Belajar Dari Keberhasilan Bangsa Lain

Posted by Admin on Tuesday, 23 July 2002 | Opini

Oleh Sayidiman suryohadiprojo

Jakarta, 23 Juli 2002

Bangsa Indonesia sedang dalam keadaan yang serba tak keruan. Orang mengatakan bahwa bangsa kita sedang menghadapi aneka macam krisis, mulai krisis ekonomi sampai krisis moral dan kepemimpinan. Namun demikian, seharusnya kita tidak hanya bicara saja tentang krisis dan macam-macam ketidakberesan. Keadaan tidak akan berubah hanya dengan membicarakannya. Yang lebih penting adalah berbuat untuk mengatasi berbagai krisis itu. Untuk itu ada baiknya kita tidak hanya melihat masa lampau kita sendiri, melainkan juga belajar dari keberhasilan bangsa lain. Terutama bangsa yang telah mengalami keadaan yang serupa dengan kita. Salah satu bangsa yang patut kita pelajari pengalamannya adalah China. Apalagi bangsa itu sekarang sedang maju keadaannya.

China mengalami keadaan yang kalut sekali ketika terjadi Revolusi Kebudayaan pada tahun 1965-1976. Pada waktu itu Pengawal Merah yang mengaku sebagai pengikut Mao Zedong yang setia menghantam segala hal yang dinilai tidak sesuai dengan pendapatnya. Lembaga maupun orang diruntuhkan tanpa banyak pertimbangan. Juga orang-orang yang sebelumnya amat berjasa untuk China, seperti marskal Peng Tehhuai dan lainnya. Orang tidak hanya dimasukkan penjara atau dikirim ke daerah pedalaman untuk menjalankan kerjapaksa, tetapi tidak sedikit yang dibunuh secara kejam. Kondisi kalut itu baru berakhir setelah Mao Zedong wafat pada tahun 1976 dan tampilnya Deng Xiaoping sebagai pemimpin China yang baru. Kepemimpinan Deng-lah yang kemudian mengangkat China dari kekalutan untuk menjadi negara yang normal sampai mencapai keberhasilan ekonomi seperti yang sekarang ditunjukkan bangsa itu.

Segala kekacauan dan ketidakberesan yang sekarang kita alami di Indonesia masih jauh di bawah kekalutan yang dialami China dari tahun 1965 hingga 1979. Sebab itu kita tidak perlu kecil hati bahwa Indonesia tidak akan mungkin mencapai kemajuan di masa depan. Untuk itu ada manfaatnya kita melihat apa yang terjadi di China setelah 1979. Deng Xiaoping dan tokoh partai yang sepikiran dengan dia mulai mengadakan reformasi. Cara pandang para reformis China adalah untuk membuat negaranya lebih kuat dengan memanfaatkan segi-segi yang menguntungkan dari sistem sosialis maupun kapitalis. Para reformis secara pragmatis tidak menutup mata terhadap kelemahan sistem sosialis. Mereka juga melihat kelemahan Uni Soviet dalam perang dingin yang terutama disebabkan keunggulan ekonomi dan teknologi Barat. Melihat kenyataan perkembangan dunia, Deng dan kawan-kawan mengakui manfaat dari pasar dalam kemajuan ekonomi. Sebab itu mereka melahirkan konsep dan istilah baru, yaitu ekonomi sosialis berorientasi pasar (socialist market economy) dan sosialisme dengan sifat China (socialism with Chinese characteristics) Terkenal ucapan Deng : Tidak soal apakah kucingnya hitam atau putih, asalkan dapat menangkap tikus.

Tentu hal ini merupakan perubahan yang cukup radikal bagi China. Deng dan kawan-kawan berhasil melakukan itu setelah antara tahun 1976-1979 dapat memperkuat posisi politiknya dengan menyingkirkan lawan-lawannya yang umumnya masih tetap mau berpegangan pada garis Mao yang keras.

Perhatian utama dari reformasi adalah ekonomi, bukan politik seperti di Indonesia. Memang di China juga terjadi kebebasan lebih banyak dalam politik. Akan tetapi Deng dan kawan-kawan tidak mengidzinkan reformasi politik demikian rupa sehingga menimbulkan ketidakpastian tinggi. Lagi pula Deng harus menjaga bahwa tidak ada peluang bagi saingan politiknya di dalam kalangan Partai Komunis China (PKC) untuk menuduhnya sebagai orang yang meninggalkan pikiran Mao Zedong dan telah berubah ideologinya dengan meninggalkan sosialisme. Popularitas Mao masih demikian kuat sehingga legitimasi Deng sebagai pemimpin China akan hilang apabila rakyat percaya bahwa ia meninggalkan garis Mao. Sebab itu gerakan para mahasiswa serta mereka yang menghendaki liberalisasi politik lebih luas menghadapi tindakan keras dari Deng Xiaoping dan pemerintah dalam Peristiwa Tienanmen 3 Juni 1989. Bahkan Deng harus mengorbankan Zhao Ziyang, sekretaris jenderal PKC yang anak emasnya, karena Zhao dituduh berada di belakang peristiwa itu. Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) tidak segan-segan menggunakan kekerasan senjata untuk meruntuhkan dan mengakhiri gerakan liberalisasi itu..

