TNI Pembela Negara Demokrasi

Posted by Admin on Tuesday, 30 January 2001 | Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn)

Sudah sebelum Reformasi kita sering mendengar pertanyaan, terutama dari kalangan aktivis dan mahasiswa, apakah TNI cocok atau kompatibel dengan konsep Demokrasi. Setelah Reformasi pertanyaan itu makin sering kedengaran dan makin kuat dikumandangkan, karena Reformasi antara lain bertujuan menegakkan demokrasi di Indonesia.

Pertanyaan demikian dapat dimengerti karena dalam sejarah Republik Indonesia telah terjadi beberapa peristiwa yang membuat orang sangsi kepada kesesuaian TNI dengan demokrasi. Pertama ketika Presiden Soekarno menyatakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante, suatu lembaga yang sedang merancang Undang-Undang Dasar dan anggotanya dipilih oleh Rakyat melalui Pemilihan Umum pada tahun 1955. Merupakan pendapat umum bahwa Presiden Soekarno dapat melakukan tindakan politik itu karena mendapat dukungan pimpinan TNI-AD yang waktu itu dijabat Jenderal A.H. Nasution. Alasan yang diberikan untuk tindakan Presiden itu adalah bahwa Konstituante tidak mau menerima usul agar Indonesia kembali ke UUD 1945, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa terancam. Melihat adanya perdebatan tiada henti di Konstituante yang dilandasi perbedaan ideologi dalam membentuk UUD baru, Presiden Soekarno pada tanggal 22 April 1959 mengusulkan agar Konstituante menetapkan diberlakukannya kembali UUD 1945. Akan tetapi dalam Konstituante tidak dicapai mayoritas 2/3 suara ketika mengadakan voting untuk kembali ke UUD 1945, melainkan hanya 55 prosen yang menerima. Atas dasar itu Presiden Soekarno menyatakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan menetapkan berlakunya kembali UUD 1945. Akan tetapi kaum cendekiawan kemudian berpendapat bahwa intervensi Presiden Soekarno telah merusak proses demokrasi. Mereka berpendapat bahwa perdebatan yang sengit dalam Konstituante akan menghasilkan penyelesaian dan demokrasi memang memerlukan kesabaran. Karena TNI dianggap mendukung intervensi Presiden itu, maka orang menjadi sangsi atas kecocokan TNI dengan demokrasi. Memang Dekrit Presiden kemudian menghasilkan Demokrasi Terpimpin. Sekalipun memakai label demokrasi namun Demokrasi Terpimpin sama sekali bukan satu sistem pemerintahan demokrasi. Justru Presiden Soekarno memegang kekuasaan mirip seorang diktator.

Keadaan yang lebih lagi menimbulkan pertanyaan kecocokan TNI dengan demokrasi adalah dukungan TNI atau ABRI terhadap kekuasaan otoriter Presiden Soeharto selama Orde Baru. Fungsi kekaryaan ABRI telah memperkuat kekuasaan rezim Soeharto yang menamakan sistem politiknya Demokrasi Pancasila. Akan tetapi seperti dengan Demokrasi Terpimpin, label demokrasi itu sama sekali tidak memperoleh kenyataan dalam kehidupan politik di Indonesia. Di samping itu justru Pancasila sebagai Dasar Negara RI didiskreditkan karena kehidupan bangsa yang terwujud dalam kekuasaan Presiden Soeharto jauh sekali dari nilai-nilai Pancasila.

Jadi pertanyaan apakah TNI dan Demokrasi cocok atau tidak, memang ada validitasnya ketika kita memperhatikan sejarah RI. Namun demikian jawaban atas pertanyaan itu tidak serta merta hanya patut diambil dari peristiwa sejarah itu. Melainkan harus dilihat dari sikap yang ditetapkan bagi TNI yang tercantum dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Sedangkan hal-hal yang terjadi dan bertentangan dengan itu merupakan kesalahan atau penyelewengan.

