasa, namun sejak ia menyerang Afghanistan dan Irak pada tahun 2003 belum jelas keberhasilannya untuk dapat menundukkan Al Qaeda dalam 5 tahun mendatang. Kelemahan utama AS jusrtu terletak pada kekuatan fisiknya, yaitu secara berlebihan sadar akan kekuatan itu sehingga kurang peka dalam menghadapi kekuatan Islam moderat untuk dijadikan bermanfaat bagi kepentingannya.

Namun tantangan utama AS dalam usahanya menguasai dunia adalah China, Eropa dan Rusia sebagai tiga aktor yang besar kemampuannya mengembangkan diri di masa mendatang.

China sudah lama diprediksi akan menjadi pesaing dalam bidang ekonomi untuk AS. Akan tetapi mengingat besarnya jumlah penduduk China kemungkinan itu paling cepat baru sektar tahun 2020 akan terwujud. Masih menjadi pertanyaan apakah dengan perkembangan ekonominya China juga mampu mengembangkan kekuatan militernya, khususnya kekuatan di laut, udara dan angkasa luar yang dapat mengimbangi kekuatan AS. Kalau itu terjadi akan timbul pertanyaan bagaimana sikap Jepang yang hingga kini lebih bersandar kepada AS dalam politik internasionalnya. Jepang dapat berubah sikap dan menempuh jalan menjadi kekuatan sendiri. Dapat pula bersama China mengajak bangsa Asia Timur lainnya menjadi pusat kekuatan dunia, di samping AS dan Uni Eropa, atau Jepang tetap memlihara sikapnya sekarang yang bersandar AS.

Eropa dalam Uni Eropa juga makin menunjukkan diri sebagai kekuatan ekonomi yang makin hebat. Hal itu menimbulkan pertanyaan bagaimana sikap Inggris yang hingga kini lebih dekat AS atau berusaha menjadi jembatan antara AS dan UE. Akan tetapi UE sukar berkembang sebagai kekuatan militer yang independent dalam ukuran adi¬kuasa.

Rusia mempunyai potensi banyak untuk berkembang sebagai kekuatan besar, bahkan adikuasa. Kepemimpinan Medvedev sebagai presiden muda yang baru dengan dukungan mantan presiden Putin sangat menentukan perkembangan Rusia di masa mendatang, khususnya dalam bidang politik sehingga dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dapat menandingi AS. Tidak mustahil bahwa Russia yang kuat akan beralliansi dengan UE atau dengan China.

Para aktor ini masing-masing belum dapat menandingi AS, tetapi mereka tidak akan setuju dengan hegemoni AS yang secara unilate¬ral menentukan segala perkem¬bangan internasional.

Namun kerawanan utama AS bukan terletak pada kekuatan pihak lain, melainkan pada dirinya sendiri. Kalau AS kurang dapat mengendalikan diri dan secara sembrono memboroskan kekuatannya untuk petualang¬an-petualangan seperti Perang Irak, dan perang-perang lain terhadap negara yang relatif kecil seperti Iran atau Siria, mungkin juga Korea Utara, justru hal itu akan membuat AS sangat berkurang kekuatannya. Sebab AS tidak cukup memiliki kesa¬baran dan kecanggihan meng¬hadapi persoalan yang bersifat manusiawi dan terlalu mengutamakan kekuatan fisik dalam meng¬hadapi persoalan. Hal itu sangat dibuktikan oleh kekalahannya di Perang Vietnam dan sekarang tidak kunjung menyelesaikan usa¬hanya di Irak.

Kondisi nasional sangat terpengaruh oleh kondisi internasional itu. Indonesia sebagai negara dengan penduduk lebih dari 200 juta orang adalah juga negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Hal ini sangat menjadi perhatian AS dalam menghadapi Al Qaeda. AS khawatir bahwa Islam di Indonesia dapat terbawa dalam sikap ra¬dikal Al Qaeda atau secara aktif bergerak dalam Jemaah Islamiyah yang oleh AS dituduh sebagai cabang Al Qaeda di Asia Tenggara. Terjadinya peristiwa bom di Bali dan hotel Marriott di Jakarta memperkuat kekhawa¬tiran AS.

Selain itu AS juga melihat kemungkinan Indonesia menjadi dekat dengan China karena pe¬nga¬ruh perkembangan ekonomi China yang sukar dihadapi Indonesia serta besarnya peran penduduk Indonesia keturunan China dalam bidang ekonomi. Namun selama China belum cu¬kup kuat kemajuannya dan ma¬salah Al Qaeda masih menjadi perhatian utama AS, persoalan kedekatan hubungan China-Indonesia belum menjadi masalah bagi AS. Akan tetapi kehidupan bangsa Indonesia lebih terganggu oleh ambisi AS menguasai dunia dengan demokratisasi, HAM dan liberalisasi ekonomi. Usaha AS yang amat agresif dan penetratif amat menekan ber-kembangnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu menambah kesulitan karena Pancasila didiskreditkan sementara pe¬mimpin Indonesia sendiri.

