Demokrasi dan Kepemimpinan

Posted by Admin on Monday, 1 December 2003 | Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Belakangan ini mulai berkembang pendapat bukan sistem politik tepat untuk Indonesia. Pendapat itu terutama dinyatakan karena ada kesangsian apakah demokrasi yang digelorakan sejak Reformasi dapat menghasilkan perbaikan keadaan negara bangsa. Atau Indonesia malahan menjadi makin mundur dan kacau.< kacau. p>

Juga pengalaman bangsa Indonesia tahun 1950-an menerapkan demokrasi parlementer tidak memberi gambaran menggembirakan. Saat itu kabinet jatuh-bangun dalam ukuran bulan dan tidak ada pemerintahan yang membawa stabilitas dan kontinuitas, padahal dua faktor itu amat penting untuk kemajuan.

Sebaliknya, para pembela paham demokrasi selalu mengatakan, kondisi Indonesia yang kurang baik kini karena demokrasi baru pada tahap permulaan dan menderita "sakit kanak-kanak". Suatu saat, semua akan berakhir, kata mereka, setelah masyarakat menjadi dewasa dalam menjalankan kebebasan. Kalau sekarang belum apa-apa sudah mau meninggalkan demokrasi, Indonesia akan kembali larut dalam otoriterianisme dengan segala keburukannya bagi rakyat.

ADALAH benar, Indonesia tahun 1950-an mengalami perkembangan politik kurang positif, antara lain menimbulkan perpecahan bangsa yang berakibat pemberontakan. Kondisi ekonomi tidak menunjukkan kemajuan, masyarakat menjadi jemu dengan keadaan yang kurang memberi harapan itu. Maka tidak mengherankan bila keputusan Presiden Soekarno kembali ke UUD 1945 tahun 1959 mendapat dukungan banyak pihak.

Juga Lee Kuan Yew dari Singapura dan Mahathir Mohamad dari Malaysia, yang berhasil membawa negara mereka dari kondisi kurang maju ke status negara industri, mempunyai pendapat yang tidak terlalu mengagungkan peran demokrasi untuk membawa negara berkembang mencapai kemajuan. Lee selalu mengatakan, untuk negara sedang berkembang, demokrasi tidak akan bermanfaat bila tidak ada disiplin dan tegaknya hukum.

Dalam pidato penutup tugasnya sebagai perdana menteri, Mahathir mengatakan, orang tidak boleh mempunyai obsesi terhadap demokrasi. Bila demokrasi sampai menjadi obsesi, besar bahaya terjadinya anarki. Memang di dunia Barat banyak orang tidak mengakui Singapura dan Malaysia sebagai negara demokrasi meski dua negara itu menerapkan segala ketentuan demokrasi, seperti penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berjalannya sistem perwakilan.

Juga kaum aktivis demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia mengambil sikap seperti dunia Barat. Tidak dipedulikan, justru dua negara itu berhasil membawa kemajuan di berbagai bidang bagi rakyatnya, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Juga tidak diambil pusing, mayoritas rakyat dua negara itu puas dengan kondisi pemerintahannya, kecuali beberapa pihak yang menganggap tidak adanya kebebasan.

Namun, dunia Barat juga bersikap ambivalen terhadap dua negara itu karena mereka selalu memuji keberhasilan Singapura yang menjadi negara industri maju dalam tempo singkat sejak kemerdekaan; Malaysia dipuji berhasil meningkatkan produk domestik bruto-nya lebih dari tiga kali lipat dalam tempo 20 tahun serta mewujudkan harmoni sosial dalam masyarakat multirasial.

BAGAIMANA sebaiknya sikap kita atas masalah pelik ini. Sebab, kini kian banyak orang yang khawatir Indonesia makin berantakan sehingga tidak mustahil status Indonesia sebagai negara dan bangsa yang bersatu dan merdeka berakhir. Mungkin para pembela demokrasi benar bahwa demokrasi di Indonesia sedang dalam kondisi sakit kanak-kanak. Tetapi, bila sakit itu tidak kunjung sembuh dalam waktu tidak terlalu lama, tidak mustahil bayinya malah mati.

Sebagai bangsa yang menganut falsafah Pancasila kita harus menegakkan demokrasi, sebagaimana ditetapkan sila ke-4. Namun, penerapan demokrasi harus menimbulkan berkembangnya ketentuan yang termuat dalam sila ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-5. Jadi, bukan penerapan demokrasi agar diakui dunia Barat dan aktivis demokrasi sebagai negara demokrasi. Juga bukan sekadar untuk kebanggaan disebut sebagai negara demokrasi yang ketiga di dunia, di belakang AS dan India. Tetapi, demokrasi yang mewujudkan negara dan bangsa yang maju, bersatu secara nasional, sejahtera lahir batin.

Bila demikian, masalahnya bukan pada pertanyaan perlu demokrasi atau tidak, melainkan kemampuan untuk menegakkan demokrasi yang mempersatukan dan menyejahterakan bangsa lahir dan batin. Adapun penerapan demokrasi amat tergantung peran kepemimpinan nasional yang dipilih rakyat secara demokratis.

Mahathir secara berseloroh menjawab mereka yang mengkritiknya sebagai diktator, berarti ia diktator pertama di dunia yang dipilih secara demokratis. Lee Kuan Yew pun menjadi perdana menteri Singapura karena dipilih secara demokratis. Setelah memimpin negara, mereka lalu menerapkan sistem politik yang tetap menghargai prinsip demokrasi tanpa mengakibatkan timbulnya ekses. Dengan cara itulah, kepemimpinan mereka menghasilkan negara maju dan masyarakat bersatu serta sejahtera lahir dan batin.

Jadi, pemecahan persoalan terletak pada kepemimpinan nasional yang tahun 2004 akan dipilih langsung. Peran presiden dan wakil presiden amat menentukan, apakah demokrasi di Indonesia akan menghasilkan kemajuan, persatuan, dan kesejahteraan atau kekacauan di segala bidang yang berakhir likuidasi NKRI. Kepemimpinan mereka yang jitu, berupa permainan politik dalam dan luar negeri, pembangunan ekonomi, penegakan disiplin dan hukum dan lain tindakan, akan menjawab pertanyaan itu.

Mereka tidak perlu khawatir disebut diktator selama menghasilkan kondisi yang memberi kepuasan mayoritas rakyat. Mereka juga tetap menjalankan prinsip demokrasi, antara lain memungkinkan oposisi dalam perwakilan rakyat dan kebebasan pers. Namun, mereka harus pandai mengatasi dampak negatif dari oposisi itu bagi kepemimpinannya tanpa kehilangan dukungan mayoritas rakyat.

Kebijaksanaan yang menjamin kesejahteraan rakyat amat perlu guna menjaga agar oposisi sulit memperoleh dukungan. Sebab, pemimpin nasional harus dapat bertahan cukup lama. Tanpa kontinuitas kepemimpinan yang cukup lama tidak mungkin tercapai hasil mantap. Mereka juga perlu membentuk kader pengganti yang kuat agar saat negara dan bangsa sudah maju dan stabil, mereka dapat mundur secara arif bijaksana untuk digantikan pemimpin nasional baru yang dipercaya keandalannya. Ini juga dilakukan Lee dan Mahathir.

Maka persoalan yang dihadapi Indonesia adalah apakah pada 2004 dapat dipilih presiden dan wakil presiden yang dapat menjalankan peran ini?

Source : http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/01/opini/705292.htm

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post