Dalam Sapta Marga marga pertama tercantum : Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Sedangkan Sumpah Prajurit baris pertama berbunyi: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Maka baik dalam Sapta Marga maupun Sumpah Prajurit setiap anggota TNI, dan dengan demikian TNI sebagai organisasi, erat hubungannya dengan Pancasila. Padahal Pancasila menghendaki adanya demokrasi sebagaimana tertera dalam Sila Keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Permusyawaratan / Perwakilan , serta Sila Kelima yang menunjukkan perlunya demokrasi sosial, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Semua anggota TNI dan TNI sebagai organisasi dengan begitu mempunyai komitmen terwujudnya Pancasila di Indonesia. Dengan begitu juga tegaknya demokrasi sebagai sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial. Kalau TNI melakukan tindakan yang bertentangan dengan itu, seperti yang terjadi pada dukungan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 atau dukungan kekuasaan otoriter rezim Orde Baru, maka itu merupakan kesalahan dan penyelewengan yang tidak boleh terulang lagi. Karena mengulas hal ini memerlukan uraian yang cukup panjang, maka tentang kesalahan yang dibuat TNI dalam sikapnya terhadap demokrasi akan dibuat tulisan tersendiri

Ada sementara orang mengatakan bahwa TNI sebagai organisasi militer tidak mungkin cocok dengan demokrasi. Sebab dalam organisasi militer berlaku hubungan hierarki dan perintah atasan mengikat untuk dilakukan bawahan. Sedangkan dalam demokrasi harus ada kebebasan berpendapat, tidak peduli apakah orang itu menduduki posisi penting atau kurang penting dalam masyarakat. Memang TNI sebagai organisasi militer terikat kepada norma-norma yang bersangkutan dengan setiap organisasi militer yang baik, yaitu adanya hubungan hierarki dan ketaatan kepada perintah atasan. Tidak mungkin satu organisasi militer dapat berfungsi dengan efektif dan baik kalau tidak memperhatikan norma itu. Juga organisasi militer negara demokrasi tua seperti Inggeris, Perancis atau Amerika Serikat terikat pada norma itu karena harus bersifat efektif dalam menjalankan fungsinya. Dan itu tidak membuat tentara Inggeris, Perancis dan AS dinilai tidak cocok dengan sistem pemerintahan demokrasi. Yang menjadi ukuran adalah apakah organisasi militer itu efektif dan bahwa fungsi yang efektif itu diabdikan kepada negara dan masyarakat yang demokratis. Sebagaimana organisasi militer AS dan Inggeris dalam Perang Dunia Kedua bertempur mati-matian membela negaranya masing-masing dan Demokrasi pada umumnya menghadapi Jerman dan Italia yang sistem pemerintahannya fascis serta ingin meluaskan kekuasaan mereka di dunia. Kemudian dalam Perang Dingin tentara Inggeris dan AS turut menjaga agar negaranya tidak dihancurkan oleh Uni Soviet yang komunis dan berambisi membuat seluruh umat manusia dikuasai sistem komunis. Sekalipun begitu dalam angkatan perang AS dan Inggeris berlaku norma-norma militer karena memang amat diperlukan agar dapat menjalankan fungsinya membela negara secara baik.

Untuk menjadi pembela negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila atau negara demokrasi TNI pun harus menjadi organisasi militer yang efektif dan kuat. Sebab itu pekerjaan yang dilakukan TNI harus sangat memperhatikan aspek profesional. Tidak mungkin di Abad ke 21 organisasi militer dapat berfungsi efektif kalau tidak sangat memperhatikan aspek profesionalisme. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar dalam kehdiuapn umat manusia dewasa ini dan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi militer. Sebab itu dalam TNI harus ada unsur yang benar-benar disiapkan untuk dapat berfungsi profesional. Untuk itu TNI memerlukan anggota yang secara sukarela mengabdi dalam TNI. Anggota sukarela itu yang sejak diterima memperoleh pendidikan, latihan dan gemblengan untuk membuatnya tentara profesional yang dapat diandalkan dalam Abad ke 21, baik untuk TNI-AD, TNI-AL maupun TNI-AU.

Akan tetapi TNI mempunyai kesadaran pula bahwa pelaksanaan fungsinya secara efektif tidak bisa lepas dari hubungannya yang erat dengan masyarakat. Sejarah TNI menunjukkan keberhasilannya apabila hubungan TNI dengan rakyat dan masyarakat adalah erat. Kita ingat Perang Kemerdekaan ketika TNI bahu-membahu dengan rakyat melawan penjajah dan berhasil memaksanya untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Demikian pula dalam mengatasi berbagai masalah keamanan dalam negeri, seperti pemberontak komunis, DI / TII, PRRI / Permesta, hubungan erat antara TNI dan rakyat menjadi penentu keberhasilannya. Di dunia pun sejak permulaan Abad ke 20 timbul kenyataan bahwa pertahanan dan pembelaan negara merupakan usaha yang bersifat semesta, yaitu seluruh bangsa harus dilibatkan membela negara apabila datang ancaman yang membahayakan kedaulatan negara.

