Pembangunan Daya Tangkal Bangsa Yang Efektif Dengan Menjadikan Pancasila Kenyataan Di Bumi Indonesia

Posted by Admin on Tuesday, 17 July 2007 | Makalah, Opini

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Jakarta, 17 Juli 2007

Pendahuluan

Sejak berdirinya pada 17 Agustus 1945 hingga kini NKRI tanpa henti menghadapi berbagai ancaman dan tantangan sekali gus. Antara lain yang menjadi ancaman serieus adalah separatisme dan ideologi transnasional seperti neo-liberalisme, Islam radikal dan lainnya.

Kunci dari usaha mengamankan NKRI dari berbagai ancaman itu adalah dengan membangun Daya Tangkal (deterrence) yang efektif. Faktor utama dalam hal itu adalah dengan menjadikan Pancasila Kenyataan di bumi Indonesia.

Kalau Pancasila menjadi kenyataan dalam eksistensi NKRI terwujud kondisi bangsa yang menetralisasi berbagai alasan yang digunakan pihak-pihak yang bermaksud mengancam NKRI. Hal itu menjadi landasan kuat bagi pembangunan Daya Tangkal Bangsa. Bersamaan dengan itu dibangun pula kekuatan fisik yang mampu menimbulkan kerugian besar pada setiap pengganggu. Dengan begitu ditumbuhkan persepsi pada calon pengganggu bahwa mengganggu NKRI melalui berbagai macam ancaman dan tantangan akan lebih merugikan pihak pengganggu. Lebih baik hidup secara damai dalam lingkungan NKRI dan berpartisipasi sebagai warga negara yang baik.

Kenegarawanan yang dilandasi perwujudan Pancasila

Meskipun sudah sejak 1945 Pancasila ditetapkan sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup bangsa Indonesia, dalam kenyataan para pemimpin NKRI tidak cukup melakukan usaha untuk menjadikan Pancasila kenyataan di bumi Indonesia. Kepemimpinan Nasional sekarang dan di masa datang harus lebih termotivasi untuk melakukan itu dan menggerakkan negara dan bangsa merealisasikannya. Hingga kini Pancasila baru menjadi semboyan belaka, tetapi tidak cukup ada usaha dalam menjadikannya satu realitas melalui berbagai tindakan yang nyata. Terlalu banyak orang di Indonesia mengira bahwa dengan bicara secara berapi-api dapat diciptakan satu realitas baru. Sedangkan dalam kehidupan nyata hanya melalui Tindakan dapat dicapai penciptaan Realitas Baru. Sifat demikian menunjukkan Kelemahan yang dimanfaatkan mereka yang hendak mengganggu bangsa Indonesia.

Diperlukan Kenegarawanan (statesmanship) yang dilandasi Kepemimpinan kuat, penuh komitmen dan konsisten untuk menjadikan Tujuan itu kenyataan. Sebab tidak saja banyak hal yang ada di dalam kehidupan negara dan bangsa sekarang perlu mengalami perubahan, bahkan ada yang memerlukan perubahan radikal. Juga banyak perlawanan datang dari bangsa lain yang mempunyai kepentingan berbeda mengingat arti strategis yang begitu tinggi dari NKRI dalam percaturan internasional.

Diperlukan Pemimpin-Pemimpin di tingkat Nasional maupun Daerah yang secara kongkrit dan sungguh-sungguh termotivasi untuk menjadikan Pancasila kenyataan.

Pemimpin Nasional perlu mengorganisasi dukungan politik yang kuat dan luas agar segala usahanya dapat memperoleh dukungan semaksimal mungkin dari masyarakat. Dengan begitu langkah demi langkah terjadi perubahan di berbagai aspek kehidupan bangsa dan masyarakat yang menjadikan Pancasila kenyataan, disertai tumbuh dan berkembangnya prestasi bangsa di segala bidang

Yang terutama harus menjadi perhatian adalah sikap agressif dunia Barat untuk menjadikan Individualisme pandangan hidup umat manusia. Hal itu bertentangan dengan Pancasila yang menghargai Individu dalam Kebersamaan. Pertentangan ini berpengaruh kuat dan luas terhadap perkembangan Politik, Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan bangsa Indonesia. Kenegarawanan di Indonesia harus mengusahakan agar hal ini dapat diatasi secara efektif sebagai syarat tegaknya Pancasila.

