Mar 5

By Sayidiman Suryohadiprojo Jakarta, March 5, 2003 The US seems to be very serious in going to war with Iraq. Some of its leaders have stated that the US will proceed with its war even without a UN resolution. They say that credibility is at stake and the concentration of military power in the Gulf area will not allow for a cancellation of the war. But people with even a little legal background are wondering whether the US leaders have considered the legal aspects of war. Perhaps those leaders are thinking that might is right. And because history has proven that the US has been able to get away many times without being accused of having infringed the Laws of War, this time it will also be successful. . The aerial bombing of cities in Germany like Dresden and Hamburg in World War II was clearly against the Hague Rules of Aerial Warfare (signed February 19, 1923). Article 22 and 24 state that aerial bombardments are only legitimate when directed exclusively against military objectives, while an attack against the civilian population read more .....

Mar 1

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Sejak diterbitkannya UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia berjalan pengadilan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Yang dimaksudkan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka telah dimulai pengadilan untuk menyelesaikan masalah Timor Timur menyangkut segala peristiwa setelah terjadinya Jejak Pendapat pada 30 Agustus 1999. Semoga proses pengadilan tersebut dapat mengungkapkan secara jujur dan obyektif segala peristiwa yang telah terjadi sehingga dapat mengakhiri segala kerisauan yang masih ada, baik di lingkungan rakyat Timor Timur maupun rakyat Indonesia. Namun hal itu hanya akan tercapai kalau Pengadilan HAM untuk Timor Timur dapat menghasilkan Keadilan dan tidak menjadi tempat dan sarana untuk melakukan Pembalasan terhadap pihak yang kurang disukai. Sebab itu harus dikembangkan niat kuat untuk bersikap jujur dan obyektif pada semua pihak yang tersangkut dalam pengadilan tersebut Hal di atas perlu ditegaskan karena read more .....

Mar 1

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Mantan Gubernur Lemhannas GLOBALISASI mendatangkan banyak persoalan baru bagi manusia. Jangankan untuk satu negara berkembang yang masih lemah ekonominya, negara sudah maju sekalipun ditimpa persoalan baru yang sukar diatasi. Bahkan sebagai negara terkaya di dunia, AS tidak bebas dari masalah yang ditimbulkan globalisasi, seperti digambarkan pakar-pakar Barat seperti Peter Drucker dalam buku terbarunya Managing in the Next Society dan lainnya. Yang jelas adalah, di bidang ekonomi, globalisasi mengakibatkan jurang makin lebar antara kaya-miskin. Tidak hanya antara bangsa sudah maju dan kaya dengan negara berkembang yang miskin, tetapi juga pada tiap bangsa kian melebar kesenjangan antara kaya yang sedikit dengan rakyat miskin yang banyak. THOMAS Friedman dalam buku The Lexus and the Olive Tree, dengan bagus dan jelas mengurai makin tajamnya perbedaan antara kaya-miskin. Yang dipakai sebagai penjelasan adalah perkembangan dunia olahraga AS, khususnya bola basket dengan NBA-nya. Dalam tim Chicago Bulls, read more .....

Feb 25

Selasa, 25 Februari 2003 | 10:05 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Seorang Panglima Kodam tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas kejahatan anggota Kodim yang bukan bawahan langsungnya, kecuali jika ada keterlibatan langsung. Penegasan itu disampaikan pengamat militer, Sayidiman Suryohadiprojo, saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat Timor Timur dengan terdakwa mantan Pangdam Udayana, Mayjend (TNI) Adam Damiri, di Pengadilan ad hock HAM, Jakarta Pusat, selasa (25/2) siang. “Jangankan Pangdam. Atasan langsungnya, Dandim, belum tentu harus bertanggung jawab. Kecuali, kejahatan anak buahnya diketahui komandan langsungnya itu,” kata Sayidiman. Begitu juga dengan pemberian perintah. Seorang Panglima Kodam, kata Sayidiman, tidak bisa langsung memberikan perintah kepada anggota militer yang bukan bawahan langsungnya. “Kalau dia sudah begitu, ya seharusnya diganti,” katanya. Dia menambahkan, senioritas dalam militer tidak dapat menghilangkan perintah resmi yang read more .....

Feb 24

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo Meskipun opini publik dunia yang menentang perang terhadap Irak makin kuat, namun kehendak Presiden Bush masih tetap kukuh menyerang Irak. Maka sekarang dunia menunggu mana yang lebih kuat pengaruhnya kepada Bush, opini publik dunia yang begitu keras menentang perang atau pendukungnya untuk terus maju perang, bahkan bergerak sendiri kalau PBB dan negara lain tidak mendukung. Masalah yang dihadapi sekarang, apa akibatnya kalau perang dilaksanakan? Dengan supremasi kekuatan militernya, AS dapat memaksakan satu perang cepat. Namun serangan yang cepat mengalahkan kekuatan militer Irak tidak dengan sendirinya disertai penangkapan atau likuidasi Saddam Hussein. Hal itu sudah terbukti jelas di Afghanistan, AS hingga kini belum dapat menangkap Osama bin Laden dan menghancurkan Al-Qaeda. Padahal itu tujuan perang Afghanistan. Selain itu, kemenangan perang di Irak yang cepat belum tentu juga memenangkan damai, yaitu menjadikan Irak kekuatan baru yang memperkuat kepentingan AS dalam segala bidang. Sekarang AS read more .....