Oleh sebab itu TNI yang kuat di masa depan, di samping mengandung unsur profesional yang cakap dan mahir juga harus ada unsur kerakyatannya. Untuk itu TNI memerlukan anggota yang menjalankan dinas militer sebagai kewajiban yang ditetapkan dengan undang-undang. Anggota Wajib Militer itu membawa jiwa kerakyatan dalam TNI dan memperkuat semangat dan daya juangnya. Ketentuan Wajib Militer juga diperlukan untuk memungkinkan TNI menjadi organisasi militer yang besar apabila diperlukan. Ada kemungkinan bahwa ancaman yang dihadapi memerlukan mobilisasi kekuatan bangsa karena dengan organisasi TNI yang ada (dinamakan kekuatan aktif) sukar untuk mengatasi ancaman secara efektif. Sebab itu perlu ada organisasi Cadangan Nasional yang anggotanya warga negara yang dapat diaktifkan menjadi anggota TNI melalui mobilisasi. Cadangan Nasional biasanya dibentuk dari semua warga negara yang pernah menjalankan dinas militer. Makin besar dan terorganisasi dengan baik, makin bermanfaat Cadangan Nasional bagi satu negara. Agar Cadangan Nasional mempunyai jumlah anggota yang banyak diperlukan Wajib Militer. Dengan begitu Cadngan Nasional tidak hanya terdiri dari anggota sukarela yang telah selesai menjalankan dinas militer, melainkan juga anggota wajib militer . Karena setiap tahun ada warga negara yang masuk dinas militer sebagai kewajiban dan setiap tahun pula ada yang selesai menjalankan dinas itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Wajib Militer, maka jumlah warga negara yang pernah menjalankan dinas militer akan banyak sekali. Dengan Cadangan Nasional yang besar dapat disusun kekuatan yang besar pula melalui mobilisasi apabila hal itu diperlukan.

Kombinasi antara personil sukarela yang profesional dan personil wajib militer yang berjiwa kerakyatan membuat TNI satu organisasi militer yang dapat diandalkan untuk membela Republik Indonesia yang demokratis. Dengan menjalankan dinas militer selama waktu tertentu para anggota wajib militer memperoleh kecakapan menjalankan fungsi militer. Telah terbukti oleh banyak organisasi militer, khususnya Swiss, Jerman dan dulu Uni Soviet, bahwa dengan pendidikan dan latihan yang baik dan tepat anggota wajib militer dapat menjalankan fungsi militer secara baik. Dengan begitu profesionalisme personil sukarela diperkuat oleh personil wajib militer yang juga mempunyai kecakapan militer. Di negara Swiss umpamanya, unsur personil sukarela hanya sekitar 30 prosen dari seluruh kekuatan militer yang aktif. Itu berarti bahwa ada kepercayaan besar kepada kecakapan personil wajib militer untuk melakukan fungsi militer secara baik.

Meskipun dalam organisasi militer berlaku norma militer, namun para anggota TNI harus memahami apa yang diperjuangkan dan dibela oleh TNI. Sebab itu dalam TNI harus ada pendidikan kewarganegaraan yang mengajak para anggota TNI berpikir tentang segala aspek kemasyarakatan. Dalam pendidikan tentang Pancasila tidak hanya dihafalkan nilai-nilainya seperti di masa lalu tetapi yang jauh lebih penting adalah didalami dan dipahami. Dengan begitu anggota TNI paham benar tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab termasuk Hak Azasi Manusia , Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan atau Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Dengan begitu setiap anggota TNI tahu dan sadar untuk apa ia berjuang dan kalau perlu gugur dalam perjuangan. Sikap dan semangat hidup demikian membuat TNI kekuatan militer yang gagah berani dan dicintai serta dipercaya rakyat. Itu disertai pula dengan sikap territorial, yaitu selalu berusaha untuk dekat kepada rakyat untuk memahami aspirasinya serta pendiriannya. Kalau sikap dan semangat itu dilengkapi dengan sistem senjata dan peralatan serta perlengkapan yang mutahir teknologinya dan yang semuanya dapat digunakan secara tepat, maka TNI menjadi kekuatan yang memperoleh kepercayaan rakyat Indonesia. Sekali gus membuatnya disegani oleh bangsa lain. Dengan begitu timbul daya tangkal yang membuat pihak lain berpikir seribu kali sebelum mengambil risiko mengganggu kedaulatan Republik Indonesia.

Itulah TNI Pembela Negara Pancasila, TNI Pembela Rakyat Indonesia, TNI Pembela Demokrasi. Semoga di masa depan hal itu dapat kita wujudkan.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post