Di samping itu kenegarawanan harus mempunyai komitmen kuat pula untuk membangun kekuatan fisik yang mampu bertindak efektif terhadap semua pihak yang memaksakan kehendaknya untuk menimbulkan perubahan fundamental dalam eksistensi NKRI.

Aspek Politik Dalam Negeri

Politik Dalam Negeri harus mengejawantahkan hubungan Pusat dan Daerah yang harmonis, sesuai dengan prinsip yang dianut Pancasila bahwa ada harmoni antara Individu (Daerah) dan Kebersamaan (Pusat). Sentralisme sebagaimana terjadi pada pemerintahan Sukarno maupun Soeharto menimbulkan banyak kerawanan dan persoalan pada NKRI, seperti telah ditunjukkan sejarah.

Harmonisasi Pusat-Daerah merupakan pengejawantahan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan kehidupan bangsa Indonesia dan erat hubungannya dengan Pancasila. Implikasinya adalah keharusan adanya Otonomi Daerah di dalam Negara Kesatuan yang kokoh-kompak , bukannya mengadakan Negara Federal.

Agar Otonomi Daerah dapat berjalan baik dan bermanfaat, baik bagi NKRI maupun Daerah, diperlukan Kepemimpinan Politik yang bermutu di Pusat dan Daerah, kepemimpinan yang memahami dan melaksanakan Pancasila. Hal itu memungkinkan pembagian wewenang yang di satu pihak memperkokoh dan memajukan NKRI, di pihak lain mewujudkan perkembangan dinamis Daerah. Hal demikian merupakan keadaan yang mencegah timbulnya separatisme yang memanfaatkan ketidakpuasan rakyat dan masyarakat Daerah. Makin banyak kemajuan yang dicapai NKRI di segala bidang merupakan perekat utama yang membuat Daerah berkepentingan untuk tetap berada dalam lingkungan NKRI.

Politik Kebudayaan yang Dinamis

Perkembangan Kebudayaan berdampak luas terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa. Adalah satu kekhilafan tragis bahwa sejak Indonesia Merdeka pada tahun 1945 masalah ini belum dihadapi secara serieus dan mendalam. Padahal sebelum Indonesia Merdeka banyak ahli ilmu pengetahuan sosial, termasuk di Indonesia, menyangsikan apakah dapat terwujud satu Negara Bangsa Indonesia. Mereka mengatakan bahwa orang Indonesia bersatu karena menghadapi kolonialisme Belanda. Begitu Belanda menyingkir, maka kesatuan Indonesia akan ambyar bagaikan pasir dalam berbagai etnik dan kedaerahan karena masing-masing mempunyai kebudayaan (Kultur) sendiri. Bahasa, adat istiadat, dan banyak faktor lain yang khas di setiap Daerah menghasilkan sikap hidup yang berbeda dan sukar disatukan, kata mereka. Tetapi telah kita buktikan bahwa pendapat mereka salah, sebab NKRI dapat dibentuk dan hingga sekarang telah berumur 62 tahun. Sekalipun begitu, pendapat mereka ada validitasnya menyangkut perbedaan budaya antar-Daerah. Sebab itu perlu ada Politik Kebudayaan yang Dinamis agar Perbedaan tidak menimbulkan Keruntuhan, melainkan justru menghasilkan Kemajuan bagi Daerah maupun Negara Bangsa Indonesia.

Kebudayaan Indonesia merupakan Hasil Budi Daya Bangsa sebagai kumpulan dari kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Dapat juga diadakan pembagian antara kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern. Karena Negara Bangsa baru terwujud sejak 1945, maka kebudayaan nasional lebih bersifat kebudayaan modern. Sedangkan Daerah yang ada sebelum Indonesia Merdeka menghasilkan kebudayaan tradisional maupun kebudayaan modern.