Reformasi yang terjadi sejak tahun 1998 sebagai akibat tidak langsung dari politik AS bukannya menimbulkan perbaikan berupa kehidupan yang maju menggai-rahkan, tetapi sebaliknya menghasilkan kondisi tidak stabil dan bahkan kacau. Banyak orang Indonesia kurang dapat menerima tujuan politik luar negeri AS yang dinilai sebagai usaha untuk neokolonialisme dan neoimperialisme. Apalagi liberalisme eko¬nomi menjadikan masyarakat amat dikuasai pengaruh uang dan benda. Keadaan masyarakat demikian tidak mampu meng¬ubah potensi nasional yang sebetulnya cukup besar menjadi kekuatan nyata. Kemiskinan tetap besar dan menjadi makin besar karena bangsa ditimpa lagi oleh berbagai bencana alam de¬ngan bencana Aceh sebagai terbesar. Namun adalah kenyataan pula bahwa ada golongan yang cenderung berpihak kepada AS, baik karena setuju dengan ideologinya atau untuk kepentingan materiil pribadi. Di samping itu ada golongan yang mendorong bangsa Indonesia untuk menjadikan Syariah Islam sebagai Dasar Negara menggantikan Pancasila. Alasan utama yang mereka gunakan adalah bahwa kebangkrutan kehidupan di Indonesia adalah karena Pancasila sebagai Dasar Negara tidak mungkin membawa kemajuan.

Sasaran Jangka Panjang

Agar tujuan nasional, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, makin dekat, bangsa Indonesia dalam tahap 2010 – 2030 harus mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa. Kekuatan bangsa yang terwujud dari kondisi masyarakat itu diperlukan untuk meng¬atasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, sehinga merupakan modal utama bagi perjalanan mencapai tujuan nasional.

Dalam kodisi nasional dan internasional yang telah dikemukakan, usaha mencapai masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa hanya mungkin apabila dilandasi keyakinan yang kuat sehingga terwujud semangat dan tekad teguh untuk mencapai sasaran. Keyakinan itu adalah nasionalisme dan patriotisme dengan dasar Pancasila. Keyakinan tentang kemutlakan Pancasila sebagai Dasar Negara dilandasi kenyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mungkin terpelihara apabila Dasar Negara bukan Pancasila. Tidak mungkin penduduk yang non-Muslim di Bali, Sumatra Utara, Maluku, Papua da lainnya mau terikat dalam Indonesia yang berdasarkan Syariah Islam. Demikian pula jutaan rakyat Indonesia tidak akan mau negaranya dikuasai pandangan hidup Barat. Sebab itu jelas sekali bahwa kelestarian NKRI hanya mungkin kalau Pancasila menjadai Dasar Negara. Karena itu keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai Dasar Negara harus diperteguh dalam 20 tahun mendatang.

Keyakinan akan kebenaran Pancasila harus direalisasikan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan yang tinggi dan merata. Menurut The World Fact Book GDP per kapita Indonesia pada tahun 2007 adalah USD 3400, sedangkan GDP total berdasarkan PPP adalah USD 845.000 juta. GDP per kapita Indonesia lebih rendah dari Malaysia (USD 14.400), Thailand (USD 8.000), dan Singapura (USD 48.900). Melihat potensi Indonesia ada¬lah tidak berlebihan untuk menentukan GDP per kapita Indonesia pada tahun 2030 sebesar USD 12.000. Dengan penduduk Indonesia sekitar 250 juta orang dapat dicapai GDP total sebesar USD 3.000.000 juta. Dari penduduk itu sekitar 85% termasuk golongan menengah dengan penghasilan per kapita sekitar USD 10.000. Golongan kaya sekitar 12% dengan penghasilan USD 30.000 per kapita dan golongan miskin sekitar 3% dengan penghasilan minimal USD 3.000 per kapita.

Kemajuan masyarakat ditentukan oleh mutu dan luas pendidikan umum serta penyelenggaraan riset untuk makin mampu menguasai aneka ragam ilmu pengetahuan dan teknologi. UUD menetapkan bahwa anggaran pendidikan harus mendapat 20 persen dari besarnya APBN. Dapat juga dikatakan bahwa harus disediakan 4 persen dari GDP untuk pendidikan. Itu ber¬arti USD 120.000 juta. Sedangkan untuk riset adalah sebaiknya mencapai 1 persen GDP atau USD 30.000 juta.

Masyarakat yang berwibawa adalah masyarakat yang dihormati dan disegani oleh kawan dan lawan. Dalam masyarakat itu hukum harus tegak dan kuasa. Indonesia tidak boleh lagi termasuk negara koruptor terbesar di dunia dan kriminalitas harus makin kurang, termasuk bergeraknya kaum teroris. Untuk itu perlu ditingkatkan sekali kemampuan aparat penegak hukum, baik polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan. Peningkatan kemampuan ini terutama harus dilandasi kondisi mental yang kuat dan menjadikan aparat itu sendiri bebas dari korupsi dan kriminalitas lainnya.

Untuk dihormati dan disegani Keamanan Nasional harus terjamin dengan terbangunnya Daya Tangkal yang efektif. Semua pihak yang hendak meng¬an¬cam atau menggangu Indonesia berpikir seribu kali sebelum berani melaksanakan kehen-daknya, baik berupa serangan fisik militer atau melakukan pemberontakan bersenjata. Kalau toh berani melakukan, dapat diatasi dengan cepat dan efektif.

