Organisasi Territorial TNI Yang Diperdebatkan

Posted by Admin on Wednesday, 19 March 2003 | Makalah, Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Jakarta, 19 Maret 2003

Sekarang belum juga selesai debat tentang boleh atau perlu tidaknya TNI tetap mempunyai organisasi territorial ( org.terr.). Kalangan sipil tertentu menghendaki orgterr ditiadakan oleh karena menjadi sarana bagi peran politik TNI yang merugikan masyarakat.

Tidak ada yang menyangkal bahwa dalam 20 tahun terakhir Orde Baru orgterr telah disalahgunakan oleh yang berkuasa dan lebih menjadi sarana untuk menekan rakyat dari pada menjalankan fungsinya yang sebenarnya. Penyalahgunaan itu, disadari atau tidak, justru amat bertentangan dengan hakikat orgterr. Sebab fungsi terr TNI adalah terutama untuk merebut kepercayaan rakyat sehingga rakyat bersedia untuk bersama TNI menghadapi persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Namun penyalahgunaan sesuatu hal belum tentu menjadikan hal itu tidak bermanfaat, apalagi bertentangan dengan keperluan manusia. Berapa banyak contoh tentang penyalahgunaan agama sehingga amat merugikan kehidupan manusia dan malahan bertentangan dengan hakikat agama itu sendiri. Akan tetapi tidak berarti bahwa agama harus dibuang dan ditiadakan. Sebab agama mempunyai manfaat yang amat penting dalam kehidupan manusia, lebih-lebih dalam Abad ke 21. Demikian pula pengalaman buruk dengan orgterr selama 20 tahun terakhir tidak menghilangkan kenyataan bahwa orgterr yang difungsikan secara baik amat penting bagi pertahanan negara RI.

Tidak hanya Indonesia yang mempunyai orgterr untuk pertahanan. Malahan kita belajar dari bangsa lain. Orgterr terdapat di Inggeris (territorial army), Jerman (Territoriale Verteidigung), Perancis, dulu di Uni Soviet, RRC,Vietnam, dulu Yugoslavia dan bahkan AS (National Guard). Fungsi orgterr di setiap negara tidak sama, tetapi semua menganggap tetap pentingnya organisasi itu.

Indonesia mulai mempunyai orgterr pada tahun 1947. Orgterr dirasakan perlu ketika TNI terus terpukul karena melawan Belanda dengan strategi frontal yang sangat menguntungkan Belanda dengan keunggulan teknologinya. Para pemimpin kita belajar dari pengalaman marskal Tito yang menghadapi tentara Jerman yang kuat, demikian pula Mao Zedong melawan tentara Jepang di Cina dalam Perang Dunia II. Pada waktu itu baik Tito maupun Mao Zedong menghadapi tentara lawan mereka, yaitu Jerman dan Jepang, yang unggul dalam teknologi dan organisasi. Melawan dengan cara frontal justru diinginkan pihak Jerman dan Jepang, karena dengan begitu pasukan Tito dan Mao Zedong dapat dihancurkan dengan memanfaatkan keunggulan teknologi itu. Sebab itu Tito dan Mao melakukan perlawanan dengan strategi yang mengambil manfaat dari wilayah. Dalam wilayah Yugoslavia dan Cina yang luas tentara Jerman dan Jepang di”preteli” sedikit demi sedikit dengan serangan gerilya tanpa dapat melakukan pembalasan yang sepadan. Maka TNI beralih dari penggunaan strategi frontal yang mungkin kadang-kadang tampak gagah berani, ke strategi wilayah, yaitu memanfaatkan keunggulan penggunaan wilayah sambil neteli (mengurangi sedikit demi sedikit) kekuatan Belanda dengan perlawanan gerilya. Itu pula yang dilakukan Vietnam dalam merebut kemerdekaan dari Perancis dan mempertahannya kemerdekaan itu terhadap tentara AS yang begitu superior dalam teknologi.

Strategi wilayah memerlukan di satu pihak satu organisasi territorial dan di pihak lain organisasi mobil. Kombinasi ini yang kemudian makin efektif memukul Belanda dalam Perang Kemerdekaan II dan akhirnya berhasil memaksanya untuk kembali ke meja perundingan serta mengakui kedaulatan bangsa Indonesia pada 27 Desember 1949.

Para pemimpin sipil kita di waktu itu, seperti Bung Karno dan Bung Hatta, tidak pernah menolak orgterr dan justru memandangnya sebagai cara perlawanan yang tepat bagi TNI karena mendekatkan TNI dengan rakyat Indonesia. Apalagi ketika mereka menyadari efektifitas strategi wilayah untuk menghadapi Belanda para pemimpin sipil mendukungnya sepenuhnya .