Dalam UUD 1945 dikatakan bahwa kebudayaan Indonesia meliputi puncak-puncak kebudayaan daerah. Hal itu benar, tetapi juga meliputi segala hasil budi daya bangsa yang terwujud dalam rangka kehidupan bangsa secara keseluruhan. Seperti Pancasila, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, segala perundang-undangan nasional, dan lainnya termasuk dalam kebudayaan Indonesia.

Perkembangan kebudayaan harus bersifat dinamis. Dengan begitu dapat dicegah berlanjutnya unsur budaya yang tidak bermanfaat dan bahkan merugikan. Sebaliknya dapat dikembangkan unsur baru sebagai hasil kreasi baru dan dari adoptasi mengambil dari budaya bangsa lain yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dengan begitu pengertian Jati Diri Bangsa harus diinterpretasikan secara luas dan tidak semata-mata melihat kehidupan bangsa di masa lalu. Atas dasar itulah berkembang dan dikembangkan berbagai unsur budaya, seperti kesenian dalam segala wujudnya (seni tari, seni suara, seni lukis, dll), bahasa dan kesusasteraan, adat kebiasaan, ilmu pengetahuan.

Perkembangan kebudayaan dinamis dapat menciptakan Sikap Hidup yang senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan pedoman kebangsaannya. Sikap Hidup terwujud karena cara Berpikir dan Berperasaan yang senantiasa mengikuti dinamika kehidupan umat manusia dan berusaha tidak saja memelihara kelangsungan hidup (survival) tetapi juga kemajuan serta keunggulan (excellence). Salah satu perkembangan dalam Sikap Hidup yang perlu diusahakan adalah kemauan dan kemampuan berbuat lebih banyak dan intensif untuk mengubah berbagai potensi bangsa menjadi kekuatan dan kekayaan yang nyata.

Tumbuhnya kebudayaan Indonesia yang dinamis memberikan dukungan kekuatan penting dalam perwujudan Daya Tangkal Bangsa.

Kebijaksanaan Ekonomi yang menimbulkan Kesejahteraan Rakyat.

Kepemipinan di Pusat dan Daerah perlu mengembangkan sikap bahwa berbagai potensi sebagai karunia Tuhan harus dapat dikembangkan menjadi kekayaan bangsa secara nyata dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Sebab itu senantiasa mengusahakan agar ada perkembangan ekonomi yang berdampak positif semaksimal mungkin bagi Kesejahteraan Rakyat Banyak, bukan usaha ekonomi yang mendukung kepentingan sekelompok kecil masyarakat. Hal ini harus secepat mungkin dimulai, karena sekarang perkembangan ekonomi belum mengarah ke sasaran tersebut, baik karena kebijaksanaan ekonomi yang ditempuh masa lalu maupun karena pengaruh internasional yang dikuasai kaum modal besar. Agar perkembangan ekonomi dapat berlangsung lama (sustainable) harus selalu diharmonikan dengan kelestarian lingkungan.

Masih tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa masyarakat masih jauh dari keadaan yang dikehendaki Pancasila yang minta adanya keadilan sosial. Luasnya kemiskinan dapat merupakan sumber berbagai ketidakpuasan yang menjadi bahan separatisme dan perlawanan ideologi, termasuk radikalisme dalam Islam.

Perdebatan apakah ekonomi harus tunduk pada pasar atau sebaliknya harus ada peran pemerintah yang luas harus diakhiri dan perkembangan ekonomi harus melihat kedua faktor menurut manfaat dan keperluannya dalam membangun kesejahteraan rakyat yang luas. Sebab itu diperlukan kepemimpinan yang kuat dalam pengelolaan ekonomi nasional. Adanya Otonomi Daerah tidak boleh merintangi perkembangan ekonomi bangsa secara keseluruhan, tetapi sebaliknya juga tidak boleh menjadikan Daerah tertentu korban atau tertinggal dari perkembangan keseluruhan.