Daya Tangkal itu antara lain harus didukung kondisi dan peran TNI yang andal. Untuk menjaga RI yang negara kepulauan TNI harus merupakan kekuatan harmonis di darat, laut dan udara Untuk menyusun, membangun kemampuan dan memelihara organisasi itu TNI harus mendapat anggaran yang memadai. Anggaran TNI pada waktu ini sekitar USD 1.000 juta atau sekitar 0.2 persen GDP. Anggaran itu ternyata jauh dari memadai. Jangankan untuk mewujudkan organisasi yang terlatih baik dan selalu siap, untuk memberikan syarat kehidupan minimal saja tidak terpenuhi. Singapura sebagai negara kota mempunyai anggaran pertahanan sebesar USD 4.470 juta pada tahun 2001 atau 4.9 persen GDP. Kiranya wajar kalau anggaran TNI dipro¬yeksikan sebesar 3 persen GDP (Malaysia tahun 2001 3,46 per¬sen GDP) atau USD 90.000 juta.

Masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa dengan nasionalisme Pancasila sebagai landasan moral, mental dan spi¬ritual adalah berbeda sekali dari masyarakat Indonesia sekarang. Karenanya juga akan lebih mampu menghadapi berbagai tan¬tang¬an yang timbul dari kondisi internasional yang amat dinamis.

Pembangunan Politik

Usaha membangun masya¬rakat yang sejahtera, maju dan berwibawa dalam 20 tahun mendatang bukan hal yang mudah dan ringan. Terutama karena bangsa Indonesia sekarang dalam kondisi yang terpuruk secara mental dan moral. Usaha itu merupakan perjuangan berat secara mental, moral dan fisik yang memerlukan keyakinan kuat akan kebenaran arah, tujuan serta sasaran yang hendak dicapai. Keyakinan itu harus menghasilkan niat dan tekad yang teguh menghadapi ber¬bagai tantangan dan rintangan yang akan menghadang usaha mulia itu.

Keyakinan itu harus dihasilkan oleh cinta dan kesetiaan mendalam terhadap tanah air dan bangsa berupa nasionalisme dan patriotisme yang berhaluan Pancasila. Dengan nilai nilai Pancasila keyakinan itu mempunyai dasar moralitas yang luhur karena kita akan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan dasar Pancasila nasionalisme kita tidak akan menjadi chauvinisme dan xenophobia karena kita akan selalu berpedoman kepada nilai kemanusiaan yang adil dan ber¬adab. Dengan Pancasila kita tidak menyepelekan dan menganaktirikan suku bangsa, etnik yang aneka ragam dan penganut kepercayaan yang berbeda karena selalu mengutamakan persatuan Indonesia. Pancasila akan selalu mengingatkan kita bahwa patriotisme kita bukan paham yang mementingkan kalangan yang kaya belaka, melainkan mementingkan seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan serta kita selalu menjunjung tinggi keadilan sosial.

Sikap kebangsaan demikian pernah ada ketika kita mulai melaksanakan perjuangan kemerdekaan kita, tetapi sekarang sukar dicari karena dalam per¬ubahan zaman kita kurang mampu mengatasi berbagai pe¬ngaruh yang datang dari ling-kungan internasional dan nasional yang hendak menguasai kita untuk kepentingannya.

Untuk mencapai tujuan nasional serta Sasaran Jangka Panjang 20 tahun mendatang sikap kebangsaan itu harus terus kita kem¬bangkan dan gelorakan kembali. Inilah dasar pembangunan politik yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan tekad dan semangat perjuangan mencapai kehidupan bangsa yang kita inginkan.

Pimpinan nasional harus mempersatukan segenap unsur yang masih setia kepada Pancasila dan Indonesia dalam satu ge¬rakan yang meliputi semua pihak dan golongan. Gerakan itu harus bersifat lintas partai politik dan lintas organisasi agama serta organisasi sosial dengan mengajak seluruh bangsa berbuat positif yang hasilnya dira¬sakan sebagai kebaikan oleh seluruhnya. Semua merasa berkepentingan akan datangnya masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa.

Gerakan itu lambat laun harus berhasil makin memencilkan sikap dan pandangan yang ada dalam masyarakat yang telah membuat Indonesia cerai berai dan bahkan kehilangan harapan akan masa depan sehingga memilih berbuat destruktif serta bersedia menjual negara untuk kepentingan pihak lain. Gelora gerakan kebangsaan itu rnembawa negara dan bangsa memasuki era baru yang meng¬akhiri secara kongkrit zaman penjajahan, yaitu Era peradaban Indonesia Pancasila.

Pembangunan Ekonomi

Gelora kebangsaan disalurkan dalam pembangunan eko¬nomi yang menyejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan ekonomi menjadi kunci kesejahteraan rakyat masa depan. Tidak mungkin kita mencapai Sasaran Jangka Panjang yang menghendaki terwujudnya penghasilan per kapita sebesar USD 12.000 kalau tidak ada pembangunan ekonomi yang sukses dengan setiap tahun mencapai pertumbuhan sekitar 7 persen setiap tahun selama 20 tahun. Hal ini sukar terjadi tanpa ada semangat dan tekad kuat pada seluruh bangsa. Akan tetapi ti¬dak boleh terulang bahwa pembangunan ekonomi adalah usaha yang mengutamakan golong¬an kecil dan mengakibatkan kesenjangan lebar antara kaya dan miskin. Pembangunan eko¬nomi harus menyejahterakan seluruh bangsa. Ini adalah juga syarat agar seluruh bangsa menerima Pancasila sebagai Dasar Negara yang benar dan bersedia membelanya.
Gelora kebangsaan itu mendu¬kung pembangunan ekonomi dengan menciptakan harmoni antara kepentingari pusat dan daerah dan meniadakan sikap pusat yang mengabaikan kepentingan daerah atau sebalik¬nya sikap daerah yang tidak mau menyadari ke-Indonesiaannya.

