"Selama Pak Harto Ada, Tidak Mungkin Ada Instabilitas"

Posted by Admin on Saturday, 8 November 1997 | Wawancara

Wawancara dengan Wartawan Forum

Letnan Jenderal (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo,70 tahun, adalah seorang pemikir ABRI yang cukup berpengaruh. Pandangan- pandangan Mantan Gubernur Lemhannas (1974-1978) kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur, itu di bidang sosial-politik memang tajam. Cukup banyak gagasannya yang bergaung keras. Misalnya, tentang restrukturisasi peran intelijen yang dilontarkannya empat tahun lalu. Atau visinya mengenai pembauran pri dan nonpri yang dicetuskannya baru-baru ini.

Bekas Duta Besar RI untuk Jepang itu juga berkomentar menarik tentang pernyataan Pak Harto soal lengser keprabon, madeg pandhita (turun takhta, dan menjadi begawan) dalam Rapim Golkar, 20 Oktober lalu. Bagaimana pandangan Sayidiman yang sejalan dengan gagasan Amien Rais itu? Wartawan FORUM, Sen Tjiauw dan Maman Gantra, mewawancarai jenderal penulis sejumlah buku itu di rumahnya pekan lalu. Berikut petikannya.

Bagaimana Anda mengartikan pernyataan Pak Harto soal lengser keprabon, madeg pandhita?

Sebenarnya, waktu menghadapi tahun 1993, saya sering ditanya oleh orang-orang dari dalam maupun luar negeri. Apakah akan ada pergantian (presiden)? Saya bilang, tidak. Menurut hemat saya, Pak Harto akan tetap terpilih sebagai presiden. Karena, sekalipun di Indonesia ada beberapa kekuatan politik yang tersalur melalui beberapa orsospol, tapi dalam kenyataannya, kekuatan politik utama adalah Pak Harto sendiri. Jadi, seperti Bung Karno, Pak Harto adalah seorang politisi yang mengembangkan kekuatan politik yang lebih kuat dari yang lain.

Oleh sebab itu, tahun 1993, saya yakin Pak Harto masih akan jadi presiden lagi. Akan tetapi, menghadapi tahun 1998, saya katakan, mungkin ceritanya akan berbeda. Karena, menghadapi 1998, Pak Harto akan semakin lanjut usianya (77 tahun) dan karena merasa sudah lama menjadi Presiden, mau tidak mau juga merasa capek. Dan yang penting, Pak Harto itu menganut falsafah Jawa yang kuat, yang menganggap, kesempurnaan hidup buat seorang raja adalah kalau ia, setelah menjalankan fungsi kenegaraan cukup lama, bisa mengakhirinya dengan mandhita (menjadi begawan). Jadi, ada kemungkinan menghadapi 1998, Pak Harto itu akan mandhita.

Tapi, mandhita itu tidak berarti Pak Harto berhenti sebagai sebuah kekuataan politik utama. Sekalipun Pak Harto nanti mandhita, kekuatan politik utama masih tetap dipegang Pak Harto. Sehingga, kalau Pak Harto mandhita pada 1998, dan ada presiden baru, tetap saja presiden baru itu–walau dipilih oleh MPR–akan mendapat pengaruh besar dari Pak Harto. Boleh dikatakan, itu calonnya Pak Harto. Saya katakan begitu, waktu itu (tahun 1993). Orang-orang masih bilang, enggak mungkin. Saya bilang, lihatlah. Nah, ketika kemarin Pak Harto bicara di HUT Golkar tentang lengser keprabon, madeg pandhita, saya tidak kaget. Jadi, perkiraan saya dibenarkan.

Namun, ada perbedaan. Ternyata Pak Harto lebih arif lagi dari yang saya perkirakan. Saya menilai, Pak Harto adalah orang yang arif sekali. Pak Harto tidak menyatakan akan mandhita. Tapi, Pak Harto menanyakan, apakah betul rakyat masih menghendakinya menjadi presiden.
Kalau memakai istilah lain, apakah benar rakyat secara bulat, bukan lonjong, masih menghendakinya. Itu berarti, kalau rakyat betul-betul masih menghendakinya menjadi presiden, maka ia akan tetap.

