DCA Dengan Singapura Harus Batal

Posted by Admin on Friday, 22 June 2007 | Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Jakarta, 22 Juni 2007

Pada tanggal 27 April 2007 pemerintah RI melalui Menhan Juwono Sudarsono telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan dengan pemerintah Singapura. Dokumen Perjanjian itu yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat DCA (Defence Cooperation Agreement) telah menimbulkan banyak reaksi masyarakat Indonesia yang kurang setuju, bahkan berpendapat harus dibatalkan. Terutama di kalangan Pejuang Kemerdekaan Generasi 1945 ada sikap penolakan yang amat kuat karena menganggap hasil perjuangannya dikorbankan secara bodoh.

Ini terutama menyangkut kedaulatan bangsa atas wilayah daratan, lautan dan udara yang dalam DCA diremehkan, padahal itu telah diperoleh melalui perjuangan yang tidak mudah dan penuh pengorbanan jasmani dan rohani. Tidak ada yang menentang kalau Indonesia mengadakan kerjasama dengan negara lain. Akan tetapi kerjasama itu harus memberikan manfaat yang sama atau hampir sama besar kepada kedua pihak. Sedangkan DCA memberikan keuntungan yang amat strategis bagi Singapura, sebaliknya amat merugikan secara strategis bagi Indonesia.

Dalam Pasal 2 (f) DCA antara lain disebutkan bahwa kedua pihak secara bersama atau masing-masing dapat melaksanakan latihan, termasuk akses pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu wilayah untuk kegiatan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 3 (a) dicantumkan daerah latihan di Indonesia yang dapat digunakan untuk latihan bersama atau masing-masing. Disebutkan daerah dan fasilitas latihan di Indonesia sbb :

  1. Pemulihan dan pemeliharaan Air Combat Manoeuvring Range (ACMR),
  2. Overland Flying Traning Area Range (OFTA),
  3. Siabu Air Weapons Range (AWR),
  4. Pulau Kayu Ara untuk latihan bantuan tembakan laut,
  5. Daerah latihan Baturaja,
  6. Akses pada fasilitas Angkatan Laut,

Sedangkan dari Singapura akan memberikan bantuan latihan di bidang simulator, termasuk kursus-kursus teknik dan akademik. Jelas sekali bahwa wilayah darat, laut dan udara Indonesia digadaikan untuk memperoleh kecakapan teknik karena tidak memiliki alat dan senjata modern yang dimiliki Singapura. Dengan alasan bahwa DCA akan meningkatkan profesionalisme TNI. Sama sekali tidak dipertimbangkan nilai kewilayahan yang digadaikan dibandingkan dengan nilai teknik yang sifatnya temporer. Belum lagi pandangan, bahwa profesionalisme militer tidak hanya ditentukan oleh factor teknologi belaka.

Sekarang sedang ramai dibicarakan tentang implementasi DCA ini. Ternyata sukar diperoleh kesepakatan mengenai implementasi Pasal 3 (b) tentang latihan di Area Bravo , yaitu bahwa AL Sing dengan dukungan AU Sing dapat melaksanakan latihan menembak peluru kendali sampai dengan 4 kali latihan dalam satu tahun di Area Bravo itu.

Akan tetapi yang akan lebih gawat adalah implementasi dari persetujuan yang diberikan kepada Singapura untuk menggunakan Baturaja sebagai daerah latihan. Hal ini hingga kini belum muncul dalam perundingan untuk Implementation Agreement (IA) .

Tentu Singapura juga ingin melatih Angkatan Daratnya yang tidak mungkin diperoleh dengan memuaskan di wilayahnya sendiri. Kita ketahui bahwa dalam struktur AD Sing ada satu Brigade Tank. Tentu Singapura menghendaki agar brigade ini mempunyai combat effectiveness (efektivitas daya tempur) memadai. Apa gunanya punya brigade tank yang amat mahal kalau tidak punya kemampuan itu. Untuk itu brigade ini harus sering latihan, termasuk di lapangan disertai penembakan berbagai macam senjatanya dan gerak maneuver dari tank dan kendaraan lainnya. Maka memperoleh peluang melatih pasukannya di Baturaja benar-benar satu keuntungan besar bagi Singapura.