Pada permulaan reformasi pimpinan China melakukan desentralisasi yang memberikan wewenang jauh lebih besar kepada provinsi dan kesatuan administrasi daerah yang lebih kecil. Dengan demikian provinsi-provinsi di seluruh China mempunyai kebebasan lebih banyak untuk memperbaiki ekonominya. Hal ini dipicu oleh tindakan pemerintah pusat membangun Zone Ekonomi Khusus (Special Economic Zone, SEZ) pada tahun 1979.

Pemerintah pusat membentuk SEZ di 4 tempat, yaitu di Shenzen, Shantou dan Zhuhai yang semua terletak di provinsi Guangdong serta di Xiamen di provinsi Fujian. Alasan membangun SEZ itu adalah untuk mulai membawa China ke dalam percaturan ekonomi internasional . SEZ diharapkan menjadi pusat manufaktur teknologi canggih dan proses industri modern yang dapat mengembangkan secara cepat export China. Dengan mengenakan pajak yang lebih ringan dan prosedur investasi yang fleksibel SEZ diharapkan dapat menarik modal asing beserta teknologinya dan dengan demikian menjadi pelopor modernisasi dan reformasi ekonomi China. Pemilihan tempat di Guangdong, karena Deng menilai bahwa masyarakat di selatan lebih dinamis dan tiga SEZ terletak dekat Hongkong agar mudah menarik investasi modal serta ketularan kewirausahaan orang. Hongkong. Sedangkan SEZ di Xiamen terletak berseberangan dengan Taiwan, dengan maksud yang sama untuk menarik orang Taiwan. Meskipun secara formal China tidak mengakui hubungan dengan Taiwan, tetapi Deng yang pragmatis melihat manfaat memberikan iming-iming kepada pengusaha Taiwan yang pasti tertarik kepada pasar China dengan penduduk 1,3 milyar orang.

Setelah melihat keberhasilan SEZ, pemerintah China menyatakan 14 kota pantai sebagai kota terbuka untuk investasi asing. Di antaranya adalah Tianjin di utara, Shanghai di tengah dan Guangzhou di seletan. Juga jumlah SEZ bertambah banyak, seperti dibangunnya Pudong dekat Syanghai.

Di samping itu rakyat di kecamatan dan desa juga memanfaatkan reformasi untuk mengembangkan ekonominya. Commune yang dalam konsep Mao menjadi inti kekuatan produksi masyarakat diubah fungsi dan bentuknya menjadi perusahaan, yaitu township and village enterprise (TVE). Dampaknya luas sekali dan pada tahun 1985 sekitar 52 juta rakyat pedesaan terlibat dalam produksi yang tidak lagi hanya tertuju kepada pertanian, melainkan juga giat dalam manufaktur ringan. Sekitar 40 % hasil produksi pedesaan berasal dari TVE. Juga mulai berkembang perusahaan swasta yang tadinya tidak dimungkinkan. Seluruh kebangkitan ekonomi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi China yang spektakuler, bahkan mula-mula tidak kurang dari 12 % setahun.

Namun kemudian bukannya perkembangan ekonomi China tanpa persoalan. Masalah perbankan dan BUMN yang kita hadapi di Indonesia juga menjadi kendala berat bagi China, bahkan dalam ukuran yang jauh lebih besar. Otonomi provinsi dan kabupaten lebih lagi memperparah persoalan itu. Pernyataan Deng bahwa menjadi kaya adalah mulia (to get rich is glorious), tentu dengan maksud merangsang kewirausahaan rakyat China yang tersumbat semasa sistem Mao, menjadi sumber persoalan yang tidak ringan. Sebab daerah otonom melakukan usaha memperkaya diri dengan mengembangkan usaha BUMN yang ada di daerahnya secara amat berlebihan. Itu didukung oleh dana yang diambil dari bank yang ada di daerah itu sehingga amat memperbanyak suplai uang. Apalagi daerah sukar dikontrol dalam melakukan impor barang mewah yang sangat diinginkan oleh rakyat China yang selama kekuasaan Mao mengalami penekanan. Juga TVE dan usaha swasta memerlukan dana dari bank daerah dan akibatnya memperberat ketidakseimbangan fiskal. Maka pada tahun 1985 tampak sekali bahwa ekonomi China mengalami overheating. Suplai uang meningkat dengan 40 % pada kuartal akhir 1984, upah di bidang industri naik 19%, kredit bank 29%, sedangkan cadangan valuta asing menurun drastis akibat impor yang deras. Inflasi meningkat sampai di atas 10 % di kota-kota. Ini menimbulkan kegelisahan rakyat kecil yang teringat pada kondisi stabil zaman Mao, ketika harga tidak pernah berubah dan tidak mempersulit konsumen kecil.

