Jun 22

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Jakarta, 22 Juni 2007 Pada tanggal 27 April 2007 pemerintah RI melalui Menhan Juwono Sudarsono telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan dengan pemerintah Singapura. Dokumen Perjanjian itu yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat DCA (Defence Cooperation Agreement) telah menimbulkan banyak reaksi masyarakat Indonesia yang kurang setuju, bahkan berpendapat harus dibatalkan. Terutama di kalangan Pejuang Kemerdekaan Generasi 1945 ada sikap penolakan yang amat kuat karena menganggap hasil perjuangannya dikorbankan secara bodoh. Ini terutama menyangkut kedaulatan bangsa atas wilayah daratan, lautan dan udara yang dalam DCA diremehkan, padahal itu telah diperoleh melalui perjuangan yang tidak mudah dan penuh pengorbanan jasmani dan rohani. Tidak ada yang menentang kalau Indonesia mengadakan kerjasama dengan negara lain. Akan tetapi kerjasama itu harus memberikan manfaat yang sama atau hampir sama besar kepada kedua pihak. Sedangkan DCA memberikan keuntungan yang amat strategis bagi Singapura, read more .....

Jun 20

Surabaya (ANTARA News) – Mantan Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo menilai, perjanjian kerja sama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) RI-Singapura akan dapat menguntungkan Amerika Serikat (AS). "DCA dapat menguntungkan AS, karena Indonesia dapat dijadikan tempat latihan militer Singapura," ujarnya usai berbicara dalam seminar di kampus B Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu. Mantan Dubes Keliling RI di kawasan Afrika itu, mengemukakan hal itu saat berbicara dalam studium generale "Mendorong Prestasi Perjuangan Untuk Kedaulatan Bangsa Indonesia" di hadapan ratusan mahasiswa Unair. Menurut dia, DCA yang ditandatangani pemerintah di Bali pada 27 April 2007 itu, memungkinkan Singapura untuk mengajak pihak ketiga masuk ke Indonesia, meski perjanjian pertahanan itu mengharuskan persetujuan Indonesia. "Itulah kelemahannya, tapi tanpa adanya pihak ketiga pun sudah menyakitkan, karena bila Singapura mendatangkan satu batalyon tank yang berjumlah 77 tank ke kawasan read more .....

Jun 20

Rabu, 20 Juni 2007 | 12:37 WIB TEMPO Interaktif, Surabaya:Bekas Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Sayidiman Suryohadiprojo mendesak pemerintah membatalkan perjanjian pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) Indonesia dengan Singapura. Ia menganggap perjanjian itu membuka peluang negeri tetanga ini menggunakan daerah latihan di wilayah darat, laut dan udara Indonesia. Sayidiman menilai perjanjian itu melepaskan sebagian kedaulatan Indonesia atas wilayah nasional kepada Singapura.Ia berbicara hal ini di hadapan peserta Kuliah Umum Mendorong Prestasi Perjuangan untuk Kedaulatan Bangsa Indonesia di Aula Fadjar Notonagoro Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (20/6). "Ini adalah perjanjian konyol karena itu harus dibatalkan," katanya. Ia menilai, perjanjian itu lahir sebagai balas jasa atas diterimanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Indikasi ini terlihat dari lahirnya perjanjian ekstradisi dan perjanjian pertahanan secara beriringan. Padahal, kata dia, masalah pertahanan sangat read more .....

