Sayidiman Suryohadiprojo

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Belum lama berselang Presiden Abdurrachman Wahid menetapkan Sultan Hamangku Buwono X sebagai pimpinan dari Dewan Pertahanan Budaya. Namun Sri Sultan belum tahu presis apa yang dikehendaki Presiden karena tidak diajak bicara sebelumnya.. Terlepas dari apa yang dikehendaki dan dipikirkan Gus Dur, memang pertahanan budaya merupakan satu perkara yang sudah lama diperlukan Indonesia. Dalam globalisasi dunia kehendak untuk mendominasi umat manusia tetap kuat, meskipun banyak orang bicara tentang Hak Azasi Manusia dan semacamnya. Namun perbedaan dengan masa lampau terletak dalam sarana yang digunakan untuk mewujudkan dominasi itu. Sekarang penggunaan kekerasan bersenjata untuk memaksakan kehendak memang masih ada, tetapi sejauh mungkin dihindarkan. Sebab mudah sekali menimbulkan pendapat umum yang merugikan pihak yang mulai dengan kekerasan senjata. Kalau pun digunakan perlu usaha luas untuk memburukkan bangsa yang akan menjadi sasaran serangan Agar pendapat umum dunia membenarkan pihak yang melakukan read more .....

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Sejak permulaan Reformasi orang suka sekali menggunakan kata Moral dan Moralitas dalam pembicaraannya dan geraknya. Ketika DPR mengadakan tes untuk calon Hakim Agung pun hal itu kita lihat. Anggota DPR yang menguji suka bertanya tentang Moral , demikian pula calon Hakim Agung suka menjelaskan betapa pentingnya Moralitas untuk memperbaiki Mahkamah Agung. Juga kita temukan banyak organisasi yang menamakan diri Gerakan Moral atau secara keren Moral Force. Nampaknya masyarakat Indonesia, terutama yang tergolong terpelajar, lagi senang dengan dua istilah itu. Sebetulnya fenomena demikian adalah hal yang baik. Sebab itu berarti bahwa masyarakat Indonesia menyadari bahwa satu kelemahan utama yang ada pada bangsa Indonesia sejak zaman Orde Lama adalah kondisi moralitasnya. Jadi kesadaran untuk perbaikan moralitas adalah sangat terpuji. Namun apa memang dalam kenyataan begitu ?. Kalau kita memperhatikan berbagai organisasi yang menamakan diri Gerakan Moral tidak jarang kita mengalami kesulitan menemukan read more .....

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Banyak orang sedang mengalami rasa kecewa karena melihat bahwa Reformasi yang semula memberikan banyak harapan bagi perbaikan dan kemajuan, ternyata tidak atau belum menunjukkan perubahan yang memuaskan. Memang telah ada perubahan dalam kondisi politik dan orang yang memegang kekuasaan. Pemerintahan otoriter telah diganti dengan sistem politik yang demokratis. Orang yang berkuasa mencapai kedudukannya menurut ketentuan konstitusi sehingga mempunyai legitimasi untuk memerintah. Bersamaan dengan itu sudah ada kebebasan menyatakan pendapat. Akan tetapi di luar itu belum terwujud perubahan yang substansial. Semula orang berharap bahwa pemerintah yang mempunyai legitimasi akan membawa perubahan yang meliputi semua aspek kehidupan untuk mewujudkan kenajuan di segala bidang. Terutama diharapkan adanya perbaikan ekonomi yang sejak tahun 1997 telah amat terpuruk. Dikira semula bahwa berdirinya pemerintah dengan legitimasi tinggi bakal menarik investasi secara luas yang dapat menciptakan kesempatan kerja bagi read more .....

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo DALAM sebuah pertemuan tentang pendidikan, seorang peserta mengatakan bahwa suatu perumusan yang memuat istilah Pancasila pasti akan membuat alergi banyak orang, khususnya mahasiswa. Banyak yang kaget mendengar pernyataannya itu. Lalu,ia katakan bahwa orang muak membaca perumusan seperti "mencapai kemajuan berdasarkan Pancasila". Benarkah yang tidak mereka setujui adalah kandungan Pancasilanya? Inilah akibat dari kebijakan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang telah mendiskreditkan Pancasila. Bung Karno diakui sebagai pencipta Pancasila atau dalam bahasa Bung Karno sendiri disebut sebagai penggali Pancasila. Namun, justru sebagai pencipta atau penggali Pancasila itu, Bung Karno telah merusak pemahaman orang tentang Pancasila. Bukannya nilai-nilai yang dikandung Pancasila yang dijadikan kenyataan di masyarakat, Bung Karno justru melakukan hal yang sebaliknya. Yang paling menonjol adalah diterapkannya sistem politik Demokrasi Terpimpin yang sama sekali bukan sistem demokrasi, melainkan read more .....

