Pengaruh Uang terhadap Politik

Posted by Admin on Monday, 8 March 2004 | Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Mantan Gubernur Lemhannas

SAAT pemilihan umum (pemilu) makin dekat dan orang banyak bicara dan menulis tentang kemungkinan terjadinya money politics, yaitu penggunaan uang dengan cara dan tujuan yang tidak patut, seperti untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada pihak yang memberinya uang atau benda berharga. Konotasi uang dalam hubungannya dengan politik menjadi amat negatif. Padahal dalam kenyataan kehidupan politik masa kini tidak dapat lepas dari uang. Demokrasi yang menyatakan diri sebagai sistem politik yang membela kepentingan rakyat, pun terbelenggu oleh uang.

Sudah lama kaum idealis menginginkan agar politik dapat dibebaskan sejauh mungkin dari pengaruh uang. Dengan demikian, semua orang dapat berpartisipasi dalam politik dan kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Dapat dipilih wakil-wakil rakyat yang tepat dan membela kepentingan rakyat tanpa ditentukan oleh kekuatan uang. Hingga kini masih ada orang dengan idealisme murni itu.

Akan tetapi sayang sekali bahwa kehidupan yang nyata tidak sesuai dengan keinginan kaum idealis itu. Dalam kenyataan faktor uang sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik. Tanpa uang sukar sekali bagi orang untuk mencapai hasil dalam proses politik.

Dipengaruhi Uang
Dalam sistem demokrasi, khususnya yang berorientasi Barat, tidak dapat dihindari bahwa politik amat dipengaruhi uang. Hanya orang yang cukup keuangannya yang dapat aktif dalam proses politik. Pada permulaan diadakan sistem pemilihanhanya orang laki-laki dengan penghasilan atau membayar pajak dalam jumlah tertentu yang boleh ikut memilih dan dipilih. Jadi landasannya adalah uang dan bahwa kehidupan politik hanya terbuka bagi yang punya uang. Orang yang berambisi turut dalam proses politik harus bersaing dengan orang lain untuk dapat terpilih menjadi anggota legislatif atau eksekutif.

Persaingan itu akan dimenangkan oleh orang yang disukai banyak orang yang berhak memilih. Pandangan hidup yang diperjuangkannya, kecerdasannya, perilakunya, kemampuan untuk meyakinkan orang lain, itu semua berpengaruh apakah orang dapat memenangkan persaingan tersebut. Akan tetapi juga uang dan benda berpengaruh besar dalam memenangkan persaingan itu.

Tahun 1982 di Jepang seorang yang ingin berhasil dapat terpilih sebagai anggota DPR Pusat memerlukan tidak kurang dari Yen 200 juta (sekitar US$ 2 juta). Padahal Jepang adalah bangsa yang termasuk shame society yang cepat sekali mengecam perilaku yang tidak patut, khususnya menyangkut uang. Sebab itu tidak ringan bagi orang yang berambisi politik. Apalagi bagi orang yang memegang pimpinan faksi (faction) dalam partai. Ia harus mendukung semua anggota faksinya agar dapat terpilih dan dengan demikian memperkokoh posisi faksinya.

Sekarang pun dalam pemilihan Presiden AS terjadi persaingan kuat dalam pengumpulan dana. Menurut laporan Majalah Newsweek, untuk keluar sebagai calon presiden bagi Partai Demokrat saja para calonnya John Kerry, Howard Dean, dan lainnya harus bersaing keras untuk memperoleh dukungan dana yang besar. Apalagi kalau nanti menghadapi calon Partai Republik, yaitu Presiden George W. Bush, yang mendapat dukungan kaum modal besar dan katanya sudah berhasil mengumpulkan dana sebanyak US$ 170 juta.

Calon Presiden AS memerlukan banyak dana untuk membiayai stafnya yang umumnya sebagai profesional harus dibayar. Juga perjalanan keliling dengan naik pesawat, kereta api atau bus pun tidak murah. Yang paling mahal mungkin membayar penggunaan siaran TV.

Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh uang terhadap politik besar sekali dan tidak terbatas pada penggunaannya yang kurang patut. Akibatnya, sekalipun demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, hanya kalangan tertentu saja yang dapat bergerak aktif dalam politik untuk menjadi calon legislatif dan eksekutif.