May 28

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Jakarta, 28 Mei 2007 1. Perjanjian Pertahanan dikaitkan dengan Perjanjian Ekstradisi Meskipun kalangan Pemerintah RI menyangkal bahwa pembuatan Perjanjian Pertahanan dengan Singapura dikaitkan dengan Perjanjian Ekstradisi yang juga dilakukan dengan negara itu, namun karena dilakukan sangat berdekatan waktunya sukar dielakkan adanya kesan bahwa terjadi kait mengait antara dua perjanjian itu. Padahal masalah pertahanan sangat berbeda dengan masalah ekstradisi. Karena dilakukan dalam waktu yang berdekatan mau tidak mau timbul kesan bahwa ada semacam “trade off’ dalam pencapaian dua persetujuan itu. Indonesia yang sangat berkepentingan dengan adanya perjanjian ekstradisi berhubung dengan kerugian yang yang telah dialami karena perbuatan kriminal dari orang-orang yang bersembunyi di Singapura, nampak memberikan konsesi penting dalam perjanjian pertahanan agar Singapura mau membuat perjanjian ekstradisi yang sudah lama diinginkan Indonesia. Seharusnya pembuatan dua macam perjanjian itu read more .....

May 21

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Jakarta, 21 Mei 2007 Mengapa Prestasi Penting Pencapaian prestasi tinggi makin penting dalam kehidupan bangsa masa kini dan masa datang. Umat manusia makin berkembang maju dan bangsa yang tidak mampu mengikuti irama kemajuan itu sukar menjamin kelangsungan hidupnya; kalau tidak sirna paling tidak akan berada dalam kondisi setengah mati setengah hidup. Sekarang bangsa Indonesia diajak untuk mewujudkan Visi Indonesia 2030 yang menggambarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa nomer lima di dunia dalam tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Dilihat dari sudut potensi yang ada pada Indonesia Visi itu bukan fantasi, karena Indonesia dikaruniai potensi Alam yang kaya dan besar variasinya, potensi Manusia yang cerdas dan fleksibel serta besar jumlahnya, dan kondisi geografis yang amat menguntungkan. Masalahnya adalah bahwa Manusia Indonesia kurang sekali terdorong untuk mengeluarkan energi yang memadai guna memroses potensi itu menjadi kekuatan nyata. Akibatnya adalah bahwa sepanjang sejarah Indonesia sejak sirnanya read more .....

May 16

Koran Tempo, 16 Mai 2007 JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan 14 jenderal purnawirawan dalam acara makan pagi di Istana Negara kemarin. Acara yang berlangsung sekitar empat jam itu dihadiri juga oleh Panglima TNI, kepala staf dari tiga angkatan, dan Kepala Kepolisian RI. Jenderal purnawirawan yang hadir itu antara lain Wismoyo Arismunandar, Bambang Triantoro, Sayidiman Suryohadiprodjo, Ari Soedewo, Soekarno, dan Saiful Sulun. Mantan wakil presiden Try Soetrisno dan mantan panglima TNI Wiranto tidak terlihat meski keduanya diundang, "Mereka ada acara lain, jadi tidak datang," kata Saiful Sulun, mewakili 14 rekannya yang lain. Menurut Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, dalam pertemuan itu Presiden dan para jenderal saling bertukar pikiran mengenai banyak hal, termasuk isu-isu kebangsaan, ketahanan, kebudayaan, dan pendidikan. Begitu juga dengan isu amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tengah menghangat saat ini. "Tapi tidak ada yang spesifik. Lebih banyak nostalgianya. Sudah lama read more .....

May 15

Jakarta (ANTARA News) – Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, Selasa, bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu berbagai masalah dibicarakan, seperti soal penderitaan rakyat dan masalah kebangsaan, kata Ketua Forum Komunikasi Persatuan Purnawirawan TNI, Letjen Purn Syaiful Sulun. Ia mengatakan dalam pertemuan sekitar empat jam sejak pukul 8.00 WIB itu dibahas antara lain masalah penderitaan rakyat. "Penderitaan rakyat, yang dimaksud itu rakyat itu masih miskin, dan rakyat yang menganggur semakin banyak. Tadi kami sampaikan dan presiden menyadari, dan menyambut positif," katanya. Menurut Sulun, Presiden dalam pertemuan itu menggambarkan programnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti untuk mengurangi angka pengangguran dari 10 juta sudah menjadi 9,7 juta orang. Selain itu, dibicarakan juga soal kebangsaan yang menurut Sulun sudah mulai menurun. "Rasa kebangsaan, perlu ditingkatkan, bukan berarti sekarang tidak ada, tapi perlu ditingkatkan agar read more .....