Seluruh potensi bangsa dan bumi Indonesia yang kita miliki sebagai kemurahan Tuhan Yang Maha Esa harus dapat kita kem¬bangkan dan manfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan. Potensi kelautan yang ada pada kita¬ dalam jumlah banyak dan variasi aneka ragam, belum pernah kita sentuh sejak kita merdeka. Sekarang waktunya untuk benar benar mengejawantahkan bahwa Indonesia adalah tanah air kita yang memerlukan per¬kem¬bangan baik di tanah maupun di air. Kekayaan laut yang selama ini malahan lebih meng¬untungkan bangsa lain, mulai sekarang harus kita jadikan sumber kesejahteraan yang penting. Bersama sama dengan perkem¬bangan kekayaan kita di darat. Pariwisata harus jauh lebih ba¬nyak kita kembangkan karena secara faktual Tuhan memberikan kepada kita bahan dan potensi untuk mempunyai daya tarik kepada orang lain. Alam kepulauan kita yang indah, manusia Indonesia yang dasar¬nya ramah tamah lemah lembut penuh senyum simpul serta sopan santun, warisan budaya yang unik dan eksotik, itu semua merupakan potensi penting bagi peningkatan kesejahteraan. Yang kita perlukan adalah kecakapan mengorganisasi dan mengelola potensi itu agar menjadi sumber kesejahteraan ba¬nyak orang. Kalau bangsa lain yang jauh lebih terbatas potensi wisatanya dapat mengeruk ke¬kayaan dari potensi itu, hen¬daknya gelora kebangsaan da¬pat mendorong kita semua untuk mampu berbuat serupa dan bahkan lebih baik.

Untuk menjamin bahwa be¬tul seluruh rakyat menjadi sejah¬tera, Pembangunan Ekonomi harus membelikan perhatian besar kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Segala kecakap¬an yang diperoleh kaum eko¬nomi di Indonesia ketika belajar Ilmu Ekonomi harus dapat dia¬rahkan untuk dapat mengembangkan UKM itu. Perhatian besar kepada UKM tidak berarti mengabaikan usaha besar. Sebab majunya UKM berarti banyak orang berusaha dan mempunyai penghasilan yang merupakan daya beli untuk membeli hasil produksi usaha besar. Juga perkembangan UKM yang secara empiris membuktikan kemampuannya menciptakan lapang¬an kerja banyak dan akan mengurangi tekanan politik yang dapat terjadi terhadap usaha besar.

Dengan berkembangnya daya beli masyarakat, perdagangan harus merupakan keseimbangan antara ekspor dan perdagangan dalam negeri. Dengan jumlah penduduk melebihi 250 juta orang yang mempunyai daya beli makin tinggi kita tidak perlu tergantung secara berlebihan kepada dunia luar. Perdagangan da¬lam negeri yang luas menggerakkan pelayaran dalam negeri. Makin banyak kapal Indonesia mengarungi lautan, menjadikan bangsa Indonesia tuan di rumahnya sendiri.

Di pihak lain kita tidak boleh mengabaikan usaha besar sebab kita memerlukan perkembangan industri dengan berbagai kemampuan, termasuk produksi alat alat yang makin canggih dengan teknologi tinggi. Sebab itu kita perlu meningkatkan kerjasama dengan bangsa lain, khu¬susnya yang telah mampu menghasilkan produksi teknologi tinggi. Kita harus menemukan konsep bagaimana menimbulkan daya tarik mereka untuk berproduksi di Indonesia, tetapi pada ketika yang sama me¬ningkatkan kemampuan bangsa kita sendiri dalam produksi de¬ngan teknologi tinggi. Dalam hal ini kita perlu pelajari apa yang telah dilakukan bangsa Jepang pada tahun 1960 an dan bangsa Korea serta China di masa kini.

Segala potensi bumi kita harus kita manfaatkan dengan cerdas dan bijaksana agar dapat menghasilkan pemanfaatan yang maksimal dalam masa panjang. Sebab ada potensi yang habis sekali dimanfaatkan, seperti terjadi dalam pertambangan. Untuk itu penelitian dan pengembangan harus menjadi bagian penting dari semua usaha kita, terutama dalam bidang kelautan yang masih belum cukup dijamah perlu ada kegiatan Litbang yang kemudian memberikan kecakapan bagaimana meng-organisasi dan mengelola dengan baik seluruh potensi kelautan kita yang begitu banyak.

Dalam hal itu semua kita tidak boleh mengabaikan sektor pertanian. Negara tidak akan aman kalau tidak menjaga bahwa bahan makanan tersalia dengan memadai dengan harga yang terjangkau. Akan tetapi di pihak lain itu hanya dapat tercapai kalau kaum Petani juga mempunyai penghasilan yang memadai. Dengan kondisi alam dan bumi Indonesia kita sebetulnya tidak perlu tergantung pada bangsa lain mengenai hasil pertanian. Kita harus menyadari itu dan gelora kebangsaan hendaknya memotivasi dan mendorong agar kita dapat berusaha lebih intensif dan saksama dalam mencari jalan memanfaatkan kondisi alam dan bumi kita. Bahkan produksi pertanian yang dilakukan dengan memanfaatkan kondisi alam dan bumi dapat dieks¬por dan kita pergunakan membantu bangsa bangsa lain yang masih hidup kesukaran.

