Feb 20

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn) MAKSUD PROGRAM KEWIRAAN Pelaksanaan Program Kewiraan ditetapkan dengan persetujuan bersama antara DEPDIKBUD dan DEPHANKAM pada tahun 1975 berdasarkan maksud-maksud tertentu. Dirasakan bahwa para mahasiswa perguruan tinggi yang merupakan Kader Bangsa tidak cukup hanya menjadi seorang profesional teknis dalam bidang kehidupan tertentu. Akan tetapi di samping berkembang menjadi seorang profesional yang pakar dan paham benar tentang satu aspek kehidupan, para Kader Bangsa harus pula menyadari dan memahami tempat dan peran mereka dalam Pembelaan Negara. Selain itu juga dilihat bahwa dalam perkembangan umat manusia ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan spesialis-spesialis yang menguasai satu keahlian dengan makin mendalam akan tetapi juga makin sempit. Padahal setiap keahlian itu merupakan bagian dari kehidupan yang luas yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Apabila para spesialis hanya mengetahui keahliannya sendiri dan tidak dapat melihat dan memahami tempat dan perannya read more .....

Feb 19

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Jakarta 19 Februari 2002 PENDAHULUAN Ketika Krisis Moneter pada tahun 1997 memukul Indonesia dan membuat bangsa Indonesia terpelanting dari posisi yang cukup lumayan dalam arena internasional kembali ke tempat yang penuh penderitaan dan kemiskinan, kita diingatkan betapa lemah dan rawan keadaan kita. Pukulan ekonomi menimbulkan dampak politik yang tidak sederhana. Berkembang berbagai perubahan yang tidak diduga sebelumnya. Ada yang menguntungkan seperti terjadinya Reformasi dan berakhirnya kekuasaan otoriter, tetapi juga ada yang mempersulit kehidupan bangsa seperti timbulnya gejala disintegrasi nasional. Hingga kini belum jelas bagaimana akhir dari proses perubahan itu. Umat manusia belum lepas dari kenyataan bahwa yang lemah menjadi korban yang kuat. Dalam globalisasi persaingan antar-bangsa sangat tajam dan kejam. Pihak lemah adalah bangsa yang kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kurang mampu memperoleh dan mengendalikan informasi dan kurang dapat membangun kemampuan ekonomi yang kuat read more .....

Oct 19

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Ajaran Islam dapat menimbulkan sikap dan penalaran yang rasional. Selain itu juga dapat menyebabkan sikap dan pemikiran emosional. Kombinasi tepat dari kuatnya rasio dan halusnya emosi telah menghasilkan peradaban Islam yang begitu tinggi di masa lalu. Namun kemudian nampaknya kombinasi rasio dan emosi yang tepat itu kurang dapat dipelihara oleh umat Islam. Peradaban Islam mundur dan menjadi bagian dari sejarah, bukan lagi kenyataan yang ada dalam kehidupan bangsa di duna. Malahan sekarang pada abad ke 21 di antara bangsa-bangsa yang miskin banyak sekali terdapat bangsa-bangsa Islam. Sebaliknya, di antara bangsa yang tergolong maju dan sejahtera dewasa ini sukar ditemukan bangsa Islam atau bangsa yang mayoritas penduduknya Muslim. Indonesia sebagai bangsa dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia juga termasuk yang masih miskin dan kurang maju dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi dan pendidikan. Yang dapat kita lihat adalah bahwa kebanyakan Muslim Indonesia lebih banyak bersikap dan read more .....