Kepemimpinan ekonomi harus mengusahakan agar ada minat investasi yang tinggi, baik dari modal dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini amat penting untuk penyediaan kesempatan kerja dan dampaknya terhadap faktor kemiskinan. Sebab itu harus ada konsistensi dalam berbagai ketentuan dan peraturan, demikian pula ada penindakan yang sungguh-sungguh terhadap berbagai pelanggaran, korupsi, dan lainnya untuk mencegah adanya ekonomi biaya tinggi.

Faktor buruh dan karyawan sangat penting untuk menjamin perkembangan ekonomi yang tinggi. Perlu ada hubungan harmonis antara pimpinan perusahaan dan buruh-karyawan. Semua pihak harus sadar tentang pentingnya kemajuan perusahaan serta partisipasi masing-masing dalam pencapaiannya. Itu memerlukan cara pengupahan yang tepat agar tidak ada perbedaan terlalu besar antara pimpinan dan karyawan, sebaliknya ada rasa solidaritas kuat kepada perusahaan. Harus diusahakan agar perusahaan kuat menghadapi persaingan yang makin seru secara nasional maupun internasional. Runtuhnya perusahaan merugikan anggota perusahaan, baik pimpinan maupun karyawan, merugikan juga kepada masyarakat dan bangsa karena menimbulkan pengangguran.

Untuk memperoleh partisipasi masyarakat yang maksimal dalam perkembangan ekonomi harus diutamakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik yang berbentuk koperasi maupun swasta. Dikembangkan ikatan erat antara perusahaan besar dengan UMKM yang dapat berfungsi sebagai sub-contractor yang melayani keperluan perusahaan besar, seperti memproduksi suku cadang.

Perkembangan ekonomi di seluruh wilayah NKRI yang benar-benar membawa kesejahteraan dan kemajuan kehidupan rakyat merupakan unsur pendukung penting dalam pembangunan Daya Tangkal terhadap berbagai ancaman, tantangan dan gangguan.

Pendidikan yang mencerdaskan bangsa

Pancasila hakekatnya adalah untuk kemaslahatan dan keselamatan Manusia. Menjadikan Pancasila kenyataan harus diartikan menciptakan kehidupan yang sebaik-baiknya bagi Manusia. Salah satu unsur yang penting dalam kesejahteraan Manusia adalah kemampuan dan peluangnya untuk senantiasa mengejar kemajuan. Sebab itu Kecerdasan Manusia harus selalu ditingkatkan untuk meberikannya kemampuan dan peluang itu. Faktor utama untuk mengusahakannya adalah Pendidikan.

Pendidikan adalah usaha atau kegiatan mengalihkan atau mentransfer dari satu pihak kepada pihak lain pengetahuan, kecakapan, kebiasaan dan sistem nilai agar pihak penerima menjadi manusia yang lebih berkemampuan untuk menjalankan kehidupan dalam masyarakat. Sebab itu per definisi pendidikan harus bermutu. Pendidikan yang tidak atau kurang bermutu tidak dapat melakukan transfer atau peralihan kemampuan yang lebih tinggi. Malahan sebaliknya, tidak mustahil pendidikan kurang bermutu menjadikan manusia kurang mampu untuk hidup secara baik dalam masyarakat atau bahkan menjadi orang yang a-sosial. Jelas bukan itu Pancasila ! Apalagi menjadi semakin nyata bahwa kehidupan umat manusia sangat dipengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya bangsa yang warganya cakap menguasai dan memanfaatkan Iptek yang dapat mencapai kesejahteraan tinggi.

Sebab itu kenegarawanan harus mengembangkan kepemimpinan di Pusat dan Daerah yang tinggi komitmennya terhadap pelaksanaan pendidikan. Jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta orang akan menjadi asset atau kekayaan bangsa yang sangat penting kalau manusianya cerdas bermutu, sebaliknya menjadi beban dan bahkan hambatan (liability) kalau bermutu rendah. Sebab itu pendidikan di Indonesia, di samping selalu mengusahakan mutu tertinggi juga harus mengusahakan agar mencapai dan ter jangkau oleh seluruh rakyat yang banyak itu. Pendidikan yang kurang menjangkau penduduk, khususnya daerah luar Jawa, menimbulkan ketidakpuasan yang kuat karena rakyat daerah tersebut juga ingin maju dan sejahtera. Selain itu, selama banyak rakyat di daerah kurang dapat memperoleh pendidikan yang baik, berbagai potensi kekayaan alam daerah itu kurang dapat dikembangkan. Atau kalau dikembangkan lebih menguntungkan pihak lain yang datang dari luar daerah dan luar negeri. Ini juga menjadi sumber ketidak puasan yang luas akibatnya.