Juga kehutanan dapat memberikan peningkatan kesejahte¬raan kalau diorganisasi dan dikelola dengan baik, sebagai¬mana dibuktikan bangsa Finlandia. Di satu pihak kekayaan kita berupa hutan tropis yang kurang dipunyai bangsa lain, harus lebih baik kita urus dan tidak diperlakukan seperti yang terjadi hingga kini. Di pihak lain kita dapat mengembangkan kehutanan sebagai industri karena kondisi alam dan bumi yang memungkinkan itu. Pemeliharaan hutan ini juga amat penting bagi kehidupan kita dan bahkan dunia, karena sangat berpengaruh terhadap pemanasan bumi (global warming) yang membahayakan bangsa kita dan seluruh umat manusia.

Pandangan singkat dan amat terbatas tentang Pembangunan Ekonomi perlu diakhiri dengan pernyataan bahwa yang diperlukan adalah kepemimpinan bidang ekonomi yang mempu¬nyai wawasan luas, kemampuan menterjemahkan wawasan itu dalam konsep dan memimpin serta mengelola usaha perekonomian dengan tekad dan semangat yang teguh.

Pembangunan Pendidikan dan Riset

Untuk membuat bangsa Indonesia maju tetapi tetap berpijak pada kepribadian sendiri perlu ada pembangunan pendidikan yang efektif. Sekaligus usaha itu menyediakan SDM yang mahir, cerdas dan bermental patriotik untuk mengsukseskan pemba¬ngunan ekonomi. Dana yang disediakan untuk pendidikan sebanyak 4 persen dari GDP harus benar benar digunakan dengan semestinya. Untuk itu Pemba¬ngunan Pendidikan harus berorientasi pada pelaksanaan pendi¬dikan secara bermutu pendi-dikan yang tidak bermutu tidak saja menghamburkan dana secara percuma, tetapi juga malah¬an menghasilkan manusia yang bersifat negatif dan menghambat, bahkan mungkin destruktif terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Pendidikan bermutu itu harus menjangkau anak didik seba¬nyak mungkin agar seluruh rakyat turut serta dalam kemajuan. Karena mayoritas bangsa masih miskin maka menjadi kewajiban negara untuk semaksimal mungkin membobaskan rakyat dari biaya pendidikan untuk putera puterinya. Hal itu terutama perlu dilakukan untuk anak didik sejak di Taman Kanak Kanak (TK) sampai de¬ngan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Lanjutan Pertama (SLP), yaitu dari umur 4 tahun hingga 15 tahun. Bahkan kalau kemampuan dana memadai diperpanjang sampai selesai de-ngan Sekolah Lanjutan Atas (SLA).

Harus diusahakan dengan sungguh sungguh bahwa ada standard mutu pendidikan yang sama di seluruh Indonesia, khususnya mulai Sekolah Dasar (SD) hingga SLA yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini juga berlaku untuk pendidikan Islam yang dilakukan dalam pendidikan Madrasah (Ibtidaiyah, Tsana¬wiyah, Aliyah). Tidak menjadi soal digunakan istilah atau nama khusus bagi pendidikan Islam, tetapi substansi pendidik-an umum harus pula diraih anak didik di Madrasah. Kalau tidak, maka mereka menjadi warga negara yang dirugikan dalam kehidupan bangsa masa kini dan masa depan yang sangat dipe¬ngaruhi daya saing dan kompetensi.

Pengertian wajib belajar bagi anak didik tidak hanya bahwa mereka wajib mengikuti pendi¬dikan sesuai umurnya, tetapi bahwa pendidikan yang mereka tempuh diperoleh atas biaya negara. Itu berarti bahwa seko¬lah swasta yang menyelengga¬rakan pendidikan yang bersifat wajib belajar juga menerima dana bagi pendidikan itu selama sekolah swasta itu memenuhi syarat syarat yang ditentukan, antara lain dapat mencapai standard mutu yang berlaku.

Peran pendidikan kejuruan yang berlangsung di SMK perlu ditonjolkan agar mempunyai daya penarik semestinya bagi anak didik. Juga jumlah SMK harus ditambah sehingga dapat menampung minat anak didik yang memilihnya; itu semua dilakukan dengan tetap menjaga standard mutu pendidikannya. Makin banyak SMK dapat menghasilkan lulusan dengan mutu yang sesuai dengan keperluan pasar kerja, makin menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Masuk SMK tidak berarti tertutup kemung¬kinannya untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi asalkan sya¬rat syarat mengikuti pendidikan itu dipenuhi.

Mutu Pendidikan Tinggi harus benar benar dijaga, baik itu untuk Pendidikan Tinggi Kejuruan yang menghasilkan sarjana Diploma maupun Pendidikan Tinggi Profesi yang menghasilkan sarjana Strata. Lulusan Pendidikan Tinggi Kejuruan dengan mutu tinggi terutama akan menjamin bahwa produksi masyarakat akan bermutu, sedangkan lulusan Pendidikan Tinggi Profesi yang bermutu menjamin berfungsinya semua profesi dalam masyarakat sesuai penguasaan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin secara baik serta terwujudnya kepemimpinan bermutu di segala bidang.

Selama kemampuan pembiayaan negara masih kurang memadai, Pendidikan Tinggi hanya disubsidi sehingga mahasiswa masih kena kewajiban membayar pendidikannya. Diusahakan adanya sistem beasiswa yang memungkinkan pemberian bantuan kepada mahasiswa yang menunjukkan prestasi menonjol, dengan mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Namun negara harus terus berusaha agar satu saat juga dapat membebaskan biaya Pendidikan Tinggi bagi seluruh mahasiswa berwarga negara Indonesia.

