Hak Memilih: Godaan Awal Terhadap TNI

Posted by Admin on Friday, 27 October 2006 | Artikel

Oleh Baihaki Hikmah

Sangat menarik untuk disimak mengenai wacana hak pilih TNI (atau tepatnya hak TNI untuk memilih) yang muncul sebagai pandangan bagi publik akhir-akhir ini. Media massa tampak begitu antusias mewadahi berbagai inspirasi, mulai dari respons para politikus, pengamat, akademisi, bahkan respons dari kalangan keluarga besar TNI, khususnya para pensiunan jenderal TNI.

Sebagaimana dikemukakan sejumlah sesepuh TNI, yang menyerukan agar TNI lebih dekat dengan rakyat, tanpa harus berpolitik praktis. Seruan ini disampaikan oleh sejumlah mantan petinggi TNI usai melakukan acara silaturahmi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut salah seorang sesepuh TNI, Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, karena TNI punya komando teritorial bila tidak dekat dengan rakyat, maka TNI tidak dapat menjalankan tugasnya. Ia mencontohkan, bagaimana dalam sejarah TNI ketika berhasil menumpas pemberontak PRRI/Persemesta.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kedekatan TNI dengan rakyat. Begitu pula ketika Belanda mendirikan negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di mana TNI saat itu kemudian mendekati rakyat agar mau bergabung dalam parlemen RIS. Akhirnya, anggota parlemen RIS dari berbagai negara bagian itu mengusulkan untuk bersatu dan bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya RIS dihapus tanpa satu tembakan pun. Itu adalah hasil pendekatan TNI kepada rakyat.

Dalam kaitan ini Letjen (Purn) Sayidiman menegaskan, bahwa dekat dengan rakyat bukan berarti TNI harus kembali berpolitik praktis. Sejak tahun 1945 sampai tahun 1960, TNI tidak berpolitik praktis. Dan hal itu tidak menjadi masalah, bahkan saat itu TNI justru disegani. Sayidiman mengingatkan jangan sampai komando teritorial menjadi jauh dari rakyat gara-gara ingin meraih tujuan politis atau kekuasaan.

Apa yang dikemukakan oleh Letjen (Purn) Sayidiman tidak lain adalah peringatan, yang intinya: tentara jangan masuk wilayah politik. Pesan ini secara mudah kita tangkap, apapun balutan kalimat yang menyertainya. Dan para sepuh TNI itu pun sadar betul, bahwa pesan itu harus mereka sampaikan karena tidak ingin bila tentara kembali tergoda oleh politik. Apapun balutan kalimatnya, makna sebenarnya mudah dilihat yakni sebuah kekhawatiran agar TNI tidak silau dengan kekuasaan.

Maka mencermati wacana akhir-akhir ini agar TNI dilibatkan dalam hak pilih, berarti melibatkan TNI dalam politik praktis. Sekalipun jumlah suaranya tidak signifikan bila dihitung dari jumlah anggota TNI, namun tetap mempunyai pengaruh, mengingat satu suara saja menentukan kemenangan atau kekalahan.

Melalui tulisan ini kita hendak mengingatkan agar para politisi, pemimpin pemerintahan, dan juga TNI harus benar-benar cermat dan arif dalam mengambil keputusan apakah TNI akan menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam Pemilu mendatang. Ini bukan persoalan sepele, karena begitu TNI diputuskan boleh menggunakan hak pilih, sekalipun hal itu sifatnya sangat individual, tetap saja akan mempengaruhi institusi TNI. Publik tetap akan memandang, bahwa TNI kembali berpolitik.

Sebagai rakyat yang perduli kepada TNI, kita sungguh khawatir di saat TNI sudah punya hak memilih nanti justru akan menimbulkan pengkotak-kotakan di tubuh TNI. Persoalannya, para politisi kita sampai saat ini sangat tampak belumlah dewasa.

Bukan TNI yang belum melek politik, melainkan justru kedewasaan para politisi-lah yang masih hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan, dan agama mereka adalah uang. Karena praktek-praktek money politics dalam menjalankan hak-hak politiknya sangat sering atau bahkan menjadi tradisi mereka.