Kepemimpinan di Pusat dan Daerah harus bersedia mengeluarkan dukungan finansial besar untuk penyelenggaraan pendidikan. Agar menjangkau seluruh penduduk maka harus ada Wajib Belajar yang sepenuhnya dibiayai Negara. Kalau waktu ini baru untuk tingkat SD dan Sekolah Lanjutan Pertama dan masih menuntut berbagai pengeluaran dari para orang tua, hal itu lambat laun harus dapat meningkat ke Sekolah Lanjutan Atas (SMA, SMK). Suatu saat bahkan Pendidikan Tinggi tidak lagi menuntut biaya (seperti sudah terjadi di Jerman, Australia , dll). Ini semua bertujuan agar bangsa makin cerdas dan besar kemampuannya dalam banyak bidang. Untuk itu mau tidak mau diperlukan biaya banyak karena pendidikan bukan barang murah. Sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Belanja Negara harus disediakan untuk pendidikan. Ini memerlukan kepemimpinan dan manajemen nasional dan daerah yang cakap agar ada pemasukan uang pada negara yang besar tanpa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

Di samping perlu diperhatikan bahwa setiap daerah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk, juga harus diperhatikan bahwa pendidikan Islam yang terutama dilakukan dalam Madrasah juga mengandung mutu yang tinggi. Hal ini amat besar pengaruhnya terhadap perkembangan umat Islam yang banyak menempuh pendidikan melalui pendidikan Islam. Umat Islam yang tinggi kemampuannya dalam menjalankan kehidupan yang dikuasai Iptek akan tidak mudah dibawa ke radikalisme seperti yang sekarang terjadi.

Jelas sekali betapa besar pengaruh pendidikan terhadap pembangunan Daya Tangkal Bangsa yang efektif.

Menjaga Kesehatan Masyarakat

Agar bangsa Indonesia dapat berpikir dan hidup secara normal perlu diperhatikan agar kesehatannya selalu terpelihara dan terjaga. Masih tetap berlaku dalam hidup Manusia semboyan Men Sana In Corpore Sano atau dalam tubuh manusia yang sehat ada pikiran dan perasaan yang sehat pula. Produktivtas bangsa dalam segala aspek kehidupan amat terpengaruh oleh kondisi kesehatannya. Apalagi kalau mengejar prestasi yang menonjol.

Pemerintah Pusat dan Daerah mengusahakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dengan memberikan bantuan yang banyak kepada orang yang kurang berada. Di samping itu masyarakat diberi informasi dan dianjurkan untuk hidup sehat serta menjaga diri untuk tidak kena penyakit. Rumah Sakit memungkinkan pengobatan dan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyaakat, dan senantiasa berusaha mencapai mutu yang sama atau lebih baik dari rumah sakit bangsa lain. Dengan menyelenggarakan sistem asuransi kesehatan yang meliputi seluruh masyarakat Pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada semuanya untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Tidak hanya orang yang berduit saja yang bisa mendapatkannya. Hal ini penting dilihat dari segi rasa keadilan yang memperkuat persatuan bangsa dan dari segi fisik menjamin bahwa bagian terbesar masyarakat berada dalam kondisi baik untuk berproduksi.

Kondisi jasmani bangsa yang terjaga juga menjadi landasan untuk mengusahakan pelaksanaan olah raga yang menghasilkan prestasi tinggi. Keberhasilan mencapai prestasi tinggi di berbagai cabang olah raga dalam arena internasional penting artinya untuk memupuk kebanggaan nasional

Hal ini semua merupakan dukungan berharga untuk terwujudnya Daya Tangkal Bangsa yang efektif.

