Nov 1

Kamis, 01 November 2007 Jakarta, Kompas – Sosok Vladimir Putin yang dikenal bisa mengambil sikap tegas untuk menegakkan wibawa nasional Rusia rupanya juga dirindukan untuk Indonesia. Namun, ketika diwacanakan siapa di sini yang kiranya bisa membawakan kepemimpinan gaya Putin, sulit mencapai satu kesamaan. Diskusi ini mengemuka dalam peluncuran buku Rakyat Sejahtera Negara Kuat karya Letnan Jenderal (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo di Klub Bimasena Jakarta, Senin (29/10). Dalam acara yang dipandu oleh Soegeng Sarjadi ini, ekonom Umar Juoro menjadi pembahas bersama wartawati senior Toeti Adhitama. Menurut Umar, sebenarnya yang diharapkan dan semestinya tampil sebagai Vladimir Putin Indonesia saat ini adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kerinduan akan pemimpin berkarakter tegas muncul dengan latar belakang kondisi negara dan bangsa yang terpuruk setelah lebih dari setengah abad merdeka. Menurut Sayidiman dalam bukunya, "mimpi besar mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, demokratis, adil, dan sejahtera read more .....

Oct 29

Oleh Suradi, Wartawan Sinar Harapan Jakarta – Transisi politik dan demokrasi belum juga tuntas. Implikasi krisis ekonomi dan politik di penghujung masa Orde Baru masih terjadi hampir di semua sektor menggelisahkan banyak pihak, termasuk Sayidiman Suryohadiprojo. Kalau banyak orang mengungkapkan kegelisahan tersebut dalam ruang seminar, diskusi, dan bentuk obrolan lainnya, mantan Dubes RI untuk Jepang (1973-1974) dan mantan Gubernur Lemhannas (1974-1978) ini menuangkannya dalam buku berjudul Rakyat Sejahtera Negara Kuat. Dalam buku setebal 415 halaman yang diluncurkan Senin (29/10) sore, Sayidiman mengupas sejumlah persoalan, mulai dari sejarah lahirnya bangsa ini, masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), sistem pendidikan yang masih amburadul, pengamanan energi dan kelestarian lingkungan, tentang pengembangan kebudayaan, pembangunan TNI, etika politik di kalangan elite, ekonomi yang belum mensejahterakan rakyat, dan posisi Indonesia dalam kancah global. Kegelisahan yang diungkapkan tersebut disertai jalan keluar read more .....

Oct 25

Oleh Suradi, Wartawan Sinar Harapan Jakarta-Silaturahmi yang kini makin aktif dilakukan para elite politik memang baik. Namun, sampai saat ini langkah itu lebih untuk meraih simpati publik dan merupakan bagian dari siasat mencari dukungan guna meraih kekuasaan. Elite partai belum sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat dan hanya kepentingan kelompok saja yang diutamakan. Penilaian kritis tersebut dikemukakan mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan juga mantan Wakasad Sayidiman Suryohadiprojo (80) dalam perbincangan dengan SH di kediamannya, kawasan Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (24/10) sore. Seharusnya para elite politik ini mampu membangun budaya politik yang mengutamakan kepentingan rakyat, karena mereka mendapat mandat dari rakyat. Tugas utama mereka, dan juga tugas semua kalangan, adalah bagaimana membangun social trust atau tanggung ja-wab sosial sehingga masyarakat tergerak juga untuk membantu yang lain. Saat ini, para politisi memang aktif melakukan silaturahmi dalam read more .....

Aug 14

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Djoko Santoso selaku Pembina utama Patriot Leadership Development Center (PLDC) membuka secara resmi pelaksanaan lokakarya kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan dilaksanakan di Bandung selama tiga hari dari tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2007. Dalam amanatnya Kasad menyatakan bahwa, di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi sekarang ini terjadi erosi kepercayaan terhadap pilar-pilar Bangsa dan Negara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk merevitalisasi atau mereaktualisasi kepercayaan serta nasionalisme tersebut dapat dilakukan dengan cara menggugah, meningkatkan kesadaran, pemahaman, semangat dan komitmen terhadap wawasan-wawasan kebangsaan. Dikatakan Kasad, untuk mampu membangun wawasan kebangsaan yang bermuara kepada terwujudnya integrasi nasional yang kuat, diperlukan banyaknya jumlah pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan. Pemimpin yang berwawasan kebangsaan menurut Kasad adalah pemimpin yang pancasilais, read more .....

Aug 14

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap generasi muda Indonesia dapat belajar dari para pendahulunya dan memiliki patriotisme serta nasionalisme untuk juga berbuat yang terbaik pada bangsa dan negara, terutama pada saat mereka semua telah melanjutkan estafet kepemimpinan negara. Pernyataan itu dikemukakan Presiden Yudhoyono ketika mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) periode 2007 – 2012, di Istana Negara, Jakarta, Senin. Dalam sesi dialog setelah acara pengukuhan, Presiden Yudhoyono menyampaikan harapannya agar generasi muda dapat melihat lintasan sejarah bangsa dengan pengabdian para pendahulu. "Zaman sudah berubah. Masa akan terus berganti, tetapi semangat pendiri republik dan konsensus-konsensus dasar kebangsaan harus abadi dan berlaku sepanjang masa," katanya. Menurut Kepala Negara, jika berbicara mengenai nilai, jati diri, dan konsensus dasar kebangsaan, maka roh kehidupan berbangsa dan read more .....