May 15

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa pagi, mengundang sejumlah purnawirawan TNI/Polri untuk melakukan pertemuan sambil sarapan pagi bersama. Dalam acara yang digelar di Istana Negara dan dimulai pada pukul 08.00 WIB, Presiden didampingi Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar, dan Menko Polhukam Widodo AS. Turut hadir dalam pertemuan itu Kasad Jenderal TNI Djoko Santoso, Kasal Laksamana TNI Slamet Subijanto, dan Kasau Marsekal TNI Herman Prayitno. Sejumlah purnawirawan yang hadir antara lain mantan Kasad Wismoyo Arismunandar, mantan Kasospol TNI Bambang Triantoro, mantan Gubernur Lemhanas Sayidiman Suryohadiprojo, Ari Sadewo (Sekjen KONI), Soekarno, Syaiful Sulun, Kahfi Suriadiredja, Mahmud Subar, Soegiatno, Saleh Basrah, Ashadi Cahyadi dan FX Soejitno, serta mantan Kapolri Mochamad Sanusi. Belum diketahui materi pembicaraan Presiden dengan para Jenderal tersebut dalam sarapan yang menyediakan menu pecel read more .....

Apr 10

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Memang sudah lama Amerika Serikat bersikap keras terhadap Iran? Ketika pada tahun 1953, Mosadegh menjadi perdana menteri Iran, AS, melakukan intervensi karena khawatir kepentingannya akan terganggu. CIA berhasil menurunkan Mosadegh untuk memperkuat kedudukan Reza Pahlevi sebagai Syah Iran yang membawa negaranya sepenuhnya mengabdi kepada AS. Namun, rakyat Iran dengan sejarahnya yang panjang dan gemilang tidak mudah ditaklukkan. Melalui kepemimpinan Ayatullah Komeini, mereka bangkit dan pada tahun 1979 mengusir Reza Pahlevi. Sejak itu, hubungan Iran dengan AS terus tegang dan keras, terutama ketika para mahasiswa Iran menahan 53 anggota kedutaan besar AS di Teheran. Usaha AS secara militer untuk membebaskan anggota kedutaannya gagal dan putuslah hubungan resmi antara kedua negara. Maka ketika terjadi Perang Irak melawan Iran pada tahun 1980, AS dan sekutunya membantu Irak yang dipimpin Saddam Husein. Ketika George W Bush menjadi presiden AS pada tahun 2000 sikap politik luar negeri AS makin dikendalikan read more .....

Apr 7

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Jakarta, 7 April 2007 Pendahuluan Dalam tahun 2007 ini terasa memuncaknya ketegangan di Asia Timur. Hal itu dipicu banyak hal yang timbul karena kepentingan masing-masing negara di kawasan ini. Mengingat pentingnya negara-negara itu di dalam percaturan internasional, maka ketegangan yang dapat memuncak ke kondisi yang membahayakan perdamaian, tentu amat mempengaruhi umat manusia. China, Jepang, Russia, Korea Selatan dan Utara, negara anggota ASEAN, semua tanpa kecuali sedang mengembangkan kepentingannya masing-masing yang mengakibatkan ketegangan itu. Sekarang Australia juga menjadi bagian Asia Timur, sekurang-kurangnya dalam politik dan ekonomi internasional, sekalipun PM John Howard menolak usaha pendahulunya yang ingin menjadikan bangsa Australia bagian dari Asia Timur. Selain itu juga perilaku Amerika Serikat (AS) yang bukan negara Asia Timur banyak berpengaruh terhadap keadaan kawasan. Dalam globalisasi sekarang perkembangan luar kawasan juga turut berpengaruh terhadap Asia Timur. Yang besar read more .....