Para cendekiawan yang dewasa ini tidak setuju dengan orgterr selalu mengatakan bahwa perang dan pertahanan masa kini adalah sangat berbeda dengan keadaannya pada lima puluh tahun yang lalu. Mereka mengatakan bahwa konsep Pertahanan Rakyat Semesta sudah ketinggalan zaman. Teknologi militer sekarang menghadirkan Precision Guided Munition yang dilandasi teknologi pengantaran (guidance systems) yang amat canggih serta perkembangan missile yang dapat diluncurkan untuk keperluan jarak pendek sampai jarak antarbenua. Untuk itu diperlukan strategi pertahanan yang lain, kata mereka. Apalagi kemudian berkembang teknologi komunikasi dan informasi dengan terwujudnya Internet. Itu semua mengakibatkan satu revolusi dalam cara berperang (revolution of military warfare), mereka tambahkan.

Adalah benar bahwa perkembangan teknologi militer bukan main hebatnya dan cepatnya. Tentu hal itu mempengaruhi cara berperang karena dalam perang teknologi memegang peran yang penting. Bahwa segala hal mengalami perubahan adalah benar, tetapi di pihak lain kehidupan manusia juga tidak lepas dari faktor kontinuitas. Demikian pula dalam masalah pertahanan negara dan dunia militer. Perkembangan teknologi mempengaruhi terwujudnya perubahan, namun di pihak lain ada pula hal-hal yang berlaku kontinu, antara lain kenyataan bahwa perlawanan menjadi efektif kalau diwujudkan dengan memukul lawan di aspeknya yang lemah. Dan sebaliknya menjadi kurang efektif kalau menghadapi lawan pada aspek keunggulannya.

Adalah kenyataan bahwa bangsa kita masih miskin dan tertinggal dalam perkembangan teknologi. Masih perlu waktu cukup lama serta berkembangnya kepemimpinan yang efektif sebelum Indonesia mencapai kesejahteraan yang tinggi dan menjadi negara industri maju. Selama kondisi itu belum tercapai mustahil TNI dapat diperlengkapi dan dipersenjatai dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan perkembangan teknologi militer mutahir. Demikian pula pemeliharaan kesejahteraan yang memadai guna memperkuat semangat dan moralitas personil pun jauh dari mencukupi. Oleh sebab itu TNI masih jauh sekali dari harapan dan impian kita sebagai kekuatan pertahanan yang seimbang di darat, laut dan udara dengan tingkat kemampuan personil dan teknologi yang tinggi. Konndisi itulah diperlukan untuk mengamankan kedaulatan dan wilayah negara kepulauan yang begitu luas dan besar kekayaan alamnya. Sebelum dapat membangun pertahanan dengan sistem senjata teknologi tinggi, peran sistem senjata sosial amat penting bagi efektivitas pertahanan kita.

Sebab itu strategi wilayah tetap mempunyai validitas tinggi. TNI harus dapat memanfaatkan penguasaan wilayah untuk menetralisasi keunggulan teknologi musuh. Itu hanya dapat terwujud dengan eksistensi orgterr yang efektif. Negara dengan keunggulan teknologi seperti AS terbukti mengalami kegagalan ketika menghadapi strategi wilayah yang dilaksanakan tentara Vietnam. Sejak itu AS menghindari sejauh mungkin masuk wilayah musuh dan mengalahkannya dengan kekuatan serta operasi militer darat. Melainkan berusaha menghancurkan musuhnya serta memaksanya menyerah dengan tembakan jarak jauh yang memanfaatkan segala kemajuan teknologi peluru kendali didukung teknolgi komunikasi serta bahan peledak. Baru kalau akibat daya tembak yang hebat itu musuh tidak lagi imampu mengadakan perlawanan darat yang efektif, pasukan daratnya masuk wilayah musuh.. Akan tetapi kalau musuh yang dihadapi menerapkan strategi wilayah yang menyebarkan kekuatan militer sehingga sukar untuk dihancurkan dengan daya tembak, maka timbul pertanyaan bagaimana ia akan memenangkan perang militernya.

Maka jelas sekali bahwa orgterr kita perlukan untuk menjadi kompensasi efektif bagi kelemahan dalam sistem senjata teknologi. Dengan sendirinya ini adalah orgterr yang berbeda dari yang sekarang ada.. Tanpa mengurangi dan mengabaikan usaha untuk mempertinggi kemampuan teknologi TNI, kita perlu mendalami dengan saksama fungsi, organisasi, perlengkapan dan persenjataan orgterr yang kita perlukan itu. Akan tetapi itu bukan dengan membuang orgterr dari organisasi pertahanan kita. Organisasi territorial yang efektif justru merupakan kekuatan penangkal terhadap musuh yang bermaksud menyerang wilayah RI, karena musuh akan berpikir bahwa keberhasilan serangannya menjadi amat problematis. Untuk keperluan itu para pakar sipil dan militer harus melakukan studi bersama karena efektivitas pertahanan merupakan kepentingan seluruh bangsa dan bukan hanya kepentingan TNI belaka.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post