Jan 30

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn) Sudah sebelum Reformasi kita sering mendengar pertanyaan, terutama dari kalangan aktivis dan mahasiswa, apakah TNI cocok atau kompatibel dengan konsep Demokrasi. Setelah Reformasi pertanyaan itu makin sering kedengaran dan makin kuat dikumandangkan, karena Reformasi antara lain bertujuan menegakkan demokrasi di Indonesia. Pertanyaan demikian dapat dimengerti karena dalam sejarah Republik Indonesia telah terjadi beberapa peristiwa yang membuat orang sangsi kepada kesesuaian TNI dengan demokrasi. Pertama ketika Presiden Soekarno menyatakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante, suatu lembaga yang sedang merancang Undang-Undang Dasar dan anggotanya dipilih oleh Rakyat melalui Pemilihan Umum pada tahun 1955. Merupakan pendapat umum bahwa Presiden Soekarno dapat melakukan tindakan politik itu karena mendapat dukungan pimpinan TNI-AD yang waktu itu dijabat Jenderal A.H. Nasution. Alasan yang diberikan untuk tindakan Presiden itu adalah bahwa Konstituante tidak mau read more .....