Nasionalisme Ekonomi Yang Memajukan Negara Dan Bangsa

Posted by Admin on Monday, 18 October 2010 | Opini

Sayidiman Suryohadiprojo

Tanggapan terhadap tulisan Sdr Gita Wiryawan

Dalam Kompas tanggal 7 Oktober 2010 ada tulisan sdr Gita Wiryawan (GW), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan judul Nasionalisme Ekonomi (NE). Patut dihargai bahwa di masa kini ketika ekonomi nasional diarahkan kepada sistem pasar bebas, ada pejabat Pemerintah yang menulis secara terbuka tentang NE.

Namun dalam uraian GW itu ada hal-hal yang perlu ditanggapi agar maksud baik untuk menyelenggarakan NE tidak justru membawa masalah bagi bangsa Indonesia..

Sebaiknya dalam menerapkan NE kita mencari bahan perbandingan pada praktek Jepang dan China, dua negara yang dulu dan sekarang bergelora ekonominya, Jepang di tahun 1960-an hingga 1980-an sedangkan China sekarang. Dan bukan semata-mata berorientasi pada hal-hal yang dilakukan AS dan negara Barat lainnya yang berat sekali menghadapi usaha dua bangsa Asia itu.

GW menganggap kurang tepat besarnya fokus pada struktur kepemilikan ketika melakukan investasi asing, dengan alasan bahwa banyak sektor penting bersifat padat modal, padahal dana Indonesia amat terbatas. Dengan perkataan lain, GW tidak keberatan kepemilikan itu di tangan asing asalkan ia bersedia menanamkan modal besar untuk memajukan sektor tersebut. Kalau pendapat GW ini dilaksanakan, maka banyak sektor penting di Indonesia akan dimiliki asing. Itu berakibat ekonomi Indonesia mungkin maju tetapi dikuasai asing. Ini berarti bahwa Indonesia tidak lagi merdeka Satu hal yang tidak mungkin diterima oleh bangsa Indonesia yang sudah tidak mau dijajah bangsa lain.

Sebab itu tidak mungkin persoalan ini dihadapi dengan konsep pasar, melainkan memerlukan peran Pemerintah yang aktif dan tegas. Meskipun Jepang bukan negara sosialis dan malahan sekutu AS yang setia, namun dalam pengurusan ekonomi pengendalian Pemerintah melalui administrative guidance berjalan efektif sehingga tidak jarang menimbulkan kemarahan AS.

Untuk mengatur investasi modal asing Pemerintah wajib menentukan sektor mana yang kepemilikannya tidak boleh di tangan asing. Atas dasar itu Pemerintah mengatur BUMN dan swasta agar kepemilikan Indonesia terjamin dan secara dinamis mengusahakan dana untuk menjamin kepemilikan. Karena dana itu sukar diperoleh maka memang diperlukan usaha Pemerintah yang giat dan penentuan prioritas sektor, mulai dengan prioritas tinggi yang mutlak dimiliki Indonesia sampai derajat yang rendah.

Pada sektor penting lain yang bukan prioritas utama diusahakan usaha patungan (joint venture) yang memungkinkan partisipasi asing. Sesuai dengan derajat prioritas sektor tersebut dimungkinkan peran asing dominan kalau derajat prioritas rendah. Akan tetapi Pemerintah harus mengawasi dengan saksama bahwa peran asing itu benar-benar bermanfaat bagi Indonesia.

Pemerintah menentukan bahwa hasil produksi perusahaan yang ada peran asing harus diekspor dan tak boleh dipasarkan di dalam negeri. Kemudian Pemerintah membangun perusahaan lain yang beroperasi dalam bidang sama dengan teknologi yang digunakan dalam patungan itu. Pemerintah menjaga agar pasar dalam negeri sepenuhnya dikuasai Indonesia. Praktek demikian dilakukan China sehingga dapat memanfaatkan modal dan teknologi asing untuk kepentingannya, sekali gus meningkatkan ekspornya.

Jelas sekali bahwa selalu diusahakan agar kepentingan negara dan bangsa sendiri menjadi ukuran. Dulu Jepang selalu didesak AS untuk membuka pasar berasnya agar beras AS dapat dipasarkan di Jepang dengan alasan bahwa lebih murah. Akan tetapi pemerintah Jepang selalu menolak desakan AS itu karena tak mau mengorbankan petaninya sebagai unsur tak terpisahkan masyarakat Jepang. Juga desakan AS agar Jepang “memodernisasi” perdagangan dalam negerinya dengan arti dibuka secara bebas, tidak pernah dilayani Jepang.

NE yang membawa kemajuan negara dan bangsa memang tidak menutup pintu bagi masuknya peran asing, bahkan dalam pemilikan perusahaan yang rendah derajat prioritasnya. Akan tetapi NE memerlukan peran Pemerintah yang dilandasi semangat kebangsaan kuat dan membawa bangsanya untuk maju dan sejahtera. Pemerintah perlu mengusahakan terwujudnya semangat dan praktek Indonesia Incorporated yang meliputi seluruh dunia usaha, masyarakat, BUMN dan swasta, untuk selalu mencapai kemajuan. Yang paling tidak masuk akal adalah sikap yang dengan alasan Globalisasi menganggap wajar kalau dunia usaha Indonesia dikuasai pihak terkuat, termasuk asing. Hal ini antara lain dapat dilihat pada sikap yang memungkinkan Indosat dikuasai asing dan sekarang membuka kepemilikan pihak asing atas Bandara Soekarno-Hatta , bandara utama Indonesia dengan nama Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Satu pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia !

Tanpa semangat kebangsaan yang kuat pada masyarakat dan pemerintah Indonesia tak mungkin ada NE yang bermanfaat bagi bangsa. Ketika ditanya pada orang-orang Jepang yang duduk dalam pimpinan perusahaan swasta besar dan kuat seperti Mitsubishi, mengapa mereka mau tunduk mengikuti administrative guidance , jawabannya adalah :Orang-orang yang duduk di pemerintah khususnya MITI adalah patriot kebangsaan yang pandai. Dan karena itu pengaturan yang mereka lakukan adalah pasti untuk kepentingan rakyat dan bangsa Jepang ! Semangat itulah yang membuat ekonomi Jepang maju pada tahun 1970-an. Sekarang serupa terjadi di China !

Tantangannya adalah apakah Indonesia yang merebut kemerdekaannya dengan perjuangan, sekarang masih punya Semangat Kebangsaan yang sanggup berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

RSS feed | Trackback URI

1 Comment »

Comment by Mas Laga
2010-12-10 09:42:24


Cendekiawan di tanah air sangat banyak, dan kualitas keilmuaannya tidak diragukan, namun cendekiawaan yang memiliki jiwa patriotisme kebangsaan nyata-nyata sangat sedikit, dan itupun tenggelam dalam desakan kepentingan politik dan keuntungan semata .

Lihat pemerintahan, banyak orang jenius tapi tidak pandai, banyak orang pandai tapi tidak cerdik. Banyak orang cerdik tapi tidak lihai.

Maksudnya tidak tidak pandai, tidak cerdik dan tidak lihai dalam memperjuangkan nasib bangsa dan negara INdonesia.

 
Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post