Karena itu, sekarang terserah kepada pimpinan Golkar. Dan adalah kewajiban para pimpinan Golkar untuk tak kalah arif dari Pak Harto. Dalam hal ini, pimpinan Golkar perlu betul-betul mendalami apa yang diucapkan Pak Harto dan mencari jawaban atas dua pertanyaan dari ucapan itu. Pertanyaan pertama, apa yang paling baik buat negara dan bangsa dan, kedua, apa yang paling baik buat Pak Harto sekeluarga. Saya kira harus di situ melihat jawabannya.

Mungkinkah ucapan itu hanya untuk menguji kesetiaan Keluarga Besar Golkar?

Mau Anda tafsirkan sebagai menguji, bisa saja. Tapi, kan beliau sudah menyatakan siap untuk tidak dipilih sebagai presiden. Dan, sekali lagi saya katakan, meskipun tidak lagi menjadi presiden, Pak Harto tetap akan menjadi suatu kekuatan politik utama.

Kalau Pak Harto benar-benar lengser keprabon, di mana tempatnya yang layak untuk mandhita?

Mungkin sebagai ketua Dewan Pembina Golkar. Golkar kan kekuatan orsospol terbesar. Apalagi Pak Harto sendiri merupakan kekuatan politik utama. Berarti ia masih akan tetap mempunyai pengaruh yang besar terhadap stabilitas politik di Indonesia. Karena itu, menghadapi tahun 1998 ini, hanya ada dua alternatif dalam kepemimpinan nasional.

Alternatif pertama itu yang normal. Seperti yang sudah-sudah, Pak Harto dipilih lagi sebagai presiden, kemudian ada wakil presiden. Hanya, dalam alternatif pertama itu, fungsi wakil presiden menjadi lain dari yang sudah-sudah. Karena, bagaimanapun, kalau Pak Harto terpilih lagi menjadi presiden (1998-2003), bisa dibayangkan, setelah 2003, Pak Harto sudah berusia 82 tahun. Berarti wakil presiden itu harus siap menjadi presiden. Jika ada yang bilang, siapa pun yang terpilih sebagai wakil presiden harus siap menjadi presiden, itu benar.

Alternatif kedua, ya, mandhita itu. Dus, Pak Harto menduduki jabatan di luar eksekutif. Tetapi, sekalipun di luar eksekutif, pengaruhnya terhadap presiden baru itu akan besar sekali. Nah, dalam hal itu, terjadi suatu permulaan dari transfer of power, sehingga alternatif kedua itu menunjukkan langkah yang lebih gradual, lebih teratur, lebih sistematis. Itu bisa diandaikan, jika dalam suatu perusahaan, maka posisi Pak Harto itu sama dengan komisaris utama, sedangkan presidennya menjadi direktur utama. Sudah tentu, dalam hal ini, putusan kebijakan yang penting-penting tidak bisa lepas dari komisaris utama. Tapi day to day execution dilakukan oleh direktur utama.

Kita bisa melihat ke RRC. Dulu, Deng Xiao Ping sama sekali sudah tidak punya jabatan resmi. Yang jadi presiden adalah Jiang Zemin. Tapi, dalam kenyataan, yang memegang politik di RRC itu adalah Deng Xiao Ping. Jiang Zemin dalam segala hal harus selalu me-relay kepada Deng. Dengan begitu, ada transfer of power yang lebih gradual. Jadi, andaikata ada something must happen pada diri Pak Harto–kita kan tidak tahu–tidak menyebabkan suatu pergantian atau perubahan yang mendadak. Itu juga lebih menjawab aspirasi sebagian besar masyarakat. Sebagian besar masyarakat kan menginginkan perubahan, tapi perubahan yang sifatnya evolusioner–sekalipun evolusioner yang dipercepat–bukan revolusioner, ketimbang alternatif pertama yang relatif mendadak atau mengagetkan.

Jadi, untuk suksesi, Anda lebih suka alternatif kedua?

Ya. Dalam buku yang saya tulis, saya menyatakan sepakat untuk alternatif kedua. Karena stabilitas politik tetap terjamin. Soalnya, kekuatan politik utama itu tetap Pak Harto, nobody else.

Ketua Umum Golkar dan Ketua FKP MPR menyatakan tetap akan mencalonkan Pak Harto. Bagaimana itu?