Sep 14

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Setelah terjadi pukulan yang begitu dahsyat terhadap pusat kapitalisme dan kekuatan militer AS pada tanggal 11 September 2001 dapat dipahami bahwa seluruh bangsa Amerika marah. Bagaimana tidak akan marah kalau ribuan warganya mengalami kematian yang mengerikan akibat tindakan terror itu. Lebih marah lagi karena merasa kecurian, sekalipun telah mengeluarkan begitu banyak biaya dan tenaga untuk menghadapi serangan terror. Apalagi yang kena pukulan terror adalah pusat kekuatan ekonomi dan militernya. Padahal AS diakui sebagai satu-satunya Super Power di dunia karena kekuatan ekonomi dan militer itu. Dalam kemarahan itu Presiden AS, George Bush Jr, menyatakan perang terhadap sumber terror itu dan mengajak seluruh dunia untuk bersamanya dalam usaha tersebut. Memang tidak ada bangsa di dunia yang bebas dari serangan terror. Kita pun di Indonesia merasakan sendiri betapa jahatnya terror itu untuk kehidupan rakyat. Namun demikian, kita harus benar-benar obyektif dan waspada sebelum memutuskan apakah kita ikut read more .....

Mar 1

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Banyak orang Indonesia menghendaki demokrasi sejak ada pergerakan kebangsaan pada permulaan Abad ke 20. Makin banyak orang Indonesia mengalami pendidikan formal, makin bertambah jumlah orang itu. Akan tetapi meskipun demikian tumbuhnya demokrasi di Indonesia terus mengalami hambatan yang tidak sedikit. Dalam zaman penjajahan hambatan itu datang dari pihak penjajah, hal mana dapat dipahami. Sebab kalau ada demokrasi penjajah harus memberikan banyak kebebasan kepada rakyat Indonesia. Akan tetapi setelah menjadi bangsa merdeka pun hambatan itu tidak berkurang. Sekarang Indonesia sudah lebih dari 50 tahun merdeka dan mempunyai Dasar Negara yang menetapkan adanya demokrasi di Indonesia, tetapi dalam kenyataan demokrasi masih terus belum lancar pertumbuhannya. Hambatan itu disebabkan oleh banyak hal. Sebab utama terletak pada manusia Indonesia yang sifatnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama karena masih kurangnya pendidikan umum yang cukup bermutu yang dapat menimbulkan pandangan yang lebih luas read more .....

Feb 15
Masihkah Ada Masa Depan ?
Admin | 02 15th, 2001 | Opini | No Comments »

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Menjadi kebiasaan manusia modern untuk tidak terpaku pada masa kini, apalagi masa lalu, melainkan cenderung melihat ke masa depan. Akan tetapi di Indonesia sekarang sering timbul pertanyaan apakah masih ada masa depan buat Indonesia. Nampak sekali betapa pessimisme telah meliputi pikiran banyak orang. Sikap demikian bukannya tanpa alasan. Pimpinan Abdurrahman Wahid sama sekali tidak memberikan prospek positif bagi masa depan Indonesia. Kalau ia dulu dikenal sebagai seorang cendekiawan demokrat yang berpandangan luas, sekarang kawannya yang dekat pun harus mengakui bahwa sebagai Presiden RI Abdurrahman Wahid sama sekali tidak menunjukkan kenegarawanan. Bahkan sifatnya sebagai demokrat dipertanyakan ketika ia menunjukkan arrogansi yang tidak sedikit. Optimisme yang timbul ketika Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI pada tahun 1999 sudah surut sekali, kecuali di lingkungan NU dan PKB. Orang mulai berpikir bagaimana jadinya Indonesia kalau harus mengalami pimpinan seperti ini sampai tahun read more .....

Jan 30

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn) Sudah sebelum Reformasi kita sering mendengar pertanyaan, terutama dari kalangan aktivis dan mahasiswa, apakah TNI cocok atau kompatibel dengan konsep Demokrasi. Setelah Reformasi pertanyaan itu makin sering kedengaran dan makin kuat dikumandangkan, karena Reformasi antara lain bertujuan menegakkan demokrasi di Indonesia. Pertanyaan demikian dapat dimengerti karena dalam sejarah Republik Indonesia telah terjadi beberapa peristiwa yang membuat orang sangsi kepada kesesuaian TNI dengan demokrasi. Pertama ketika Presiden Soekarno menyatakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante, suatu lembaga yang sedang merancang Undang-Undang Dasar dan anggotanya dipilih oleh Rakyat melalui Pemilihan Umum pada tahun 1955. Merupakan pendapat umum bahwa Presiden Soekarno dapat melakukan tindakan politik itu karena mendapat dukungan pimpinan TNI-AD yang waktu itu dijabat Jenderal A.H. Nasution. Alasan yang diberikan untuk tindakan Presiden itu adalah bahwa Konstituante tidak mau read more .....