Hubungan Sosial yang Harmonis

Jelas sekali bahwa Pancasila menghendaki hubungan sosial yang harmonis. Sudah dikatakan bahwa Pancasila tidak setuju dengan Individualisme yang mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan umum. Pancasila menghargai kepentingan Individu tetapi juga sama tingginya penghargaan terhadap kepentingan Umum. Sebab itu selalu diusahkan adanya hubungan harmonis antara Individu dan Masyarakat.

Itu harus terwujud dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Yang amat berpengaruh adalah hubungan antara Pusat dan Daerah yang selalu dipelihara dalam kondisi harmonis.

Selain itu adalah hubungan antara pimpinan dan buruh/karyawan dalam perusahaan. Hal ini sangat berpegaruh terhadap produksi nasional dan perkembangan ekonomi.

Yang amat penting adalah hubungan antara umat agama yang sekarang cenderung penuh persoalan. Sebenarnya per definisi tidak ada agama yang senang konflik, sebaliknya justru mengejar kehidupan damai. Akan tetapi karena umat beragama cenderung menganggap agamanya yang paling benar dan paling utama, apalagi kalau ia didorong oleh anggapan yang salah untuk menarik banyak orang luar masuk dalam agamanya, maka mudah sekali terjadi pertentangan dan konflik antara umat beragama. Pertentanagn demikian sangat merugikan perkembangan bangsa.

Adalah kewajiban penting kepemimpinan Pusat dan Daerah untuk selalu menjaga terpeliharanya hubungan harmonis itu. Faktor perkembangan budaya dinamis, ekonomi yang menyejahterakan seluruh rakyat, pendidikan bermutu dan luas, itu semua diperlukan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis itu. Sebaliknya para calon pengganggu bangsa akan mencari kelemahan Indonesia dalam hal itu untuk dimanfaatkan guna mengembangkan kehendaknya. Daya Tangkal Bangsa tak mungkin efektif tanpa terjaganya hubungan sosial harmonis.

Kekuatan Fisik yang efektif

Kehidupan umat manusia dewasa ini masih tetap tidak bebas dari orang-orang yang tidak puas dengan pencapaian kehendak melalui cara damai dan bersahabat. Mereka bersedia untuk mengorbankan kehidupan damai dan menggunakan kekerasan dan pemaksaan untuk mencapai tujuannya.

Adalah kenyataan bahwa terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila yang membawa kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat tidak cukup untuk meniadakan dan mencegah perbuatan kejahatan. Meskipun mungkin jumlahnya sedikit, tetapi orang yang berniat dan berbuat jahat itu hanya dapat dicegah dan ditindak dengan kekuatan fisik yang efektif.

Kepemimpinan Pusat harus menciptakan aparat keamanan nasional yang dapat diandalkan yang terutama adalah Kepolisian RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) disertai Badan Intelijen Nasional (BIN) yang semuanya dapat berfungsi efektif. Diperlukan pula lembaga lain untuk menghadapi berbagai ancaman, seperti narkoba, pemalsuan uang dan perdagangan manusia. Akan tetapi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan keamanan nasional adalah Polri, TNI dan BIN.

Pelaksanaan fungsi intelijen nasional sangat penting bagi Pemerintah dan DPR dalam penentuan kebijaksanaan, baik untuk aspek kesejahteraan maupun keamanan. Terutama untuk menghadapi masalah separatisme, terorisme dan ancaman ideologi lain peran intelijen sangat besar. Sebab itu BIN harus dipimpin dengan baik oleh orang yang pakar atau paham intelijen, diisi dengan personil bermutu dalam fisik, mental dan intelektual yang dapat dikembangkan menjadi ahli dalam pekerjaannya, serta sejauh mungkin dilengkapi dengan berbagai peralatan sesuai perkembangan teknologi yang diperlukan pekerjaan intel masa kini . Tak dapat diabaikan adanya cukup dana untuk menjadikan lembaga itu berfungsi efektif. Perlu kita sadari bahwa di masa damai pergulatan antar bangsa adalah pergulatan intelijen.