Itulah. Apakah dalam hal ini Golkar sudah menunjukkan kearifan yang seimbang dengan kearifan Pak Harto? Itu masalahnya. Dapatkah kita mengharapkan dari pimpinan Golkar untuk menghasilkan kearifan itu? Kita tidak tahu. Semuanya terserah kepada pimpinan Golkar. Karena, pertanyaan Pak Harto itu diajukan kepada mereka. Apakah mereka makin arif, makin dewasa, di dalam kepemimpinan politiknya di masa depan?

Mungkinkah cara mereka membaca pernyataan itu lain dengan maksud Pak Harto sendiri?

Mungkin saja. Mungkin cara membacanya lain, kepentingannya juga mungkin lain.

Tapi, ada yang mengusulkan agar diadakan polling untuk mengetahui aspirasi masyarakat tentang pencalonan Pak Harto… Saya kira begini. Kalau saya yakin semuanya masih percaya kepada Pak Harto. Kalau soal itu, no problem. Cuma, masalahnya, bagaimana caranya kita merekayasa agar Pak Harto masih dapat memberikan pengabdiannya–seperti yang ia inginkan–kepada negara dan bangsa, tetapi juga sesuai dengan kepentingan beliau. Karena itu, sebaiknya Golkar mengajukan dua pertanyaan ini: apa yang terbaik buat bangsa dan apa yang terbaik buat Pak Harto sekeluarga. Kita tidak bisa membebani Pak Harto pribadi, yang sudah 30 tahun "megang" terus. Berat. Kita juga tahu, saat menghadapi tahun 1988, kita dengar ia mengatakan sudah cukup mengabdi. Tapi, Pak Harto kan tidak bisa menolak kalau rakyat masih memintanya menjadi presiden. Jadi, sekarang tergantung kepada kita (rakyat), apakah kita mempunyai kearifan atau tidak menghadapi masalah itu. Dan, apa pun keputusannya, kita sama sekali tidak mengganggu wibawa Pak Harto. Karena, bagaimanapun, posisi Pak Harto nanti tetap the number one man of Indonesia. Itu tidak bisa diragukan lagi.

Kalau melihat pernyataan-pernyataannya beberapa waktu lalu, Pak Harto tampaknya sudah membuka peluang bagi terjadinya suksesi pada 1998…

Persis. Di situlah kearifan beliau. Itu lebih dari yang saya bayangkan. Kalau yang saya bayangkan, sebelum tahun 2003, Pak Harto akan berhenti. Tapi ternyata, dengan pernyataan di HUT Golkar, beliau justru lebih arif dari yang saya bayangkan. Kan beliau bilang: saya siap untuk ini…(maksudnya lengser keprabon). Nah, di situlah kita diuji, di situ pula Golkar yang harus menentukan. Oleh karena itu, harapan saya dan doa saya, semoga pimpinan Golkar bersikap arif.

Jadi, Anda pribadi lebih setuju kalau Pak Harto lengser?

Ya, kalau saya prefer alternatif kedua itu. Karena dengan begitu akan terjadi gradual transfer of power dan otomatis kita sudah menyiapkan pimpinan yang akan datang. Bagaimanapun manusia itu kan ada akhirnya. Pak Harto itu wise man, orang yang arif dan tahu bahwa suatu saat Tuhan akan memanggilnya. Jadi, dari dulu dia sudah menyiapkan dan membiasakan orang yang akan diangkat menjadi presiden itu untuk memegang pimpinan. Saya yakin, walaupun Pak Harto tidak jadi presiden lagi, stabilitas akan tetap terjamin selama dia masih ada.

Seperti yang saya katakan tadi, sebagai komisaris, Pak Harto akan terus memberi nasihat kepada direktur utama. Posisi itu nanti akan sama dengan Deng atau Lee Kuan Yew. Kalau Lee Kuan Yew memang masih memegang posisi resmi sebagai senior minister, sedangkan Deng Xiao Ping enggak punya apa-apa. Nah, kalau Pak Harto kan bisa jadi Ketua Dewan Pembina Golkar. Atau bisa juga MPR menentukan suatu posisi atau title untuk beliau, boleh saja. Ada orang mengatakan, "Oh, itu tidak konstitusional. " Apa maksudnya? Menurut saya, segala sesuatu yang diputuskan oleh MPR itu adalah konstitusional. Sebab, yang berkuasa di Indonesia adalah rakyat, yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.