Pengertian pendidikan bermutu tidak hanya menyangkut substansi ilmu pengetahuan, tetapi juga pendidikan yang membentuk watak dan budi pekerti luhur serta sikap kebangsaan Pancasila. Sebab itu pendi¬dikan tidak hanya bertujuan membentuk anak didik yang cerdas dan mahir dalam penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk warga negara yang cinta dan setia kepada tanah air, bangsa dan Negara Republik Indonesia. Di masa kini tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas nilai, melainkan selalu mengandung nuansa sesuai dengan dasar pandangan pembawa serta prnyelenggara pendidikan. Oleh sebab itu bisa saja satu lembaga pendidikan tinggi asing diijinkan membuka sekolah atau universitas di Indonesia, tetapi syarat pembentukan kewarganegaraan itu harus selalu dipenuhi. Selain itu harus diusahakan agar warga negara Indonesia yang mengikuti pendidikan di luar negeri seminimal mung¬kin terpengaruh oleh faktor non pendidikan yang dikembangkan negara itu.

Pendukung utama untuk pendidikan bermutu adalah para tenaga pendidikan, khususnya para orang tua dengan perhatian besar kepada kemajuan putera puterinya dan para Guru TK, SD, SLTP dan SLTA. Kondisi para guru sekarang jauh dari memuaskan dan perlu ada perubahan secara fundamental. Harus ada pendidikan guru yang bermutu dan menjadikan keguruan satu profesi yang tidak kalah penting dari profesi lainnya, bahkan mungkin lebih penting. Demikian pula profesi guru harus mempunyai daya tarik kuat bagi siswa SLTA terbaik. Karena itu guru harus memperoleh penghasilan dan kesejahteraan yang sekurang¬-kurangnya sama de¬ngan sarjana di profesi lain. Status sosial guru dengan begitu akan makin meningkat sehinyga dirasakan sebagai pekerjaan terhormat yang harus dilakukan dengan mutu tinggi.

Selain Pendidikan yang dilakukan di Sekolah juga amat penting meningkatkan peran Pendidikan di Lingkungan Keluarga dan Pendidikan di Masyarakat. Peran itu terutama penting dalam meneguhkan dasar kepribadian dan karakter yang perlu dimiliki Manusia Indonesia masa depan . Tanpa keperibadian dan karakter yang teguh segala kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi belum tentu memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi Negara dan Bangsa.

Dalam Pendidikan Keluarga perlu dikembangkan Manusia Indonesia yang kuat karakternya dan yang tidak menjadi manusia manja akibat kemurahan dan kemudahan Alam Indonesia. Perlu kita sadari bahwa banyak sifat negatif yang sekarang ada dalam masyarakat adalah dampak dari sifat mental yang manja, seperti sukarnya hidup berdisiplin, kurang daya juang, gampang mengeluh, kurang kesungguh-sungguhan dalam perbuatan dan lainnya . Akibatnya adalah bahwa banyak potensi positif yang dikandung Manusia Indonesia, seperti cerdas, mudah menyesuaikan diri, dan lainnya, jadi tidak berkembang menjadi kekuatan positif. Sifat-sifat yang harus dapat ditiadakan agar bangsa Indonesia lebih mampu berjuang di Abad ke 21 adalah sifat sukar menepati waktu, perbedaan mencolok antara kata dan perbuatan, di samping rendahnya disiplin dan kurangnya kesungguh-sungguhan dalam perbuatan.

Dalam Pendidikan Masyarakat yang terutama perlu dikembangkan adalah kembalinya sifat Gotong Royong yang sejak tahun 1960-an makin hilang dari alam Indonesia. Hal itu telah banyak mengakibatkan kerugian dan kehancuran, seperti bentrokan berdarah antar-etnik, sukarnya memelihara perdamaian antara umat beragama, dan lainnya. Kembalinya sifat Gotong Royong juga amat penting karena dalam Abad ke-21 ini makin diperlukan kemampuan kerjasama (teamwork) dalam banyak bidang serta mewujudkan sinergi antara berbagai kegiatan. Kehidupan dalam berbagai organisasi masyarakat, seperti Gerakan Pramuka, Organisasi Olah Raga, Organisasi Pemuda dan lainnya perlu dimanfaatkan untuk mengembalikan sifat Gotong Royong sebagai bagian jati diri Masyarakat Indonesia.

Di samping Pendidikan pembangunan Riset amat perlu dikembangkan. Pembangunan Riset dengan dana yang disediakan sebesar 1 persen GDP harus benar-benar melakukan peran dan fungsi yang menghasilkan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Terutama yang menjadi tujuan adalah kemajuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasinya untuk Indonesia.

Sebanyak mungkin pakar Indonesia yang belajar di pendi¬dikan tinggi dalam dan luar negeri dengan hasil excellent atau menonjol, diaktifkan dalam pembangunan riset. Untuk itu harus disediakan dana yang memadai yang sebanyak mungkin sesuai dengan dana yang dikeluarkan negara lain yang telah maju se¬perti Korea Selatan, India atau Singapura. Langkah demi langkah bangsa Indonesia harus sanggup berkiprah dan bersaing dengan bangsa bangsa lain dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih banyak patent dihasilkan atas nama pakar Indonesia. Satu ketika harus ada seorang pakar sains Indonesia memperoleh hadiah Nobel. Akan tetapi yang lebih utama adalah bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi makin memajukan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pembangunan Hukum

Membuat masyarakat berwibawa hanya mungkin kalau dalam masyarakat itu hukum berkuasa. Dalam kenyataan dalam masyarakat Indonesia hukum jauh dari berkuasa. Hukum malahan cenderung digunakan untuk menguatkan ketidakadilan.