Karena perkembangan umat manusia sejak abad ke 20, khususnya dalam cara berpikir dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengertian keamanan nasional menjadi amat luas. Akibatnya adalah bahwa tidak ada garis batas atau pemisah yang tegas antara masalah keamanan dalam negeri yang timbul dari dalam dan masalah keamanan yang terjadi sebagai akibat agressi dari luar. Sebab itu harus ada fleksibilitas dalam penggunaan aparat keamanan nasional untuk memperoleh hasil terbaik dalam menghadapi berbagai masalah keamanan. Merupakan sikap yang tidak bijaksana kalau ditetapkan bahwa Polri mutlak berfungsi menghadapi masalah keamanan dalam negeri, sedangkan TNI mutlak menjalankan fungsi pertahanan negara terhadap serangan dari luar. Terutama dalam grey area seperti pemberontakan dalam negeri Pemerintah harus memutuskan bagaimana mengatasinya, yaitu apakah Polri yang bertanggungjawab atau TNI atau Polri bersama TNI. Oleh karena itu Dewan Keamanan Nasional harus berfungsi efektif operasional sebagai semacam super general staff yang membantu Presiden RI dalam pengambilan semua keputusan yang bersangkutan dengan keamanam nasional.

Untuk mengatasi berbagai masalah ketertiban masyarakat dan keamanan dalam negeri diperlukan Polri yang efektif. Mulai dari masalah ketertiban lalu lintas ke masalah kriminal yang paling sederhana hingga terorisme ke masalah pemberontakan dalam negeri harus dapat dihadapi dan diatasi Polri. Baru kalau masalah menjadi terlalu besar, seperti adanya pemberontakan yang luas, harus ada peran TNI di samping Polri.

TNI yang efektif diperlukan, terutama untuk menghadapi agressi dari luar. Akan tetapi kalau agressi dilakukan dengan jalan pemberontakan dalam negeri, TNI juga harus siap menghadapinya, baik untuk membantu Polri atau dilakukan sendiri. TNI harus sejauh mungkin mengatasi agressi dengan melakukan operasi konvensional. Oleh sebab itu TNI harus merupakan kesatuan harmonis antara Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Akan tetapi tidak mustahil bahwa kekuatan aggressor begitu kuat sehingga perlawanan konvensional saja tidak mungkin dapat mengatasinya. Oleh sebab itu TNI juga harus menyiapkan perlawanan non-konvensional, termasuk perlawanan kewilayahan dengan taktik gerilya. Hal ini sekali gus harus menghasilkan kemampuan melakukan operasi anti-gerilya yang efektif untuk menghadapi kemungkinan pemberontakan dalam negeri serta separatisme yang disertai perlawanan fisik. Dalam semua hal TNI harus menunjukkan Daya Pukul yang efektif untuk memperkuat Daya Tangkal.

Pelaksanaan fungsi Polri dan TNI yang efektif sangat dipengaruhi berbagai faktor. Yang sangat menentukan adalah faktor kepemimpinan, personil yang bermutu untuk menjalankan berbagai macam pekerjaan, peralatan dan senjata yang jumlah dan mutunya memadai sesuai pula dengan perkembangan teknologi, pelaksanaan pendidikan dan latihan untuk memperoleh dan memelihara mutu, penyediaan kesejahteraan bagi anggota dan pemeliharaan moralitas. Polri dan TNI harus dapat menjalankan fungsi intelijen untuk mendukung intelijen nasional yang dikoordinasikan BIN maupun untuk kepentingan Polri dan TNI sendiri. Yang paling utama adalah bahwa Polri dan TNI harus selalu dekat dengan rakyat agar memperoleh dukungan kekuatan yang amat diperlukan. Sebab itu, khususnya bagi TNI, fungsi territorial harus dikembangkan dan selalu dipelihara mutunya agar tercapai hubungan yang paling baik dengan rakyat. Hal itu dapat diperkuat kalau diadakan sistem wajib militer yang menjadikan rakyat sipil bagian dalam TNI sehingga TNI terdiri atas militer professional dan sekali gus tidak pernah lepas dari pikiran dan perasaan masyarakat.