Selama ini, Pak Harto tidak pernah terang-terangan menyebut nama atau kriteria tentang calon penggantinya, sehingga Golkar tidak berani mencalonkan orang selain Pak Harto…

Ya, itulah masalahnya. Kenapa masih harus minta petunjuk dari Pak Harto. Repotnya, orang kita ini selalu minta didikte terus. Harusnya mulai dari bawah, dong. Kalau enggak ada yang mulai, siapa? Kapan kita mau menunjukkan kepemimpinan dan kedewasaan kita.

Jadi, Pak Harto tidak perlu menyebut calon atau kriteria penggantinya?

Sudah cukup. Tinggal Golkarnya saja sekarang. Mentalnya harus diubah, dong. Jangan hanya sekadar menjadi pembantu. Jujurlah. Kalau benar Pak Harto mau berhenti dan andai beliau tidak ada lagi, apa lantas kita enggak tahu harus berbuat apa? Kan enggak benar itu.

Tapi, sekarang calon penggantinya siapa, kan belum ada yang "sekelas"?

Okelah, kalau memang sudah disetujui Pak Harto mandhita, tentunya dalam memilih calon presiden nanti, yang terutama berpengaruh, adalah pendapatnya Pak Harto. Meskipun beliau pasti menginginkan MPR yang memilih agar tetap konstitusional, tapi mau tak mau, pilihan MPR akan banyak dipengaruhi oleh pendapat Pak Harto. Sama saja di RRC, meskipun yang memilih Kongres Rakyat, tapi kan pendapat Deng Xiao Ping yang sangat mempengaruhi.

Jadi, siapa yang paling pantas menggantikan Pak Harto?

Mungkin kita semua punya calon, saya punya calon, Anda juga punya. Tapi, nanti yang dominan pasti adalah calon dari Pak Harto. Mau tidak mau. Itu, menurut saya, yang bisa menggaransi transfer of power. Jadi, tak akan ada persoalan antara the real president dengan pandhita. Ndak ada. Buktinya, tidak pernah ada persoalan antara Deng Xiao Ping dengan Jiang Zemin, tidak ada persoalan antara Lee Kuan Yew dengan Goh Chok Tong. Itu bagus sekali ditiru.

Sebelum Golkar mencalonkan nama Pak Harto (dalam HUT Golkar itu), apakah Anda yakin itu sudah dikonsultasikan dulu kepada beliau?

Mungkin. Tapi kita kan mengenal Pak Harto. Mungkin ketika itu beliau cuma mesem saja. Tidak mustahil begitu saja reaksinya. Tapi mesem, senyum atau diam itu, tidak berarti beliau setuju. Ndak ada arti apa-apa. Itu nanti akan berproses.

Pak Harto minta agar pencalonannya diteliti kembali oleh Golkar.
Caranya bagaimana itu?

Ya, itu tadi. Untuk menjawab itu, jawab dulu: apa yang terbaik buat bangsa dan apa yang terbaik buat Pak Harto sekeluarga? Setelah itu, tentukan, apakah mau pakai alternatif pertama atau alternatif kedua. Tapi, menurut saya, tidak akan jadi persoalan apakah Pak Harto itu jadi presiden atau tidak. Karena, di Indonesia ini, selama Pak Harto masih ada, tetap dia yang menjadi the number one. Masalahnya, menurut saya, posisi apa yang paling baik untuk jadi the number one itu.

Kalau pakai alternatif kedua, kan bisa timbul instabilitas karena ada dua pusat kekuasaan?

Siapa bilang? Enggak benar juga. Karena seperti saya katakan tadi, selama ada Pak Harto, tidak mungkin ada instabilitas seperti itu. Mana mungkin ada pertarungan. Karena yang terpilih nanti pasti pilihan Pak Harto. Bukan orang lain. Kalau ada yang mau mencoba–seperti kemarin itu–pasti kalah oleh Pak Harto. Saya tak perlu menyebut nama, tahu sendirilah.

Golkar hanya mencalonkan Presiden, tapi tidak untuk wapres. Apakah itu sudah benar?