Penyakit korupsi mulai merajalela di semua daerah dan semua tingkatan, termasuk yang dilakukan oleh anak para pemimpin pemerintah dan partai. Segi positifnya adalah bahwa hal ini mendorong China untuk memperkuat kekuasaan hukum melalui proses pengadilan. Sekalipun demikian juga cukup banyak yang tidak kena sanksi hukum. Itu semua menambah ketidakpuasan masyarakat dan para mahasiswa yang kemudian bermuara pada Peristiwa Tienanmen pada tahun 1989. Ketidakpuasan membuat kaum konservatif menguat posisinya dan memaksa Deng untuk tidak terlalu jauh meninggalkan garis partai. Itu sebabnya Deng mengambil tindakan keras terhadap para mahasiswa sambil mengkonsolidasi kekuatannya untuk melanjutkan reformasi ekonomi.

Dalam perjalanan Deng ke daerah selatan pada tahun 1991 ia terpesona dengan pekerjaan Zhu Rongji yang waktu itu menjadi walikota Shanghai. Terutama dalam pengembangan daerah Pudong yang oleh Zhu direncanakan menjadi SEZ yang tidak hanya berfokus manufaktur dan industri, melainkan juga untuk keuangan, perdagangan dan pembangunan prasarana. Pesona Deng berakibat Zhu Rongji ditarik ke Beijing menjadi wakil perdana menteri di bawah Li Peng yang menjadi perdana menteri. Posisi Zhu Rongji diperkuat oleh ucapan Deng bahwa di antara para pemimpin PKC hanya Zhu yang memahami ekonomi. Pendapat Zhu adalah bahwa sosialisme maupun kapitalisme tidak relevan, melainkan harus digunakan perencanaan sebagai prinsip sosialisme dan pasar sebagai pilar kapitalisme, dua-duanya sebagai piranti (tools) untuk memanfaatkan sumberdaya secara maksimal. Perencanaan dan pasar tidak boleh dipertentangkan .

Kelemahan dan kegawatan ekonomi China baru dapat dikendalikan ketika Zhu Rongji menanganinya. Sekalipun ia pada dasarnya bukan pakar ekonomi, melainkan seorang insinyur listrik, namun pengalamannya dan kecerdasannya serta kemampuannya memimpin membuat Zhu mampu mengatur ekonomi China. Ketika menjadi wakil PM yang secara khusus diserahi pemberesan ekonomi, ia menetapkan diri sekali gus sebagai gubernur bank sentral China. Ia menyadari bahwa tanpa perbaikan perbankan tidak mungkin ekonomi dapat berjalan normal. Sebagai pimpinan bank sentral ia secara tegas mengendalikan suplai uang dan menindak bank-bank, termasuk di daerah, yang tidak mau berjalan sesuai kehendaknya. Selain perbankan yang menjadi masalah bagi China adalah BUMN yang besar sekali jumlahnya dan telah menjadi masyarakat tersendiri. Dalam sistem ekonomi Mao Zedong BUMN merupakan inti dari usaha ekonomi. Segala aspek kehidupan masyarakat diusahakan melalui BUMN. Dengan begitu terdapat BUMN ukuran kecil yang mengurus usaha yang terbatas sifatnya, tetapi juga yang amat besar seperti yang mengusahakan industri baja.