Dec 24

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Banyak orang mengeluh bahwa Reformasi sedang mengalami stagnasi. Pada pandangan pertama hal itu disebabkan oleh pimpinan Negara yang kurang dapat menjalankan kepemimpinan dan manajemen nasional secara efektif. Pandangan demikian mempunyai kebenaran karena dalam kenyataan kondisi negara makin semrawut. Karena belum dapat ditegakkan kekuasaan hukum dan Polisi yang diserahi menjaga keamanan dan ketertiban kurang berfungsi baik, maka banyak pihak main hakim sendiri. Juga belum terlihat bahaya disintegrasi bangsa dapat dipatahkan secara memuaskan. Bukannya KKN diakhiri malahan penguasa baru sudah terjun sendiri dalam KKN. Meskipun Kepala Negara dan pejabat ekonomi mengatakan bahwa sudah terjadi perbaikan ekonomi yang dibuktikan dengan peningkatan ekspor, namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari bagi rakyat umumnya tetap berat dan makin memusingkan. Akan tetapi kalau kita berpikir lebih dalam akan kita temukan masalah yang lebih mendasar dari pada itu. Sejak dimulainya Reformasi titik berat diletakkan read more .....

Dec 9

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Perasaan kecewa meliputi banyak orang Indonesia dewasa ini. Semula dikira bahwa setelah ada pemerintahan yang berlegitimasi , yaitu dipilih secara konstitusional dan demokratis, segala persoalan yang disebabkan oleh Krisis Ekonomi dapat diatasi. Bahkan lebih dari itu, karena Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 mempunyai agenda yang jauh lebih luas dari pemecahan masalah ekonomi. Yang paling banyak menjadi tuntutan adalah hapusnya KKN, berkembangnya demokrasi politik dan ekonomi serta tegaknya kekuasaan hukum. Ini semua diharapkan penyelenggaraannya, atau setidak-tidaknya nampak momentum gerak menuju tuntutan itu. Namun setelah pemerintah Abdurrachman Wahid berjalan lebih dari 6 bulan, tidak dilihat adanya perkembangan yang cukup memuaskan orang banyak. Kondisi ekonomi tidak kunjung membaik sekalipun seluruh dunia Barat dengan dipelopori AS memberikan dukungan kepada pemerintah ini. Penegakan kekuasaan hukum belum terasa. Malahan ada indikasi bahwa KKN rebak kembali. Untuk kesekian kalinya kita read more .....

Dec 9

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Sesuai dengan Sapta Marga TNI adalah pendukung dan pembela Panca Sila. Karena salah satu nilai dalam Panca Sila adalah kerakyatan atau demokrasi, maka TNI adalah pendukung dan pembela sistem politik demokrasi di Indonesia. Atas dasar itu TNI menyetujui sistem pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh pejabat yang dipilih rakyat. Atau pemerintahan yang dipimpin kaum politik atau sipil. Pemerintahan disusun dalam Departemen Pemerintahan dipimpin Menteri yang merupakan jabatan politik. Kepemimpinan politik mempunyai tanggungjawab pemerintahan tetapi memerlukan kaum profesional/birokrat untuk merealisasikan dan mengsukseskan program pemerintah. Kaum profesional dipimpin kepemimpinan profesional yang ada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan Departemen atau kepemimpinan politik. Akan tetapi untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan departemen yang efektif dan berhasil harus ada hubungan harmonis antara kepemimpinan politik dan kepemimpinan profesional. Untuk memperoleh hasil kerja kaum profesional read more .....