Persoalan besar timbul ketika brigade tank itu menuju ke daerah latihan Baturaja. Tidak mungkin brigade itu langsung dari pangkalannya di Singapura diterjunkan dari udara di Baturaja. Brigade itu harus dibawa dulu pakai kapal ke pelabuhan Palembang dan liwat daratan Sumatra Selatan bergerak ke Baturaja. Mungkin ada batalyon infanterinya yang diterjunkan dari udara di Baturaja, tetapi tank-tank dan kendaraan lain tidak dapat.

Di sinilah timbul masalah yang amat gawat. Harap dibayangkan kalau brigade tank itu dibawa dengan kapal, diembarkasi di Palembang atau pelabuhan mana pun di Sumatra Selatan, kemudian bergerak liwat jalan-jalan darat ke Baturaja. Dalam brigade tank sekurang-kurangnya ada 2 batalyon tank, sedangkan batalyon tank dilengkapi sekurang-kurangnya dengan 6o tank, tergantung dari struktur organisasi yang dipakai Singapura.

Andai kata latihan dilakukan oleh satu batalyon tank saja sudah ada sekitar 6o tank bergerak liwat daratan Sumatra Selatan ke Baturaja yang jaraknya lebih dari 50 km dari Palembang. Di samping 60 tank itu juga bergerak berbagai kendaraan lain, seperti kendaraan angkut personil lapis baja (APC), berbagai truk untuk keperluan logistik dan perhubungan. Selain itu dalam batalyon itu ada lebih dari 600 anggota personil.

Terbayang betapa Sumatra Selatan diliwati satu kekuatan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. TNI belum mempunyai brigade tank yang lengkap, bahkan tentara Belanda pun ketika menjajah kita tidak mempunyai brigade tank. Mau tidak mau hal demikian menimbulkan dampak psikologi pada masyarakat Sumatra Selatan yang negatif. Tidak mustahil kepercayaan diri sebagai bangsa merdeka akan terganggu.

Hal demikian merupakan faktor strategis penting dalam pertahanan negara. Tidak mungkin dampak psikologi negatif ini dapat diimbangi dengan peluang personil TNI belajar di Singapura menggunakan alat dan senjata modern yang belum dimiliki.

Maka hal ini jelas menyangkut kedaulatan wilayah yang tidak dapat ditawar. Ada pejabat mengatakan bahwa kedaulatan di masa kini tidak lagi mutlak, dibuktikan dengan negara dapat mencampuri urusan dalam negeri negara lain yang tidak menepati HAM. Namun hal itu jelas tidak berlaku bagi kedaulatan wilayah. Negara mana pun tidak akan mau wilayahnya dilanda kekuatan militer negara lain, kecuali kalau berada dalam satu pakta pertahanan dengan negara lain. Sedangkan hingga kini RI tidak berniat dan tidak berkepntingan berada dalam satu pakta pertahanan dengan negara lain, karena RI tetap berpegangan pada politik luar negeri bebas-aktif.

Sebab itu DCA dengan Singapura ini, dilihat dari sudut Indonesia, benar-benar satu kecelakaan dan karena itu harus dibatalkan. Mudah-mudahan rakyat Sumatra Selatan yang cinta kemerdekaan serentak menolak DCA ini, sebagaimana sudah diserukan rakyat Riau yang tidak rela daerahnya digunakan untuk latihan tembakan tentara Singapura. Dan seluruh rakyat Indonesia melalui DPR dan DPD hendaknya menyatakan agar DCA dengan Singapura batal demi kepentingan nasional bangsa Indonesia.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post