Itulah. Dengan mencalonkan kembali Pak Harto tahun 1998, berarti kan Golkar mengambil alternatif pertama. Padahal, untuk alternatif kesatu, posisi wapres itu penting sekali. Harusnya mereka sekarang sudah menyiapkan secara matang siapa calon wapresnya. Jadi, masalahnya sekarang, kearifan kita sedang diuji sebagai negarawan. Harusnya Golkar sebagai orsospol terbesar memutuskan sendiri apa yang paling baik untuk bangsa, jangan terus tergantung pada Pak Harto.

Kalau yang terjadi nanti alternatif pertama, siapa wapres yang paling cocok?

Kembali lagi ke Pak Harto juga yang menentukan. Orang boleh saja mengajukan pendapat, tapi yang menentukan kan Pak Harto. Apalagi beliau memang berhak, sebagai presiden. Pak Harto itu orang hebat. Beliau tidak akan membuat keputusan kalau dirasa belum waktunya membuat keputusan. Dulu, saya pernah bicara, Pak Harto pasti akan membuat keputusan di tahun 1997, paling cepat akhir tahun. Ternyata benar, bulan Oktober beliau sudah ngomong. Karena membuat keputusan itu paling sukar. Karena, kalau terlalu cepat, bisa merugikan, begitu juga kalau terlalu lambat. Harus on time. Pak Harto dalam hal ini, bukan main. Sense of timing beliau itu hebat. Kalau saya bicara begini, bukan berarti mengagung-agungkan, tapi kenyataan saja.

Karena Pak Harto bicara di HUT Golkar, apakah berarti Golkar yang harus menjawab?

Iya. Kan beliau bicara kepada Golkar, maka Golkar yang harus menjawab. Jadi, sekarang ini, ujung tombak kita adalah Golkar. Apakah Golkar memberi jawaban yang benar atau tidak. Saya bicara di sini supaya juga bisa mempengaruhi Golkar.

Apakah suara-suara orsospol lain tidak perlu diperhitungkan lagi?

Tentu harus diperhitungkan. Pak Harto secara tidak langsung juga merangsang parpol yang lain, walaupun akhirnya jawaban itu ada pada Golkar. Karena dia menanyakan itu di depan pimpinan Golkar. Tapi, kalau parpol lain juga ikut bicara, mungkin bisa mempengaruhi Golkar. Mungkin yang lain berpendapat, Golkar sebaiknya mengambil alternatif pertama. Tidak apa-apa, itu memberikan bahan kepada Golkar. Tapi jangan belum apa-apa Golkarnya sudah menjawab. Itu salah sekali. Wong Pak Harto memberi waktu lima bulan, kok. Itu belum waktunya sudah langsung menjawab, padahal belum sempat mikir. Waktu malam itu kan (setelah usai acara HUT Golkar) sudah ada yang menjawab begitu. Itu kan cetek, dangkal namanya. Tidak sesuai dengan kearifan Pak Harto.

Apakah itu karena ada gap antargenerasi, sehingga pimpinan Golkar sekarang tidak bisa mengimbangi maksud Pak Harto itu?

Mungkin juga. Tapi, mbok ya meskipun muda, kan dia mestinya tahu, belum waktunya untuk menjawab. Harusnya kan mereka berpikir bahwa masalah itu perlu dirundingkan. Kalau perlu dirundingkan dengan anggota Dewan Pembina Golkar.

Anda menyebutkan posisi yang tepat untuk Pak Harto itu Ketua Dewan Pembina Golkar. Apa tidak ada posisi yang lebih baik lagi, sehingga beliau bisa jadi milik semua golongan?

Kalau itu, MPR bisa saja menentukan apakah Pak Harto akan dijadikan Penasihat Agung atau apa. Sama saja dengan Deng Xiao Ping. Tapi, the real politic is different. Secara formal seakan-akan ada presiden. Tapi the number one adalah tetap Pak Harto.

Apakah tidak sebaiknya Pak Harto menjadi Ketua DPA, kan lebih konstitusional?

Enggak, dong. Kalau melulu atas persetujuan UUD 1945, ya tidak ada istilah mandhita. Pak Harto itu kan sudah di atas formal structure. Karena itu mandhita. Kalau saya juga kurang cocok dengan Lee Kuan Yew yang menjadi senior minister. Secara formal, itu kan tetap di bawah perdana menteri. Saya lebih cocok dengan posisi Deng.

Anda pribadi, siapa calon wapres yang Anda jagokan?