Dalam pandangan Deng Xiaoping dan kemudian Zhu Rongji BUMN masih mempunyai tempat dan peran penting dalam sistem sosialisme pasar. Akan tetapi peran itu harus dilakukan dengan memperhatikan syarat kualitas. Di masa lampau kualitas sama sekali tidak menjadi ukuran dan BUMN semata-mata mengusahakan produksi dalam jumlah besar. Tidak peduli tentang kualitas produk karena dalam kondisi yang serba langka produk apa pun laku dijual. Kalau tidak laku pun tidak menjadi persoalan bagi BUMN karena menganggap persoalannya ada pada pemerintah. Akan tetapi kalau hasil produksi kurang terjual, penerimaan BUMN tidak memadai untuk mengembalikan kredit yang dipinjamnya dari bank. Maka bank menghadapi masalah banyaknya kredit macet. Apalagi ketika pada permulaan Reformasi daerah berlomba-lomba meningkatkan produksi dengan menggunakan BUMN dan bank didaerah itu. Itulah yang menimbulkan inflasi tinggi yang sudah diuraikan sebelumnya. Celakanya adalah bahwa baik pimpinan BUMN maupun bank tidak banyak menghiraukan besarnya utang yang mereka timbulkan, karena menganggap itu semua urusan pemerintah.

Zhu Rongji memecahkan masalah itu dengan tegas dan menggunakan faktor kualitas sebagai pedoman. Ia mengatakan bahwa siapa yang membuat utang harus membayarnya. BUMN membuat utang dari bank harus membayar kembali utang itu dengan penjualan hasil produksinya. Bank harus mengembalikan pula utangnya kepada bank sentral.

Zhu juga melakukan rasionalisasi terhadap BUMN dan mengurangi jumlahnya yang besar. Ia menegaskan bahwa BUMN harus mencapai standard internasional. Karena China sudah mulai mengidzinkan adanya usaha swasta, maka hal itu dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi BUMN. Yang terlalu parah kerugiannya ditutup, sedangkan BUMN yang kecil dijual kepada masyarakat. Selain itu diadakan penggabungan beberapa BUMN sejenis untuk memperoleh struktur produksi yang lebih menjamin kualitas. Ia memfokuskan perhatian kepada 1000 BUMN besar yang pajaknya kepada pemerintah mencapai sekitar 85 % seluruh penerimaan pajak pemerintah. BUMN didorong untuk menggunakan sistem manajemen perusahaan yang lazim berlaku dalam dunia bisnis. Siapa yang tidak memenuhi syarat secara tegas dikeluarkan. Zhu Rongji menegaskan kepada pimpinan BUMN bahwa dalam waktu 3 tahun tidak boleh lagi ada BUMN yang rugi dan semua harus dapat menjalankan manajemen usaha yang modern. Sikap Zhu Rongji ini mengharuskan perubahan radikal dalam budaya bisnis China dan berpengaruh pula kepada budaya politiknya.

Dampak rasionalisasi yang menimbulkan persoalan adalah meningkatnya jumlah penggangguran dari bekas anggota BUMN yang kena rasionalisasi. Untuk mengatasi masalah itu dibentuk sistem sekuriti sosial yang meniru sistem serupa di dunia Barat. Pemerintah juga membentuk dana untuk mendukung buruh yang dilepas untuk membangun usaha swastanya sendiri. Tindakan ini sama sekali mengubah budaya lama ketika orang merasa aman sebagai anggota BUMN karena tidak akan pernah dilepas, sekalipun hanya memperoleh gaji kecil. Sekarang mereka dirangsang untuk meningkatkan penghasilan mereka dengan membuka usaha sendiri yang pada mulanya didukung pemerintah. China mulai mengambil sikap seperti sudah berjalan di Jepang dan Taiwan bahwa pembangunan dan kekuatan ekonominya terletak pada usaha kecil dan menengah (UKM). Pada tahun 1997 ada sekitar 3,85 juta perusahaan di China yang bagian terebsar adalah UKM. Hasil mereka adalah sekitar 60 % seluruh produksi nasional. Itu semua juga akibat makin banyaknya usaha swasta. Pada permulaan tahun 1990-an jumlah usaha swasta naik dengan 4% sampai 5% setahun, pada tahun 1997 peningkatan jumlah usaha swasta sudah mencapai 20% setahun, mencapai sekitar 1,6 juta usaha swasta. Di kota-kota besar peran usaha swasta lebih besar dari pada di pedesaan, sebab TVE pedesaan tidak masuk usaha swasta. Di Shanghai pada tahun 1997 terdapat sekitar 130.000 usaha swasta atau sekitar 50% dari semua perusahaan yang ada di kota itu, sedangkan di Guangzhou jumlahnya mencapai 201.300 usaha swasta.