Sejak bangsa Indonesia me¬laksanakan revolusi Indonesia pada tahun 1945 boleh dikatakan bahwa hukum kurang men¬dapat tempat semestinya dalam kehidupan bangsa. Dalam revolusi kita menjebol nilai nilai kolonial termasuk tata hukum karena itu semua merupakan bagian penting dari sistem penjajahan. Akan tetapi setelah revolusi selesai kita tidak atau belum menegakkan hukum satu negara merdeka. Akibatnya adalah bahwa Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai negara hukum dalam kenyataan tidak menjunjung tinggi tegaknya hukum. Demi pencapaian tujuan nasional keadaan demikian harus berakhir dan berakhir secepat mungkin.

Sebab itu pembangunan hukum harus dilakukan dengan penuh tekad dan semangat, tidak hanya karena penting untuk mensukseskan pemba¬ngunan ekonomi yang memerlukan kepastian hukum, tetapi le¬bih penting lagi adalah untuk terwujdunya tujuan nasional, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Sebenarnya mereka yang ber¬ada dalam aparat hukum tidak terlalu kurang pengetahuannya akan hukum. Akan tetapi mereka lidak menegakkan hukum sebagaimana harusnya karena faktor mental dan moral. Sehingga mereka malahan turut terbawa dalam sikap dan cara berfikir masyarakat yang keluar dari hukum. Padahal seharusnya justru mereka yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam tegaknya hukum. Di sini nampak sekali pentingnya pembangunan karakter dan budi pekerti.

Itu berlaku bagi aparat pengadilan, kejaksaan maupun kepolisian. Oleh sebab itu seluruhnya harus diolah agar meng¬alami perubahan mental dan moral. Dimulai dengan memperbaiki penghasilan mereka se¬hingga tidak ada alasan lagi tentang kurangnya keperluan kehidupan. Sebagai ukuran penghasilan memadai dipakai tingkat penghasilan negara lain yang berhasil menegakkan hukum. Keadaan di Malaysia dapat digunakan sebagai perbandingan. Namun setelah perbaikan penghasilan harus ada sikap yang tegas untuk menindak setiap pe¬langgaran hukum oleh anggota aparat hukum, melebihi dari sikap terhadap warga di luar aparat hukum.

Pada waktu bersamaan diadakan perbaikan dalam hu¬kum¬nya sendiri, agar yang ditegakkan sesuai dengan rasa ke¬adil¬an masyarakat. Ini juga me¬nyangkut hukum yang me¬mungkinkan aparat hukum bertindak lebih tegas dan kong¬krit dalam menghadapi terorisme. Adalah kesalahan berpikir kalau ada yang menentang adanya ketentuan hukum yang tegas dan keras terhadap terorisme dengan alasan hak azasi manusia. Sebab perilakuteroris dan akibat yang ditimbulkan pada masyarakat sama sekali di luar batas kemanusiaan. Justru untuk mencegah tindakan itu terjadi harus ada ketentuan hukum yang memungkinkan tindakan terhadap teroris sekalipun pada saat itu ia belum berbuat. Khusus aparat kepolisian, selain harus mengadakan peru-bah¬an kondisi mental dan moral secara drastis, juga perlu di¬mung¬kinkan meningkatkan kemahiran dalam berbagai aspek teknologi modern yang mendukung pekerjaan melawan kriminalitas. Ini amat penting karena kriminalitas cenderung meningkat dalam kuantitas maupun kualitas, dan itu tidak ha¬nya di Indonesia.

Polisi harus sanggup mena¬ngani perbuatan kriminal mulai yang paling sederhana hingga paling canggih dan besar seperti masalah narkoba, white collar crime, money laundering, dan lain-lain dan terorisme yang menggunakan segala macam alat peledak, termasuk alat peledak nuklir, senjata biologi dan kimia. Peningkatan kemampuan kepolisian ini harus mendapat dukungan biaya yang memadai demi tegaknya kekuasaan hukum.

Pembangunan Kekuatan Pertahanan

Pembangunan kekuatan pertahanan atau militer adalah syarat kedua untuk membuat masyarakat berwibawa. Wibawa bangsa akan terwujud kalau kekuatan pertahanan memancarkan Daya Tangkal, yaitu me¬nimbulkan persepsi pada pi-hak pihak yang bermaksud meng¬ancam dan mengganggu Republik Indonesia bahwa akan mengalami pukulan berat kalau melakukan ancaman atau gangguan itu. Hal itu berlaku bagi negara lain yang mung¬kin mempunyai ambisi menyerang Indonesia secara fisik militer atau melakukan serangan tertutup untuk mendukung kepentingan nasionalnya. Juga berlaku bagi orang orang di dalam dan luar negeri yang mem-punyai pikiran melakukan pemberontakan bersenjata di Indonesia untuk mencapai tujuan politiknya.