Media massa kan sudah menyatakan nama-nama itu. Apakah mungkin di antara mereka yang jadi? Menurut saya, sukar juga memastikannya. Soalnya, kita bicara dalam kerangka yang mana dulu? Selama kita bicara dalam kerangka Soeharto, maka calon wapres tidak akan lepas dari orang-orang yang cocok dengan Pak Harto. Karena itu, kita tentu bicara tentang orang-orang yang sudah dipilih oleh Pak Harto untuk jabatan-jabatan yang ada. So far, dalam hal ini, nama-nama yang disebutkan oleh media massa itu tidak salah. Bahwa yang punya harapan besar itu adalah Lee Kuan Yew, Habibie, Ginandjar, Harmoko, atau Hartono. Selama masih dalam kerangka Soeharto, itu semua masuk akal. Saya kira, yang jadi, somebody among them-lah. Saya tidak melihat orang lain lagi. Pendeknya, masih orang-orang yang ada di dalam eksekutif atau di sekeliling Pak Harto. Tampak sekali Pak Harto percaya kepada mereka. Tapi, kalau kita bicara di luar kerangka Pak Harto, tentunya ya orang-orang lain juga bisa. Tapi, saya tidak ingin bicara di luar itu karena menyalahi keadaan politik sekarang.

Kalau Pak Harto sakit, atau wafat, kan kita tidak bisa lagi bicara dalam kerangka Pak Harto?

La, kalau begitu, ya di luar kerangka Pak Harto. Karena itu, mengapa saya prefer alternatif kedua. Karena saya mengantisipasi kalau ada perubahan yang mengagetkan. Sebab, dengan begitu, orang yang menjadi presiden mudah-mudahan sudah bisa mengadakan consolidated power, sehingga tidak terjadi hal- hal yang merugikan bangsa. Sebab, pasti dalam kondisi seperti itu, orang-orang yang ingin mengacau mulai timbul lagi. Itu yang dilakukan oleh Jiang Zemin semasa Deng dulu. Kalau tidak, pasti ramai di Cina itu. Nah, kita harus mengantisipasi itu juga. Jangan sampai terjadi free for all. Itu akan merugikan kita.

Apakah situasi free for all itu mungkin terjadi?

Kalau alternatif kesatu yang dipilih, itu yang saya khawatirkan. Itulah sebabnya, saya kira, mengapa Pak Harto sampai sekarang tidak mempunyai "Putra Makhota". Menurut saya, kalau ada orang yang sudah ditentukan atau ada yang mendengar bahwa Pak Harto punya "Putra Mahkota ", mesti akan ada yang mengganjal. Dengan lain perkataan, saya ingin menunjukkan bahwa, kalau alternatif pertama dipilih, ketika wapres belum sempat ada consolidated power, akan muncul calon-calon lain.

Anda pernah mengusulkan agar Sidang Umum MPR diadakan dua kali. Apakah usulan itu sekarang masih relevan?

Ya. Saya tetap pada pendapat itu. Mestinya tahun 1998 MPR kita bisa mengambil keputusan. Saya belum beralih. Sebab, untuk menyempurnakan demokrasi Pancasila, fungsi MPR harus ditingkatkan. Itu akan memberikan kredibilitas yang lebih besar kepada demokrasi Pancasila. Dan saya juga tetap berpendapat, sistem pemilihan umum harus diubah supaya mayoritas itu tetap orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Karena itu, saya minta pemilu itu diadakan dengan kombinasi sistem distrik dan sistem proporsional. Sekarang sudah banyak negara yang mempraktekkan sistem kombinasi itu, seperti Jepang atau Jerman.

Bagi MPR yang lalu, pelaksanaan sidang umum itu mungkin cuma rutinitas. Pada masa ini kan lain karena akan memutuskan calon presiden dan wapres dalam situasi yang berbeda.Ya, itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan para anggota MPR periode ini sudah lebih punya rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Apa tugas paling berat MPR sekarang ini?