Reporter: Bagus Kurniawan detikcom – Yogyakarta, Mantan Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo berpendapat, Tap MRS No XXV/1966 belum saatnya dicabut. Alasannya, keadaan ekonomi Indonesia belum baik. "Kalau saya belum saatnya Tap itu dicabut, prioritas kan dulu perbaikan ekonomi, " ujar Sayidiman usai tampil dalam "Kongres Antar Generasi Nusantara" di Gedung UC UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, Senin (10/4/2000). Sayidiman tidak tahu persis, mengapa banyak tuntutan dan usulan agar Tap tentang pelarangan ajaran komunisme dkk itu dicabut. Bahkan Presiden Gus Dur telah menyetujuinya. Sayidiman hanya bisa menduga-duga. "Mungkin mereka yang setuju itu beralasan bahwa di negara maju, itu tidak ada larangan terhadap ajaran dan paham apa pun," ujar Sayidiman. Bila itu alasannya, Sayidiman membenarkan. "Oke, di Amerika, komunisme memang tidak dilarang. Tapi keadaan sosial dan ekonomi sudah normal dan stabil, kita belum. Perbaiki dulu keadaan sosial-ekonomi rakyat yang belum stabil read more .....

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo NASIONALISME MASIH RELEVAN Dewasa ini ada sementara kalangan yang menganggap bahwa nasionalisme tidak relevan lagi. Mereka mengatakan bahwa sebagai akibat kemajuan teknologi, khususnya dalam komunikasi dan angkutan, dunia dan umat manusia sudah menjadi satu. Karena itu, kata mereka, batas antara negara sudah tidak penting dan pengertian negarabangsa (nationstate) sudah kabur. Itu sebabnya, menurut mereka nasionalisme tidak relevan lagi. Memang merupakan kenyataan bahwa dewasa ini interrelasi antara bagian-bagian dunia makin erat. Satu kejadian di tempat tertentu di dunia yang tadinya hanya berpengaruih kepada lingkungannya yang langsung, sekarang menimbulkan dampak ke seluruh dunia. Informasi yang dibawa oleh gelombang listrik bergerak dengan kecepatan 300.000km per detik melintasi ruang angkasa. Dengan perantaraan radio, televisi dan alat komunikasi listrik lainnya informasi itu masuk ke setiap rumah tangga tanpa dapat dibendung. Telah terjadi globalisasi. Kenyataan ini mengharuskan semua pihak, baik read more .....

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ringkasan 1. Keamanan Nasional adalah satu kondisi yang meliputi seluruh aspek keamanan negara dalam hal mana pertahanan dan keamanan dalam negeri dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Masalah utama yang kita hadapi belum tentu berupa serangan fisik militer yang harus dihadapi oleh TNI sebagai masalah pertahanan. Membatasi peran TNI pada kewajiban menghadapi serangan fisik militer dari luar berakibat kurang memanfaatkan kemampuan TNI untuk menghadapi masalah keamanan nasional lainnya. Boleh saja fungsi pertahanan ditetapkan sebagai fungsi utama TNI, tetapi TNI juga harus sanggup dan mampu memberikan perannya untuk menghadapi masalah keamanan nasional lainnya. 2. Subversi adalah usaha yang paling murah, paling mudah dan paling kurang risikonya untuk menundukkan negara lain. Namun keberhasilannya sangat tergantung pada kondisi masyarakat negara yang diserang. Dapat disamakan dengan dampak kuman terhadap tubuh manusia. Manusia yang kondisi tubuhnya sehat, terkendali read more .....

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo,  Anggota BPPN-Depdiknas PENDAHULUAN Makalah ini disajikan dalam Seminar Pendidikan yang mengambil tema “Peningkatan Mutu dan Efisiensi Pendidikan Dasar dalam rangka Standar Pelayanan Dasar”. Oleh para pembicara terdahulu telah dikemukakan pentingnya Pendidikan Dasar bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu makalah ini tidak akan lagi membicarakan hal itu dan secara langsung mengemukakan berbagai faktor yang mempengaruhi terwujudnya Pendidikan Dasar yang Bermutu dan Efisien. Meskipun demikian masih terasa perlu untuk menegaskan bahwa tanpa Pendidikan Dasar yang meluas dan bermutu, satu bangsa sukar mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang memuaskan. Sebaliknya di semua negara maju ada Pendidikan Dasar yang menjangkau semua anak didik serta mutunya tinggi. Sebab itu pembuatan Undang-Undang Wajib Belajar 9 tahun di Indonesia adalah tepat sekali. Akan tetapi sayang sekali pelaksanaannya kurang memadai sehingga menjadi kurang berguna bagi bangsa kita. Di masa depan perbaikan Pendidikan Dasar, read more .....

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo   Kamis, 23 Maret 2000 REFORMASI yang dilakukan oleh satu bangsa belum tentu berhasil. Dukungan dan bantuan yang diberikan negara terkuat di dunia pun bukan jaminan keberhasilan reformasi. Hal itu terbukti dari perkembangan Amerika Latin yang pada permulaan tahun 1990-an selalu mendapat pujian dari tokoh-tokoh negara Barat dan khususnya AS, karena dinilai telah meninggalkan masa lalu yang diwarnai diktator dan kekacauan ekonomi, kemudian melangkah ke reformasi politik dan ekonomi dengan menjalankan demokratisasi dan liberalisasi ekonomi. Khususnya negara-negara yang dipimpin orang-orang yang dekat dengan AS, seperti Meksiko dan Argentina, selalu mendapat pujian dan liputan pers yang amat baik di AS dan negara-negara Barat. Akan tetapi, tulisan Anthony Faiola dalam harian Washington Post tanggal 13 Maret 2000 betapa reformasi di semua negara Amerika Latin telah mengalami kegagalan, dan sama sekali tidak memenuhi harapan yang dikandung pada permulaan tahun 1990-an. Padahal semua negara Amerika Latin read more .....