Oleh sebab itu perlu dana bagi pembangunan TNl sebanyak sekitar 3 persen dari GDP, meningkat dari yang sekarang yang kurang dari 1 persen GDP. Dana itu harus ditujukan kepada pembentukan kekuatan yang mampu memancarkan Daya Tangkal itu dan menindak secara tuntas dan efektif kalau ada yang tidak menghiraukannya.

Bagi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan diperlukan TNI yang merupakan kekuatan harmonis dan pada tingkat semakin tinggi dari kekuatan militer darat, laut dan udara. Namun Daya Tangkal yang kuat tidak hanya diwujudkan oleh TNI, melainkan harus dipancarkan oleh kekuatan seluruh rakyat Indonesia yang bersedia memperta¬hankan tanah air dan bangsa terhadap segala ancaman dan tantangan, baik berupa agresi dari luar negeri maupun pemberontakan di dalam negeri. Sebab itu harus selalu dijamin kedekatan hubungan dan persatuan antara TNI dengan Rakyat sebagai inti Daya Tangkal yang efektif.

Untuk membangun TNI seperti itu perlu dibangun kekuatan personilnya secara profesional. Agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang mutlak untuk membangun TNI yang bermutu, maka di masa damai jumlah personil aktif TNI dibuat kecil tetapi masih cukup banyak untuk mampu menghadapi kemungkinan mendadak. Dalam personil TNI masa damai itu ada Militer Sukarela (Milsuk) dan ada Militer Wajib (Milwa) yang semuanya dibentuk menjadi personil berkemampuan profesional. Karena personil Milwa bertugas dalam waktu terbatas, maka penempatan mereka ada di bagian TNI yang tidak memerlukan kesiapan tinggi.

Untuk memungkinkan TNI berfungsi efektif di masa darurat, dibentuk Cadangan Nasional (Cadnas). Cadnas terdiri dari anggota TNI, baik Milsuk dan Milwa, yang telah meninggalkan dinas aktif TNI. Di samping itu ada warga masyarakat yang secara sukarela masuk sebagai anggota Cadnas. Kalau terjadi masa darurat dan TNI memerlukan personil dan kesatuan lebih banyak, diadakan Mobilisasi. Dalam Mobilisasi diaktifkan anggota Cadnas dan Kesatuan Mobilisabel untuk memperkuat TNI. Yang dimaksudkan dengan Kesatuan Mobilisabel adalah kesatuan yang di masa damai ada di atas kertas dengan segala Tabel Organisasi & Peralatan (TOP) dan di masa darurat dapat diaktifkan. Agar Cadnas selalu terpelihara mutu profesionalnya, maka bagi anggota Cadnas diadakan latihan berkala yang sekali gus juga dapat dimanfaatkan untuk memelihara kemampuan Kesatuan Mobilisabel.

Sistem Milwa yang dipakai adalah bukan Sistem Universal (Universal Military Service) , tetapi Sistem Selektif (Selective Military Service) agar terbentuk jumlah personil yang sesuai dengan keperluan tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sebaiknya yang dikenakan Milwa adalah warga negara yang baru diterima bekerja di lingkungan Pemerintah, BUMN dan Swasta. Dengan demikian latihan militer yang berlangsung sekitar 18 bulan memberikan manfaat juga bagi bangsa karena menjadikan tenaga kerja lebih siap dan mampu bekerja baik dengan dukungan disiplin, mampu kerja keras dan dalam team, serta berideologi Pancasila. Perlu kita perhatikan bahwa semua bangsa yang baru menginjak menjadi negara industri melakukan Milwa untuk menjamin adanya tenaga kerja yang diperlukan sifat-sifatnya. Hal itu terlihat di Singapore, Korea Selatan dan dalam abad yang lalu di Jerman dan Perancis.

Personil TNI yang dibentuk menjadi kekuatan profesional harus diberi peralatan dan senjata yang sesuai dengan keperluannya. Sebab itu dana untuk TNI juga harus mampu menyediakan alat dan senjata itu dan menggantinya apabila diperlukan. Sejauh mungkin alat dan senjata itu diproduksi di Indonesia agar tidak ada ketergantungan berlebihan pada luar negeri. Itu memerlukan pembangunan Industri Pertahanan dan pengaturan yang memungkinkan pemanfaatan industri lainnya membuat alat dan senjata tanpa merugikan perusahaannya. Apabila harus ada pengadaan alat dan senjata di luar negeri, maka dipilih yang terbaik sesuai dengan keperluan dan yang perusahaan pembuatnya bersedia melakukan proses alih teknologi dengan Industri Pertahanan kita.
Dengan membangun TNI secara baik dan profesional terbentuk kemampuan Daya Tangkal yang kita perlukan.

Penutup

Dengan mencapai kondisi masyarakat sejahtera, maju dan berwibawa, Indonesia akan dapat mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan lingkungan internasional. Bersamaan de¬ngan itu Indonesia mampu menjalankan peran positif untuk turut membangun kesejahteraan internasional dan menjaga per¬damaian dunia, sebagaimana dikehendaki UUD 1945.

Demikianlah Pikiran tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk tahun 2010 2030. Mudah mudahan uraian yang singkat dan relatif terbatas ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPN yang lengkap dan cocok bagi kehi¬dupan bangsa Indonesia. Hendaklah menjadi pedoman kuat bahwa RPJPN yang disu¬sun Pemerintah akan makin mendekatkan bangsa Indonesia pada pencapaian tujuan nasional, yaitu Masya¬rakat Adil Makmur berdasarkan Pancasila.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post