Dalam konteks ini, bila nanti TNI punya hak memilih, sudah dipastikan bahwa mereka (para politikus itu) akan menggunakan kekuasaan dan uang sebagai senjata memperoleh atau mengoperasionalisasikan TNI dalam politik praktis. Ingat: para anggota TNI baik di kota maupun di daerah masih hidup belum berkecukupan.

Mereka relatif lebih banyak gali lobang tutup lobang dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Gaji mereka secara hitungan matematika tak akan mencukupi kebutuhan rumah tangga beserta kesulitan dalam pembiayaab menyekolahkan anak-anaknya. Dari kondisi “kekurangan??? ini sudah pasti rentan terhadap money politics para politisi. Dan cara seperti itu sudah terlalu lihai dijalankan oleh politisi kita.

TNI hanya punya semangat, kebanggaan, kekompakan, dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Soal rasa memiliki bangsa dan negara. Soal rasa memiliki bangsa dan negara, para prajurit TNI selalu tak perlu diragukan. Namun soal rumah, tanah, sawah, atau uang sangat jarang mereka punyai. Kondisi riil ini harus dipikirkan. Para politisi dan para pengamat jangan hanya memandang tentara yang berpangkat tinggi. Lihatlah para prajurit bawah, terlebih mereka yang hidup di desa terpencil.

Dengan rantai komando dan kekompakannya, sekalipun hak pilih dalam pemilu bersifat sangat individu, tidak mustahil para prajurit itu tetap akan bertanya dan meminta petunjuk kepada para komandannya tentang pilihan mana yang seharusnya mereka pilih. Jangan heran, sekali lagi, bahwa tentara selalu memiliki kesetiaan, kebanggaan, kecintaan dan kekompakan. Maka dalam memilih pun mereka akan tetap "kompak".

Fenomena seperti ini mestinya tidak dianggap remeh. Jangan menganggap enteng dan jangan begitu ngawur dalam mengambil keputusan melibatkan TNI dalam politik praktis dalam bentuk hak memilih. Indonesia sudah begitu susah mengembalikan TNI pada jalur yang benar untuk menjadikan tentara yang yang tidak berpihak kepada golongan, kelompok, atau partai manapun. Namun dengan wacana diberikannya hak pilih TNI, kini tentara kembali menghadapi godaan. Para politisi saat ini sedang menggoda TNI untuk kembali terjun dalam gelanggang poitik.

Persoalannya adalah : maukah TNI kepicut dengan rayuan politisi? masih tergodakah TNI untuk kembali berpolitik dengan dalih hak individu anggota TNI dalam negara demokrasi ? Ini butuh jawaban yang arif, tepat, jujur, perlu perenungan. Hasil survei yang dilakukan dengan metode kuantitatif atau kualitatif tidak selamanya menjamin dan memberikan jalan terbaik bagi TNI.

Suasana kebhatinan dan ruh keinginan baik dari para sepuh maupun prajurit aktif adalah instuisi yang sangat perlu dicermati sebelum mengambil keputusan. Hal ini tak bisa dikalkulasi dengan metodologis sistematik dalam penelitian survei.

Mudah-mudahan keputusan yang sedang dirumuskan oleh para pejabat TNI maupun para elit negeri ini nantinya memberikan keputusan yang baik, dan hasilnya juga baik. Kita tak ingin bila TNI dijerumuskan kembali dalam kancah politik, sekalipun dengan dalih hak individu tentara yang sama dengan hak warga negara lainnya. Kita lebih sepakat bila konsep yang muncul dan melekat dalam hati sanubari para prajurit adalah: ketika seseorang mengikatkan diri dalam TNI, maka ia rela menyerahkan sebagian haknya kepada negara. Sebagian hak itu adalah hak memilih dalam pemilu.

(Penulis aktivis LSM Kampung Mungil, tinggal di Depok, Jawa Barat).

Source : http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006112385

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post