Selain pemilihan presiden dan wakil presiden, ada hal-hal lain yang harus kita bicarakan, termasuk soal kesenjangan pri- nonpri. Hakikatnya kan untuk memperkuat perekonomian pribumi. Itu berarti juga pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Saya sama sekali tidak bermaksud menekan atau menghambat usaha dan perekonomian nonpri. Tidak. Tapi, saya tidak setuju terhadap segala sesuatu yang bersifat monopolistis, termasuk oleh Bulog. Yang monopoli kan bukan saja nonpri, tapi juga ada dari pribumi. Yang saya maksudkan adalah pembangunan ekonomi yang menuju penyusunan golongan menengah yang makin luas dan kuat. Itu harus menjadi agenda perhatian MPR. Juga perhatian mereka terhadap perbaikan hukum dan pendidikan.

Selama ini, negara seperti Filipina, Thailand, Singapura, sudah mulai mengajarkan bahasa Inggris di kelas satu SD, sedangkan kita baru di bangku SMP, bagaimana kita mau menghadapi globalisasi? Di beberapa negara itu pun APBN untuk sektor pendidikan cukup besar, jauh dibanding anggaran APBN kita yang hanya tujuh sampai sembilan persen. Bagimana kita mau berkompetisi? Hal-hal itulah yang menyebabkan mengapa saya menganggap Sidang Umum MPR yang hanya diadakan sekali selama 14 hari itu jauh dari memuaskan. Banyak yang harus kita hadapi. Hal semacam itu tidak mungkin diputuskan oleh DPR. Harus ada yang lebih berwenang membicarakannya, yaitu MPR. Harus ada yang memberikan penilaian benar-tidak benarnya suatu produk undang- undang (judicial review, Red.). Sampai sekarang kan belum ada keputusan, itu wewenang siapa, apakah DPA, MPR, atau siapa. Itu kan penting sekali untuk perjalanan bangsa.

Saya berharap MPR sekarang ini meningkatkan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Nah, kalau anggota MPR itu semakin tak punya rasa tanggung jawab, seperti yang saya khawatirkan– karena yang diangkat itu buktinya keluarga-keluarga–kan at least, kita ketinggalan lima tahun lagi. Kalau MPR-nya begitu, berarti dia tidak bisa memutuskan agar MPR bisa bersidang dua kali dalam satu periode. Mungkin pada 2003 baru bisa. Tapi, bayangkanlah, tahun 2003 itu kita sudah menghadapi AFTA. ; Lalu, apa masalah krusial yang dihadapi bangsa ini di depan?

Penegakan hukum. Terbentuknya golongan menengah yang luas dan kuat hanya mungkin dengan adanya usaha kecil dan menengah yang kuat. Di Jepang, misalnya, yang bergerak maju itu bukan perusahaan besar seperti Mitsubishi, Sumitomo, atau Toyota, tapi justru low dan middle enterprises. Pemerintah sendiri juga perlu segera mengupayakan clean goverment. Tidak usah terlalu clean-lah, yang penting bermoral. Di mana-mana, memang tidak ada pemerintah yang tidak korupsi, asal masih acceptable dan bisa menjalankan fungsinya dengan wajar, sudah bagus itu.

Lima tahun lalu, pemerintah sudah berupaya meningkatkan posisi ekonomi kecil dan menengah itu. Ada hasilnya?

Saya belum melihat itu. Sorry saja. Artinya begini. Mungkin ada kemajuan, tapi saya belum melihat kemajuan yang memberikan kepada saya sebuah kepercayaan bahwa kita bergerak ke arah yang benar. Sebab, seperti yang saya katakan, bagaimana kita melihat kemitraan itu? Saya tidak setuju bahwa kemitraan itu dasarnya belas kasihan. Sebab, kalau dasarnya belas kasihan, itu semata- mata karena faktor emosi yang menentukan. Saya ingin kemitraan itu didasarkan pada hubungan fungsional. Dengan hubungan fungsional itu, baik faktor emosi maupun rasio, bisa dipakai. Di Jepang, produksi otomotif, apakah itu Nissan, Mitsubishi, Honda, atau Toyota, hanya membuat 30 persen komponennya, 70 persen lainnya disubkontrakkan kepada pengusaha kecil dan menengah. Sehingga, perekonomian Jepang sangat kuat. Jika perekonomian rakyat kuat, maka partisipasi masyarakat dengan sendirinya akan meningkat. Bagaimana partisipasinya bisa tinggi kalau rakyatnya tidak merasa diikutkan?

Source : http://www.forum.co.id/forum/redaksi/971117/17wawan.html

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post