Feb 5

The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 02/05/2003 7:18 AM Sayidiman Suryohadiprojo, Former Governor, National Resilience Institute (Lemhanas), Jakarta After listening to President George W. Bush’s State of the Union address a U.S. invasion of Iraq seems to be almost inevitable. It is now only a matter of when the attack will start. Only if Saddam Hussein is willing to go into exile can the war be avoided. A very slim possibility, looking at Saddam Hussein’s state of mind. The U.S. President and his hawkish assistants are sure that a war in Iraq will be short. It will be followed by the establishment of a democratic regime that will change not only Iraq but also the Middle East. A very bright and hopeful proposition indeed. Considering the overwhelming power of the U.S. military forces it is highly probable that the U.S. will win the war very quickly, perhaps within only a matter of weeks or even days. However to win a war does not automatically mean to win the peace, and that is ultimately what needs to be achieved if the read more .....

Jan 29

The Jakarta Post , Jakarta | Wed, 01/29/2003 12:00 AM Sayidiman Suryohadiprojo, Former Governor National Resilience Institute (Lemhanas), Jakarta Indonesia is again facing a serious crisis of leadership and government in the face of mass demonstrations that have spread beyond Jakarta, involving students and even housewives. The government decision to increase oil, telephone and electricity prices at the same time, though later modified, was indeed a very brave act. We must assume President Megawati Soekarnoputri, Vice President Hamzah Haz and the other members of the government have the common sense to understand that such a drastic decision would create strong reactions amid already difficult living conditions. Being politicians they certainly could have guessed that negative reactions would be manipulated by their political opponents. All our politicians are known for their preparations for the coming 2004 elections, including the election of the president and vice president. That in spite of these consequences the President and read more .....

Jan 22

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI Purn. Jakarta, 22 Januari 2003 KONDISI NEGARA DAN BANGSA YANG PARAH Dalam tulisan ini yang saya persembahkan kepada Legiun Veteran RI, saya tidak akan banyak berbicara tentang masa lampau. Tidak saja saya tidak mau masuk golongan orang yang hanya pandai membanggakan masa lampau ketika ia yang menjadi aktor sejarah, lebih-lebih lagi saya menganggap bahwa jauh lebih penting untuk memikirkan masa kini dan masa depan bangsa Indonesia yang sedang dalam keadaan yang amat memprihatinkan. Memang bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai sedang dalam keadaan yang parah, berbeda sekali dengan apa yang kita idam-idamkan ketika kita mulai perjuangan menjadikan bangsa kita merdeka dan berdaulat. Mungkin dalam ukuran materie kondisi rakyat kita antara tahun 1945 dan 1950 masih lebih buruk dari pada sekarang. Akan tetapi pada waktu itu kesengsaraan bersifat umum dan selain itu diimbangi dengan semangat perjuangan yang menggelora di antara bagian terbesar bangsa. Mungkin pada waktu itu juga read more .....

Dec 14

The Jakarta Post , Jakarta | Sat, 12/14/2002 12:00 AM Sayidiman Suryohadiprojo, Former Governor National Resilience Institute (Lemhanas), Jakarta There is no life that can be sustained without energy. The struggle for survival is in fact a competition to capture useful energy and secure its continued flow. In our universe the sun is an important source of energy for our planet. In a book titled Human Origins, George Grant MacCurdy wrote that the degree of civilization of any epoch, people or group of peoples, is measured by the ability to utilize energy for human advancement or needs. Walter Youngquist writes that the average American uses each year 8,000 pounds of oil, 4,700 pounds of natural gas, 5,150 pounds of coal, and one-tenth of a pound of uranium. We are also confronted by inevitable realities. There is the ""first law of thermodynamics"" which states that the total energy content of the universe is constant; it can neither be created nor destroyed. But then the ""second law on read more .....

Nov 28

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo DEMOKRASI DI INDONESIA Demokrasi adalah sistem kehidupan yang berkembang sejajar dengan pertumbuhan umat manusia. Pengertian demokrasi secara harfiah adalah pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat atau kedaulatan rakyat. Makin maju perkembangan rakyat, makin dikehendaki agar rakyat menjadi penentu nasibnya sendiri. Maka dalam perkembangan umat manusia tumbuhnya demokrasi tidak dapat dicegah dan disangkal. Oleh sebab itu juga dalam kehidupan bangsa Indonesia demokrasi mempunyai peran yang penting sekali. Sejak pergerakan kebangsaan dimulai untuk mencapai kemerdekaan Indonesia telah ada pedoman pada kebanyakan pemimpin pergerakan bahwa dalam negara Indonesia merdeka nanti demokrasi harus berjalan sebagai sistem politiknya. Sebab itu tidak mengherankan bahwa Pancasila yang oleh Bung Karno diajukan sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia juga memuat demokrasi sebagai salah satu Sila. Kemudian setelah Indonesia Merdeka demokrasi selalu menjadi subyek yang erat hubungannya dengan kehidupan bangsa dan read more .....