Pada tahun 1978 sekitar 91,8% dari asset industri adalah milik pemerintah. Pada tahun 1995 angka itu turun menjadi 68,8% dan swasta 31,2%. Yang lebih menarik adalah bahwa sekalipun milik swasta kurang dari milik pemerintah, hasil produksinya melebihi, yaitu pada tahun 1997 swasta menghasilkan 63,1% dari produksi nasional. Peningkatan menyolok usaha swasta meringankan usaha untuk mengatasi jumlah pengangguran, khususnya bagi buruh BUMN yang kena rasionalisasi. Ini memang masalah besar karena sekitar 26 juta buruh terkena rasionalisasi BUMN. Hebatnya kepemimpinan Zhu Rongji adalah bahwa ia tidak gentar menghadapi masalah gawat itu yang dapat berpengaruh kepada kondisi psikologi-sosial dan politik rakyat China. Ia yakin bahwa tindakan itu harus diambil untuk mencapai kemajuan China. Untuk mengatasi dampak negatifnya harus dicari jalan sebaik-baiknya. Mungkin orang lain tidak akan berani memulai usaha dengan risiko begitu besar, termasuk bagi dirinya sendiri.

Namun demikian, buat negara sebesar China dengan penduduk 1.300 juta orang tidak mungkin sekali gus mencapai perbaikan total. Dalam kenyataan setiap hari masih ada sekitar 200 juta orang, terutama yang datang dari bagian barat China, datang ke kota-kota mencari pekerjaan. Di pihak lain orang-orang ini yang menjadi sebab rendahnya harga produksi barang buatan China. Juga masih tetap banyak BUMN yang belum dapat menjalankan manajemen bisnis modern yang baik. Pemeriksaan pada tahun 1998 terhadap 1.290 BUMN besar dan menengah menunjukkan adanya 11% asset palsu dan 68,4% tidak beres pembukuannya. Hal semacam itu merupakan dorongan untuk lebih giat lagi mengadakan koreksi dan perbaikan. Di segi positifnya harus dikatakan bahwa pada akhir tahun 2001 ada 174.000 BUMN, berkurang 17.000 atau 8,9% dibandingkan tahun 2000, yang berhasil membuat laba sekitar US$ 33,87 milyard. BUMN itu membayar pajak kepada pemerintah sebesar US$ 80,5 milyard atau 43,7% dari semua hasil pemungutan pajak. Dari jumlah BUMN itu 9.000 BUMN menghasilkan laba US$ 32,9 milyard atau sekitar 97,1% dari seluruh laba semua BUMN. Jelas sekali bahwa China telah berhasil merestrukturisasi BUMN sehingga menjadi benar-benar bermanfaat bagi negara dan bangsa. Dan China tidak menjual BUMN kepada pembeli asing seperti di Indonesia, melainkan menjadikannya perusahaan publik yang turut listing di bursa effek. Investor asing dapat dan bahkan dianjurkan membangun perusahaan yang bersifat patungan dengan warga atau badan usaha China. Zhu Rongji memerlukan masuknya unsur asing ini yang sudah biasa berproduksi untuk pasar guna merangsang dan mempengaruhi perubahan budaya usaha China. Akan tetapi tidak ada pihak asing yang mempunyai posisi dominan dalam bidang apa pun. Alasan mengapa pihak asing tetap tertarik untuk investasi di China adalah karena besarnya pasar dalam negeri yang tersedia serta stabilitas politik dan keamanan yang terjamin. Di situlah peran dan manfaat Partai Komunis China, tetapi hanya dalam hal itu ada peran partai tersebut.

Hasil dari seluruh usaha yang dirintis Deng Xiaoping dan dikonsolidasi Zhu Rongji telah membuat China satu negara yang sangat diperhitungkan dalam bidang ekonomi. Hal itu mau tidak mau berpengaruh positif pada posisi politik dan militernya dalam dunia internasional. Terbukti ketika hampir seluruh Asia Timur kena wabah krisis ekonomi, hanya China yang relatif bebas dari gangguan itu.

Apa yang telah dilakukan di China sebetulnya juga harus dapat dikerjakan di Indonesia. Apalagi masalah yang kita hadapi lebih kecil skalanya. Sebaliknya kita mempunyai sumberdaya yang tidak sedikit untuk mendukung usaha kita. Seperti kehendak melepaskan diri dari ikatan IMF dan Bank Dunia tidak perlu menjadi masalah besar, sebagaimana juga dibuktikan oleh Malaysia. Masalahnya adalah kepemimpinan yang mampu mengembangkan wawasan yang tepat serta melaksanakannya sebagaimana dilakukan oleh Deng Xiaoping dan Zhu Rongji. Tentu perjuangan itu tidak akan luput dari aneka ragam tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun itulah yang akan menjadi ukuran keberhasilan kepemimpinan serta keunggulan bangsa.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post