Aug 13

13/08/07 14:37 Jakarta (ANTARA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengukuhkan 37 anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan 17 orang anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) masa bakti 2007-2012. Acara pengukuhan yang juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore. Menurut Ketua Umum DPP LVRI, Letjen TNI (Purn) Rais Abin, pengukuhan merupakan tindak lanjut Keppres Nomor 59/M tahun 2007 berdasarkan Kongres IX LVRI Maret 2007. Dalam laporannya, Rais juga mengatakan bahwa susunan pengurus hasil Kongres IX itu selain masih hadirnya beberapa veteran pejuang, umumnya adalah veteran pembela Trikora, Dwikora dan Timtim yang merupakan kepengurusan transisi yang akan melanjutkan estafet kepengurusan periode 2012-2017. Dia juga menyampaikan mengenai masih perlu dipikirkannya masalah pemberian kehormatan dan kesejahteraan bagi para veteran serta kedudukan Pembinaan LVRI dalam lembaga negara. Selain itu, read more .....

Jun 20

Surabaya (ANTARA News) – Mantan Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo menilai, perjanjian kerja sama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) RI-Singapura akan dapat menguntungkan Amerika Serikat (AS). "DCA dapat menguntungkan AS, karena Indonesia dapat dijadikan tempat latihan militer Singapura," ujarnya usai berbicara dalam seminar di kampus B Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu. Mantan Dubes Keliling RI di kawasan Afrika itu, mengemukakan hal itu saat berbicara dalam studium generale "Mendorong Prestasi Perjuangan Untuk Kedaulatan Bangsa Indonesia" di hadapan ratusan mahasiswa Unair. Menurut dia, DCA yang ditandatangani pemerintah di Bali pada 27 April 2007 itu, memungkinkan Singapura untuk mengajak pihak ketiga masuk ke Indonesia, meski perjanjian pertahanan itu mengharuskan persetujuan Indonesia. "Itulah kelemahannya, tapi tanpa adanya pihak ketiga pun sudah menyakitkan, karena bila Singapura mendatangkan satu batalyon tank yang berjumlah 77 tank ke kawasan read more .....

Jun 20

Rabu, 20 Juni 2007 | 12:37 WIB TEMPO Interaktif, Surabaya:Bekas Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Sayidiman Suryohadiprojo mendesak pemerintah membatalkan perjanjian pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) Indonesia dengan Singapura. Ia menganggap perjanjian itu membuka peluang negeri tetanga ini menggunakan daerah latihan di wilayah darat, laut dan udara Indonesia. Sayidiman menilai perjanjian itu melepaskan sebagian kedaulatan Indonesia atas wilayah nasional kepada Singapura.Ia berbicara hal ini di hadapan peserta Kuliah Umum Mendorong Prestasi Perjuangan untuk Kedaulatan Bangsa Indonesia di Aula Fadjar Notonagoro Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (20/6). "Ini adalah perjanjian konyol karena itu harus dibatalkan," katanya. Ia menilai, perjanjian itu lahir sebagai balas jasa atas diterimanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Indikasi ini terlihat dari lahirnya perjanjian ekstradisi dan perjanjian pertahanan secara beriringan. Padahal, kata dia, masalah pertahanan sangat read more .....

May 16

Koran Tempo, 16 Mai 2007 JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan 14 jenderal purnawirawan dalam acara makan pagi di Istana Negara kemarin. Acara yang berlangsung sekitar empat jam itu dihadiri juga oleh Panglima TNI, kepala staf dari tiga angkatan, dan Kepala Kepolisian RI. Jenderal purnawirawan yang hadir itu antara lain Wismoyo Arismunandar, Bambang Triantoro, Sayidiman Suryohadiprodjo, Ari Soedewo, Soekarno, dan Saiful Sulun. Mantan wakil presiden Try Soetrisno dan mantan panglima TNI Wiranto tidak terlihat meski keduanya diundang, "Mereka ada acara lain, jadi tidak datang," kata Saiful Sulun, mewakili 14 rekannya yang lain. Menurut Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, dalam pertemuan itu Presiden dan para jenderal saling bertukar pikiran mengenai banyak hal, termasuk isu-isu kebangsaan, ketahanan, kebudayaan, dan pendidikan. Begitu juga dengan isu amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tengah menghangat saat ini. "Tapi tidak ada yang spesifik. Lebih banyak nostalgianya. Sudah lama read more .....

May 15

Jakarta (ANTARA News) – Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, Selasa, bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu berbagai masalah dibicarakan, seperti soal penderitaan rakyat dan masalah kebangsaan, kata Ketua Forum Komunikasi Persatuan Purnawirawan TNI, Letjen Purn Syaiful Sulun. Ia mengatakan dalam pertemuan sekitar empat jam sejak pukul 8.00 WIB itu dibahas antara lain masalah penderitaan rakyat. "Penderitaan rakyat, yang dimaksud itu rakyat itu masih miskin, dan rakyat yang menganggur semakin banyak. Tadi kami sampaikan dan presiden menyadari, dan menyambut positif," katanya. Menurut Sulun, Presiden dalam pertemuan itu menggambarkan programnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti untuk mengurangi angka pengangguran dari 10 juta sudah menjadi 9,7 juta orang. Selain itu, dibicarakan juga soal kebangsaan yang menurut Sulun sudah mulai menurun. "Rasa kebangsaan, perlu ditingkatkan, bukan berarti sekarang tidak ada, tapi perlu ditingkatkan agar read more .....