Aparat keamanan yang efektif itu menjadi inti kekuatan Daya Tangkal Bangsa yang amat penting untuk mencegah terjadinya berbagai ancaman separatisme, terorisme dan ideologi transnasional lain.

Hubungan Internasional

Daya Tangkal Bangsa yang disusun dari kekuatan dan potensi nasional harus diperkuat dengan melakukan Hubungan Internasional yang luas dan aktif. Hubungan Internasional pada dasarnya dilakukan untuk menjamin dan memajukan kepentingan nasional Indonesia.

Kondisi internasional yang paling sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia adalah yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, yaitu keadaan dunia yang sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dengan diliputi ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah kondisi internasional yang ingin diwujudkan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Untuk mewujudkan itu bukan hal mudah karena berhadapan dengan mereka yang menjalankan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme serta adanya berbagai kepentingan bangsa-bangsa yang berbeda dengan kepentingan Indonesia secara mendasar.

Kita berkepentingan untuk mengadakan pembaruan dalam susunan PBB yang masih terus saja menjadi alat bagi bangsa-bangsa yang menang Perang Dunia 2 dan mengabaikan perubahan besar yang terjadi atas dunia setelah berakhirnya penjajahan bagi banyak bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Sekalipun pembaruan PBB penuh rintangan harus terus kita usahakan.

Kita harus memelihara hubungan internasional dengan tetangga kita yang bergabung dalam ASEAN. Kondisi ASEAN yang baik akan mendukung usaha kita membangun Pancasila sebagai kenyataan di Indonesia dan mencegah terjadinya berbagai ancaman .

Selain itu kita memelihara hubungan yang baik dengan semua negara yang sedang berkembang untuk bersama-sama mengusahakan perbaikan hidup dan mengatasi segala pertentangan dengan negara-negara maju dan kaya.

Kita memelihara hubungan yang erat dengan bangsa-bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam organisasi OKI. Di samping memajukan umat Islam pada umumnya juga diusahakan agar radikalisme di lingkungan Islam yang hakikatnya merugikan umat Islam, dapat ditiadakan.

Kita turut serta dalam usaha mengembangkan persatuan bangsa-bangsa di Asia Timur karena selain penting bagi perdamaian dunia juga bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya dengan China, Jepang dan Korea.

Hubungan yang paling penting dan paling sukar adalah dengan Amerika Serikat. Sebab banyak hal dari AS tidak sesuai dengan pokok-pokok Keindonesiaan, seperti individualisme dan liberalisme. Selain itu pelaksanaan politik luar negeri AS yang agressif di Irak dan Afghanistan kita tolak. Meskipun begitu Indonesia tidak dapat meremehkan apalagi menolak hubungan dengan satu-satunya adikuasa. Juga sebagai kekuatan ekonomi dan teknolog utama di dunia AS harus senantiasa kita dekati dengan arif bijaksana. Sebab itu merupakan hubungan luar negeri kita yang paling sukar.

Semua usaha Hubungan Internasional dan kerjasama dengan bangsa lain sangat dipengaruhi kekuatan dan kewibawaan yang dapat dipancarkan Indonesia, baik dalam aspek kesejahteraan maupun aspek keamanan. Indonesia yang kurang kuat dan kurang berwibawa sebaliknya akan menjadi mangsa dari bangsa lain yang masih terus mengejar kepentingannya sendiri. Sebab dalam kenyataan Globalisasi masih sangat dikuasai hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dialah yang hidup (the survival of the fittest0.

Penutup

Demikianlah uraian yang singkat tentang cara terbaik menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman yang dihadapi NKRI, khususnya ancaman separatisme dan ideologi transnasional. Dalam hal itu usaha menjadikan Pancasila kenyataan di bumi Indonesia merupakan hal yang paling sentral. Semoga hal ini dapat kita bangun bersama.

RSS feed | Trackback URI

Comments »

No comments yet.

Name (required)
E-mail (required - never shown publicly)
URI
Your Comment (smaller size | larger size)
You may use <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> in your comment.

Trackback responses to this post