Maka jauh dari pasti bahwa yang terbaik akan tampil dan menang. Itu juga dapat dilihat ketika George W. Bush terpilih sebagai Presiden AS pada tahun 2000, sebab banyak orang Amerika dan dalam partainya sendiri sangsi akan kemampuannya. Kemudian juga terbukti keterbatasannya dalam pengetahuan mengenai bangsa lain.

Kekuatan Uang
Hal itu juga terjadi di Indonesia, yaitu orang yang tidak mempunyai kekuatan uang tidak dapat menampilkan diri sebagai calon legislatif atau calon presiden. Kalau ia toh mencoba-coba melakukannya, ia akan kandas dalam waktu singkat. Inilah ironi demokrasi yang tak dapat dihindari. Kondisi demikian diperkuat oleh makin kuatnya pengaruh materialisme dalam kehidupan manusia. Orang-orang yang memperjuangkan peran moralitas yang kuat dalam kehidupan politik hampir tidak ada peluangnya. Satu-satunya peluang adalah kalau orang yang dipilih sebagai pimpinan nasional, terbukti menjalankan kepemimpinan yang kuat moralitasnya. Sekalipun ia terpilih melalui jalan yang tidak bebas dari pengaruh uang yang kuat.

Memang demikianlah realitas kehidupan yang tidak dapat dihindari. Alternatifnya adalah berlakunya sistem otoriter yang amat dipengaruhi kekuasaan fisik yang dengan sendirinya tidak disukai banyak orang, kecuali yang berkuasa.

Satu jalan keluar adalah apabila ada pihak yang kuat keuangannya, bersedia mendukung orang yang dalam pendapat masyarakat dinilai sebagai pemimpin yang tepat, tetapi tidak memiliki kekuatan uang yang memadai. Akan tetapi juga harus disertai syarat bahwa pihak yang mendukung tidak melakukan itu untuk memperkuat kepentingannya sendiri. Sebab kalau itu yang terjadi, orangnya yang terpilih harus sepenuhnya melayani kepentingan pendukung. Hal semacam itu tidak jarang terjadi di Amerika ketika pemodal besar tertentu memerlukan peran pemimpin eksekutif dan legislatif untuk menjamin kemajuan usahanya. Karena itu di AS ada banyak lobby, termasuk Jewish lobby yang tersohor kuat pengaruhnya.

Besarnya pengaruh uang terhadap politik dalam sistem demokrasi dapat menimbulkan kerawanan terhadap efisiensi pemerintahan. Partai politik yang berkuasa cenderung memanfaatkan keuangan negara untuk memperkuat dananya. Itu antara lain dapat dilakukan dengan menempatkan anggota partainya pada posisi yang me- nguasai banyak dana, padahal belum tentu anggota partai itu orang terbaik untuk jabatan tersebut.

Jalan lain adalah pemanfaatan tender untuk memenangkan perusahaan yang dekat dengan pimpinan partai. Juga di Indonesia hal itu sedang atau akan terjadi ketika partai-partai politik sangat memerlukan dana banyak.

Di banyak negara diadakan pengaturan untuk membatasi peran uang dalam kegiatan politik. Seperti dibatasi jumlah uang yang dapat disumbangkan kepada partai politik. Tetapi dalam kenyataan pengaturan itu tidak efektif. Selalu ada saja jalan bagi pengumpul dana untuk membesarkan dompetnya dan malahan tidak jarang ada pemimpin politik yang mengambil risiko untuk melanggar peraturan.

Kesimpulan yang kurang enak adalah bahwa dalam dunia ini yang berkuasa adalah uang dan mereka yang memilikinya. Kecuali kalau ada orang berkuasa yang sanggup memimpin dengan etika dan moralitas tinggi dan mampu untuk tidak dijatuhkan dalam waktu singkat oleh mereka yang berkepentingan dengan kekuasaan uang.

Source : http://www.suarapembaruan.com/News/2004/03/08/index.html

RSS feed | Trackback URI

1 Comment »

Comment by Yakin kasih tafonao
2010-04-27 20:44:30


pada umumnya berpolitik adalah sesuatu cara yang dilakukan oleh sesorang atw lebih untuk memengaruhi ornga lain demi mendapatkan tujuan. jadi dalam hal ini yang diharapkan bagi polisi, janganlah memakai mekanisme maney politic. karena akan berdampak negatif bagi masyarakat. dan akan membuat politisi melakukan prAktek korupsi yang besar-besaran.

 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post